Pembiayaan
PENGUMUMAN(0)

Rapat Pembahasan Segmentasi Layanan Perumahan BPJS - TK


[]Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR) melaksanakan Rapat Pembahasan Segmentasi Layanan Perumahan BPJS - TK , di Jakarta. Kegiatan Pembahasan Segmentasi tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti, (12/12). Dalam pengarahannya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan, “Belum adanya sistem penyelenggaraan perumahan yang komprehensif, jadi semua yang masing2 berusaha memenuhi instrumen yang masing2 punyai”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan. Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lita Matongan, Mengatakan perlu Sinkronisasi antara BPJS-TK dengan Tapera diawali dengan sinkronisasi landasan hukum, Lita juga menegaskan perlu dilakukan koordinasi dengan stakeholder SJSN, terutama serikat pekerja dan Dewan Jaminan Sosial Nasional guna membahas integrasi kedua layanan perumahan yang diberikan BP Tapera dan BPJS-TK.’,tuturnya. Selanjutnya Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan pun mengingatkan permasalahan ini perlu dibahas dalam lingkup Komite Tapera yang beranggotakan para menteri stakeholder perumahan dan jaminan sosial agar lebih mudah dalam mengkoordinasikan solusinya. Di sisi lain, Tenaga Ahli Bidang Pembiayaan Perumahan, Iskandar Saleh, dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa perlu lebih ditekankan pendanaan jangka panjang dalam rangka keberlanjutan dana jangka panjang. ‘’perlu sandingan perbandingan antara skema pembiayaan perumahan BPJS-TK dan Skema Pembiayaan Tapera “, ujar Iskandar Saleh. Anggota Komite Tapera dari unsur profesional, Sonny Loho, mengatakan Pelaksanaan Tapera akan dilakukan bertahap dimulai dari ASN, TNI/POLRI, dan NFI. ‘’yang terpenting adalah pemenuhan rumah rakyat’’,ungkap Sonny Loho. Hadir dalam acara tersebut Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS-TK, Kemenkumham dan World Bank.

Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)


Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), bersama dengan Biro Umum, menyelenggarakan acara Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan di Jakarta, 27 Nopember 2017. Acara tersebut dibuka oleh Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan, Lita Matongan. Dalam Sambutannya, Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan mengatakan bahwa dengan sosialisasi ini diharapkan kegiatan penggandaan/fotocopy surat-surat akan berkurang serta pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan bisa menjadi lebih baik,’’ ujar Lita Matongan. Kepala Subdit Perencanaan dan Pelaporan, Kementerian PUPR, (Eko Suhendratma), Mengatakan bahwa pemahaman mengenai kesamaan format dalam standar penulisan surat masih berbeda-beda, diharapkan dengan kegiatan ini bisa menyamakan standar agar tercipta tata laksana yang jelas, efektif dan akuntabel, Eko juga menargetkan penerapan kesamaan format serta pelaksanaan TNDE di Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan sudah dimulai pada Desember 2017’’,tuturnya. Di sisi lain, Kepala Sub Bagian Tata Naskah Dinas, Biro Umum, Yudianingsih, yang hadir dalam kesempatan ini mengatakan masih banyak ditemukan surat-surat yang belum sesuai dengan Permen No.5 tahun 2017, pelaksanaan TNDE yang belum maksimal serta penulisan no surat yang belum sesuai dengan Pola Klarifikasi Arsip (PKA).

Rapat Pembahasan Laporan Kinerja


Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bersama dengan Inspektur V, serta Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri melakukan Rapat Pembahasan Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan di Jakarta, 23 Nopember 2017. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pelaporan, Eko Suhendratma. Dalam Sambutannya, Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pelaporan mengatakan bahwa perlu mengumpulkan masukan-masukan dari Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri serta Direktorat-direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2017 dan melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap keseluruhan beban kerja yang telah dilaksanakan khususnya di Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan’’, ujar Eko. Konsep Lakip Eselon II sudah harus dibuat Desember Minggu ke I dan konsep Lakip Eselon I sudah harus dibuat pada Desember Minggu II, yang kemudian harus difinalkan pada bulan Januari untuk di Review Itjen pada bulan Februari tahun 2018’’,ungkapnya. Di sisi lain, Inspektur V, Kementerian PUPR, Tripijana, Mengatakan bahwa susah mengidentifikasi judul kegiatan jika dikaitkan dengan indikator kinerja kegiatan dalam perjanjian kinerja serta judul kegiatan harus disusun menjadi lebih sederhana dengan statement yang jelas seperti kata ‘’dukungan kegiatan....’’ harus dibuat lebih jelas’’,tutur Tripijana.

FGD dengan Tema mengukur peluang Medium Term Notes (MTN)


FGD dengan tema mengukur peluang Medium Term Notes (MTN) sebagai alternatif sumber dana bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam pembiayaan swadaya mikro perumahan, Tanggal 15 November 2017, Grand Dhika Hotel

FGD Rapat Pembahasan Laporan Akhir


Raata