Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja dengan PT Air Bandung Timur
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Triono Junoasmono, hadir menyaksikan acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja dengan PT Air Bandung Timur, di Jakarta, Kamis (18/07/2024) lalu.
Dalam acara ini dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama yang meliputi Perjanjian Kerjasama Bangun, Rehabilitasi, Tingkatan, Guna, Serah untuk sarana dan prasarana penyediaan air minum curah kapasitas 1.100 Liter/Detik di wilayah Kabupaten Bandung, Perjanjian Kerjasama Bangun Serah Unit Distribusi Baru Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah Timur Kabupaten Bandung, dan Perjanjian Dana Talangan.
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan turut memberikan pendampingan pada proyek BtoB SPAM Kertasari, khususnya pada tahapan transaksi. DJPI juga berkomitmen terus mendampingi dan menyiapkan fasilitasi pada proyek-proyek pembiayaan alternatif lainnya guna memastikan kerjasama ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan benar.
Dirjen PI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dan Perumda Air Minum Tirta Raharja yang telah begitu progresif dan open minded untuk menerapkan skema BtoB pada proyek SPAM Regional Wilayah Timur, atau SPAM Kertasari dalam upaya percepatan peningkatan cakupan layanan air minum di Kabupaten Bandung dan telah menjadikan proyek BtoB ini menjadi contoh proyek dengan lingkup kerjasama yang lengkap hulu dan hilir yang sejalan dengan kebijakan Kementerian PUPR sektor air minum yang terintegrasi hulu dan hilir (pendekatan source to tap).
Turut hadir dalam acara ini adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung beserta jajaran, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirta Raharja beserta jajaran, Direktur Utama dan Direktur PT Air Bandung Timur beserta jajaran, Pejabat Tinggi Pratama Kementerian PUPR beserta jajaran, perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) beserta jajaran, perwakilan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan CEO PT. Moya Indonesia beserta jajaran.
