DJPI Laksanakan Audiensi & Konsultasi Publik Rencana Proyek KPBU Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur menyelenggarakan acara "Audiensi & Konsultasi Publik Rencana Proyek KPBU Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya", Kamis, 12/2/ 2026 di Bandung.
Proyek sepanjang ±95,52 km ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang untuk menjadi motor penggerak ekonomi baru, khususnya di wilayah Jawa Barat bagian Selatan.
?Dalam sambutannya, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga, Erna Wijayanti, yang diwakili oleh Ira Ariani Chaerunisa selaku Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah II, menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah pemutakhiran studi kelayakan dan dokumen pendukung serta evaluasi skema pembiayaan yang tepat untuk kelanjutan proyek ini.
Pemutakhiran studi proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ini akan dilaksanakan melalui Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan.
?Selain itu, dalam sambutannya juga menegaskan bahwa dukungan penuh dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam pemutakhiran dokumen studi dan desain guna memastikan kelancaran persiapan infrastruktur jalan tol yang menjadi prioritas nasional ini.
?Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebutkan bahwa tol ini adalah "mimpi lama" untuk menghidupkan ekonomi Jabar Selatan agar tidak tertinggal dari wilayah Utara. Ia mendorong pembangunan jalan tol agar dapat segera terlaksana guna memaksimalkan potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta berharap jadwal pelelangan dapat dioptimalkan lebih cepat dari rencana semula.
?Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung penuh keberlanjutan proyek tol pertama di wilayah Jabar Selatan ini. Beliau berharap segala proses persiapan hingga pelaksanaan konstruksi dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti demi kesejahteraan masyarakat di wilayah Selatan.
Acara ini dihadiri oleh ?perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, serta para pimpinan instansi terkait.
Kementerian Pekerjaan Umum menerima audiensi dari TIM Pokja Hublem Pemerintah danNon Pemerintah Sahli Kasad untuk membahas langkah langkah strategis percepatan pembangunan di Papua.
Pertemuan ini di fokuskan pada penguatan sinergi antara pembanguan infrastruktur nasional dengan program pembinaan territorial (Binter) TNI AD guna memastikan pelayanan dasar menjangkau wilayah khusus.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Dirjen PI). Rachman Arief Dienaputra menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua merupakan bagian penting dari pencapaian Visi Kementerian PU 608, yaitu efisiensi di bawah 6 persen, kemiskinsn ditekan 0 persen dan mendorong pertumbuhan 8 persen.
Dalam kesempatan ini Dirjen PI memaparkan “Peran PU lebih ke enabler pertumbuhan ekonomi, fokusnya bukan pada investasi infrastruktur pekerjaan umum, tapi bagaimana infrastruktur tersebut membuat investasi di sector produktif menjadi lebih efisien.”
Beliau juga menambahkan mengenai peluang kolaborasi dengan TNI AD”Ada peluang kerjasama dengan TNI AD misallnya dalam pembangunan jalan di Papua yang tidak dapat ditembus karena ada hal situasional yang tidak memungkinkan pihak pemerintah untuk memasuki lokasi terssebut dan harus bekerjasama dengan TNI, Barangkali TNI memiliki pendekatan social lain” tambah Dirjen PI.
Dalam kesempatan yang sama Mayjen TNI Ari Aryanto selaku penanggung jawab TIM Pokja, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mendapatkan data untuk kajian strategis khusus di Kementerian/Lembaga terkait penanganan khusus Papua.
Melalui program Pembinaan Teritorial (BINTER), TNI AD mendukung percepatan pembangunan melalui:
- Pendampingan Layanan Dasar :Menjamin Kompetensi prajurit dalam membangun infrastruktur di daerah perbatasan atau konflik
- Pemberdayaan Masyarakat: Melakukan pendekatan social untuk mendukung progam pemberdayaan berbasis kolaborasi lintas K/L
- Aksi Teritorial: Keterlibatan dalam penanggulangan bencana (Evakuasi, Rekontruksi,rehabilitasi) serta pemeliharaan rutin jalan di daerah tertinggal
