Kementerian PU dan KIAT Hadirkan Solusi Pengurangan Emisi di sektor Infrastruktur
Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, DJPI Agus Sulaeman hadir dan membacakan keynote speech Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam Kegiatan Joint Achievement Ceremony & Roundtable Discussion: GHG Emissions Reduction in Infrastructure (GERIN) bersama Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), Selasa (29/7) di Jakarta.
Berdasarkan data BPS, emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor manufaktur dan konstruksi mencapai 131,05 juta ton CO? pada Tahun 2022. Dalam upaya mendorong transisi menuju pembangunan infrastruktur rendah emisi GRK, Kementerian PU melalui kerja sama dengan KIAT telah mengembangkan alat estimasi untuk emisi GRK yang disebut dengan GERIN Tool.
Alat ini dirancang berdasarkan standar global PAS 2080: Carbon Management in Infrastructure yang telah diterapkan di berbagai negara seperti Inggris, Australia, dan New Zealand, untuk menghitung estimasi emisi pada tahap awal perencanaan proyek infrastruktur, termasuk penyusunan pra-studi kelayakan, serta menyediakan opsi mitigasi sebelum proyek masuk tahap konstruksi.
Dukungan regulasi juga telah disiapkan, antara lain Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, serta Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan. Kementerian PU tengah menginisiasi pilot project berbasis ESG pada proyek-proyek KPBU seperti PLTM Jenelata, Jalan Tol Tuban-Gresik, dan SPAM Jatiluhur II, sebagai upaya nyata menuju infrastruktur berkelanjutan.
“Ke depannya, diharapkan GERIN Tool dapat digunakan secara luas dan diakomodasi dalam proses pengadaan, baik melalui skema KPBU maupun Pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian, perhitungan emisi akan menjadi standar dalam penyiapan setiap proyek infrastruktur dan dapat terus diperbarui agar tetap relevan dalam mendukung pencapaian target iklim secara optimal” ujarnya.
Dalam acara ini juga dilaksanakan Sesi Diskusi merumuskan langkah konkret pemerintah dan industri untuk mendorong transisi dekarbonisasi sektor infrastruktur ke depan dengan narasumber dari Kementerian BPN/Bappenas; Kementerian Keuangan, Ditjen CK Kementerian PU dan Ketua Asosiasi Semen Indonesia.
