Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastrktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Triono Junoasmono memberikan arahan sekaligus membuka acara Rapat Kerja Sekretariat Komite Tapera di Jakarta (Selasa, 8/10/2024).
Masih dalam rangkaian Rapat Evaluasi Pelaksanaan KPBU TA 2020-2024 dan Strategi Pelaksanaan KPBU serta Pembiayaan Inovatif Sektor Sumber Daya Air TA 2025-2029 di Belitung, Tim Direktorat PPISDA dipimpin Plt. Direktur PPISDA Arvi Argyantoro didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung Susi Hariany dan PPK Sungai dan Pantai Teguh Prastowo melaksanakan survei lapangan ke proyek Pembangunan Pengaman Pantai Samak-Pegantungan, sebuah langkah nyata untuk melindungi pesisir Bangka Belitung dari ancaman abrasi dan kerusakan lingkungan.
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional masih menghadapi tantangan besar, di antaranya cakupan pelayanan air minum perpipaan sebesar 19,76% masih belum memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 30%. Tantangan lainnya yaitu tingkat Air Tak Berekening (ATR), atau Non Revenue Water (NRW) yang masih cukup tinggi. Dalam rangka mencari solusi penurunan NRW, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), bekerjasama dengan Napindo Media Ashtama melaksanakan Workshop Pengembangan Alternatif Pembiayaan Dalam Mendukung Non Revenue Water (NRW), yang dilaksanakan di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Rabu (18/09/2024) dengan narasumber dari Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Perpamsi dan Adaro Tirta Mandiri.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bekerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan Forum Investasi Air Minum, Sanitasi, dan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), di Jakarta, Selasa (17/09/24).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) terus berupaya memperluas cakupan kerjasama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui peran badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
