Pemerintah Terus Mencari Skema Terbaik Agar Masyarakat Bisa Memiliki Hunian
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan DJPI PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo bersama CNBC TV terlibat wawancara mengenai backlog perumahan dan kenaikan harga rumah subsidi tahun 2023 dengan tema " Backlog Perumahan Indonesia capai 12 Juta, ada peluang besar, Pemerintah mau apa? " secara Daring (16/08/2023).
Dalam wawancaranya Haryo mengatakan bahwa data backlog berdasarkan survey BPS, yaitu selisih antara jumlah rumah tangga di Indonesia dengan jumlah rumah tangga yang memiliki rumah.
"Kami membagi kategori pendapatan atau penghasilan masyarakat dengan istilah Desil yang mana Desil 9-10 adalah masyarakat yang berpenghasilan di atas MBR yang secara ekonomi mampu untuk membeli rumah melalui mekanisme pasar, sedangkan Desil 3-8 adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal 8 juta, Desil inilah yang menjadi sasaran program pembiayaan perumahan untuk memiliki rumah." Tambahnya.
Haryo melanjutkan bahwa Pemerintah juga sedang merumuskan aturan untuk masyarakat yang memang tidak mampu membeli rumah melalui mekanisme sewa.
Sulitnya lahan di kota kota besar membuat harga rumah menjadi tinggi sehingga harga jualnya tidak mungkin terjangkau oleh MBR, pemerintah mencari cara dengan membangun rumah vertikal yang huniannya bisa dengan sewa atau milik.
"Pemerintah juga terus mencari skema-skema terbaik untuk masyarakat agar bisa memiliki hunian, baik melalui Staircasing Ownership ataupun Rent To Own." Jelasnya.
Haryo menginformasikan saat ini Pemerintah sudah menyesuaikan harga rumah dan juga membebaskan PPN dari harga jual rumah. "Semoga menjadi pemicu untuk pengembang agar dapat membangun kembali dan masyarakat tak perlu khawatir karena masih bisa mendapatkan rumah subsidi ditahun ini." Harapnya.
Selain Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan DJPI, turut pula sebagai nara sumber Direktur Utama Adhi Commuter Properti tbk, Rizkan Firman dan Direktur Utama PT Urban Jakarta Propertindo tbk, Bambang Sumargono
