Pertemuan HELP di Bali, Kementerian PUPR Rekomendasikan Alternatif Pembiayaan Pengelolaan Air Secara Global
Bali - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong implementasi kebijakan pembiayaan infrastruktur guna mewujudkan pengelolaan air yang lebih baik dan berkelanjutan. Inovasi pembiayaan alternatif tanpa membebani anggaran negara perlu dieksplorasi dalam mendukung penanganan permasalahan air di tingkat internasional.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan upaya mempercepat aksi pembiayaan untuk penanganan masalah air secara global merupakan misi yang hanya dapat dicapai melalui kolaborasi secara kolektif dari semua negara.
"Pembiayaan air sangat fundamental, dan saya yakin hal ini juga dialami oleh banyak negara. Dr Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mulai memperkenalkan cikal bakal inovasi pembiayaan air. Embrio ini masih dipersiapkan, dan perlu dibahas dari perspektif regional selama persiapan World Water Forum 2024," kata Menteri Basuki pada acara The 20th Meeting of The High-Level Experts and Leaders Panel (HELP) on Water and Disasters di Bali, Kamis (10/11/2022).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna mengatakan dalam mengatasi masalah air secara global, Kementerian PUPR ingin merekomendasikan inovasi pembiayaan seperti membangun institusi pendanaan di tingkat global yang dapat menyalurkan dana untuk sektor air. Seperti Global Water Finance (GWF) yang bertujuan investasi keamanan air dan Global Disaster Resilient Fund bertujuan membantu dan memastikan pembiayaan penanggulangan bencana dan penangganan bencana.
"Selanjutnya membangun platform global untuk membantu merekonstruksi atau membangun kembali infrastruktur rusak akibat bencana perubahan iklimiklim," kata Herry TZ.
Kementerian PUPR juga mendorong kebijakan standarisasi tarif air secara global untuk menjamin kepastian tarif air dalam rangka mendukung dunia investasi dan memastikan kebijakan mekanisme tarif subsidi silang yang menguntungkan masyarakat.
Dalam mewujudkan program penanganan masalah air, Kementerian PUPR terus mendorong berbagai alternatif pembiayaan infrastruktur, salah satunya di sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Inovasi yang dilakukan kementerian PUPR antara lain mendorong sikap mengajak dan mengikutsertkan investor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan sistem Source to Tap untuk mendukung berkelanjutan proyek KPBU.
Skema Source to Tap mengintegrasikan perencanaan sistem dari hulu hingga hilir, sehingga timeline-nya lebih terukur, memperkecil risiko interface, desain pembangunan lebih optimal dan efisien, dan pembiayaan menjadi satu untuk proyek unsolicited dan blended finance pada proyek solicited. (*)
