PU-net
PENGUMUMAN(0)

Pemerintah Selenggarakan Rapat Harmonisasi Pertama RPP Tapera


Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta anggota Panitia Antar Kementerian (PAK) menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Pertama terkait Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Tabungan Perumahan Rakyat (RPP Tapera) di hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (15/11). Rapat tersebut diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan bahwa rapat Harmonisasi dilaksanakan berdasarkan arahan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kementerian Hukum dan HAM setelah pembahasan di tingkat PAK selesai. “Kami berharap dengan diadakannya rapat harmonisasi RPP Tapera, BP Tapera dapat segera beroperasi pada akhir Maret 2018 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Tapera”, ujar Lana Winayanti.

Terkait implementasi UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan bahwa saat ini Kantor Akuntan Publik sedang melakukan audit kinerja dan keuangan penutup Bapertarum-PNS. “Dalam waktu dekat kami juga berharap sudah dapat melakukan pemilihan komisioner dan deputi komisioner. Kami tinggal menunggu persetujuan dari presiden terkait dengan tata cara pemilihan komisioner dan deputi komisioner BP Tapera”, ungkap Lana.

Untuk mendukung beroperasinya BP Tapera, pemerintah telah mengalokasikan modal awal BP Tapera sebesar Rp. 2 Triliun. “Hal yang masih perlu kita bahas bersama adalah terkait besaran simpanan. DPR telah mengusulkan besaran simpanan sebesar 3%. Komponen tersebut terdiri dari 2,5% dari peserta pekerja dan 0,5% dari pemberi kerja. Terkait hal tersebut kami juga akan membahasnya dalam LKS Tripartit”, terang Lana Winayanti.

Di sisi lain, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Wahyu Widodo, yang hadir dalam kesempatan dimaksud mengatakan perlu adanya keterwakilan pekerja dan pengusaha dalam wali amanat. “Kami juga merekomendasikan untuk membahas besaran simpanan tapera bersama tipartit dan juga perlunya disusun roadmap pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat”, ungkap Widodo.

Pemerintah Susun Rencana Kerja Proyek Perumahan Terjangkau (NAHP)


Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mulai menyusun rencana kerja Komite Pengelola Proyek (project management committee) dan Unit Pengelola Proyek (Project Implementation Unit) untuk Proyek Perumahan Terjangkau (National Affrodable Housing Program-NAHP). Kegiatan penyusunan rencana kerja proyek tersebut dilakukan melalui penjabaran rencana kerja dari masing-masing unit kerja terkait di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (14/11).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti selaku Kepala Komite Pengelola Proyek yang hadir dan membuka acara penyusunan rencana kerja proyek dimaksud dalam sambutannya mengatakan bahwa masih terdapat ketimpangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand) khususnya terkait dengan penyediaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Berdasarkan hasil kajian World Bank Tahun 2016, terdapat 40% rumah tangga yang mampu membeli rumah dari pasar komersial, 40% tidak dapat menghuni rumah formal tanpa bantuan subsidi dan 20% sisanya tidak dapat membeli rumah tanpa bantuan subsidi”, ujar Lana Winayanti.

Dalam rangka mengatasi tantangan dan permasalahan di bidang perumahan tersebut, pemerintah melakukan kerjasama dengan World Bank (Bank Dunia) untuk program NAHP sebesar USD 450 juta. “Pinjaman dari Bank Dunia tersebut akan digunakan untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar USD 215 juta, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Swadaya (BSPS) sebesar USD 215 juta; dan Bantuan Teknis Reformasi Kebijakan Perumahan sebesar USD 20 juta”, terang Lana.

Selanjutnya Lana berharap proyek NAHP akan memberikan kontribusi outcome sebesar 126.000 rumah tangga untuk memiliki rumah melalui program BP2BT dan 450.000 rumah tangga untuk meningkatkan kualitas atau membangun baru rumahnya melalui program BSPS.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin selaku Wakil Kepala Komite Pengelola Proyek yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa proyek rumah terjangkau (NAHP) yang saat ini tengah disiapkan oleh pemerintah perlu rescheduling (penjadwalan ulang). “Rencana kontrak dengan World Bank memang untuk 3 tahun dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019, akan tetapi pelaksanaannya adalah 2 tahun. Jadi saya harapkan di tahun 2018 – 2019 merupakan pelaksanaannya. Untuk tahun 2017 ini, kita fokus pada persiapannya”, ungkap Syarif.

Selain itu, Syarif Burhanuddin juga mengharapkan Tim PIU dapat melakukan penyempurnaan pada tahapan rencana kerja dan dapat melaporkan kepada PMC setiap progres persiapan teknisnya. “Pada akhirnya saya juga berharap, proyek perumahan terjangkau ini dapat mengurangi backlog dari 7,6 juta bedasarkan kepenghunian dapat turun sebesar 2,6 juta dalam lima tahun terakhir ini”, ungkapnya.

Sebagai tambahan informasi, dalam rangka mendukung loan effective bantuan pinjaman Bank Dunia tersebut, pemerintah telah berhasil menetapkan SK Kepmen PUPR No 575/KPTS/M/2017 tentang Pembentukan Komite Pengelola Proyek dan Unit Pelaksana Proyek Program Perumahan Terjangkau yang kemudian sedang proses revisi terkait perubahan nomenklatur dan pergantian nama personil, SK Kepala Komite PMC tentang pembentukan Koordinator, Pelaksana, dan Sekretariat Komite Pengelola PMC dan tentang penetapan Pedoman Operasional Manual NAHP (POM seri 0, 1, 2, 3, 4) yang saat ini sedang ditelaah di Bagian Hukum Sesditjen Pembiayaan Perumahan dan telah disahkan Permen PUPR No 18/PRT/M/2017 dan Kepmen PUPR No 857/KPTS/M/2017 untuk pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Dirjen Pembiayaan Perumahan Serahkan Indonesia Property dan Bank Award 2017


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Lana Winayanti, menyerahkan Indonesia Property & Bank Award ke-12 Tahun 2017. Acara penyerahan penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Majalah Property & Bank di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (9/11).

Dalam sambutannya mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti, mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh Majalah Property & Bank kepada pelaku pembangunan properti dan perbankan.

Masih dalam kesempatan yang sama, Lana juga mengatakan bahwa pembangunan perumahan harus dilaksanakan secara satu kesatuan dengan keterpaduan infratstruktur. “Kita juga harus ingat kalau perumahan itu sangat kompleks karena berhubungan dengan penyediaan tanah, perijinan, perencanaan tata ruang, ketersediaan bahan bangunan, dukungan prasarana sarana dan utilitas yang dibalik semua itu ada aktor-aktor yang berbeda sehingga mengakibatkan masalah perumahan menjadi jauh lebih kompleks”, ujar Lana.

Selain itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan juga mengatakan bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian program perumahan, pemerintah saat ini tengah melakukan tinjuan beberapa peraturan yang ada. “Pekerjaan kami masih banyak, terutama terkait dengan sektor informal, karena baru 2,5% masyarakat informal yang dapat mengakses KPR bersubsidi. Padahal jumlah pekerja informal mencapai 58% dari jumlah seluruh pekerja”, ungkap Lana.

Di sisi lain, Pimpinan Redaksi Majalah Property & Bank, Indra Utama, mengatakan bahwa pemberian penghargaan Indonesia Property & Bank Award bukan sekedar seremoni biasa akan tetapi merupakan sebuah amanah. “Sebuah amanah untuk dapat berkontribusi aktif terhadap kualitas bisnis industri properti dan perbankan untuk bisa menjadi bagian dari pencerahan kepada masyarakat, memotivasi pelaku bisnis, perbankan serta pemegang regulasi terkait untuk bisa bersama mendukung program pemerintah. Khususnya terkait dengan penyediaan serta pemenuhuan kebutuhan perumahan bagi rakyat Indonesia”, tegas Indra.

Adapun kategori untuk Indonesia Property & Bank Award ke-12 Tahun 2017 adalah Bank dengan Kinerja Terbaik, Grand Property Award, CEO of The Year 2017, The Most Influential Property Person, Developer Of The Year, ABPEDNAS Award 2017 (Apresiasi Tertinggi Prestasi Desa).

 

Dirjen Pembiayaan Perumahan Lantik 9 Pejabat Pengawas


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Lana Winayanti, lantik 9 (sembilan) Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (3/11).

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan bahwa pelantikan pejabat setiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai.

Lana juga mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik terkait tugasnya yang baru di Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. “Kita masih memiliki pekerjaan rumah dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan rendah khususnya pekerja di sektor informal yang jumlahnya mencapai 58% untuk menghuni rumah yang layak dan terjangkau. Karena saat ini baru 2,5% pekerja informal yang dapat mengakses KPR Sejahtera FLPP”, ungkap Lana.

Selanjutnya, Lana juga mengingatkan 7 poin harapan kepada pejabat pengawas yang baru dilantik, meliputi: pertama, mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin dan komitmen, kedua, bersifat sensitif dan responsif terhadap tantangan dan permasalahan baru, tiga, mempunyai jiwa semangat untuk mewujudkan good governance dan menghindari KKN, keempat, mempunyai wawasan jauh ke depan dan mampu melakukan terobosan yang positif, kelima, mempunyai kemampuan dan kemauan yang kuat untuk senantiasa memilki wawasan luas, keenam, memiliki semangat juang yang tinggi dan terakhir menjadi roda penggerak organisasi dan bergulirnya fungsi-fungsi manajemen dan administrasi, baik yang dilakukan secara sinergis, pararel maupun parsial oleh unit-unit kerja.

Tidak lupa, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan pun menghimbau para pejabat pengawas yang baru dilantik agar bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat sesuai dengan motto Kementerian PUPR.

Adapun ke 9 (sembilan pejabat) pengawas yang dilantik adalah: 1. Indah Pratiwi, S.Sos., M.Si : Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR. 2. Ade Suryadi, SE, M.Si : Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR. 3. Adi Femiliandri, S.Si : Kepala Seksi Pelaporan, Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan, Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR. 4. Ary Rahman Wahyudi, ST, MURB & RegPlg : Kepala Seksi Penyusunan Standar, Subdirektorat Standar dan Keterpaduan Perencanaan, Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR. 5. Savitry N. Simatupang, SE, MM : Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR. 6. Kadino Trimono, SST, M.Si : Kepala Seksi Investasi Rumah Tapak, Subdirektorat Pola Investasi Perumahan, Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR. 7. Arif Widianto, SE : Kepala Seksi Pola Investasi Rumah Susun, Subdirektorat Investasi Perumahan, Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR. 8. Fitriana Ayu Ningrum SH : Kepala Seksi Pembiayaan Mikro Perumahan, Subdirektorat Pola Pembiayaan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan, Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR. 9. Sumarni, SAP : Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR.

 

Pemerintah Evaluasi Kesepakatan Bersama Tahun 2017


Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melakukan rapat Evaluasi Kesepakatan Bersama Tahun 2017 terkait Kebijakan Pembiayaan Perumahan di Jogjakarta, mulai tanggal 1 – 2 November 2017. Acara tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan bahwa tantangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat ini masih tinggi. “Permasalahan tersebut dapat dilihat dari faktor supply dan demand termasuk keterbatasan sumber-sumber pembiayaan”, ujar Lana.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah ujar Lana melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, salah satunya lembaga jasa keuangan (perbankan) melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) yang menjadi salah satu payung hukum dalam rangka menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi bagi MBR untuk memperoleh rumah layak huni dengan harga terjangkau.

“Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kerjasama yang telah dilakukan pemerintah dan lembaga jasa keuangan tersebut, kami memandang perlu dilakukannya evaluasi terhadap kinerja perbankan dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR, karena pencapaiannya menjelang akhir tahun 2017 masih perlu didorong lagi”, ungkapnya.

Di sisi lain, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Eko D. Heripoerwanto, mengatakan bahwa selama tahun 2017, baru ada dua MoU (Memorandum of Understanding) atau Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Lembaga Jasa Keuangan. “Hal ini perlu mendapatkan perhatian kembali baik dari kami sebagai pemerintah maupun dari lembaga jasa keuangan, agar program satu juta rumah yang telah dicanangkan Presiden dapat mencapai target”, tutur Ekoheri.

Eko Heri juga menegaskan kembali bahwa kesepakatan bersama (MoU/PKO) yang dilakukan antara pemerintah dan lembaga jasa keuangan bukan merupakan bisnis namun wajib dilaksanakan oleh lembaga jasa keuangan dan apabila tidak dijalankan dengan baik, ada sisi hukumnya.

Adapun kerjasama Tahun 2017 terkait penyaluran Program KPR Bersubsidi adalah: Kesepakatan Bersama (MoU) telah ditandatangani oleh 30 Bank (8 Bank Nasional dan 22 Bank Pembangunan Daerah), Perjanjian Kerjasama Operasional FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang telah ditandatangani oleh 33 Bank, Perjanjian Kerjasama Operasional SSB (Subsidi Selisih Bunga) yang telah ditandatangani oleh 3 bank dan Perjanjian Kerjasama Operasional SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) yang telah ditandatangani oleh 30 Bank.

Selain itu, pemerintah juga telah menandatangani kesepakatan bersama dengan 4 (empat) instansi terkait Penyaluran Pembiayaan Mikro Perumahan, yaitu Bank BRI, Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE), Pegadaian dan Habitat for Humanity. Terkait dengan keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam menyalurkan KPR bersubsidi, Koordinator Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Wilayah Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Priyanto, mengatakan pihaknya terus mengawasi kinerja BPD. “Masih banyak BPD yang memiliki NPL yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan kinerja mereka dalam penyaluran KPR bersubsidi masih rendah. BPD harus memiliki NPL kurang dari 5% agar dapat menyalurkan KPR bersubsidi dengan baik”, terang Agus.

 

Komisi V DPR RI Dukung Pembangunan Perumahan Bersubsidi Di NTT


Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bersama dengan Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi NTT, dimulai dari tanggal 26 – 29 Oktober 2017. Salah satu lokasi kunker adalah perumahan subsidi Gemstone Regency, di kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemi Francis, sebagai ketua rombongan Kunker dalam kunjungan ke lokasi perumahan bersubsidi mengatakan bahwa Komisi V DPR RI terus mendukung program perumahan bersubsidi oleh pemerintah. “Kami dari Komisi V terus membangun komunikasi dan koordinasi, salah satunya dengan REI dalam rangka memfasilitasi setiap permasalahan terkait pelaksanaan program perumahan bersubsidi. Salah satu hal yang dapat kami lakukan adalah membantu akses jalan masuk ke perumahan bersubsidi dan juga membantu persediaan air minum”, ujar Fary.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, (Kementerian PUPR), Lana Winayanti yang mendampingi rombongan Komisi V DPR RI dalam sambutannya ketika meninjau lokasi perumahan bersubsidi tersebut mengatakan bahwa pembangunan perumahan dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengimplementasikan rantai pasok perumahan. “Rantai pasok perumahan terdiri dari rangkaian penyediaan tanah, perijinan, perencanaan tata ruang, ketersediaan bahan bangunan, proses perizinan, desain konstruksi, dukungan prasarana sarana dan utilitas umum”, ujar Lana

Dari sisi permintaan, Lana menambahkan, diperlukan data masyarakat dan kebutuhan akan perumahan, lokasi sebaran kebutuhan perumahan, asesmen kemampuan masyarakat, akses ke pembiayaan dan juga ketersediaan dana murah jangka panjang untuk mendukung penyelenggaraan perumahan.

