Kementerian PU Tegaskan Komitmen Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Resilien Menuju Indonesia Emas 2045
Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmen untuk membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh (resilien) sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra saat hadir secara daring dan membacakan sambutan Menteri Pekerjaan Umum pada Seminar Nasional dan Inagurasi Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (BKS PII) dengan tema “Future-Ready Civil Engineering: Transformasi Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Resilien” Sabtu (9/8) di Jakarta.
“Kami mengapresiasi Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (BKS PII) atas inisiasi penyelenggaraan forum ini. Melalui kolaborasi, pertukaraan gagasan dan praktik terbaik, antara pemerintah, akademisi, profesional, dan sektor industri, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang mendukung terwujudnya infrastruktur yang berkelanjutan dan berketahanan menuju net zero emission” Ungkapnya.
Kementerian PU menetapkan arah pembangunan infrastruktur Tahun 2025–2029 yang difokuskan pada penguatan swasembada pangan, air, dan energi; percepatan hilirisasi; pemerataan pembangunan wilayah; pengembangan kota layak huni; pariwisata berkelanjutan; serta infrastruktur berketahanan iklim. Fokus ini selaras dengan misi Asta Cita dan target RPJMN 2025–2029, dengan prioritas yang dikenal sebagai PU 608 yaitu Efisiensi investasi dengan ICOR di bawah 6, Pengentasan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar, dan Pertumbuhan ekonomi menuju 8% melalui infrastruktur terintegrasi.
Kebutuhan pendanaan infrastruktur nasional 2025–2029 diperkirakan mencapai Rp47.573,45 triliun. Kapasitas pembiayaan dari APBN dan APBD hanya mencakup sebagian, sehingga diperlukan pembiayaan kreatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan partisipasi sektor swasta.
Kementerian PU menetapkan enam prioritas pembangunan infrastruktur berkelanjutan antara lain :Pengembangan 50 kawasan perkotaan prioritas yang seimbang dan inklusif, Integrasi prinsip Environmental, Social, Governance (ESG) dalam KPBU, Pembangunan Tanggul Pantai Utara Jawa untuk mitigasi banjir rob, Optimalisasi waduk untuk energi baru terbarukan, Pengembangan Waste-to-Energy (WTE) untuk pengolahan sampah dan Peningkatan akses air minum perpipaan untuk mengurangi penggunaan air tanah.
Seluruh program dilaksanakan berdasarkan empat prinsip utama: ketahanan, keberlanjutan, kesetaraan, dan infrastruktur cerdas. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam merancang infrastruktur yang adaptif, ramah lingkungan, inklusif, dan berbasis teknologi.
Kementerian PU mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam membangun fondasi infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kelestarian lingkungan
