DJPI Laksanakan Creatiff 2025 Menjawab Tantangan Pembiayaan Kreatif di Tengah Optimalisasi Anggaran
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) melaksanakan Creative Infrastructure Financing Day (CreatIFF) 2025 dengan mengusung tema “Menjawab Tantangan Pembiayaan Kreatif Di Tengah Optimalisasi Anggaran”. Tema ini dipilih mengingat pentingnya berinovasi dalam menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan infrastruktur. CreatIFF 2025 dilaksanakan di Auditorium, Kementerian PU, Selasa (3/6/2025).
Dalam sesi arahan, Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa selama periode 5 (lima) tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian PU telah berhasil mendukung pencapaian penandatanganan 15 (lima belas) perjanjian KPBU di berbagai sektor.
Menteri Dody juga dalam kesempatan tersebut menegaskan kembali kepada tamu undangan dan media yang hadir bahwa Ia telah menerima masukan dari Kamar Dagang Industri (Kadin) terkait dengan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Saya menerima informasi dari Kadin terkait keluhan swasta dalam pelaksanaan KPBU. Oleh karena itu, kami dari Kementerian PU ingin mendengar lebih dalam lagi apa yang menjadi kendala swasta. Kami dari sisi policy maker menginginkan agar tidak ada kekakuan. Oleh karenanya, kami butuh data. Dikarenakan tanpa data kita tidak dapat mengatasi permasalahan secara optimum,” ungkap Menteri Dody.
Dalam sesi doorstop, Dirjen PI, Rachman Arief Dienaputra juga menyampaikan kepada media, bahwa Kementerian PU melaksanakan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan proyek KPBU yang belum rampung. “Untuk proyek KPBU yang belum rampung, kami melaksanakan inventarisir. Salah satunya dari sisi regulasi yang ada seperti apa, nanti diperbaiki, proses bisnisnya seperti apa, readiness kriterianya seperti apa, sehingga tidak ada masalah lagi terkait lahan, amdal maupun pembiayaan konstruksi. Hal terpenting sebagaimana arahan Pak Menteri adalah KPBU tetap jalan namun diupayakan tidak melibatkan pembiayaan dari pemerintah,” ujar Dirjen PI.
