News

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional masih menghadapi tantangan besar, di antaranya cakupan pelayanan air minum perpipaan sebesar 19,76% masih belum memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 30%. Tantangan lainnya yaitu tingkat Air Tak Berekening (ATR), atau Non Revenue Water (NRW) yang masih cukup tinggi. Dalam rangka mencari solusi penurunan NRW, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), bekerjasama dengan Napindo Media Ashtama melaksanakan Workshop Pengembangan Alternatif Pembiayaan Dalam Mendukung Non Revenue Water (NRW), yang dilaksanakan di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Rabu (18/09/2024) dengan narasumber dari Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Perpamsi dan Adaro Tirta Mandiri.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bekerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan  Nasional/Bappenas menyelenggarakan Forum Investasi Air Minum, Sanitasi, dan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), di Jakarta, Selasa (17/09/24).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) terus berupaya memperluas cakupan kerjasama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui peran badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan hadir memberikan sambutan pada acara Seminar Transit Oriented Development BP Tapera & JHF dengan tema “Solusi Wujudkan Terintegrasi Kawasan Hunian yang Efisien, Produktif, dan Sehat”. Berkolaborasi dengan Japan Housing Finance (JHF) yang dilaksanakan di Jakarta Selatan Senin, 26 Agustus 2024.

“Alokasi FLPP( Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang disediakan Pemerintah belum cukup untuk memenuhi seluruh permintaan perumahan dari masyarakat berpenghasilan rendah” ujar Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (PPP) DJPI PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo , pada wawancara Property Point di CNBC Indonesia, Rabu (21/08/2024) lalu.