Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
3. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
4. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
5. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
6. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman terdiri atas:

• Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;
• Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
• Subbagian Tata Usaha.