Jakarta – Dibidang perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penurunan backlog rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari 7,6 juta menjadi 5 juta unit dengan membangun 3,9 juta unit rumah dalam kurun waktu 2020-2024. Diperkirakan total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target diatas sebesar Rp 780 triliun.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D Heripoerwanto, menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Dewan Pengurusan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPD APERSI) Jawa Barat, Kamis (8/8) lalu di Bandung.
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan saat ini terus berupaya menyiapkan berbagai kebijakan dan program kemudahan/atau bantuan pembiayaan perumahan kepada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
Jakarta (7/8)– Pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau diantaranya dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui dukungan pembiayaan perumahan. Ada tiga strategi pembiayaan Pemerintah yakni pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah III Tahun 2019, Kamis (1/8) bertempat di Makassar.
