Workshop Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Melalui Sinergi Pembinaan Sektor, Korporasi dan Fiskal
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Reni Ahiantini hadir menjadi narasumber di acara "Workhsop Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Melalui Sinergi Pembinaan Sektor, Korporasi dan Fiskal".
Dalam paparannya Reni mengatakan "Skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) adalah mekanisme modified dari availability payment untuk diterapkan masuk di tahap II Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)".
Pada awalnya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) direncanakan terdiri dari 24 ruas, dengan panjang mencapai 2.812 kilometer. Dengan estimasi biaya investasi sebesar Rp538 triliun. Sampai saat ini, jumlah ruas tol yang telah beroperasi mencapai 532 kilometer.
Dalam workshop ini juga dibicarakan permasalahan yang di hadapi terkait sumber pendanaan untuk mendukung pembangunan JTTS di Tahap II. Maka diperlukan sumber pembiayaan alternatif yang lebih sustain untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, salah satunya dalam bentuk asset recycling.
Dalam hal pengadaan tanah kontribusi Pemerintah Daerah sangat diperlukan, bukan hanya penyediaan saja namun dalam hal pembebasannya pemerintah daerah diharapkan berperan aktif, Pemerintah daerah melakukan bridging pembiayaan pengadaan tanah terlebih dahulu kemudian LMAN akan membayarkan kembali nilai pokok dana pengadaan tanah ke Pemda ditambah cost of fund. Sebelumnya Pemda melalui BUMD dapat melakukan Bridging pembebasan tanah dengan anggaran APBD.
Workshop ini dibuka oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman dengan menghadirkan narasumber diantaranya Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga PUPR, Budi Harimawan Sumoharjo, Anggota Badan Pengatur Jalan Tol Unsur Profesi, Koentjahyo Pamboedi, Direktur Operasi III PT Hutama Karya, Koenjtoro, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan, Meirijal Nur. Serta dihadiri oleh para staf dan pegawai juga para stakeholder.
