News

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dirjen PI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Herry Trisaputra Zuna bersama dengan Kementerian Keuangan, dan PT. SMF teken Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (25/01/2023).

Dirjen PI dalam kesempatan dimaksud mengatakan bahwa terdapat tiga isu utama perumahan. “Tiga isu utama itu meliputi Backlog Perumahan yang mencapai 12,7 juta rumah tangga, sementara pertumbuhan rumah tangga baru mencapai 680.000 per tahun. Solusinya harus punya program perumahan sampai 1.5 juta per tahunnya kalau ingin backlog selesai di tahun 2045. Sementara subsidi FLPP hanya sekitar 230.000, itu merupakan hal PR pertama yang harus diselesaikan, sudah ada kajian yang disiapkan BTN nanti kita susun action plannya untuk diselesaikan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan. Isu kedua adalah kualitas backlog atau rumah tidak layak huni yang mencapai 23 juta, yang ketiga adalah backlog hunian yang mencapai 6,7 juta, solusinya dapat dilakukan melalui rumah sewa melalui pemanfaatan dana wakaf untuk rusunawa,” ujar Herry.

Ketiga Isu tersebut merupakan tujuan bersama. "Isu tersebut harus diselesaikan bersama sampai tahun 2045 dan kita berharap tahun 2045, yang merupakan Indonesia Emas sudah tidak ada lagi backlog", ujar Dirjen PI.

Adapun salah satu tujuan dilaksanakananya penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah melakukan sinergi melalui forum koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka pengembangan perumahan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing.

Di dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Ekosistem Pembiayaan Perumahan mewakili perbankan, pengembang dan BP Tapera yang dilaksanakan oleh Direktur Utama Bank BTN, Komisoner BP Tapera dan Direktur Utama Perum Perumnas.

#sigapmembangunnegeri
#pembiayaaninfrastruktur