Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mengatakan akan mengubah Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2016 dan Kepmen PUPR Nomor 552 Tahun 2016 tentang pembiayaan rumah subsidi. Hal itu terkait rencana Pemerintah memberikan subsidi pembiayaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (21/2).
Dalam rangka mendukung ketersediaan pembiayaan infrastruktur untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan, dinilai perlu untuk melakukan penguatan dan revitalisasi organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Atas pertimbangan tersebut, pada 20 Desember 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2018 tentang Kementerian PUPR. Dalam penandatanganan Perpres tersebut, Ditjen Pembiayaan Perumahan pada Pasal 4 Perpres No. 15 Tahun 2015, berubah menjadi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Program Satu Juta Rumah (PSR) pada tahun 2019 sebesar Rp 1,25 juta unit. Target tersebut meningkat mengingat realisasi Program Satu Juta Rumah pada 2018 berhasil tembus mencapai mencapai 1.132.621 unit.
Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, untuk mencapai target tersebut tidak mudah karena memerlukan promosi yang lebih masif di media konvensional, internet dan juga melalui media sosial. Sehingga masyarakat lebih mudah mencari lokasi rumah subsidi yang diminatinya.
Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Arvi Argyantoro dan Sesditjen Pembiayaan Perumahan Irma Yanti menerima kunjungan Direktur Utama PT Anglo Euro Energi Indonesia, Alan Lau Yew Ghee, Kamis (31/1). Pertemuan tersebut membahas mengenai Innovative Financing & Public Private Partnerships In Housing Program Acceleration.
Dengan angka backlog yang masih tinggi, maka kebutuhan akan rumah masih memerlukan kontribusi dari semua pemangku kepentingan, termasuk optimalisasi dari lembaga jasa keuangan. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebagai salah satu lembaga jasa keuangan, terus memperkuat perannya sebagai Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan melalui inisiatif program penurunan beban fiskal pemerintah dalam program KPR FLPP (KPR Sejahtera). Melalui Peran PT SMF ini memungkinkan pemerintah hanya menyediakan 75 persen pendanaan FLPP yang semula 90 persen. Hal ini akan meningkatkan jumlah rumah yang dibiayai melalui Program FLPP.
