Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) di Provinsi Sumatera Barat, pada hari Jumat (21/03/25).
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) unit kerja (uker) eselon II Tahun Anggaran (TA) 2024 di lingkungan DJPI, Jumat, Senin - Selasa (14,17-18/3/25).
Bandung - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menghadiri acara groundbreaking pengembangan SPAM Bandung Timur/Kertasari di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
Wamen Diana mengatakan salah satu indikator utama pada RPJMN 2025-2029 adalah tercapainya akses air minum aman untuk 34,15% rumah tangga dan cakupan layanan air minum jaringan perpipaan sebesar 38,07%. Namun cakupan jaringan perpipaan sekarang masih 19,76%, artinya masih ada gap sebesar 18,31%.
"Untuk mencapai target tersebut tentunya membutuhkan dana yang besar. Sehingga PDAM harus mulai menerapkan alternatif pembiayaan selain APBN atau APBD seperti skema Business to Business (B to B)," kata Wamen Diana.
Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menerima kunjungan tim Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Kementerian PU, Kamis (13/02/2025). Kunjungan ini mendiskusikan mengenai peluang kerja sama percepatan pembangunan infrastruktur, serta reindustrialiasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional.
“Hari ini Kementerian PU bersilaturahmi dengan PII, kita banyak berbincang mengenai apa yang bisa dibantu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebab dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa perlu adanya swasta dalam pembangunan infrastruktur,” kata Menteri Dody.
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen dalam menjalankan pembangunan infrastruktur nasional dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta dan luar negeri guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran. "Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien."
