Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (PSSPP) melaksanakan Penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas di kantor DJPI, Jakarta, Senin (29/02/2024).
Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dirjen PI), Herry Trisaputra Zuna yang mengatakan bahwa Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan kedua kali bagi DJPI, setelah tahun sebelumnya telah dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (PPP).
Dirjen PI juga mengungkapkan harapannya bahwa langkah yang telah dilakukan oleh PPP dan PSSPP dapat diikuti oleh Unit Kerja (Uker) lainnya lingkup DJPI. “Dua unit kerja telah melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas, selanjutnya saya harap unit kerja lainnya akan menyusul”, ungkap Dirjen PI.
Selain itu, Dirjen PI juga mengatakan bahwa kita harus fokus pada outcome. “Outcome ini yang harus dirumuskan, artinya kegiatan kita harus jelas ujungnya bukan penyerapannya. Oleh karena itu penting untuk melakukan evaluasi before dan after untuk koreksi terhadap sebuah outcome. Manajemen Risiko harus menjadi perjalanan kita sehari-hari”, terang Dirjen PI.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Inspektur IV, Inspektorat Jenderal, Kementerian PUPR, Yusuf Hariagung yang menyampaikan arahan presiden agar seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga dan para Kepala Daerah agar menggunakan anggaran secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. “Hal ini kita dimaknai pemanfaatan anggaran harus akuntabel dan memiliki outcome yang jelas. Serta tidak membuka celah penyalahgunaan anggaran dan menutup celah korupsi”, terang Inspektur IV.
Penandatanganan Pakta Integritas ini adalah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkugnan Direktorat PSSPP. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai publikasi atas komitmen seluruh jajaran Direktorat PSSPP untuk menjalankan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik.
#sigapmembangunnegeri
