Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) terus berupaya mendorong ketersediaan infrastruktur jalan untuk konektivitas dalam rangka mengurangi waktu tempuh dan biaya logistik, memperlancar mobilitas serta meningkatkan daya saing bangsa.
Infrastruktur yang handal merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia mengalami peningkatan dari posisi 82 pada Tahun 2010 menjadi 50 pada Tahun 2019. Ke depan diharapkan menjadi lebih baik lagi, yakni berada di posisi 40 pada akhir Tahun 2024.
Dalam rangka mengantisipasi dampak ekonomi akibat Virus Covid-19, Presiden RI mengeluarkan Kebijakan Penangan Dampak Ekonomi Covid-19. Salah satu dari sembilan kebijakan tersebut yaitu
Indonesia telah memperhatikan aspek perlindungan konsumen sejak 18 tahun lalu. Hal ini ditandai dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastuktur PU pemerintah dan Perumahan terus berupaya dalam meningkatkan pembangunan infrastuktur.