Apabila dilihat dari rantai pasok perumahan tersebut, ungkap Lana, dapat terlihat peran dari masng-masing pemangku kepentingan. “Pemangku kepentingan tersebut yaitu pemerintah, pemda, produsen bahan bangunan, asosiasi profesi, PPAT, pengembang, arsitek, konsultan kontraktor, tukang mandor, lembaga pembiayaan bank dan bukan bank, perusahaan penjamin, perusahaan asuransi, organisasi filantropi, PDAM, PLN, LSM pendamping/fasilitator, dan masyarakat sendiri”, terang Lana.

Dalam kesempatan yang sama, Lana juga menegaskan akan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam sektor perumahan. “Dibutuhkan kepiawaian pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program perumahan, supaya dapat terwujud perumahan yang layak dan terjangkau”, ungkapnya.

Sementara itu, Walikota Kupang, Jefry Riwu yang turut hadir dalam kunker tersebut mengatakan bahwa program perumahan bersubsidi sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kupang. “Pemerintah daerah terus berjuang dalam melaksanakan pembangunan rumah bersubsidi sehingga masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak”, ujarnya.

Perumahaan bersubsidi Gemstone Regency ini dibangun oleh PT. Charson Timorland Estate yang merupakan anggota Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTT. Berdasarkan keterangan dari Ketua DPD REI Provinsi NTT, Boby, dikatakan bahwa REI akan membangun sebanyak 1.533 unit . “Pada akhir tahun 2017, kami berharap dapat membangun sebanyak 3.000 unit. Oleh karena itu, kami mohon bantuannyan kepada pemerintah, Komisi V dan Pemda untuk dapat mendukung REI dalam membangun perumahan MBR agar bisa mencapai target yang lebih baik”, harapnya.

 

Pemerintah Selenggarakan FGD Penguatan Sisi Pasokan Rumah Bersubsidi


Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema Penguatan Sisi Pasokan Rumah Bersubsidi. FGD tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti, Jakarta, Jumat (20/10).

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan bahwa masih tingginya angka backlog perumahan baik dari segi kepenghunian maupun kepemilikan serta tingginya permukiman kumuh membutuhkan penyelenggaran perumahan yang seimbang baik dari sisi supply maupun demand. Untuk itu diperlukan sistem penyediaan perumahan (housing delivery system) dan sistem pembiayaan perumahan.

“Dari sisi demand dapat dikatakan masih sedikit perbankan yang berminat dengan program KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Begitu pula dengan kredit konstruksi untuk pembangunan rumah MBR, masih perlu didorong, agar perbankan mau menyalurkannya”, ujar Lana Winayanti.

Terkait Kredit Konstruksi untuk Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Lana mengatakan bahwa Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian PUPR akan mengeluarkan Kredit Konstruksi tahun depan. “Saat ini kami sedang menyiapkan aturannya”, ujarnya.

Permasalahan dari sisi supply untuk perumahan, ujar Lana Winayanti, terkait dengan ketersediaan lahan murah, lokasi perumahan yang dekat dengan tempat kerja. “Oleh karena itu, diperlukan terobosan pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan penyediaan lahan, land banking atau pemanfaatan lahan pemerintah”, terangnya.

Sementara itu, pelaksanaan PP No. 64 Tahun 2016 tentang kemudahan perizinan pembangunan perumahan bagi MBR oleh pemerintah daerah (pemda) belum berjalan optimal. “Pemda belum memiliki pelayahan terpadu satu pintu. Oleh karena itu, perlu didorong adanya insentif dan pembinaan teknis bagi pemda”, ungkap Lana.

Dalam rangka mendorong sisi pasokan rumah bersubsidi, pemerintah pun melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memberikan bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk pengembang rumah bersubisidi. “Untuk kebijakan pemberian PSU kami memilki usulan terobosan baru, yaitu pemotongan birokrasi untuk rekomendasi bantuan hanya sampai kab/kota, PSU diberikan sebesar 30% untuk minimal 50 unit rumah yang terbangun, jenis PSU dibatasi untuk jalan lingkungan, sanitasi dan air, dan diprioritaskan untuk lokasi perumahan bersubsidi”, ungkap Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Dadang Rukmana.

Di sisi lain, Tenaga Ahli Bidang Pembiayaan Perumahan, Iskandar Saleh, sebagai pembicara dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa dalam rangka peningkatan pasokan rumah bersubsidi perlu dilaksanakan penerapan lingkungan Hunian Berimbang (LHB). “Salah satu instrumen pelaksanaan LHB adalah harus memperhatikan Kawasan Siap bangunan (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA)”, ujar Iskandar Saleh.

 

Kementerian PUPR dan PT. SMF Bekerjasama Luncurkan SOP PPR Syariah


Setelah sukses meluncurkan Standar Operasi Prosedur (SOP) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Pembangunan Daerah (BPD), pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bekerjasama dengan PT. SMF luncurkan Standar Operasi Prosedur (SOP) Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah. Peluncuran tersebut dilaksanakan di Jakarta dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti, Rabu, (18/10).

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan bahwa permasalahan di sektor perumahan terkait dengan kurangnya pasokan rumah dengan harga terjangkau yang bisa dibeli oleh masyarakat dan lemahnya permintaan terhadap perumahan akibat mahalnya harga rumah dan bunga pembiayaan perumahan. “Permasalahan lainnya adalah terkait dengan pemanfaatan sumber-sumber dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan melalui intermediary lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Hal ini dikarenakan belum optimalnya dukungan perangkat-perangkat peraturan untuk operasionalisasi lembaga pembiayaan sekunder perumahan tersebut”, ungkap Lana.

Oleh karena itu, pemerintah, ujar Lana Winayanti menetapkan strategi kebijakan pembangunan perumahan 2015-2019 bidang pembiayaan melalui peningkatan pembiayaan sekunder perumahan sebesar 15% per tahun untuk transaksi sekuritisasi KPR. “untuk mencapai target ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan pasar sekunder perumahan melalui Perpres No. 101 Tahun 2016. Dengan perpres tersebut pemerintah memperluas lingkup bisnis perusahaan pembiayaan sekunder perumahan agar dapat meningkatkan penyaluran dana jangka panjang kepada lembaga penerbit”, tutur Lana.

Sekuritisasi yang dilakukan di Indonesia saat ini, ujar Lana Winayanti, masih terbatas pada sekuritisasi KPR Konvensional. Dalam perkembangannya, bank konvensional sudah banyak yang beralih kepada bisnis KPR Syariah. “Untuk meningkatkan pembiayaan perumahan berbasis syariah, salah satunya dapat dilakukan melalui sekuritisasi terhadap PPR Syariah yang nanti hasilnya digunakan kembali untuk mendanai KPR syariah selanjutnya. Oleh karena itu, PT. SMF menyusun SOP PPR Syariah atas permintaan dari Kementerian PUPR dalam mendukung program satu juta rumah”, jelas Lana.

Dengan adanya serah terima SOP PPR Syariah kepada ASBISINDO dan ASBANDA, Lana berharap pelaksanaan PPR Syariah akan lebih meningkat, sehingga dapat membantu MBR dalam memiliki dan menempati rumah layak huni. “Selain itu, saya juga berharap pembiayaan sekunder perumahan atau sekuritisasi lewat sukuk bisa segera dilembagakan oleh PT. SMF”, harap Lana.

Di sisi lain, Direktur Utama PT. SMF, Ananta Wiyogo, mengatakan bahwa SOP PPR Syariah disusun oleh PT. SMF dalam rangka meningkatkan capacity building bagi Lembaga Pembiayaan Perumahan Syariah dan telah disusun berdasarkan regulasi yang ada. “SOP PPR Syariah yang telah kami susun tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban kami dalam mewujudkan misi mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia”, tegas Ananta.

Selanjutnya, Ananta mengatakan bahwa PT. SMF telah mengalirkan dana dari pasar modal lewat kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan ke penyalur PPR sampai dengan 30 September 2017 mencapai Rp. 32,64 triliun. “Angka tersebut terdiri dari sekuritisasi sebesar Rp. 8,155 Triliun dan penyaluran pinjaman sebesar Rp. 24,488 Triliun. Dari seluruh dana tersebut, PT. SMF telah membiayai kurang lebih 672 ribu debitur KPR dan khusus pembiayaan syariah sebesar Rp. 5,449 Triliun”, terang Ananta.

Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR akan Bahas Efisiensi Subsidi


Komisi V DPR RI dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) akan membahas mengenai efisiensi subsidi untuk perumahan. Pembahasan tersebut merupakan usulan dari pimpinan Komisi V DPR RI, Muhidin M. Said dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda Penyesuaian Rincian Program Masing-masing Unit Eselon I Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI Dalam RAPBN TA 2018. Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti, Jakarta, Rabu (18/10).

“Perlu dilakukan diskusi khusus antara Komisi V dan pemerintah terkait dengan efisiensi subsidi untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jangan sampai program subsidi yang ada membebani fiskal dan menjadi beban bagi pemerintah sekarang maupun pemerintahan yang akan datang karena harus membayar subsidi. Oleh karena itu, perlu diambil keputusan melalui kebijakan politik”, ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhidin M. Said.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan kajian perubahan regulasi tentang kemudahan dan atau bantuan perolehan rumah bagi MBR. “Hal tersebut kami lakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas program bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR. Salah satu poin perubahan yang sedang dikaji adalah perubahan segmen penghasilan. Selain itu, ada tambahan mengenai persyaratan pelaku pembangunan dan verifikasi teknis. Hal ini untuk menjaga kualitas perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, terang Lana.

Lebih jauh lagi Lana menjelaskan bahwa dalam rangka membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khususnya masyarakat berpenghasilan tidak tetap seperti petani, nelayan, tukang ojek, pembantu rumah tangga dan lainnya, pemerintah saat ini tengah melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan di 16 (enam belas) provinsi untuk mendorong pendataan komunitas MBR dan skim pembiayaan mikro perumahan.

 

Pemerintah Dorong Pengembang Perhatikan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan


Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mendorong pengembang perumahan untuk memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan hunian berimbang. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam acara Properti Indonesia Award (PIA) 2017 yang diselenggarakan oleh Majalah Properti Indonesia, di Jakarta, Selasa (17/10).

Menurut Lana, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan hunian berimbang dapat dilaksanakan secara sinergis antar pemangku kepentingan. “Penerapan konsep hunian berimbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan wajib dilaksanakan oleh para pengembang. Saat ini peraturannya tengah direvisi oleh pemerintah, oleh karena itu kami mohon para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk memberikan masukannya”, ungkap Lana Winayanti.

Selain itu, Lana juga memberikan apresiasi terhadap penghargaan Properti Indonesia Award yang dilaksanakan oleh Majalah Indonesia Properti. “Pemerintah sangat mendukung pemberian penghargaan properti ini karena merupakan apresiasi terhadap prestasi pemangku kepentingan dalam bidang properti”, ungkapnya.

Lana Winayanti juga berharap Majalah Properti Indonesia sebagai penyelenggara pemberian penghargaan Properti Indonesia Award 2017 dapat menambah satu kategori penghargaan untuk MBR. “Kepada panitia acara, untuk tahun depan diharapkan ada kategori pemenang untuk pengembang perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, ungkapnya.

Di sisi lain, CEO majalah Properti Indonesia, Said Mustafa mengatakan bahwa Penghargaan PIA 2017 merupakan sebuah ajang penghargaan tahunan tertinggi sebagai benchmark of property excellent yang dianugerahkan kepada sejumlah Property Corporates, Property Project, The Property Men & Women serta Property Supporting Services.

“Penghargaan ini merupakan edisi ke-lima, yang diselenggarakan setelah perekonomian Indonesia mengalami downtrend sejak beberapa tahun lalu dan ditahun berikutnya diyakini akan mulai bangkit kembali. Kami optimis, bahwa industri properti akan terus bergulir menuju uptrend”, ujar Said Mustafa.

Sementara itu, Ketua Dewan Juri PIA 2017, Hendra Hartono dalam keterangannya mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara prioritas untuk berinvestasi hal ini sebagai motivasi bagi pemerintah untuk mendukung iklim investasi di tanah air. “Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, pengembang properti di Indonesia memilih untuk membangun properti di Indonesia daripada di luar negeri dan saya juga melihat ada pengembang dengan kinerja cukup baik. Begitupula dengan konsumen, masih ada konsumen dengan kemampuan daya beli yang baik”, terangnya. PIA 2017 diberikan kepada 38 karya terbaik yang terdiri dari lima kategori yaitu: Supporting Business, Property Development, Special Award, Best Performance dan The Inspiring Leader.

Pemerintah Berharap Jatim Jadi Best Practice Pilot Project Pembiayaan Mikro Perumahan


Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) berharap Surabaya menjadi Best Practice untuk pelaksanaan Pilot Project Pembiayaan Mikro Perumahan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam acara Rapat Koordinasi Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan di Surabaya, Senin (17/10).

“Provinsi Jawa Timur telah banyak melakukan kegiatan yang menjadi best practice khususnya di bidang perumahan. Oleh karena itu, kami berharap Provinsi Jawa Timur bisa menjadi best practice untuk pelaksanaan pilot project pembiayaan mikro perumahan melalui dekonsentrasi sub bidang pembiayaan perumahan”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Pilot Project Pembiayaan Mikro Perumahan, ungkap Lana Winayanti merupakan suatu terobosan skim pembiayaan perumahan yang disesuaikan dengan kriteria masyarakat berpenghasilan tidak tetap (petani, nelayan, tukang ojek, dll) yang tidak dapat mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) melalui perbankan.

“Pembiayaan mikro perumahan merupakan skema pembiayaan yang menggunakan pendekatan rumah inti tumbuh diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan bersifat revolving, artinya kredit diberikan secara berulang dalam tempo maksimal lima tahun dengan maksimum nilai pinjaman sebesar 50 juta rupiah”, terang Lana Winayanti.

Lana juga berharap pemerintah daerah (pemda) dapat lebih meningkatkan perannya dalam bidang perumahan seperti melakukan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pendataan kondisi perumahan di daerah, pemberian kemudahan perizinan, pengawasan dan pengendalian kualitas perumahan, melakukan pendampingan bagi komunitas masyarakat berpenghasilan tidak tetap di daerah dan fasilitator untuk mengakses pembiayaan ke bank.

Di sisi lain, Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Agus Heru Widodo, mengatakan permasalahan di Provinsi Jawa Timur salah satunya terkait dengan rendahnya daya beli masyarakat. “Kami juga menghadapi masalah backlog perumahan berdasarkan hunian yang mencapai sekitar satu juta unit dan backlog berdasarkan kepemilikan mencapai sekitar 2.600.000 unit”, ungkap Agus.

Selain itu, Agus juga menambahkan bahwa berdasarkan data pengembang yang masuk untuk pembangunan rumah MBR dan Non MBR di Jawa Timur terjadi realisasi yang berkebalikan. “Pada tahun 2016, pengembang berencana untuk membangun rumah MBR sebesar 52% dan Rumah Non MBR sebesar 48%. Namun realisasinya pengembang cenderung membangun rumah Non MBR dengan presentasi yang lebih besar yakni sebesar 55% dari rencana awal,” terang Agus.

