RDP Bersama Komisi V DPR RI Pagu Anggaran DJPI TA 2026 Sebesar Rp.147,13 Milliar
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Dirjen PI), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Rachman Arief Dienaputra, beserta para jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kementerian PU mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI membahas Pendalaman Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Dalam paparannya Dirjen PI menyampaikan bahwa pagu awal (indikatif) DJPI adalah sebesar Rp60,23 Miliar. Setelah mengalami penyesuaian maka pagu anggaran DJPI TA 2026 sebesar Rp147,13 Miliar. “Pagu anggaran DJPI mengalami peningkatan yang semula hanya untuk belanja barang operasional saat ini kami mendapatkan tambahan anggaran yang memadai sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis di DJPI”, ungkap Dirjen PI.
Pagu anggaran DJPI TA 2026 diperuntukkan bagi kegiatan bidang Sumber Dayar Air (SDA), bidang Bina Marga (BM), bidang Cipta Karya (CK), dan kegiatan Dukungan Teknis Lainnya TA 2026 (Sekretariat DJPI dan Direktorat PSSPP).
Untuk Bidang Bina Marga, Pagu Anggaran TA 2026 sebesar Rp23,33 Miliar akan digunakan untuk penyiapan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) baik Solicited, maupun Unsolicited dan penugasan dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp408,68 Triliun. Sementara itu, untuk tranksaksi KPBU Bidang Bina Marga dialokasikan sebesar Rp0,66 Miliar untuk proyek KPBU Unsolicited diantaranya Jalan Tol Bogor-Serpong (Via Parung) - JORR III Jawa Barat, Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat-JORR III Jawa Barat, serta Flyover Sitinjau Lauik Sumatera Barat dengan Total nilai investasi sebesar Rp49,89 Triliun.
Di sisi lain, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, pada pembukaan rapat menyampaikan kepada Kementerian PU untuk memperhatikan saran dan masukan dari Komisi V DPR RI. “Kementerian Pekerjaan Umum agar dalam menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 disesuaikan dengan saran dan masukan dari Komisi V DPR RI”, ungkapnya.
