News

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Kementerian PUPR saat ini tengah mengembangkan berbagai skema pembiayaan pemilikan hunian salah satunya skema Staircasing Ownership atau kepemilikan bertahap. Pengembangan skema pembiayaan ini menjadi penting demi mengatasi tantangan backlog di sektor perumahan yang mencapai 12,7 juta.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengatakan bahwa wilayah DKI Jakarta dalam 3 tahun ke depan ditargetkan ada 230 ribu unit hunian vertikal atau dikenal sebagai Rumah Susun yang akan menggunakan skema pembiayaan tersebut.

"Inovasinya adalah memanfaatkan KPBU untuk bangun, sehingga uang swasta bisa masuk, ini bisa dilakukan secara masif, tinggal mau dihabisin berapa tahun," ujar Dirjen PI dalam Webinar Series Road to Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2022 sektor Perumahan pada Rabu (23/11) yang mengangkat tema “Ekosistem Pembiayaan Perumahan untuk mewujudkan Pembiayaan Perumahan yang Terjangkau dan Berkelanjutan”.

Selain itu, Dirjen PI juga menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah memiliki inovasi pembiayaan perumahan terjangkau yaitu Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memiliki tabungan untuk membayar sebagian uang muka pembelian rumah dan/atau untuk pembangunan rumah swadaya melalui pelaksanaan kredit maupun pembiayaan perbankan.

“Program ini kita dedikasikan bagi mereka yang informal dan sudah diuji coba kepada pengemudi GOJEK serta para pedagang pasar bersama bank BTN.”, ungkapnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Consumer PT Bank BTN, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, DJPI Kementerian PUPR, CEO Build Change, Deputy Director for Policy and Planning Department NHA Thailand, dan Direktur Utama PT SMF.

#SigapMembangunNegeri
#CreatIFF
#WebinarRoadToCreatIFF2022