Untuk menangani permasalahan perumahan, pemda Provinsi Jawa Timur juga akan menempuh beberapa upaya, diantaranya Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota disubsidi silang dengan rumah menengah/besar terkait MBR.

Selain Provinsi Jawa Timur, masih ada 15 (lima belas) provinsi lainnya yang mendapatkan dana Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2017 yaitu, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Ditjen Pembiayaan Perumahan Sosialisasikan Absensi Sidik Jari (Fingerprint) Pegawai


Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan Sosialisasi Absensi Sidik Jari (Fingerprint) Pegawai, yang merupakan tindaklanjut dari pengalihan pengelolaan data absensi pegawai Ditjen Pembiayaan Perumahan ke Pusat Data dan Informasi, Kementerian PUPR sejak bulan Maret ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Ir. Lavinia Sri Adiyati,Dipl, Soc.Sci saat membaca sambutan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan pada acara Sosialisasi Absensi Sidik Jari (Fingerprint) Pegawai Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, bertempat di Hotel Arion Swiss – BelHotel, Kemang, Jakarta. Rabu, (2/3/2017).

“Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, yang semula data kehadiran pegawai tersebut diolah di Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan mulai bulan Maret ini seluruh data tersebut dialihkan ke Pusat Data dan Informasi Kementerian PUPR, untuk itu perlu kita lakukan sosialisasi” jelasnya.

Selain itu dalam acara ini dilakukan sosialisasi penggunaan eAbsensi dengan narasumber Ir. Rema Suwenda, MM Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Pusdatin Kementerian PUPR didampingi Bapak Nurhalim S.Kom dan moderator Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Bapak Martanto Boedi Juwono, SE, MM.

“Sistem absensi ini berbasis Web, yang nantinya masuk ke data center Pusdatin kita, dan dapat diakses di alamat http:// eabsensi.pu.go.id/ oleh semua PNS di Kementerian PUPR dengan memasukkan NIP. Jangan khawatir aplikasi ini sudah ada regulasinya melalui PERMENPUPR Nomor 04/ PRT/ M/ Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat” ungkap Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Pusdatin Kementerian PUPR dalam paparannya. Lebih lanjut pihaknya juga menambahkan bahwa penggunaan aplikasi ini tentu akan memudahkan dalam memonitor kehadiran pegawai.

Hadir dalam acara tersebut sekitar 120 orang PNS dan Non PNS dilingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR

Pembangunan Properti Ke Depan Harus Memperhatikan Konsep Green Property dan Green Infrastruktur


Pembangunan properti, termasuk perumahan saat ini lebih didominasi oleh pendekatan utilitarianisme yang hanya mementingkan fungsi dbandingkan pelestarian alam. Ke depan, pembangunan properti sudah sepatutnya memperhatikan dan mempertahankan lingkungan alami melalui pendekatan green property dan penyiapan prasarananya melalui pendekatan green infrastructure (infrastruktur hijau). Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Lana Winayanti dalam acara Green Property Award 2017 yang diselenggarakan oleh Majalah Housing Estate di Jakarta, Rabu (27/9).

“Infrastruktur hijau merupakan konsep pengembangan infrastruktur yang menitikberatkan pada keseimbangan lingkungan alami dan tata air”, ucap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti. Pembangunan berbasis Green Growth, ujar Lana Winayanti, sangat penting untuk direalisasikan bagi pembangunan kota-kota di Indonesia mengingat adanya agenda global dan agenda nasional untuk membangun perkotaan secara berkelanjutan. “Kementerian PUPR juga berkontribusi dalam mengimplementasikan New Urban Agenda atau Agenda Baru Perkotaan khususnya dalam pembangunan infrastrukur yang berkelanjutan”, ungkapnya.

Pembangunan yang berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mempunyai prinsip memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengurangi atau bahkan mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan mengandung dua gagasan penting yaitu gagasan kebutuhan khususnya kebutuhan dasar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan pun memberikan apresiasi kepada Majalah Housing Estate yang memberikan penghargaan Green Property Award. “Semoga pemberian penghargaan ini dapat mendorong banyak pengembang untuk membangun perumahan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan”, harapnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Sri Hartoyo yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa seiring dengan peringatan Hari Habitat Tahun 2017 yang mengambil tema Housing Policies:Affordable Homes, ada prinsip untuk menerapkan bangunan hijau yang tidak hanya slogan saja tetapi harus diterapkan dilapangan.

“Salah satu prinsip bangunan hijau adalah harus memenuhi penghematan energi, air dan adanya pengelolaan sampah yang baik. Hal ini merupakan sebuah tantangan yang berat dan merupakan tugas kita bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak huni, terjangkau dan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan” ungkap Sri Hartoyo.

Adapun penghargaan terkait Green Property Award 2017 diberikan kepada para pengembang yang telah berhasil menerapkan 11 prinsip pembangunan properti hijau yaitu: Smart Green Planning Design, Smart Green Open Source, Smart Green Transportation, Smart Green Waste, Smart Green Water, Smart Green Building, Smart Green Energy, Smart Green Community, Smart Green Economy dan Smart Green Developer.

PMN Untuk Tapera Dibahas Dalam Rapat Banggar DPR RI


Pemerintah dalam ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Anggar DPR RI (Banggar) melaksanakan rapat pembahasan tentang Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2018 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (25/9).

Salah satu point yang dibahas dalam rapat bersama Banggar DPR RI tersebut yaitu tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). “Pembiayaan investasi dan penjaminan pada RAPBN 2018 salah satunya PMN untuk Tapera senilai 2,5 Triliun rupiah sebagai modal awal pembentukan BP Tapera”, ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Suahasil.

Terkait dengan Tapera ini, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti yang hadir dalam rapat dimaksud menjelaskan kepada anggota Banggar yang bertanya tentang kepesertaan Tapera. “Tapera dijalankan berdasarkan prinsip gotong royong dan sesuai dengan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat No.4 Tahun 2016, yang dimaksud peserta Tapera adalah WNI dan WNA pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat enam bulan yang telah membayar simpanan”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Namun, untuk Warga Negera Asing (WNA), tambah Lana Winayanti, dibedakan dengan WNI untuk pemanfataan dana Tapera. “Berdasarkan pasal 24 UU Tapera No.4 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemanfataan dana Tapera untuk pembiayaan perumahan bagi WNA dikecualikan. Namun, WNA dapat mengambil dana yang telah disimpan di Tapera beserta hasil pemupukannya apabila keluar dari kepesertaan Tapera”, terang Lana Winayanti.

Selain itu, anggota Banggar DPR RI juga bertanya tentang peran SMF dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. “PT. SMF mendukung pembiayaan perumahan melalui pemberian pinjaman kepada perbankan dan melakukan sekuritisasi kredit KPR yang hasilnya akan kembali ke Bank yang melakukan sekuritisasi tersebut. Kami juga sedang mengkaji pembiayaan perumahan untuk mendukung Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan lewat peran SMF, karena kami sudah melihat kemampuan SMF dalam menyediakan dana jangka panjang. Sehingga dengan adanya perumusan skema baru dapat menyediakan KPR untuk MBR yang pada akhirnya dapat membantu pencapaian target BLU-PPDPP”, tegas Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata.

Rapat PAK Lanjutkan Bahas RPP Penyelenggaraan Tapera


Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melanjutkan kembali pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersama dengan Panitia Antar Kementerian (PAK), di Bogor, Senin (18/9). Rapat PAK RPP Penyelenggaraan Tapera dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti. Adapun agenda rapat PAK masih membahas pasal demi pasal dari RPP Tapera. “Kita akan melanjutkan kembali pembahasan secara bertahap mengenai materi yang masih perlu penjelasan dan masukan dari panitia antar kementerian dan sebagai tambahan informasi, bulan ini rencananya kita akan melangsungkan rapat anggota Komite Tapera kedua”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, ujar Lana Winayanti, akan memfasilitasi audiensi dengan masing–masing anggota Komite Tapera (Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua OJK dan Soni Loho). “Kami mohon kepada setiap perwakilan dari Panitia Antar Kementerian untuk dapat membantu koordinasi dengan pimpinannya, agar audiensi dalam rangka menjelaskan tupoksi dari masing-masing anggota Komite Tapera dapat berjalan lancar”, ungkap Lana Winayanti.

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lita Matongan mengatakan, “Ada dua isu utama dalam pembahasan RPP Penyelenggaraan Tapera yaitu mengenai besaran simpanan dan pentahapan kepesertaan Tapera. Saya berharap RPP Penyelenggaraan Tapera ini dapat selesai karena mengingat akan diselenggarakan rapat bersama badan anggaran mengenai besaran modal awal BP Tapera”, ujar Lita Matongan.

Terkait dengan besaran simpanan Tapera, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan agar hal ini dibawa ke rapat bersama dengan Komite Tapera untuk dapat segera diputuskan besarannya. Untuk itu disepakati beberapa alternatif iuran peserta sebagai bahan pembahasan pada rapat bersama Komite Tapera nanti.

Adapun materi lainnya yang dibahas terkait RPP Penyelenggaraan Tapera dalam Rapat Pantiia Antar Kementerian yang diselenggarakan selama dua hari tersebut adalah membahas tentang: Pemupukan Dana Tapera, Pemanfaatan Dana Tapera, Pengelolaan Sumber Biaya Operasional, Aset BP Tapera, Hak dan Kewajiban.

Pemerintah Usulkan Rp. 6,09 Triliun untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan TA 2018


Pemerintah dalam hal ini Direktort Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengajukan alokasi anggaran untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan TA. 2018 sebesar Rp. 6.09 Triliun. Pengajuan anggaran tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Kamis (14/9). “Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk tahun anggaran 2018 terbagi untuk KPR Sejahtera FLPP sebesar 42,000 unit, KPR Subsidi Selisih Bunga sebesar 225,000 unit dan Subsidi Bantuan Uang Muka untuk 344.500 unit rumah”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan. Dalam kesempatan tersebut juga, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan meminta bantuan kerjasama dengan para anggota Komisi V DPR RI terkait dengan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Salah satu kendala yang kami hadapi dalam penyaluran KPR bersubsidi adalah terkait dengan data MBR khususnya masyarakat informal yang berpenghasilan tidak tetap. Oleh karena itu, kami mohon kerjasama dengan para anggota dewan yang memiliki data MBR di daerah pemilihannya untuk dapat menyampaikannya kepada kami untuk mempermudah penyaluran bantuan dan pembiayaan perumahan yang tepat sasaran”, ungkap Lana Winayanti. Di sisi lain, anggota Komisi V DPR RI, Hengki Kurniadi, mengatakan sektor perumahan perlu dipikirkan lebih mendalam. “Perumahan termasuk dalam tiga kebutuhan pokok yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan peran perbankan khususnya BTN sebagai bank pelaksana juga perlu ditinjau kembali. Artinya perlu juga melibatkan bank lainnya. Hal ini berarti perlu kompetisi antar bank”, terang Hengki Kurniadi.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Nurhayati, mengatakan pentingnya KPR FLPP. “KPR Sejahtera FLPP ini, seharusnya menjadi instrumen investasi ke depannya. Karena sifatnya dana bergulir. Jadi tidak akan hilang. Sementara SSB kalau diberikan terus menerus akan membebani APBN”, ucap Nurhayati.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhidin M. Said mengatakan bahwa KPR SSB tahun ini masih dibutuhkan. “Untuk tahun ini kita tidak bisa menghentikan KPR SSB, karena masyarakat sangat memerlukannya. Akan tetapi untuk ke depannya kita bersama-sama harus mengevaluasinya kembali karena memang SSB ini dapat membebani APBN dan jangan sampai SSB ini memberatkan fiskal pemerintahan ke depan”, tegas Muhidin M. Said.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan juga menyampaikan arah kebijakan TA. 2018. “Ada sembilan arah kebijakan Direktora Jenderal Pembiayaan Perumahan di tahun 2018, pertama penyaluran FLPP dan SSB, kedua program BP2BT, ketiga Dekonsentrasi, ke empat Tapera, kelima pengembangan skema bantuan pembiayaan perumahan, keenam penyusunan kebijakan, program, anggaran dan data informasi, ketujuh pendayagunaan sumber-sumber dana lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, kedelapan pengembangan kerjama LKB dan LKKB, dan terakhir pemantauan, analisis dan evaluasi”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Terkait dengan penyaluran KPR Bersubsidi (FLPP dan SSB), ujar Lana Winayanti, saat ini sudah ada 8 (delapan) bank nasional dan 22 (dua puluh dua) Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah bekerjasama untuk penyaluran KPR Bersubsidi.

AFIS 2017: Pentingnya Sekuritisasi KPR untuk Himpun Dana Jangka Panjang Bagi Sektor Perumahan


Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 berkewajiban untuk menjamin pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat. Upaya pemenuhan kebutuhan rumah tersebut diwujudkan salah satunya dengan diluncurkannya Program Satu Juta Rumah (PSR) oleh Presiden Joko Widodo Tahun 2015. Untuk mendukung pencapaian PSR, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengeluarkan kebijakan bantuan pembiayaan perumahan lewat KPR bersubsidi, memastikan pasokan KPR bersubsidi tersedia secara cukup, bisa diakses dengan mudah oleh MBR Kelompok Sasaran dan terjangkau serta mampu mendorong perolehan secara berkelanjutan.

Namun, dukungan bantuan KPR Bersubsidi untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagiMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mengalami tantangan yang tidak kecil dari segi dukungan dana jangka panjang. Untuk menghimpun dana jangka panjang tersebut dibutuhkan keberadaan pasar modal yang beroperasi secara efektif dan efisien yang didalamnya diperdagangkan instrumen utang, surat berharga (bond) atau fixed-income securities lainnya termasuk sekuritisasi asset KPR, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti yang hadir membacakan keynote speech mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada acara ASIAN Fixed Income Summit 2017(AFIS), di Bali (7/9).

“Sekuritisasi merupakan salah satu cara untuk menyalurkan dana dari pasar modal ke sektor perumahan dan hal ini sudah terbukti efektif di beberapa negara. Melalui sekuritisasi, kreditur asal (bank penerbit KPR) mampu memiliki dana jangka panjang sekaligus menanggulangi masalah miss-match pendanaan (dana jangka pendek digunakan untuk portfolio investasi jangka panjang) sehingga lebih banyak lagi KPR diterbitkan sebagai suatu instrument investasi yang aman”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti. Di Indonesia, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, terdapat beberapa institusi yang berperan dalam mengembangkan Sekuritisasi KPR yaitu, Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, termasuk PT. Sarana Multigriya Finansial sebagai satu-satunya badan usaha yang mendapatkan mandat untuk menjalankan bisnis sekuritisasi asset KPR di Indonesia. “Bersama-institusi tersebut, Kementerian PUPR akan melakukan yang terbaik bagi pengembangan efisiensi sistem pembiayaan perumahan”, ucap Lana Winayanti.

