Pemerintah Menyempurnakan Sistem Delivery dalam Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dirjen PI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Herry Trisaputra Zuna hadir sebagai narasumber dalam acara Special Dialog CNBC bertema “Air untuk Kesejahteraan Bersama: Menuju The10Th World Water Forum 2024”, yang diselenggarakan pada hari Selasa (06/12/2022).
Pada kesempatan tersebut Dirjen PI memaparkan bahwa target pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk Sektor Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 adalah membangun 61 bendungan, membangun 500.000 hektar lahan irigasi dan membangun infrastruktur penyediaan air baku 50 m3/detik. “Untuk pembangunan infrastruktur air, kapasitas tampung air di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Cakupan air misalnya, kita baru menuju angka 50 meter kubik per kapita per tahun, sementara negara lain ada di angka 1000 meter kubik per kapita atau lebih. Masih banyak yang harus kita lakukan untuk pemenuhan sektor air”, ujar Herry.
Namun kemampuan pendanaan pemerintah hanya 30% yang dapat didukung oleh APBN, di sini kita mulai memikirkan solusinya yaitu melalui creative financing. “Salah satunya yaitu, dengan mengundang investor swasta sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan infrastruktur SDA. Sementara itu, cakupan perpipaan untuk air minum di Indonesia sebesar 20% masih tertinggal dari Laos yang sudah di atas itu dan rata-rata Asia ada di 70%, artinya ada 80% yang harus dikerjakan bersama-sama, yang tidak mungkin dilakukan dengan APBN atau APBD”, terang Herry.
Selanjutnya Herry juga mengatakan bahwa untuk Pembangunan Infrastruktur Air, Pemerintah sedang menyempurnakan sistem delivery-nya. “Sistem delivery-nya semula dilakukan secara parsial, melalui sistem take or pay kepada PDAM, sekarang kita gabung kembali. Karena kita melihat sistem parsial belum berhasil, maksudnya berhasil dengan air curah tapi gagal diserap oleh masyarakat karena tidak siapnya jaringan rumah dan distribusinya. Oleh karena itu, nanti untuk SPAM sistemnya Source to tap dari awal sampai ke penerima manfaat. Harapannya nanti sistem source to tap ini menjadi model SPAM ke depan”, terang Herry.
Pada kesempatan akhir, Herry juga menekankan bahwa Kementerian PUPR sudah sangat adaptif dan sangat mendorong peran dari sektor swasta baik di hulu maupun hilir dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
