Pola Pembiayaan Alternatif Dibutuhkan Dalam Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dirjen PI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Herry Trisaputra Zuna, hadir dan memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sosialisasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum Daerah Untuk Mendukung SDGs, yang diselenggarakan di Jakarta, hari Rabu (07/09/2022).
Di dalam sambutannya Herry mengatakan bahwa air bersih layak dan aman merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. “Salah satu poin utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau”, ujar Herry.
Namun, hingga saat ini, ungkap Herry, cakupan layanan air bersih perpipaan nasional baru mencapai 20,69% dari target nasional sebesar 30% pada tahun 2024. Rendahnya pertambahan cakupan layanan air bersih/minum perpipaan nasional disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: tidak seimbangnya peningkatan sambungan pelanggan baru dengan peningkatan jumlah penduduk akibat keterbatasan dan sumber air baku, tingginya idle capacity yang tidak tersalurkan mencapai 25.445 liter/detik, tingkat kehilangan air sebesar 33,24%, penerapan tarif full cost recovery hanya dilaksanakan di 143 BUMD, kesehatan dan kemampuan manajemen PDAM yang secara umum masih memerlukan peningkatan dan keterbatasan fiskal pemerintah.
Terkait dengan kemampuan fiskal pemerintah, ujar Herry, maka perlu untuk melihat pola pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ada saat ini, khususnya untuk sektor air minum. Keterbatasan kemampuan pendanaan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur air minum. “Untuk itu, sebagai bentuk pelaksanaan amanat bahwa negara harus hadir dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, maka sebagai pemerintah, kita harus kreatif dan open minded terhadap pola-pola pembiayaan yang berkembang saat ini,” terang Herry.
Pola-pola pembiayaan alternatif saat ini sudah banyak disiapkan oleh pemerintah. “Diantaranya, pinjaman daerah dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha, pinjaman perbankan, business to business bagi BUMD Air minum, serta pembiayaan lainnya, seperti pemanfaatan dana CSR”, ungkap Herry.
Selain pengembangan pola-pola pembiayaan, sedang dikembangkan beberapa pendekatan yang ditujukan untuk mendukung implementasi pola-pola tersebut “salah satunya perencanaan infrastruktur SPAM secara terintegrasi hulu-hilir (source to tap), standarisasi formulasi perhitungan tariff melalui kebijakan satu tariff (single tariff policy), pembentukan Indonesia Water Fund (IWF), dan izin pemanfaatan air diberikan kepada BUMN untuk menyediakan dan mengelola air baku menjadi air curah” jelas Herry.
Sementara itu, Direktur Utama PT.SMI, Edwin Syahruzad yang hadir pada acara sosialisasi tersebut mengatakan bahwa PT.SMI sebagai BUMN atau SMV (Special mission vehicle) dibawah Kemenkeu, mengemban tugas mendukung agenda pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah. PT.SMI juga diminta aktif menjadi penggerak dalam program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). “Melalui skema pinjaman reguler dan pinjaman PEN per Juli 2022 komitmen pendanaan PT.SMI kepada daerah telah mencapai Rp.40T dan outstanding pinjaman telah mencapai Rp.30T sehingga keseluruhan komitmen pembiayaan daerah telah mencapai 31% dari total pembiayaan PT. SMI secara keseluruhan,” ungkap Edwin.