Selanjutnya Lana Winayanti juga mendorong para investor untuk berinvestasi di Indonesia. “Berdasarkan hasil pemeringkatan terbaru yang dikeluarkan oleh 3 (tiga) lembaga pemeringkat international, Indonesia merupakan negara yang sekarang ini mendapat peringkat Investment Grade artinya dipandang aman dan positif untuk investasi. Oleh karena itu, kami berharap biaya dana untuk dana jangka panjang di masa depan dapat semakin mengecil dan pada akhirnya dapat menurunkan suku bunga KPR”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida yang juga hadir pada kesempatan yang sama mengatakan tidak mudah mencari produk yang dapat disekuritisasi. “Kalau kita lihat KPR, yang disekuritisasi adalah cicilan KPR dan bersifat jangka panjang. Untuk MBR, mereka cukup potong gaji dan pembayarannya lebih pasti, resiko kecil. Bank akan melihat hal tersebut sebagai aset yang bagus dan tentunya akan melepasnya dalam bentuk EBA-SP. Aset-aset yang disekuritisasi syaratnya harus aset yang memiliki kualitas yang bagus dan tidak menimbulkan resiko bagi investor”, tegas Nurhaida.

Di EBA-SP, ujar Nurhaida saat ini dana pensiun mencapai 48%. Sementara jenis lainnya adalah dari asuransi dan perbankan. Lebih jauh lagi Nurhaida mengatakan untuk mendorong sekuritisasi oleh perbankan agar dapat memberikan KPR lebih banyak lagi kepada masyarakat ada dua hal yang harus dilakukan. “Pertama dari produk, kita harus mendorong lebih banyak perbankan untuk melakukan sekuritisasi. Kedua, kalau produknya sudah banyak maka tingkat demandnya harus ditingkatkan baik untuk domestik maupun internasional”, ungkap Nurhaida.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, yang hadir dan membuka acara AFIS 2017 mendorong perbankan untuk meningkatkan kapasitasnya. “Perbankan harus dapat menyediakan lebih banyak KPR dan membuka akses pembiayaan yang besar kepada masyarakat dan saya juga mengajak para investor untuk berinvestasi di EBA-SP”, tutur Mardiasmo. Event AFIS 2017 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh anggota The Asian Secondary Mortgage Market Association (ASMMA). AFIS dilaksanakan dalam rangka untuk menyiapkan negara-negara di kawasan Asia untuk menjadi target investasi pasar obligasi di tahun 2020 dan untuk memberikan informasi bagi investor asing dan nasional dan juga menegaskan kembali pentingnya peran Lembaga Pembiayaan Sekunder untuk menjembatani negara di Asia ke dalam pasar valuta dan pasar modal.

Pemerintah Sosialisasikan Program Pembiayaan Perumahan Di Markplus Center


Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mensosialisasikan Program Pembiayaan Perumahan dalam sebuah diskusi yang mengangkat tema “Rumah Layak Huni: Capaian dan Kendala” di Markplus Center, Jakarta, Selasa (5/9).

Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti dan juga Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono sebagai narasumber. Di dalam paparannya, Lana Winayanti mengatakan bahwa bidang perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sudah dianggap menjadi bagian yang penting oleh pemerintah. “Namun dalam penyelenggaraannya, terdapat tantangan yang besar. Diantaranya pembangunan perumahan belum menjadi isu utama, dan koordinasi antar stakeholder yang lemah, padahal bidang PKP terdiri atas banyak komponen dan melibatkan banyak para stakeholder”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Masalah klasik dalam bidang PKP ujar Lana Winayanti terkait dengan tanah, tata ruang, perijinan, sertifikasi, PSU, pembiayaan dan data yang kurang. “Selain itu pembangunan perumahan di Indonesia belum menjadi bagian dari sistem perkotaan. Hal ini terbalik dengan negara lain dimana pembangunan perumahan mengikuti pembangunan infrastruktur”, terang Lana Winayanti.

Terkait dengan demand side, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memiliki program bantuan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berupa KPR Bersubsidi yaitu KPR Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB), SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) dan Progam Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah (PSR).

“Sedangkan untuk dukungan di sisi supply, kami juga sedang mengembangkan skim baru yaitu kredit mikro perumahan yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja berpenghasilan tidak tetap yang akan membangun rumah secara bertahap dengan pinjaman maksimal sampai 50 juta dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun”, ujar Lana Winayanti.

Saat ini, program bantuan KPR Bersubsidi, ujar Lana Winayanti, banyak dimanfaatkan oleh pegawai swasta yang jumlahnya mencapai 74%. “Untuk Pegawai Negeri Sipil sendiri hanya sebesar 13% karena banyak PNS yang tidak lolos BI Checking”, ungkap Lana Winayanti.

Adapun capaian Program Satu Juta Rumah sampai dengan tahun 2017 telah mencapai sebanyak 581.225 unit dengan dukungan dana APBN sebesar 81% dan Non APBN sebesar 19%.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan juga menerangkan tentang mekanisme pengawasan dan pengendalian (wasdal) kualitas perumahan MBR. “Terkait dengan wasdal ini, Kementerian PUPR akan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam hal penerbitan sertifikat laik fungsi untuk menjamin kualitas perumahan bagi MBR”, ucap Lana Winayanti.

Di sisi lain, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono menjelaskan tentang unit organisasi PPDPP. “PPDPP merupakan unit organisasi non eselon yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan program pengembangan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR. Menerapakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan bertanggungjawab kepada Menteri PUPR melalui Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan”, terang Budi Hartono.

Adapun tujuan dari diadakannya diskusi tersebut adalah untuk mempertemukan praktisi (profesional) dengan regulator (pemerintah) agar terjalin sinergi yang baik.

Rapat PAK Lanjutkan Pembahasan RPP Penyelenggaraan TAPERA


Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), menyelenggarakan Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di Jakarta, Rabu (30/8).

Rapat PAK ini dibuka oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti. Dalam sambutannya Lana mengatakan RPP Penyelenggaraan Tapera penting dan harus segera diselesaikan. “RPP ini sebagai alat kelengkapan beroperasinya Badan Pengelola Tapera dan kalau menurut Undang-Undang Tapera No. 4 Tahun 2016 harus mulai beroperasi penuh paling lambat bulan Maret Tahun 2018”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Konsep RPP tentang Penyelenggaraan Tapera, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, dihasilkan atas masukan secara tertulis dari Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu, Kementerian PUPR juga mengadakan telah melaksanakan serangkaian pembahasan dengan Kementerian Sekretariat Negara, KemenkumHAM, dan pelaku pasar modal seperti PT. SMF, PT. KSEI, Bank Kustodian dan Manajer Investasi.

“Namun ada hal yang masih perlu dipertimbangkan dan dicermati oleh pemerintah (PAK) mengenai adanya keinginan dari unsur pemberi kerja yang disampaikan kepada Presiden, untuk menyesuaikan program Tapera ke dalam Program Jaminan Hari Tua agar pembiayaannya tidak bersumber dari penambaham pungutan terhadap pemberi kerja atau dunia usaha, namun dilaksanakan dengan optimalisasi dari dana-dana publik jangka panjang yang telah dihimpun dari pemberi kerja atau pengusaha antara lain dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dihimpun oleh BPJS Ketenagakerjaan”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Untuk mengantisipasi kurang siapnya unsur pemberi kerja dalam berkontribusi pada Tapera, kami berpikir untuk mengatur pentahapan dalam pemberlakuan simpanan Tapera. “Tahap awal untuk simpanan Tapera akan kami terapkan untuk Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri dan pegawai BUMN. Hal ini sebagaimana pengalaman yang telah dilakukan oleh China. Kemudian swasta pada tahap berikutnya dengan melihat manfaat yang diberikan oleh Tapera”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan berharap rapat PAK pada kesempatan kali ini dapat melahirkan satu pemahaman dan bisa lanjut ketahap harmonisasi.

Hadir dalam rapat PAK ini Asisten Deputi Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara, Deputi Direktur OJK –Perbankan, perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM dan internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Pemerintah Bahas Perubahan Permen PUPR Terkait Kemudahan Perolehan Rumah MBR


Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melakukan pembahasan mengenai Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) mengenai Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jakarta, Selasa (5/9).

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti yang membuka acara dimaksud mengatakan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen dalam mewujdukan Program Satu Juta Rumah (PSR) salah satunya lewat dukungan bantuan Pembiayaan Perumahan. “Pemerintah memiliki beberapa program untuk mendukung Program Satu Juta Rumah yaitu lewat KPR FLPP, SSB, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Progam Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Untuk lebih mengefektifkan program bantuan pembiayaan perumahan ini, maka pemerintah melakukan kaji ulang terhadap peraturan yang ada salah satunya terkait perubahan Permen PUPR terkait kemudahan perolehan rumah MBR khususnya mengenai batas penghasilan yang akan berbasis penghasilan rumah tangga”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Di sisi lain, Direktur Pola Pembiayaan Perumahan, Direkorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Didik Sunardi yang hadir sebagai narasumber dalam acara dimaksud mengatakan bahwa ada 11 (sebelas) point perubahan yaitu: pengertian kelompok sasaran, batasan penghasilan, masa subsidi/masa pinjaman, amortisasi KPR Bersubsidi, persyaratan kelompok sasaran, pengecekan dokumen kelompok sasaran setelah terbit SP3K, komponen penentuan harga jual rumah, pemberian SBUM kepada debitur, penerapan SLF, registrasi pelaku pembangunan dan terakhir mengenai pemberlakuan perubahan peraturan menteri.

“Terkait kelompok sasaran KPR Bersubsidi, untuk yang baru bukan per individu tapi berdasarkan penghasilan rumah tangga atau suami istri. Hal ini kami terapkan untuk asas keadilan”, ujar Didik Sunardi. Untuk pengecekan dokumen kelengkapan fisik perumahan subsidi, ucap Didik Sunardi akan dibentuk Tim PUPR. “Berdasarkan instruksi Menteri PUPR, pengawasan kualitas rumah bersubsidi bukan lagi di Bank pelaksana akan tetapi ke depan akan dilakukan oleh internal Kementerian PUPR. Memang berat tapi kami akan coba melalui pembentukan Tim”, terang Didik Sunardi.

Terkait pemberian SBUM, Didik menambahkan bahwa ke depan SBUM akan diberikan untuk segmen kelompok sasaran yang berpenghasilan rendah. Adapun segmentasi penghasilan alternatif yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah dibagi menjadi tiga wilayah dan setiap wilayah dibagi menjadi tiga segmen. Adapun ketiga wilayah berdasarkan penghasilan adalah: Pertama, Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), Sumatera, dan Sulawesi, Kedua, Jabodetabek, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Kalimantan, ketiga, Papua dan Papua Barat.

Selanjutnya untuk pemberlakukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi rumah bersubsidi, akan diadakan roadshow ke kota/kabupaten. “Saat ini sudah ada sekitar 20 Kota/Kabupaten yang siap menjalankan SLF. Sementara itu ada 495 kota/kabupaten yang sudah memiliki perda SLF. Jadi, hal ini bukan menjadi masalah bagi kami dan SLF ini gratis. Oleh karena itu, kami mendorong dunia usaha dan pengembang untuk lebih bersemangat lagi membangun rumah MBR”, tegas Didik Sunardi.

Roadshow Bantek Percepatan Realisasi KPR FLPP oleh BPD di Solo


Pemerintah melalui Direkorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), melaksanakan roadshow Bantuan Teknis (Bantek) Percepatan Realisasi KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung Program Satu Juta Rumah di Solo, Provinsi Jawa Tengah, Senin (4/9). Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti hadir dan membuka acara tersebut mengatakan “Roadshow bantek ini dilakukan dalam rangka mendorong BPD untuk meningkatkan kinerja penyaluran KPR FLPP dengan dukungan re-financing dari PT. SMF dan kami berharap rencana penyaluran KPR BPD masuk dalam rencana bisnis BPD”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Di dalam acara bantek tersebut dilaksanakan juga penandatanganan Nota Kesepahataman (MoU), antara PT. SMF dengan BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah, BPD DIY dan Perum perumnas terkait Percepatan Realisasi Kredit Pemilikan Rumah Fasiltias Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan Kredit Pemilikan Rumah BPD Dalam Mendukung Program Sejuta Rumah yang disaksikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti.

“Peran BPD belum besar. Kontribusinya baru dua persen dari penyaluran KPR. Padahal kita tahu BPD punya potensi besar yaitu lebih mengenal karakter masyarakat setempat, memiliki akses ke pemda dan masyarakat yang ada di pelosok sehinggga akan memudahkan akses masyarakat. Oleh karena itu, kita bekerjasama dengan PT. SMF dan sudah disusun SOP untuk KPR Bersubsidi”, ungkap Lana Winayanti.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan bahwa pemerintah bersama dengan PT. SMF dan ASBANDA mengadakan pelatihan untuk BPD seluruh Indonesia. “Kendala yang dihadapi oleh BPD adalah terkait capacity building. Selama ini BPD banyak bermain di kredit multiguna untuk KPR perlu perhatian dari pemerintah”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Di sisi lain, Direktur Utama PT. Sarana Griya Finansial (SMF), Ananta Wiyogo yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan dengan adanya MoU tersebut, SMF akan membantu seluruh BPD meningkatkan kapasitasnya. “Kita akan mengadakan pelatihan baik SOP KPR atau tenaga konstruksinya. Diharapkan dengan pelatihan ini BPD dapat menyalurkan KPR kepada masyarakat. Kalau kurang dana ada refinancing oleh SMF”, terang Ananta Wiyogo.

Selain melalui kegiatan bantek dimaksud, upaya untuk meningkatkan Program Satu Juta Rumah (PSR), ujar Lana Winayanti, juga dilakukan melalui pemberian KPR SSB, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), pembebasan PPN untuk rumah subsidi dan rumah tapak dan pemberian Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU).

Sementara itu, Kepala Seksi Perumahan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Suprapta yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah mencapai 18,25% dan masyarakat yang non bankable mencapai 67,2%. “Dari jumlah tersebut hanya sekitar 19,8 persen jumlah rumah tangga di Jawa Tengah yang bisa menjangkau Kredit FLPP. Oleh karena itu, kami mohon adanya optimalisasi skema pembiayaan perumahan yang dapat diakses oleh MBR non bankable”, tegas Suprapta. Selain mengadakan Roadshow Bantek Percepatan Realisasi KPR FLPP oleh BPD di Solo, rencananya pemerintah juga akan melaksanakan roadshow yang sama di kota Medan dan Makassar.

Hadir dalam acara bantek dimaksud perwakilan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surabaya, DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kota Surakarta, Bank Jateng, Bank DIY, Bank Jatim, Bank Bali, Bank NTB, Bank NTT, Bank Kalbar, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank Kaltim, Perum Perumnas dan lingkungan internal Direktroat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR. FotoFoto Berita September

Pemerintah Dan Bank BNI Tandatangani PKO Penyaluran SSB Dan SBUM


Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) penyaluran Subsidi Bunga Kredit (SSB) Perumahan Dan Addendum Perjanjian Kerjasama Operasional Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), di kantor BNI, Jakarta, Rabu (30/8).

Dengan adanya penandatanganan PKO ini Bank BNI berencana menyalurkan KPR SSB Tahun 2017 sebanyak 15.000 unit. Sementara untuk penyaluran SBUM, sebagaimana tertuang di dalam Adendum PKO untuk rumah sejahtera tapak tahun 2017, Bank BNI berencana menyalurkan sebanyak 16.591 (Enam belas ribu lima ratus sembilan puluh satu) unit dengan dana SBUM sebesar Rp. 66.364.000.000,- (Enam puluh enam milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah).

