Tingkatkan Target Program Satu Juta Rumah, Pemerintah Gaet Komunitas
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Program Satu Juta Rumah (PSR) pada tahun 2019 sebesar Rp 1,25 juta unit. Target tersebut meningkat mengingat realisasi Program Satu Juta Rumah pada 2018 berhasil tembus mencapai mencapai 1.132.621 unit.
Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, untuk mencapai target tersebut tidak mudah karena memerlukan promosi yang lebih masif di media konvensional, internet dan juga melalui media sosial. Sehingga masyarakat lebih mudah mencari lokasi rumah subsidi yang diminatinya.
"Program Satu Juta Rumah dilakukan bersama seluruh stakeholder baik pemerintah, perbankan, pengembang, asosiasi pengembang dan lainnya. Termasuk Bank BTN untuk untuk terus mendukung dalam penyaluran subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi kekurangan atau backlog perumahan di Indonesia," kata Khalawi saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pembukaan acara pameran Indonesia Property Expo (IPEX) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019).
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri BUMN Rini Sumarno, Direktur Utama Bank BTN Maryono, dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono.
Menurut Khalawi, salah satu terobosan yang dilakukan dalam memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah yakni dengan perumahan berbasis komunitas. Kami akan menggandeng seluruh komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia dalam pembangunan rumah. Salah satunya adalah perumahan Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) di Kampung Sampora, Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut yang pembangunannya dimulai tanggal 19 Januari 2018 lalu.
Dalam pembiayaannya, perumahan berbasis komunitas mendapatkan subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (KPR FLPP) yang dikelola oleh PPDPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) di Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR.
"Regulasinya tengah kita siapkan agar bisa dikembangkan lebih luas. Seperti sudah dibangun untuk Komunitas Tukang Cukur, kita akan perluas seperti komunitas wartawan, komunitas tukang sampah, pekerja, guru honor yang semuanya di koordinasikan bersama," Kata Khalawi.
Pemerintah melalui Kementerian PUPR tengah merumuskan kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan berbasis komunitas. Keberadaan komunitas yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat mendukung kepemilikan rumah untuk masyarakat dan meningkatkan capaian Program Satu Juta Rumah di Indonesia. Sebagai informasi, Pemerintah telah membantu beberapa pembangunan rumah untuk sejumlah komunitas yang ada di daerah seperti di Kendal, Jawa Tengah dan Garut, Jawa Barat. Selain komunitas, Kementerian PUPR juga akan mendorong skema ABCG yakni pembangunan perumahan dengan melibatkan Akademisi, Bisnis, Community dan Government.
