Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) secara resmi menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres untuk Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung, Jumat (3/10/2025). Kegiatan ini menegaskan komitmen Kementerian PU dalam memperkuat jaringan konektivitas antarkawasan sekaligus membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi baru yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Dirjen PI), Rachman Arief Dienaputra, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Identifikasi Kendala Penerapan Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha, yang diselenggarakan pada Kamis (2/10) lalu di Jakarta.
Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, guna memastikan bahwa rencana pembaruan peraturan pelaksanaan KPBU sektor jalan tol tetap mendukung prinsip good governance serta menjaga daya tarik investasi di Indonesia.
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) melaksanakan Konsultasi Publik Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Leuwikeris 7,4 Megawatt pada Bendungan Leuwikeris, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (23/09/2025).
Direktorat Jenderal Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) melaksanakan Sharing Session bertema “Penguatan Integritas Guna Meminimalisir Penyimpangan yang Berindikasi Korupsi” di lantai 17 Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Dirjen PI), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Rachman Arief Dienaputra, beserta para jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kementerian PU mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI membahas Pendalaman Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (11/9/2025).