Penandatanganan PKO ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti dan Direktur Bisnis Konsumer Bank BNI, Anggoro Eko Cahyo. Di dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti menyambut baik keinginan Bank BNI untuk menyalurkan KPR SSB dan SBUM. “Sebelumnya Bank BNI telah menyalurkan KPR FLPP dan sekarang ikut juga menyalurkan KPR SSB. Hal ini menambah bank pelaksana penyalur KPR bersubsidi dalam rangka Program Sejuta Rumah. Semoga hal ini dapat membantu memudahkan akses masyarakat berpenghasilan rendah ke perbankan dalam rangka mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Selanjutnya Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan juga berharap masyarakat dapat mengelola keuangannya dengan baik. “Perlu upaya untuk mengedukasi masyarakat agar paradigmanya berubah untuk tidak konsumtif dan memprioritaskan kebutuhan papan. Oleh karena itu, kami akan mengadakan roadshow ke daerah dalam rangka mendorong BPD dan Bank Umum Nasional dalam penyaluran KPR Bersubsidi bagi MBR”, terang Lana Winayanti.

Sementara itu, Direktur Bisnis Konsumer Bank BNI, Anggoro Eko Cahyo dalam sambutannya mengatakan bahwa BNI sangat berkomitmen dan akan terus berkontribusi terhadap program perumahan. “Kami mendukung program pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah memiliki rumah. Keikutsertaan Bank BNI dalam penyaluran KPR bersubsidi sebagai dukungan terhadap nawacita pemerintah dalam rangka pencapaian Program Satu Juta Rumah. Kami juga melakukan kerjasama dengan Bapertarum-PNS, YKPP Asabari dan BPJS”, ungkap Direktur Bisnis Konsumer Bank BNI, Anggoro Eko Cahyo.

Penandatanganan PKO ini merupakan tindaklanjut dari penandatanganan MoU yang sudah terlebih dahulu dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Bank BNI pada tanggal 30 Agustus 2016. Adapun maksud penandatanganan PKO tersebut adalah untuk menjadi acuan teknis dalam pelaksanaan penyaluran subsidi bunga kredit perumahan melalui KPR SSB bagi MBR. Sementara tujuannya adalah untuk mewujudkan pelaksanaan penyaluran subsidi bunga kredit perumahan melalui KPR SSB bagi MBR.

Mekanisme Pengendalian dan Pengawasan Kualitas Rumah Bersubsidi


Pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), menjelaskan tentang mekanisme Pengendalian dan Pengawasan (wasdal) Kualitas Rumah khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kepada media, di kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Jumat (25/8).

Penjelasan mengenai mekanisme wasdal ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti. Mekanisme wasdal terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, paska konstruksi dan tahap verifikasi. Pada tahap persiapan, badan hukum/pengembang menyusun proposal yang berisi design, perencanaan dan dokumen-dokumen perijinan yang kemudian dilaporkan kepada pemerintah daerah (pemda) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kemudian pada tahap selanjutnya pra konstruksi, yaitu apabila proposal sudah lengkap maka PTSP dapat menerbitkan IMB.

Setelah mendapatkan IMB, pengembang dapat melakukan konstruksi awal bangunan dan sarana dan prasarana umum dibawah pengawasan dinas teknis dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan bantuan pendampingan oleh Kementerian PUPR (Ditjen Pembiayaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan, Ditjen Cipta Karya dan Balitbang). Selanjutnya memasuki tahap paska konstruksi, PTSP menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan yang sudah lolos tes pemeriksaan. Dan apabila sudah terbit SLF maka, debitur yang membeli rumah subsidi dapat melakukan akad, dan tahap ini disebut dengan tahapan verifikasi dimana debitur bersama bank melakukan verifikasi, terang Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan, Arvi Agyantoro yang ikut mendampingi dalam acara Jumpa pers tersebut.

Terkait dengan SLF, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan, “Intensitas sosialisasi kepada pemda terkait PP. No. 64 tahun 2016 dan SLF perlu ditingkatkan dikarenakan masih banyaknya kabupaten dan kota yang belum mengimplementasikan hal tersebut sehingga menyulitkan pengembang dalam membangun rumah bersubsidi”, tegas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan. SLF diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka menjamin kualitas perumahan bersubsidi akan tetapi pengawasannya membutuhkan keterlibatan pihak lainnya. “Peran dari masing-masing pelaku perumahan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian kualitas rumah subsidi perlu untuk didefinisikan sejelas mungkin agar pengawasan dan pengendalian ke depannya dapat berjalan secara efektif dan efisien”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Selanjutnya, pemerintah juga lanjut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan akan mensyaratkan pemda dan pengembang untuk terlibat dalam proses pembangunan perumahan. “Pemda harus memiliki tenaga ahli bersertifikat begitupula dengan pengembang harus punya sertifikat keahlian dalam membangun rumah. Untuk tim pemeriksa juga akan diberikan pelatihan dan bersertifikat”, ungkap Lana. Untuk pengembang saat ini sedang dilakukan registrasi. “Pemerintah sedang menyusun database pengembang yang diperoleh lewat asosiasi pengembang dan kita juga sedang merancang mekanisme hotline untuk melayani pengaduan dari masyarakat”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Selain menjelaskan mengenai mekanisme wasdal, pemerintah pun mengenalkan konsep Pembiayaan Mikro Perumahan. “Konsep ini diharapkan dapat membantu MBR khususnya pekerja informal. Adapun besaran maksimal yang dapat diberikan kepada MBR adalah sebesar maksimal 50 juta dengan tenor sampai 5 tahun dan mengikuti suku bunga pasar”, terang Lana.

Konsep Pembiayaan Mikro Perumahan, merupakan pilot project yang diharapkan dapat dilaksanakan menjelang akhir Tahun 2017 dan diperuntukan untuk membangun dan memperbaiki rumah. Sejauh ini ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, sudah ada lembaga keuangan baik bank dan non bank yang bersedia menyalurkan kredit mikro perumahan dan memberikan pendampingan. “Lembaga tersebut yaitu Bank BRI, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Pegadaian dan Yayasan Habitat untuk Kemanusiaan”, ujar Lana.

Tidak hanya Pembiayaan Mikro Perumahan, pemerintah pun akan melaksanakan dekonsentrasi bidang pembiayaan perumahan menjelang akhir Tahun 2017. “Kami telah mengalokasikan dana untuk dekonsentrasi yang akan dilaksanakan di 16 provinsi dengan total dana sebesar 16,3 Miliar rupiah dan diharapkan dengan adanya dana dekonsentrasi ini dapat lebih mendorong semangat pemda dalam pembangunan perumahan”, ucap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Di sisi lain, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono mengatakan pihaknya melakukan pengwasan kepenghunian rumah bersubsidi maupun ketepatan sasaran subsidi perumahan. “Ketepatan sasaran kami lakukan melalui pengecekan KTP yang sudah terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sementara terkait hunian rumah bersubsidi kami melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan. Kami memberikan teguran baik secara langsung atau tidak langsung kepada debitur yang belum menghuni rumah bersubsidi”, terang Budi Hartono.

Pada akhirnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan berharap dengan upaya-upaya yang tengah ditempuh pemerintah tersebut dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. “Intinya kami tidak ingin ada lagi keluhan dari masyarakat tentang kualitas rumah bersubsidi sebagaimana diharapkan oleh Bapak Menteri PUPR. Kami pun melakukan kegiatan debottlenecking untuk mengidentifikasi setiap permasalahan agar dapat dicarikan solusi yang tepat”, tegas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Pemerintah Sampaikan Peta Koordinasi dengan Para Stakeholder untuk Meningkatkan Sektor Properti


Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), menyampaikan peta koordinasi dengan para stakeholder bidang perumahan dalam rangka meningkatkan sektor properti khususnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penyampaikan konsep koordinasi dengan para stakeholder tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti dalam acara Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesias (ISEI) dengan mengangkat tema “Pentingnya Koordinasi Kebijakan Antar Institusi dalam Mendorong Sektor Properti yang Sehat dan Kuat Di Indonesia”, di Makassar, Kamis (24/8).

Peta koordinasi antara pemangku kepentingan bidang perumahan, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan meliputi koordinasi antara K/L lainnya seperti Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR, Badan Pusat Statistisk (BPS), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PT SMF dan Pemerintah Daerah (Pemda). “Dengan Kementerian Dalam Negeri memang dibutuhkan koordinasi dalam rangka mendorong peran pemerintah daerah dalam bidang perumahan. Dikarenakan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Peningkatan koordinasi dengan pemda melalui Kemendagri ini pun dalam rangka percepatan pencapaian Program Satu Juta Rumah (PSR), sambung Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan. “Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk percepatan pencapaian program satu juta rumah, seperti memberikan suku bunga flat sebesar 5 % selama jangka waktu 20 tahun dan tentunya dengan batasan harga rumah bersubsidi yang sudah ditetapkan pemerintah berdasarkan wilayah”, terang Lana Winayanti.

Untuk rumah bersubsidi, lanjut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, pemerintah telah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN). “Dengan adanya pembebasan PPN ini akan membantu meringankan MBR dalam membeli rumah layak huni”, ungkap Lana.

Koordinasi selanjutnya dalam rangka mendorong sektor properti khususnya perumahan bagi MBR dengan PT. SMF ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan dilakukan dalam rangka meningkatkan peran BPD dalam penyaluran KPR bersubsidi. “Sudah ada 25 BPD yang telah melakukan penandatanganan komitmen dan menerima SOP penyaluran KPR bersubsidi. Diharapkan dengan adanya SOP ini, dapat membantu meningkatkan kinerja BPD”, ucap Lana.

Di sisi lain, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara yang hadir dalam acara Seminar BI-ISEI tersebut mengatakan, “Dengan adanya seminar ini saya mengharapkan koordinasi antar institusi dan otoritas yang terkait bisa semakin baik agar pengelolaan ekonomi semakin sehat yang pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi yang kuat”, terang Mirza.

Sementara itu, Direktur Eksekutif DKMP, Bank Indonesia Filianingsih Hendarta yang menjadi salah satu narasumber dari seminar tersebut mengatakan bahwa kebijakan makroprudensial sangat dibutuhkan untuk menjaga sektor properti. “Kebijakan makroprudensial salah satunya terkait dengan kebijakan loan to value. Kebijakan LTV ini dibutuhkan dalam rangka mencegah supaya tidak terjadi bubble dan kredit yang excessive”, terang Filianingsih.

Lebih jauh Filianingsih mengatakan kenapa Bank Indonesia masuk dalam kebijakan Loan to Value (LTV), hal ini dikarenakan sektor properti sangat besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. “Apabila properti berkembang, subsektor lain pun akan berkembang dan saya melihat tingginya minat masyarakat untuk memiliki properti, baik untuk kebutuhan rumah tinggal ataupun investasi”, ungkap Filianingsih. Hadir juga dalam kesempatan terebut, Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata sebagai narasumber. Dalam paparannya Soelaeman mengatakan bahwa REI telah membantu pemerintah dalam mewujudkan Program Satu Juta Rumah. “Target pembangunan rumah bersubsidi oleh REI tahun ini adalah sebesar 200.000 unit dan pencapaiannya saat ini telah mencapai 94.000 unit. Oleh karena itu, kami mohon agar kebijakan pusat dan daerah dapat sinergi dan mohon juga keberpihakan dari pemerintah terhadap pengembang rumah bersubsidi”, tegas Soelaeman.

Sebagai tindak lanjut dari acara seminar ini, BI akan memprakarsai dibentuknya Forum Stakeholder Properti sebagai forum untuk pertemuan para stakeholder dalam rangka sharing knowledge (pengetahuan) terkait sektor properti.

Peluncuran Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan Pada Momen Peringatan Hapernas 2017


Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyakt (Kementerian PUPR) baru saja meluncurkan ‘Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan’. Peluncuran Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan tepatnya dilakukan pada saat acara Sarasehan dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) ke-10 Tahun 2017, Senin 21 Agustus 2017.

Penyusunan Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan telah dimulai sejak tahun 2013 oleh Tim Penyusun Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Penyusunan Kamus ini didasarkan pada pertimbangan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pengatur atau perencana dan pelaksana serta masyarakat yang sedang menjalani pendidikan yang berkaitan dengan bidang pembiayaan perumahan.

Isitlah–istilah yang berada pada Kamus ini diambil dari Undang-undang, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan kamus-kamus yang sudah ada dengan menggunakan metode penyusunan berdasarkan pada konsep ilmiah agar layak menjadi isitilah pembiayaan perumahan.

Adapun latar belakang penyusunan kamus ini sebagaimana penjelasan yang diberikan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana WInayanti adalah adanya keinginan untuk memahami peristilahan mengenai pembiayaan perumahan. “Keinginan untuk memahami isitlah tersebut datang dari para akademisi, pemerintah, dunia usaha khususnya perbankan dan pengembang, praktisi maupun masyarakat setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Lebih lanjut, Drektur Jenderal Pembiayaan Perumahan berharap Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan dapat dijadikan sebagai acuan. “Kamus ini dapat dijadikan acuan dalam menyamakan persepsi, sehingga dapat diupayakan keterpaduan dalam memanfaatkan sistem pembiayaan perumahan secara optimal bagi pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman umumnya dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada khususnya”, tegas Lana.

Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan dimaksud terdiri dari 120 halaman dengan ukuran 12,7 cm x 25,4 cm memiliki ISBN No. 978-602-50165-0-9. Kamus ini diserahkan secara simbolik oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti pada acara Sarasehan dalam rangka Hapernas 2017 kepada para mitra kerja yaitu REI, MP3EI, Pemerintah Kota Tangsel dan juga Bank BTN.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Buka Pertandingan Gateball Dalam Rangka Hapernas 2017


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Lana Winayanti, secara resmi membuka acara pertandingan Gateball dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2017, Senin (21/8).

Di dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan bahwa Hapernas merupakan momen untuk melakukan refleksi pencapaian bidang perumahan. “Melalui peringatan Hari Perumahan Nasional kita dapat mengevaluasi apakah masyarakat Indonesia sudah dapat hidup di rumah layak huni yang sehat dan aman, sehingga dapat menuju masyarakat yang sejahtera” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Terkait dengan pertandingan Gateball yang merupakan kali kedua dilaksanakan dalam rangka Hapernas 2017, kali ini diikuti oleh 58 (lima puluh delapan) tim. “Harapan saya ke depan pertandingan Gateball ini bisa menjadi pertandingan yang rutin yang dilaksanakan setiap peringatan Hari Perumahan Nasional. Oleh karena itu, saya mohon ijin kepada PB Pergatsi untuk dapat memberikan dukungannya”, ucap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Selain itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan pun berharap pertandingan Gateballl untuk tahun depan dapat diikuti oleh para mitra kerja. “Untuk tahun depan, semoga pertandingan gateball ini dapat diikuti oleh lebih banyak para mitra kerja bidang perumahan. Jadi bukan hanya lingkungan internal kita saja”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Selanjutnya Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan pun mengingatkan pentingnya melakukan olaharga dalam rangka menjaga keseimbangan hidup yang akhirnya dapat berdampak positif pada pekerjaan di kantor.

Pertandingan Gateball yang mulai berlangsung pada hari Senin ini akan memperebutkan Piala bergilir Hapernas dan juga perebuatan juara I, II, III dan IV.

