Kementerian PU Bahas Pembiayaan Alternatif Sektor Air Minum Sanitasi dalam Forum Diskusi bersama Mitra Nasional dan Delegasi Kamboja
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya (PPICK), Meike Kencanawulan Martawidjadja mewakili Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) hadir dalam acara Sharing Session terkait dengan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia yang difasilitasi oleh water.org dengan para tamu dari Ministry of Industry, Science, Technology and Innovation (MISTI), Cambodia Water Association (CWA), Private Water Operator (WPO), Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), dan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Pakuan Kota Bogor yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Sebelum menyampaikan paparannya, Direktur PPICK menyambut baik kedatangan rombongan MISTI dari Kamboja ke Indonesia dan berharap acara sharing session dapat menambah pengetahuan bagaimana praktik perencanaan sektor Air Minum di Indonesia khususnya pembiayaan infrastruktur Air Minum.
Direktur PPICK menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan target dan rencana investasi untuk air minum dan sanitasi pada tahun 2029. Untuk sektor air minum, pemerintah menetapkan anggaran sebesar 14% sedangkan sisanya sebesar 86% berasal dari sumber pembiayaan lainnya. Adapun untuk sektor sanitasi, pemerintah menetapkan anggaran sebesar 23% dan sisanya sebesar 77% berasal dari sumber pembiayaan lainnya.
Direktur PPICK juga menjelaskan terkait tugas dan fungsi (tusi) dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI), Kementerian PU salah satunya yaitu terkait dengan pelaksanaan komitmen pemerintah dalam pembiayaan alternatif selain pembiayaan dari APBN. “Selain itu, DJPI juga dalam pelaksanaan tugasnya disesuaikan dengan kewenangan pemerintahan yang dibagi menjadi tugas pemerintah pusat dan daerah”, ujarnya.
Dalam paparannya disampaikan bahwa DJPI memiliki peran dalam memfasilitasi pemerintah daerah melalui konsultasi, asistensi, dan pendampingan. Dalam aspek pembiayaan inovatif, DJPI juga memberikan fasilitasi serta bimbingan teknis kepada pemerintah daerah. Sementara itu, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh unit organisasi teknis, yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Adapun tantangan di sektor penyelenggaraan air minum yaitu terkait dengan aspek perencanaan, kelembagaan, keuangan, regulasi, dan sosial. “Salah satu contoh tantangan di daerah yaitu pemahaman kepala daerah terkait pembiayaan alternatif yang masih kurang dan komitmen melaksanakannya”, ujar Direktur PPICK.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam konteks pembiayaan alternatif, aspek sosial sangat berpengaruh yaitu kemauan masyarakat untuk berlangganan yang akan mempengaruhi pengembalian investasi. Kondisi masyarakat yang tergolong rendah untuk berlangganan lebih banyak disebabkan karena histori pelayanan air minum yang buruk, sehingga berpengaruh pada suksesnya proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Di sisi lain, Direktur Utama PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira Gusniawan, menyampaikan salah satu success story yaitu SPAM Cipinang-Gading Kota Bogor sebagai solusi untuk daerah di wilayah Bogor yang mengalami stunting tertinggi dan kemiskinan tertinggi. Keberhasilan SPAM Cipinang-Gading ini menurut Rino dikarenakan dukungan pembangunan intake dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PU, dan juga pengajuan utang dengan subsidi bunga 5% kepada perbankan serta pembangunan sisi hulu dan hilir dengan memanfaatkan sumber pembiayaan lainnya.
Sementara itu, Chairman of Cambodia Water Association (CWA), Lim Minh menyampaikan bahwa di Kamboja terdapat bisnis air bersih yang dijalankan bukan oleh PT tapi oleh keluarga. Oleh karena itu, mereka sulit untuk mengajukan pinjaman kepada perbankan karena Bank tidak dapat men-tracking transaksi yang dilaksanakan bersama atas nama keluarga karena transaksinya digabung. Di Kamboja menurut Lim, dibutuhkan banyak operator. Lim mewakili CWA siap memfasilitasi kerjasama dengan Indonesia. Hal senada disampaikan oleh Subekti dari PERPAMSI agar ke depannya dapat dibuat water partnership dengan kamboja. “Indonesia dan Kamboja bisa belajar bersama-sama baik sebagai mentor maupun mentee”, ungkap Subekti.
Tindak lanjut dari acara Sharing Session ini adalah kunjungan lapangan ke Kota Bandung.
