Sabtu, 14 Maret 2026

Audiensi Kementerian PU dan TNI AD terkait Program Pendampingan Layanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Dirjen PI), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Rachman Arief Dienaputra didampingi Kepala Pusat Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan juga perwakilan dari unit kerja Cipta Karya (CK), Bina Marga (BM) dan Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU menerima audiensi dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) terkait dengan Program Pendampingan Layanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kolaborasi Lintas Kementerian/Lembaga Untuk Percepatan Pembangunan Papua, di Kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI), Selasa (10/2/2026).

Ari Aryanto sebagai Penanggung Jawab Rombongan TNI AD menyampaikan maksud kedatangannya ke kantor DJPI adalah untuk mendapatkan data dalam rangka kajian strategis khusus di Kementerian/Lembaga. “Kita hubungannya ke lembaga pemerintah, makanya pengumpulan datanya ke Kementerian dan lembaga pemerintah terkait. Kita fokus tentang Papua yang memerlukan penanganan khusus”, ujar Ari Aryanto.

Menanggapai maksud kedatangan dari rombongan TNI AD, Dirjen PI, menyampaikan bahwa ada potensi kerjasama baru antara Kementerian PU dan TNI AD dan ada juga kerjasama yang sudah on going antara Kementerian PU dengan TNI. “Ada peluang kerjasama dengan TNI AD. Misalnya dalam pembangunan jalan di Papua yang tidak tembus karena ada hal situasional yang tidak memungkinkan pihak pemerintah memasuki lokasi tersebut dan harus bekerjasama dengan TNI. Barangkali TNI memiliki pendekatan sosial lain”, ujar Dirjen PI.

Selanjutnya, Dirjen PI menjelaskan bahwa melalui Visi Kementerian PU 608, yakni efisieni dibawah 6 persen, kemiskinan ditekan di 0 persen dan mendorong pertumbuhan 8 persen maka Kementerian PU sangat mendorong pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur. “Peran PU lebih ke enabler pertumbuhan ekonomi. Fokusnya bukan pada investasi infrastruktur pekerjaan umum, tapi bagaimana infrastruktur tersebut membuat investasi di sektor produktif menjadi lebih efisien”, ujar Dirjen PI.

Sementara itu, Kepala Pusat Wilayah III, BPIW, Kementerian PU, Pranoto, menyampaikan bahwa Wilayah Timur memang beda tofografinya. “Oleh karena itu, pembangunan sulit dilakukan di Papua. Permukimannya menyebar dan pelayanan infrastruktur dasar masih rendah, serta masih terdapat lahan yang bermasalah sehingga menghambat laju pembangunan infrastruktur”, ujar Pranoto.

Selanjutnya Pranoto menyampaikan bahwa Kajian Strategis untuk Pengembangan Kajian di Papua disesuaikan dengan Asta Cita Presiden yaitu asta cita 2 (swasembada pangan), asta cita 3 (pengembangan infrastruktur), asta cita 4 (Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga), asta cita 5 (hilirisasi), asta cita 6 (membangun dari desa), asta cita 8 (Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama).

Total Anggaran Pembangunan Infrastruktur PU di Pulau Papua TA 2026 adalah sebesar Rp.6,98Triliun. Jumlah tersebut terdiri dari:

  1. Sektor Sumber Daya Air Rp637Miliar: Pembangunan Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai, Pembangunan Daerah Irigasi Rawa, serta OP
  2. Sektor Jalan dan Jembatan Rp4,85 Triliun: Pembangunan Jalan KSPP Wanam-Muting Segmen II (MYC), Pembangunan Jalan Trans Papua, Pembangunan Jembatan Gantung, serta Preservasi Jalan dan Jembatan.
  3. Sektor Keciptakaryaan Rp749,44Miliar: Pembangunan Gedung Perkantoran (DOB), Peningkatan dan Perluasan SPAM, serta Reviu DED Pembangunan TPST
  4. Sektor Prasarana Strategis Rp744,40 Miliar: Pembangunan Sekolah Rakyat dan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC.

Wujud Kerjasama Kementerian PU dan TNI terhadap Kebijakan Pertahanan Negara yaitu:

  1. Kerja sama untuk menjamin kompetensi para prajurit TNI AD dalam membangun infrastruktur terutama di daerah perbatasan atau konflik yang perlu penanganan khusus;
  2. Pembangunan dan perbaikan seperti Pembersihan, pemeliharaan atau penghijauan pada Sungai (Program Citarum Harum).
  3. Peran Prajurit Zeni Angkatan Darat dalam penanggulangan bencana alam baik pada masa penanggulangan bencana (evakuasi, rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana);

Pembangunan Jalan Trans Wamena-Mumugu dan Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan, pemeliharaan rutin jalan di daerah tertinggal dan Kawasan perbatasan.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110, Gedung G
 ppid.djpi@pu.go.id
Telp: (021) 7262535