Pemerintah Dorong Pemanfaatan Teknologi Hasil Balitbang untuk Meningkatkan Kualitas Perumahan MBR


Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mendorong pemanfaatan teknologi hasil Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR untuk meningkatkan kualitas perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pengenalan inovasi Balitbang ini dilakukan pada acara Sarasehan dengan mengangkat tema yang sama dalam rangka peringatan Hari Perumahan Nasional ke-10 Tahun 2017, di Jakarta, Senin (21/8).

Acara Sarasehan dimaksud dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen), Kementerian PUPR, Anita Firmanti. Di dalam sambutannya Sekjen PUPR menyambut baik adanya sosialisasi terhadap teknologi hasil Balitbang. “Semoga teknologi ini dapat berdampak positif kepada masyarakat dalam menjamin kualitas rumah yang dibangun oleh pengembang. Kami juga mendorong pengembang dan perbankan untuk memanfaatkan momentum sarasehan ini untuk menjamin perumahan MBR yang berkualitas dan teruji”, ungkap Sekjen PUPR.

Sekretaris Jenderal juga mengingatkan bahwa tahun 2018 di lingkungan Kementerian PUPR wajib menerapkan teknologi hasil Balitbang. “Berdasarkan arahan Bapak Menteri, untuk tahun 2018 nanti, seluruh unit kerja di lingkungan internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib menerapkan teknologi hasil Balitbang”, ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Danis Sumadilaga, yang memberikan keynote speech pada kesempatan tersebut mengatakan, “Jangan mengejar kuantitas semata tapi kualitas rumah juga harus diperhatikan. Kami dari Balitbang telah menyusun standar kualitas perumahan sebagai qualilty control sebelum rumah subsidi diberikan ke konsumen”, ucap Danis Sumadilaga.

Selain itu, Danis juga menerangkan untuk perumahan MBR ada beberapa teknologi hasil balitbang yang dapat dimanfaatkan. “Teknologi itu berupa Rumah Instan Sederhana Sehat atau teknologi pracetak beton bertulang brikon dan ruspin. Teknologi rumah murah Balitbang ini telah memenuhi standar persyaratan teknis dan teruji di laboratorium”, ungkap Danis.

Standardisasi teknologi perumahan baik konvensional maupun pracetak yang dilakukan Balitbang ungkap Danis, menjamin kualitas dan efisiensi biaya serta percepatan waktu. “Ada sebanyak 313 jumlah teknologi dan standardisasi yang mendukung penyediaan perumahan bagi MBR dan telah Berstandar Nasional Indonesia”, tegas Danis.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti, yang juga menyampaikan keynote speech pada sarasehan tersebut mengatakan bahwa momen Hapernas dapat digunakan untuk merefleksi kondisi perumahan masyarakat dan mengkaji kembali kebijakan perumahan yang ada. "Masih banyak keluhan masyarakat terkait kualitas dan harga rumah. Banyak masyarakat belum memahami haknya sebagai konsumen dan juga belum mengetahui kriteria rumah layak huni. Oleh karena itu, kami bekerjasama dengan Balitbang PUPR menyusun Pedoman Rumah Layak Huni yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat."

Berbicara mengenai agenda perumahan global, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, pada tahun 1976 PBB menyelenggarakan Konferensi Habitat I dengan tema Adequate Shelter for All (Hunian Layak bagi Semua). Pada Konferensi Habitat ke dua, tema berkembang menjadi Sustainable Human Settlements in an Urbanizing World (Permukiman Berkelanjutan dalam Dunia yang semakin Mengkota).

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan (lebih dari 57.5%) , maka pada Konferensi Habitat III tahun 2016 yang bertema ‘Sustainable Urbanization’, PBB menetapkan the New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan) sebagai dokumen kesepakatan pembangunan perkotaan. Beberapa butir penting terkait perumahan adalah konsep pembangunan inklusif, serta perencanaan dan pembangunan perkotaan dan kewilayahan terintegrasi. Artinya, pembangunan perumahan harus terpadu dan menjadi bagian dari sistem perkotaan.

Pembangunan perumahan yang inklusif, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, harus berwawasan gender, artinya memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat yang tinggal dalam lingkungan perumahan, baik masyarakat lansia, anak-anak, remaja, perempuan dan penyandang disabilitas.

“Memang masih banyak PR yang harus diselesaikan pemerintah terkait perumahan MBR. Salah satunya terkait pengawasan dan pengendalian kualitas rumah subsidi, serta spesifikasi teknis rumah sebagai dasar penentuan harga rumah", ungkap Dirjen Pembiayaan Perumahan.

Pada akhirnya, Dirjen Pembiayaan Perumahan berharap dialog sarasehan dan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan dapat terus berlanjut dan menghasilkan berbagai terobosan untuk meningkatkan akses MBR dalam menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau. Sebagai tambahan informasi, pada acara sarasehan tersebut diselipkan juga pemberian Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan secara simbolis oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan kepada para mitra kerja bidang perumahan (BTN, MP3EI, REI dan Pemda Tangsel).

Momentum Hapernas Dorong Pemda Untuk Lebih Berkontribusi Dalam Program Satu Juta Rumah


Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) setiap tahun memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang jatuh pada tanggal 25 Agustus. Peringatan Hapernas 2017 dilaksanakan dengan menyelenggarakan serangkaian acara. Momentum Hapernas tahun 2017 ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk lebih berperan dan berkontribusi dalam Program Satu Juta Rumah (PSR). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam acara Dialog Bincang Kita bersama dengan Kompas TV, Jumat (18/8).

“Program Satu Juta Rumah bukan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sendiri tapi bersifat lintas kementerian dan tentunya melibatkan para stakeholder bidang perumahan seperti pengembang, perbankan dan masyarakat itu sendiri, termasuk pemerintah daerah (pemda). Peran pemda dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah ini, jelas sangat signifikan sejalan dengan amanat Undang-Undang No 1 tahun 2011 yang menugaskan pemda untuk memfasilitasi penyediaan rumah buat MBR”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Lebih jauh lagi, peran pemda terkait pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), ujar Lana Winayanti ditegaskan oleh PP. 64 Tahun 2016 “Di dalam PP No. 64 Tahun 2016 ini, ada amanat yang harus dilaksanakan oleh pemda yaitu terkait dengan penerbitan sertifikat laik fungsi bagi rumah MBR. Memang sekarang ini belum banyak berjalan tapi ke depan amanat ini harus dilaksanakan oleh pemda dan nantinya pemda harus memilki kapasitas untuk melaksanakan tugas ini atau dengan kata lain pemda harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni yaitu tenaga ahli bangunan yang akan mendapatkan pembinaan teknis dari Pemerintah Pusat,”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Kunci keberhasilan Program Satu Juta Rumah, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, ada di pemda. “Pemda juga harus dapat menjaga ketersediaan tanah bagi rumah MBR. Ke depan, pemerintah juga akan meluncurkan skim baru pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi MBR Sektor Informal dalam memenuhi kebutuhan mereka melalui KPR Swadaya. Semoga dengan adanya Skim baru ini dapat mendorong percepatan pencapaian Program Satu Juta Rumah”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Lebih jauh lagi Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, mengatakan bahwa program Satu Juta Rumah mendapat perhatian dari kantor Wakil Presiden. “Beberapa hari yang lalu, kami mengadakan rapat bersama Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan membicarakan tentang rencana pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan PRESS RELEASE 18 Agusutus 2017 Perumahan MBR dan juga rencana Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2017 yang merupakan tindak lanjut dari PP No. 64 tahun 2016”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan pun berharap Program Satu Juta Rumah dapat terus mendapatkan dukungan dari para stakeholder bidang perumahan. “Kami menyadari bahwa sosialisasi ke daerah kurang. Namun dari pemerintah, kami telah melakukan rapat koordinasi pemetaan potensi pembangunan di daerah dengan mengundang perwakilan dari pemda, pengembang dan pemangku kepentingan lainnya agar didapatkan data mengenai potensi pembangunan perumahan MBR di daerah”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Selain itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan pun mendorong masyarakat untuk dapat membiasakan menabung dan lebih bijak membelanjakan uangnya daripada digunakan untuk tujuan konsumtif.

Di sisi lain, Direktur Konsumer dan Retail PT. Bank Artha Graha Internasional, Dyah Hindraswarini yang menjadi narasumber dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa pihaknya akan selalu memberikan yang terbaik dalam membantu MBR memiliki rumah. “Salah satu tantangan terkait perumahan MBR adalah banyaknya rumah yang tidak layak infrastrukturnya. Tapi kami dari perbankan harus memberikan yang terbaik bagi nasabah. Jangan sampai perumahan MBR itu jauh dari tempat kerja yang akhirnya menyebabkan beban bagi MBR karena transportasinya mahal”, ungkap Dyah Hindraswarini.

Pada kesempatan lain, Pengamat Properti, Ali Tranghanda mengatakan bahwa permasalahan perumahan terkait dengan belum adanya zona khusus untuk rumah MBR. “Penyediaan lahan untuk rumah MBR harus menjadi perhatian pemda maupun pihak terkait lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri dan ATR/BPN. Pemda harus membuat zona khusus untuk perumahan MBR dan tanah-tanah yang dikuasai oleh pemda untuk pembangunan rumah MBR harus diamankan”, ungkap Ali Tranghanda.

Pemerintah Lakukan Groundbreaking Rusunami Berkonsep TOD Pertama Di Indonesia


Pemerintah melalui Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Perum Perumnas dan PT. KAI melakukan kerjasama untuk pembangunan rusunami berkonsep TOD pertama di Indonesia. Kerjasama ini diawali dengan pelaksanaan Groundbreaking TOD di Stasiun Tanjung Barat, Selasa (15/8).

Di dalam sambutannya, Direktur Utama Perum Perumnas mengatakan, “Rusunami berkonsep TOD ini merupakan kerjasama Perum Perumnas bersama dengan PT. KAI dalam rangka menyukseskan Program Satu Juta Rumah dan memiliki beberapa keuntungan yaitu mengurangi transportasi pribadi, kemacetan dan mengurangi polusi. TOD ini juga terkoneksi dengan fasilitas umum, moda transportasi dan stasiun sehingga dapat memuadhkan transportasi”, ungkap Bambang Triwibowo.

Rusunami berkonsep TOD ini dibangun di atas lahan seluaas 15.244 meter persegi dengan jumlah total hunian sebanyak 1.232 unit. “Dari total 1.232 unit ini, ada yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 298 unit yang dapat dibantu lewat fasilitas pembiayaan perumahan dari pemerintah dan sisanya untuk komersil. TOD ini sebagai bentuk kontribusi BUMN dalam mengurangi backlog perumahan yang mencapai angka 11,6 juta unit”, ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono yang turut hadir juga dalam kesempatan tesebut.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa konsep TOD pertama ini dibangun di Jakarta. “Dengan adanya konsep TOD yang dibangun di stasiun dan terminal dengan kepadatan tinggi diharapkan dapat memberikan solusi perekonomian dan dapat dijadikan sebagai inovasi dalam membentuk pola berkehidupan masyarakat perkotaan”, ungkap Menteri Perhubungan.

Setelah groundbreaking TOD di Stasiun Tanjung Barat, pemerintah juga akan membangun TOD di Pondok China dan harapannya ke depan konsep TOD ini dapat dijadikan solusi penyediaan perumahan di perkotaan dan menjadi role model pembangunan rusun di kota – kota seluruh Indonesia.

Pembangunan TOD ini juga mendapat sambutan yang baik dari Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti yang mengatakan bahwa pemerintah dapat memberikan bantuan untuk KPRnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. “Dari pemerintah nanti dapat memberikan bantuan KPR bersubsidi. Bisa berupa KPR FLPP maupun SSB dan Subsidi Bantuan Uang Muka yang dapat diakses oleh MBR melalui Bank Pelaksana”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Selain itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan juga mengatakan bahwa, pembangunan TOD dapat membantu pemerintah dalam mengejar target pengurangan backlog berdasarkan kepemilikan dari 13,5 juta menjadi 6,8 juta pada tahun 2019.

Kinerja 25 BPD Penyalur KPR Bersubsidi Ditingkatkan Lewat SOP KPR dan SOP KMK-KP


Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR), melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menyerahkan Standar Operasional Prosedur Kredit Pemilikan Rumah (SOP KPR) dan Standar Operasional Prosedur Kredit Modal Kerja – Konstruksi Perumahan (SOP KMK – KP) kepada 25 (dua puluh lima) Bank Pembangunan Daerah (BPD) penyalur KPR bersubsidi dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah. Penyerahan SOP tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Lana Winayanti dalam acara FGD “Implementasi SOP KPR dan SOP KMK-KP oleh BPD Untuk Mendukung Program Satu Juta Rumah”, di Jakarta, Senin, (7/8).

Dengan adanya penyerahan SOP KPR dan SOP KMK – KP kepada 25 BPD, diharapkan dapat meningkatkan penyaluran KPR dan dan Kredit Modal Kerja-Konstruksi Perumahan oleh BPD dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan di Indonesia. “Sejak KPR FLPP bergulir tahun 2010, kontribusi BPD dalam penyaluran KPR bersubsidi baru sebesar 1,2% dari total 496.065 unit rumah FLPP padahal sudah 20 BPD yang berperan serta dalam program KPR bersubsidi sampai tahun 2016. Diharapkan dengan adanya penyerahan SOP ini dapat meningkatkan portofolio KPR FLPP oleh BPD”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Dengan diserahkannya dua jenis SOP (SOP KPR dan SOP KMK-KP) dapat menjaga demand dan supply untuk Program Satu Juta Rumah. “Selain itu kita juga akan melaksanakan roadshow ke daerah dan akan dilaksanakan juga pelatihan yang insentif untuk BPD dalam rangka peningkatan kapasitas BPD dalam penyaluran KPR dan KMK-KP”, tutur Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Penyerahan SOP KPR dan SOP KMK-KP juga merupakan bentuk kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA).  

PT. SMF dalam penyerahan SOP KPR dan SOP KMK-KP berperan sebagai lembaga pembiayaan yang bertugas mengembangkan pembiayaan sekunder melalui sekuritisasi, penerbitan surat utang dan penyaluran pinjaman ke Bank Penyalur KPR sehingga dapat memasok dana jangka panjang yang dibutuhkan. “Kami berharap SOP yang diserahkan kepada 25 BPD dapat mendorong terciptanya standar produk KPR BPD yang affordable, suitable dan applicable, untuk peningkatan kapasitas penyaluran KPR di lingkungan BPD, serta meningkatkan kemampuan bersama dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia”, terang Direktur Utama PT. SMF, Ananta Wiyogo.

Di sisi lain, Ketua Umum ASBANDA, Kresno Sediarsih yang juga hadir dalam acara dimaksud mengatakan bahwa BPD secara nasional berada di peringkat ke lima.”Kekuatan BPD terletak pada aset dan dana yang dimiliki BPD seluruh Indonesia. Sehingga kalau disinergikan memiliki potensi yang sangat tinggi dan mendukung sektor keuangan di daerah karena BPD melayani masyarakat yang tidak dilayani perbankan nasional dan BPD lebih mengenal karakteristik publiknya”, tegas Kresno Sediarsih.

