Workshop Pengembangan Alternatif Pembiayaan Dalam Mendukung PenurunaN Non Revenue Water (NRW)
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional masih menghadapi tantangan besar, di antaranya cakupan pelayanan air minum perpipaan sebesar 19,76% masih belum memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 30%. Tantangan lainnya yaitu tingkat Air Tak Berekening (ATR), atau Non Revenue Water (NRW) yang masih cukup tinggi. Dalam rangka mencari solusi penurunan NRW, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), bekerjasama dengan Napindo Media Ashtama melaksanakan Workshop Pengembangan Alternatif Pembiayaan Dalam Mendukung Non Revenue Water (NRW), yang dilaksanakan di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Rabu (18/09/2024) dengan narasumber dari Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Perpamsi dan Adaro Tirta Mandiri.
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (Direktur PPIP), Meike Kencanawulan Martawidjadja yang hadir mewakili Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam workshop tersebut mengatakan, “Banyak hal yang menyebabkan belum banyak Perumda Air Minum melaksanakan penurunan NRW, salah satunya adalah tidak tersedianya dana untuk kegiatan penurunan NRW,” ujar Direktur PPIP.
Pengembangan biaya alternatif untuk penurunan NRW ini bukan lagi sebagai pilihan namun sudah mendesak untuk dilakukan, tegas Direktur PPIP. Selanjutnya Direktur PPIP juga mengatakan bahwa saat ini skema pembiayaan yang diterapkan pada proyek penurunan NRW oleh beberapa perumda air minum adalah skema business-to-business (B-to-B). “Ke depan, bukan tidak mungkin untuk dikembangkan skema pembiayaan lainnya sejalan dengan adanya inovasi struktur proyek penurunan NRW,” ungkap Direktur PPIP.
Untuk mendukung upaya percepatan penurunan NRW, DJPI telah menyiapkan dashboard yang berfungsi sebagai platform informasi dan komunikasi bagi semua stakeholders mengenai potensi dan peluang proyek investasi untuk penurunan NRW di kabupaten/kota.
