News

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) mengadakan acara Business Gathering Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) , pada Jumat (28/6) di Hotel Grand Surya, Kota Kediri. Dalam sambutannya Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bapak Dr. Ir. Eko D. Heripoerwanto, MCP menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya acara ini adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah bagi ASN di Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk.

 “Selain untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi ASN, acara ini nantinya akan dikemas dalam bentuk penyampaian kebijakan dan program bantuan pembiayaan perumahan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di bidang pembiayaan perumahan, dari Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, Perbankan, Asosiasi pengembang, dan MBR khususnya ASN” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur. Lebih lanjut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur menjelaskan bahwa kegiatan ini juga merupakann tindak lanjut hasil pendataan kebutuhan rumah ASN melalui aplikasi Rumah Indonesia (RUMI) di Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk.

Dalam yang kesempatan yang sama, Bupati Ngajuk, Bapak Novi Rahman Hidayat, S.Sos., M.M menyampaikan pihaknya sangat mendukung kebijakan Pemerintah untuk program ASN. “Kami sangat mendukung sekali kebijakan dari Pemerintah terutama Kementerian PUPR untuk program ASN karena kebutuhan rumah adalah kebutuhan pokok, karena selama ini banyak ASN yang masih tinggal bersama mertua” ujarnya pada saat menyampaikan sambutan.

Dijelaskan lebih lanjut, saat ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah akomodir untuk memenuhi kebutuhan bagi ASN yang cukup tinggi yaitu 1.672 orang dari 2.600 orang yang belum memiliki rumah tinggal sendiri di Kabupaten Nganjuk.  Namun demikian, kebutuhan rumah cukup tinggi sebanyak 1.895 orang yang mengajukan rumah dari 1600 unit yang tersedia, faktor kendala utama adalah harga tanah yang semakin mahal dan lahan semakin berkurang di Kota Kediri maupun di Kabupaten Nganjuk.

Pada acara tersebut hadir juga Asisten Perekonomian Kota Kediri mewakili Walikota Kediri, Ibu Eny Endarjati yang menyampaikan bahwa terkait kebutuhan rumah bagi ASN di Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk yang tersendat dan kejar tayang untuk memenuhi target untuk ASN, hal ini dikarenakan terkendala soal keterbatasan lahan. Untuk itu menjadi tugas utama pihaknya untuk mengendalikan harga agar ASN bisa menikmati Rumah Bersubsidi dengan harga yang terjangkau dan bunga tetap selama masa cicilan, harapannya dengan adanya sinergi Pemerintah, Lembaga Perbankan dan Pengembang sudah berjalan sesuai yang diharapkan untuk mewujudkan program KPR Bersubsidi.

Selama kurun waktu 2015 sampai dengan saat ini Pemerintah telah menyalurkan program bantuan pembiayaan perumahan KPR Bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) atau Subsidi Selisih Margin (SSM), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Salah satu instrument yang digunakan untuk pendataan MBR adalah RUMI atau Rumah Indonesia, yaitu aplikasi pendataan mobile yang dikembangkan oleh DJPI untuk mempermudah masyarakat terutama ASN dan anggota TNI/POLRI untuk mendapatkan program bantuan Pembiayaan Perumahan. Telah masuk dalam data kami, Kabupaten Nganjuk sebanyak 7.567 ASN yang telah mengisi aplikasi RUMI sedangkan Kota Kediri dengan sebanyak 2.182 ASN.  Dalam acara ini juga dilakukan pelaksanaan akad kedit kepada perwakilan 7 Orang ASN dengan Bank BPD Jatim.

Hadir dalam acara tersebut Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Kepala Dinas yang membidangi Perumahan di Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Direktur Utama BPD Jawa Timur, Ketua DPD REI Jawa Timur, REI Komisariat Kediri, para Pengembang Perumahan Bersubsidi Kota Kediri dan peserta ASN.(FEN)