Bandung - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menggelar workshop dengan topik “Blended Finance for Water Sector” di Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (20/3/2023). Workshop yang terselenggara atas kerja sama Kementerian PUPR dengan ITB ini adalah bagian dari rangkaian Side Event Tema Water Innovative Finance dalam rangka World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-24 Mei 2024 mendatang.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dirjen PI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Herry Trisaputra Zuna, menjadi pembicara dalam acara Sustainable Infrastructure Forum dengan tema “Komitmen Bersama untuk Pengurangan Emisi Karbon dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR bersama Indonesia Water Institute di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (15/03).
Dalam paparannya, Dirjen PI menyampaikan bahwa Skema Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang berkelanjutan kalau didefinisikan dalam penyediaan infrastruktur saat ini harus mempertimbangkan kebutuhan di generasi mendatang. “Jadi horizonnya harus Panjang, ada keseimbangan antara lingkungan, sosial dan ekonomi. Lalu, dalam konteks infrastruktur, seperti apa kita meletakkan ini. Saya melihat KPBU adalah bentuk representasi dari skema delivery yang berkelanjutan. Karena ketika kita melihat proses ini tidak hanya melihat infrastruktur dibangun saja tapi juga kita lihat bagaimana nanti infrastruktur tadi harus kita pelihara”, ujar Dirjen PI.
Terkait dengan pembangunan infrastruktur green dalam rangka mengurangi emisi karbon, Dirjen PI menekankan pada langkah-langkah apa yang dilakukan khususnya terkait 3 (tiga) tujuan SDGs yang berada di lingkup Kementerian PUPR. “Ada 3 SDGs yang berada di PUPR, pertama, SDG 6 berkaitan dengan air minum, sanitasi dan sampah dan ketiganya challenging dari sisi capaian yang harus kita capai. Kedua, SDG 9 berkaitan dengan infrastruktur dan SDG 11 berkaitan dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman.” ungkap Dirjen PI. Khusus terkait sektor perumahan, Dirjen PI menyampaikan RPJMN menargetkan rumah layak huni dari 56,75% menjadi 70%. Angkanya ada di 7,8 juta rumah tangga yang harus kita improve untuk bisa disebut rumah layak huni. Ada 4 kriterianya mulai dari luasan, kualitas, air dan sanitasi.
Jadi memang penanganannya pun harus terintegrasi.
#sigapmembangunnegeri
#pembiayaaninfrastruktur
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dirjen PI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat (Kementerian PUPR), Herry Trisaputra Zuna hadir dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pembangunan dan Pembiayaan Perumahan dan Pedoman Tata Kelola Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (13/03/2023).
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), melaksanakan Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Jafung API) di lantai 17, Gedung Utama Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (07/03/2023).
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melaksanakan Market Sounding 2 (dua) Proyek KPBU atas Prakarsa Pemerintah yaitu Proyek KPBU Jalan Tol Demak-Tuban dan Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik di Jakarta, Selasa (07/03/2023).
