News

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Dirjen PI) Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Rachman Arief Dienaputra, memimpin diskusi Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Pembangunan Infrastruktur Sektor Pekerjaan Umum (PU). Diskusi tersebut menghadirkan narasumber ahli Transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Harun Al Rasyid, di kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI), Jakarta, Rabu (16/04/2025).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, melakukan audiensi dengan Gubernur Bali I Wayan Koster dan keesokan harinya dilanjutkan dengan kunjungan ke dua titik lokasi rencana Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, yang terletak di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dan Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Rabu (16/4).

Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) di Provinsi Sumatera Barat, pada hari Jumat (21/03/25).

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), melaksanakan  evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (AKIP) unit kerja (uker) eselon II Tahun Anggaran (TA) 2024 di lingkungan DJPI, Jumat, Senin - Selasa (14,17-18/3/25).

Bandung - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menghadiri acara groundbreaking pengembangan SPAM Bandung Timur/Kertasari di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

Wamen Diana mengatakan salah satu indikator utama pada RPJMN 2025-2029 adalah tercapainya akses air minum aman untuk 34,15% rumah tangga dan cakupan layanan air minum jaringan perpipaan sebesar 38,07%. Namun cakupan jaringan perpipaan sekarang masih 19,76%, artinya masih ada gap sebesar 18,31%.

"Untuk mencapai target tersebut tentunya membutuhkan dana yang besar. Sehingga PDAM harus mulai menerapkan alternatif pembiayaan selain APBN atau APBD seperti skema Business to Business (B to B)," kata Wamen Diana.