Adapun ke-25 (dua puluh lima) BPD yang ikut menyalurkan KPR bersubsidi adalah Bank Sumut, Bank Sumsel Babel, Bank Jateng, Bank Kaltim, Bank Sultra, Bank Nagari, Bank Lampung, Bank Jatim, Bank Sulselbar, Bank NTT, Bank Riau Kepri, Bank DKI, Bank Kalbar, Bank Sulteng, Bank Maluku, Bank Jambi, Bank BJB, Bank Kalsel, Bank BPD Bali. Bank Papua, Bank Bengkulu, Bank BPD DIY, Bank Kalteng, Bank Sulutgo, dan Bank Banten.

Terkait dengan alokasi dana KPR bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2017, pemerintah ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan telah mengalokasikan dana untuk KPR FLPP sebesar Rp. 4,5 Triliun, sebanyak 40.000, KPR SSB sebesar Rp. 1,97 Triliun untuk 239.000 unit rumah, SBUM sebesar Rp. 1,1 Triliun untuk 279.000.

Selain penyerahan SOP, acara FGD yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan ini diisi juga dengan Diskusi Kebijakan Pembiayaan Perumahan oleh PT. SMF dan OJK dan paparan mengenai Potensi Pengembangan dan Pembiayaan Perumahan di Indonesia oleh APERSI.

Presiden Jokowi Buka Indonesia Properti Expo 2017 (IPEX)


Presiden Jokowi resmi membuka Indonesia Properti Expo 2017 (IPEX) di Jakarta Convention Center, Jumat (11/8). Pameran IPEX diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 sekaligus dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional ke-10 (Hapernas) tahun 2017.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa pesan. Salah satunya tentang pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Backlog kita masih sangat tinggi mencapai 11,4 juta. Backlog ini harus dikejar melalui percepatan pembangunan perumahan. Selain itu, pemerintah pun memberikan bantuan bagi MBR dalam memiliki rumah berupa KPR bersubsidi yaitu KPR Sejahtera FLPP dan SSB. Semoga kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh MBR”, ujar Presiden Jokowi.


Pada acara pembukaan tersebut diserahkan penghargaan kepada 9 (sembilan) pemerintah daerah (pemda: 3 Provinsi, 3 Kabupaten dan 3 Kota) yang telah memberikan kemudahan perijinan pembangunan perumahan MBR yaitu, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kabupaten Malang, Kabupaten Bandung, Kota jambi, Kota Manado dan Kota Pontianak.

Terkait dengan pemberian penghargaan ini, Presiden Jokowi mengatakan, “Pemerintah daerah jangan diberikan penghargaan saja tapi berikan program kerja dan saya juga mendorong pemda untuk merampungkan segela jenis peraturan terkait perijinan dan saya mempersilahkan REI untuk melaporkan pemda yang mempersulit perijinan pembangunan rumah kepada saya. Semakin sedikit perda akan lebih baik”, ungkap Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong pemda untuk memiliki landbank (bank tanah). “Pemda harus menyiapkan bank tanah untuk mempermudah rencana pembangunan apa saja yang memang membutuhkan bank tanah. Jangan biarkan para spekulan menguasai tanah”, tegas Presiden Jokowi. Terakhir Presiden Jokowi berpesan kepada pemda untuk membuat perencanaan tata ruang yang terintegrasi dengan fasilitas publik.

 

Setelah pembukaan IPEX 2017 dilakukan penandatangan akad kredit oleh debitur Bank BTN yang disaksikan Presiden Jokowi, Menteri PUPR, Menteri BUMN serta Direktur Utama Bank BTN dan pejabat di lingkungan internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Akad kredit ini dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia. Di JCC, akad kredit dilakukan oleh 363 debitur dengan nilai Rp. 44 Miliar. Sementara di kota lainnya ada sebanyak 1.030 debitur yang melakukan akad kredit dengan nilai Rp. 123, 6 Miliar.

 

Pada kesempatan lain, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya untuk dapat menjamin kualitas perumahan MBR. “Kualitas perumahan MBR dapat dijaga dengan menerapkan Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan rumah. Selain itu kita juga akan mendorong adanya sertifikasi untuk pengembang. Tahap awal akan dilakukan registrasi pengembang oleh asosiasi pengembang dan PPDPP. Lebih jauh lagi kita berharap ada pembinaan oleh asosiasi pengembang terhadap para anggotanya dan sertifikasi bekerjasama antara Kementerian PUPR dan LPJK”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

 

(foto detik finance)

 

Pemerintah Susun Roadmap Pembiayaan Perumahan untuk Atasi Tantangan Bidang Pembiayaan Perumahan


Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyelenggarakan Diskusi Terbatas dengan mengangkat tema “Tantangan Pembiayaan Perumahan, Kini dan Masa Depan” dengan mengundang Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, BI, OJK, dan BPS, di Jakarta, Rabu (9/8).

Di dalam diskusi yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional tersebut, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti, mengatakan banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah khususnya bidang pembiayaan perumahan. “Dalam menghadapi tantangan tesebut kita saat ini tengah merancang roadmap sistem pembiayaan perumahan, yang mengintegrasikan subsistem pembiayaan primer dan subsistem pembiayaan sekunder. Dengan dimilikinya roadmap tersebut, ke depan Pemerintah dan seluruh stakeholders dapat merumuskan langkah-langkah sinergis yang diperlukan untuk pencapaian program dan mengukur tingkat pencapaian sistem pembiayaan sebagaimana diamanatkan oleh RPJPN 2025”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Tantangan bidang pembiayaan perumahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah angka backlog yang masih tinggi, yaitu 7,6 juta unit berdasarkan kepenghunian. “Adapun target pemerintah untuk menurunkan angka backlog berdasarkan kepenghunian adalah sebesar lima juta”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan. Untuk mencapai target penurunan backlog ini, Pemerintah menghadapi kendala alokasi dana. “Masih terdapat gap antara kebutuhan dan ketersediaan dana pembiayaan perumahan, sebesar sekitar Rp 680 triliun. Oleh karena itu, dengan adanya diskusi ini kami berharap mendapatkan masukan awal untuk penyusunan roadmap pembiayaan perumahan tersebut”, tegas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Kementerian PPN), Tri Dewi Virgiyanti mengatakan bahwa perwujudan sistem pembiayaan perumahan bukan tugas Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan saja. “Di sini perlu keterlibatan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya. Bappenas akan selalu mendukung terciptanya sistem pembiayaan perumahan sebagaimana yang diinginkan dalam RPJPN 2025. Namun, ada aspek yang harus diperhatikan, antara lain regulasi, sistem penjaminan, dan skema subsidi yang tidak tumpang tindih”, ucap Virgi.

Ayu Sukorini, Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan, pada kesempatan tersebut mendukung sepenuhnya penyusunan Roadmap tersebut dan berharap bahwa bantuan Bank Dunia dapat digunakan semaksimum mungkin untuk penyusunan Roadmap.

Pada sisi lain, tantangan pembiayaan perumahan yang dihadapi oleh pemerintah adalah terkait dengan data. Namun, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik (BPS), Gantjang Amanullah, yang turut hadir dalam pertemuan tersebutmengatakan, “Rencana 2020, BPS akan melaksanakan Sensus Penduduk dan Perumahan. Oleh karena itu, kami meminta dukungan kepada Menteri PUPR agar sensus perumahan dapat terlaksana”, ujar Gantjang.

Rencana BPS untuk melaksanakan Sensus Perumahan disambut baik oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan. “Kami apresiasi upaya yang akan dilakukan BPS. Karena selama ini, data backlog perumahan di daerah belum ada. Padahal data itu dibutuhkan juga untuk penetapan kelompok sasaran program”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Kinerja 25 BPD Penyalur KPR Bersubsidi Ditingkatkan Lewat SOP KPR dan SOP KMK-KP


Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR), melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menyerahkan Standar Operasional Prosedur Kredit Pemilikan Rumah (SOP KPR) dan Standar Operasional Prosedur Kredit Modal Kerja – Konstruksi Perumahan (SOP KMK – KP) kepada 25 (dua puluh lima) Bank Pembangunan Daerah (BPD) penyalur KPR bersubsidi dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah. Penyerahan SOP tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Lana Winayanti dalam acara FGD “Implementasi SOP KPR dan SOP KMK-KP oleh BPD Untuk Mendukung Program Satu Juta Rumah”, di Jakarta, Senin, (7/8).

Dengan adanya penyerahan SOP KPR dan SOP KMK – KP kepada 25 BPD, diharapkan dapat meningkatkan penyaluran KPR dan dan Kredit Modal Kerja-Konstruksi Perumahan oleh BPD dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan di Indonesia. “Sejak KPR FLPP bergulir tahun 2010, kontribusi BPD dalam penyaluran KPR bersubsidi baru sebesar 1,2% dari total 496.065 unit rumah FLPP padahal sudah 20 BPD yang berperan serta dalam program KPR bersubsidi sampai tahun 2016. Diharapkan dengan adanya penyerahan SOP ini dapat meningkatkan portofolio KPR FLPP oleh BPD”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Dengan diserahkannya dua jenis SOP (SOP KPR dan SOP KMK-KP) dapat menjaga demand dan supply untuk Program Satu Juta Rumah. “Selain itu kita juga akan melaksanakan roadshow ke daerah dan akan dilaksanakan juga pelatihan yang insentif untuk BPD dalam rangka peningkatan kapasitas BPD dalam penyaluran KPR dan KMK-KP”, tutur Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Penyerahan SOP KPR dan SOP KMK-KP juga merupakan bentuk kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA).

PT. SMF dalam penyerahan SOP KPR dan SOP KMK-KP berperan sebagai lembaga pembiayaan yang bertugas mengembangkan pembiayaan sekunder melalui sekuritisasi, penerbitan surat utang dan penyaluran pinjaman ke Bank Penyalur KPR sehingga dapat memasok dana jangka panjang yang dibutuhkan. “Kami berharap SOP yang diserahkan kepada 25 BPD dapat mendorong terciptanya standar produk KPR BPD yang affordable, suitable dan applicable, untuk peningkatan kapasitas penyaluran KPR di lingkungan BPD, serta meningkatkan kemampuan bersama dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia”, terang Direktur Utama PT. SMF, Ananta Wiyogo.

Di sisi lain, Ketua Umum ASBANDA, Kresno Sediarsih yang juga hadir dalam acara dimaksud mengatakan bahwa BPD secara nasional berada di peringkat ke lima.”Kekuatan BPD terletak pada aset dan dana yang dimiliki BPD seluruh Indonesia. Sehingga kalau disinergikan memiliki potensi yang sangat tinggi dan mendukung sektor keuangan di daerah karena BPD melayani masyarakat yang tidak dilayani perbankan nasional dan BPD lebih mengenal karakteristik publiknya”, tegas Kresno Sediarsih.

Adapun ke-25 (dua puluh lima) BPD yang ikut menyalurkan KPR bersubsidi adalah Bank Sumut, Bank Sumsel Babel, Bank Jateng, Bank Kaltim, Bank Sultra, Bank Nagari, Bank Lampung, Bank Jatim, Bank Sulselbar, Bank NTT, Bank Riau Kepri, Bank DKI, Bank Kalbar, Bank Sulteng, Bank Maluku, Bank Jambi, Bank BJB, Bank Kalsel, Bank BPD Bali. Bank Papua, Bank Bengkulu, Bank BPD DIY, Bank Kalteng, Bank Sulutgo, dan Bank Banten.

Terkait dengan alokasi dana KPR bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2017, pemerintah ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan telah mengalokasikan dana untuk KPR FLPP sebesar Rp. 4,5 Triliun, sebanyak 40.000, KPR SSB sebesar Rp. 1,97 Triliun untuk 239.000 unit rumah, SBUM sebesar Rp. 1,1 Triliun untuk 279.000.

Selain penyerahan SOP, acara FGD yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan ini diisi juga dengan Diskusi Kebijakan Pembiayaan Perumahan oleh PT. SMF dan OJK dan paparan mengenai Potensi Pengembangan dan Pembiayaan Perumahan di Indonesia oleh APERSI.

Pemerintah Minta DPD REI Jawa Timur Perhatikan Pembangunan Kualitas Rumah Subsidi


Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) meminta DPD REI Provinsi Jawa Timur untuk memperhatikan kualitas pembangunan rumah bersubsidi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam acara audiensi bersama dengan DPD REI Jawa Timur di kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Jakarta, Selasa (1/8).

Terkait dengan kualitas perumahan bersubsidi Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan, “Banyak pengaduan yang diterima langsung oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari masyarakat. Pengaduan itu umumnya tentang kualitas rumah. Oleh karena itu, kami meminta kepada pengembang agar lebih memperhatikan kualitas perumahan dan ke depan akan ada standar dan rekomendasi dari kami untuk pengembang dalam membangun rumah bersubsidi. Untuk itu, kami bekerjasama dengan Balitbang PUPR”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Dalam menjaga kualitas rumah layak huni, pemerintah akan mendorong pengembang untuk memperhatikan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Rumah yang akan dihuni oleh MBR harus memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan pemerintah daerah”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan juga mengapresiasi REI Provinsi Jawa Timur yang telah mendukung Program Satu Juta Rumah. “Di lihat dari potensi pembangunan perumahan di Provinsi Jawa Timur, REI dalam catatan kami berpotensi membangun rumah sebesar 17.844 unit di Tahun 2017. Angka tersebut tentunya lebih besar daripada rencana pembangunan perumahan oleh asosiasi pengembang lain. Di Provinsi Jawa Timur, REI menempati urutan pertama sebagai pengembang dengan potensi pembangunan perumahannya tersebut”, jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Pembiayaan dan Perbankan, DPD REI Provinsi Jawa Timur, Azwar Hamidi mengatakan bahwa pihaknya sedang mendorong anggotanya untuk bersemangat membangun perumahan bersubsidi. “Untuk menumbuhkan semangat pengembang dalam membangun rumah bersubsidi memang perlu dicarikan jalan keluarnya. Selama ini masalah yang dihadapi para pengembang rumah bersubsidi adalah harga tanah akan tetapi kami berkomiteman untuk membantu MBR memiliki rumah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Kami akan menjual rumah berdasarkan harga real dan tidak ada unsur biaya lain seperti peningkatan mutu maupun biaya pemesanan rumah. Hal ini dikarenakan di Provinsi Jawa Timur ada pembinaan kepada pengembang dari lembaga perpajakan”, tegas Azwar Hamidi.

DPD REI Provinsi Jawa Timur juga mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan harga rumah per provinsi. Terkait hal ini Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan saat ini tengah mengkaji ulang harga rumah karena untuk tahun 2019 akan ada batasan harga rumah baru dan pemerintah juga tengah mengkaji batasan penghasilan MBR yang berhak menerima KPR bersubsdi.

Acara audiensi dengan DPD REI Provinsi Jawa Timur ini juga dijadikan sebagai salah satu landasan bekerjasama dalam hal pertukaran data dan informasi pengembang perumahan bersubsidi. Adapun maksud dan tujuan audiensi yang dilaksanakan oleh DPD REI Provinsi Jawa Timur dengan Direkorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR adalah memberitahu maksud dan tujuan akan dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) XIV REI Jawa Timur Tahun 2017 dengan tema “Bersama REI Membangun Rumah Rakyat” pada tanggal 30 – 31 Agustus 2017 di Surabaya yang akan mengundang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai narasumber pada acara tersebut.

Pemerintah Dorong Pemda Terbitkan Perda Turunan PP No. 64/2016


Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) turunan PP. No 64 Tahun 2016 terkait Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam acara Jawa Pos Property Week 2017 di Surabaya, Kamis (28/7).

“PP No. 64 Tahun 2016 intinya mendorong pembangunan perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah lewat penyederhanaan perizinan. Sebelumnya perizinan mencapai 769-981 hari setelah terbit PP 64 ini disederhanakan menjadi 44 hari dan ada kepastian biaya perizinan. Selain itu masih banyak kemudahan perizinan lainnya yang diatur dalam PP. No 64 ini”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Pemerintah juga berharap semua stakeholder perumahan memiliki pemahaman yang sama terkait PP. No. 64 Tahun 2016. “Karena PP. No. 64 Tahun 2016 ini sebagai tindak lanjut dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 yang telah diterbitkan pemerintah terlebih dahulu dan juga sebagai regulasi yang mendukung percepatan Program Satu Juta Rumah” tegas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Terkait penyederhanaan, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengatakan bahwa di beberapa daerah sudah melakukan penyederhanaan perizinan. “Pemerintah daerah yang telah melakukan penyederhanaan perizinan diantaranya Surabaya, Bandung, DKI Jakarta dan Tangerang. Mereka telah melakukan perizinan online”, kata Syarif Burhanuddin.

Sementara itu, Wakil Gubernur Surabaya, yang hadir dalam acara Jawa Pos Property Week 2017 mengatakan pihaknya siap mendukung Program Satu Juta Rumah dan mendorong pengembang perumahan untuk bersemangat. “Kalau properti jalan akan membuka lapangan pekerjaan dan dapat menggairahkan industri lain yang mendukung sector property sehingga akan menggerakan pereknomian pula. Oleh karena itu, saya mengajak para pengembang property di Surabaya untuk terus bersemangat dan banyak mekakukan inovasi karena backlog perumahan di Surabaya masih tinggi yaitu 1.038.000 unit rumah”, ungkap Saifulllah Yusuf.

Terkait Rumah untuk MBR, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR memberikan bantuan pembiayaan perumahan lewat program KPR Bersubsidi. Untuk tahun 2017, pemerintah akan memberikan KPR bersubsidi untuk MBR sebanyak 279.000 unit (40.000 melalui KPR FLPP dan 239.000 melalui KPR SSB). Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan PSU untuk rumah MBR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR.

Dari sisi supply perumahan, tidak ketinggalan Bank BTN juga memiliki program yaitu memberikan fasilitas kredit konstruksi untuk pengembang perumahan MBR dan juga bekerjasama dengan Universitas dalam rangka mendorong mahasiswa untuk berwiraswasta menjadi pengembang baru, ujar Direktur Bank BTN, Adi Setianto. Bank BTN, menurut Adi Setianto akan berupaya untuk meningkatkan penyaluran KPR. “Kemampuan Bank BTN menyalurkan KPR pertahun hanya sebesar 120.000 unit, kami berharap dapat menaikkan penyaluran KPR menjadi tiga kali lipat”, ujar Adi Setianto.

Pemerintah Sesuaikan Target KPR Subsidi Berdasarkan Potensi Pembangunan Perumahan Di Daerah


Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melakukan penyesuaian target KPR bersubsidi TA. 2017. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi V DPR RI dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN TA. 2017 dan Rencana Program TA. 2018 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/7).

Terkait penyesuaian target KPR bersubsidi ini, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, mengatakan, “Memang terjadi perubahan target KPR bersusbidi yang disesuaikan dengan hasil Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Pembangunan Perumahan di sepuluh provinsi. Rapat koordinasi melibatkan unsure pemerintah daerah, pengembang, masyarakat pemerhati perumahan dan perbankan. Dari hasil penghitungan ulang terdapat ketidakcocokan antara target yang telah diusulkan dengan hasil rapat koordinasi”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Potensi pembangunan perumahan di daerah ini, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan didapatkan dari laporan para stakeholder bidang perumahan yaitu, pemerintah daerah danpara pengembang baik yang terhimpun dalam keanggotaan REI, APERSI, ASPERI, APERNAS, ASPRUMNAS, dan asosiasi pengembang lainnya maupun Perum Perumnas.

Semula usulan target KPR bersubsidi TA. 2017 untuk KPR Sejahtera FLPP adalah sebesar 120.000 unit dengan anggaran sebesar Rp. 9,7 triliun. “Usulan target KPR Sejahtera FLPP tahun 2017 ini diubah menjadi 40.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,1 Triliun dari DIPA APBN-P TA 2017 dan Rp. 1,4 Triliun dari pengembalian pokok”, ucap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Meskipun terjadi penurunan target KPR Sejahtera FLPP, namun untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) TA. 2017 mengalami kenaikan, “Target SSB semula 225.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 312 miliar, naik menjadi 239.000 unit dengan alokasi anggaran Rp. 615 Miliar”, ungkap Lana Winayanti.

Sementara untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) berubah dari 550.000 unit menjadi 279.000 unit dengan nilai sebesar Rp. 1,1 triliun.

Menanggapai pertanyaan dari anggota Komisi V DPR RI terkait dengan tidak adanya keterlibatan Bank BTN dalam penyaluran KPR Sejahtera FLPP Tahun 2017, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan, “Untuk tahun anggaran 2017, Bank BTN menyampaikan akan fokus pada penyaluran SSB, akan tetapi di tahun selanjutnya yaitu tahun 2018, Bank BTN akan menyalurkan kembali KPR Sejahtera FLPP. Sementara untuk tahun 2017 ini, ada 33 bank diluar Bank BTN yaitu 7 Bank Umum dan 26 BPD yang telah melakukan MoU dan PKO dengan kami untuk menyalurkan KPR Bersubsidi”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Di sisi lain, anggota Komisi V DPR RI, Yoseph Umarhadi mengatakan bahwa KPR Sejahtera FLPP masih dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).”MBR masih membutuhkan KPR FLPP. Oleh karena itu, mohon agar FLPP masih dapat berjalan. DPR juga dapat membantu untuk penambahan anggaran FLPP dan mohon dukungan pembiayaan perumahan untuk perumahan homestay di desa wisata”, terang Yoseph Umarhadi.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan pun mengatakan bahwa perubahan alokasi anggaran untuk KPR bersubsidi telah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

Selain itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, pada RDP tersebut juga telah mengajukan kebutuhan anggaran untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan TA. 2018 yaitu, Target KPR Sejahtera FLPP sebesar 120.000 unit dengan anggaran Rp.11,5 Triliun, target penyaluran KPR SSB sebesar 225.000 unit dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 2,65 triliun dan target SBUM sebesar 344.500 unit dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1,38 Triliun.

Pemerintah Minta Komisi II DPRD Kab. Klungkung Sosialisasikan PP. 64 Tahun 2016


Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) meminta bantuan Komisi II DPRD Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Standar dan Keterpaduan Perencanaan, Direktorat Perencanaan Pembiayaan perumahan, Agus Sulaeman dalam acara Audiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Klungkung, di Jakarta, Kamis (13/7).

Lebih jauh lagi, Agus Sulaeman mengatakan, “Belum semua pemerintah daerah memahami dan mengetahui tentang PP No. 64 Tahun 2016 ini. Oleh karena ini kami meminta bantuan dari Komisi II DPRD Kabupaten Klungkung agar dapat mensosialisasikannya kepada Bapeda maupun dinas perumahan yang ada di Bali”, ujar Kasubdit Standar dan Keterpaduan Perencanaan.

PP. No. 64 ini, ujar Agus Sulaeman, intinya mengatur tentang deregulasi perijinan. “Salah satu hal yang diatur dalam PP No. 64 Tahun 2016 adalah mengenai pembangunan perumahan bersubsidi di atas lahan seluas 0,5 Ha – 5 Ha yang telah sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu PP ini juga mengamanatkan tentang Sertifikat Laik Fungsi untuk setiap rumah bersubsidi yang dibangun”, ujar Kasubdit Standar dan Keterpaduan Perencanaan.

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ini, ujar Kasubdit Standar dan Keterpaduan Perencanaan, diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, terkait dengan pembangunan Rumah bagi MBR, peran pemda di sini sangat besar. “Peran pemerintah daerah berdasarkan PP No 64 tahun 2016 ini dalam kaitannya dengan rumah MBR adalah melakukan pengawasan konstruksi Rumah MBR tersebut. Oleh karena itu, mengingat besarnya peran pemerintah daerah, kami mengharapkan Komisi II DPRD Kabupaten Klungkung dapat membantu pemerintah pusat untuk mensosialisasikan PP ini agar berjalan efektif”, terang ujar Kasubdit Standar dan Keterpaduan Perencanaan, Agus Sulaeman.

Pemerintah Menjamin Ketersediaan Dana Subsidi Perumahan


Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan tahun 2017 menyesuaikan target KPR Bersubsidi menjadi 279.000 unit yang terdiri atas KPR Subsidi Selisih Bunga sebesar 239.000 unit dan KPR FLPP sebesar 40.000 unit. Penyesuaian perlu dilakukan setelah memperhatikan kapasitas pasokan rumah bersubsidi yang dibangun oleh pengembang. Meskipun anggaran untuk FLPP turun dari semula Rp 9.7 Triliun menjadi Rp 3.1 Triliun, namun penurunan tersebut dikompensasi dengan kenaikan Subsidi Selisih Bunga dari Rp 312 Milyar menjadi Rp 615 Milyar dan perubahan komposisi anggaran ini tetap dapat menjamin kebutuhan subsidi terhadap semua produksi rumah bagi MBR yang dibangun oleh pengembang. Perubahan komposisi anggaran tersebut akan diatur dalam APBN-P Tahun 2017.

Meskipun Bank BTN tidak berperan serta lagi dalam menyalurkan KPR FLPP di tahun 2017, masih ada 29 bank yang menyalurkan KPR FLPP, yaitu 7 Bank Umum dan 22 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Umum yang menjadi penerbit KPR bersubsidi, yaitu Bank BRI (konvensional dan syariah), Bank Mandiri (konvensional), Bank BNI, Bank Artha Graha, Bank BTPN dan Bank Mayora. Sedangkan BPD yang berpartisipasi adalah Bank Sumut, Bank Riau Kepri, Bank Jambi, Bank Sumselbabel, Bank Nagari, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank Kaltim, Bank BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BPD DIY, Bank NTB, Bank NTT, Bank Sultra, Bank Sulutgo, Bank Sulselbar, Bank Kalbar, BJB Syariah, BPD Papua, BPD Sulteng, dan BPD Bali. Untuk menjamin keberlangsungan Program Satu Juta Rumah, khususnya pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapatkan bantuan subsidi, Pemerintah akan meningkatkan sinergi dengan seluruh stakeholders perumahan, yaitu pemerintah daerah, para pengembang, dan lembaga keuangan bank.

Sinergi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PP No. 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR. PP tersebut intinya mengatur penyederhanaan perizinan bagi pembangunan rumah dalam skala 0,5 – 5 Ha, penyederhanaan pengurusan penerbitan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan, dan menjamin pembangunan rumah yang memenuhi standar layak huni dalam rangka perlindungan konsumen.

Pemerintah Menjamin Ketersediaan Dana Subsidi Perumahan Tahun 2017


Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan tahun 2017 menyesuaikan target KPR Bersubsidi menjadi 279.000 unit yang terdiri atas KPR Subsidi Selisih Bunga sebesar 239.000 unit dan KPR FLPP sebesar 40.000 unit. Penyesuaian perlu dilakukan setelah memperhatikan kapasitas pasokan rumah bersubsidi yang dibangun oleh pengembang. Meskipun anggaran untuk FLPP turun dari semula Rp 9.7 Triliun menjadi Rp 3.1 Triliun, namun penurunan tersebut dikompensasi dengan kenaikan Subsidi Selisih Bunga dari Rp 312 Milyar menjadi Rp 615 Milyar dan perubahan komposisi anggaran ini tetap dapat menjamin kebutuhan subsidi terhadap semua produksi rumah bagi MBR yang dibangun oleh pengembang. Perubahan komposisi anggaran tersebut akan diatur dalam APBN-P Tahun 2017.

Meskipun Bank BTN tidak berperan serta lagi dalam menyalurkan KPR FLPP di tahun 2017, masih ada 29 bank yang menyalurkan KPR FLPP, yaitu 7 Bank Umum dan 22 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Umum yang menjadi penerbit KPR bersubsidi, yaitu Bank BRI (konvensional dan syariah), Bank Mandiri (konvensional), Bank BNI, Bank Artha Graha, Bank BTPN dan Bank Mayora. Sedangkan BPD yang berpartisipasi adalah Bank Sumut, Bank Riau Kepri, Bank Jambi, Bank Sumselbabel, Bank Nagari, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank Kaltim, Bank BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BPD DIY, Bank NTB, Bank NTT, Bank Sultra, Bank Sulutgo, Bank Sulselbar, Bank Kalbar, BJB Syariah, BPD Papua, BPD Sulteng, dan BPD Bali.

Untuk menjamin keberlangsungan Program Satu Juta Rumah, khususnya pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapatkan bantuan subsidi, Pemerintah akan meningkatkan sinergi dengan seluruh stakeholders perumahan, yaitu pemerintah daerah, para pengembang, dan lembaga keuangan bank. Sinergi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PP No. 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR. PP tersebut intinya mengatur penyederhanaan perizinan bagi pembangunan rumah dalam skala 0,5 – 5 Ha, penyederhanaan pengurusan penerbitan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan, dan menjamin pembangunan rumah yang memenuhi standar layak huni dalam rangka perlindungan konsumen.

Pergantian Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan telah melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) pejabat eselon dua yaitu Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan di kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan pada hari Senin (29/5).

Dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Lana Winayanti, mengatakan bahwa pergantian pejabat merupakan suatu proses, regenerasi, penyegaran dan diharapkan dapat meningkatkan sinergi. Adapun pejabat baru sebagai Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan atas nama Ir. Arvi Argyantoro yang menggantikan Ir. Lita Matongan yang kini menjabat sebagai Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, mengatakan bahwa tugas bidang perumahan di Kementerian PUPR berkaitan dengan unit organisasi lain di antaranya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). “Sesuai dengan arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sinergi antar unit organisasi diperlukan, karena dalam mengatasi masalah perumahan tidak dapat dikerjakan hanya dalam koridor masing–masing. Sebagai contoh, permasalahan dapat dilihat dari sisi supply dan demand. Pembiayaan perumahan melayani sisi demand, dimana pasokan (supply) rumah bisa oleh Pemerintah, Swasta atau Masyarakat. Untuk mewujudkan rumah layak huni ada rangkaian proses mulai dari pengadaan tanah, kesesuaian tata ruang, perencanaan dan perancangan rumah dan lingkungannya, perizinan dan konstruksi yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (air bersih, drainase, listrik, transportasi publik dsb). Semuanya ini didukung oleh berbagai pelaku pembangunan.”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan juga mengingatkan tugas pokok dan fungsi Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR yang baru. “Untuk Pak Arvi yang saat ini tengah menjabat sebagai Direktur Evaluasi Pembiayaan Perumahan, tupoksi yang akan diemban antara lain meliputi kerjasama dengan Lembaga Keuangan, Pengembang, Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya,” tegas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR.

Selain itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, juga mengatakan guna meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, saat ini sudah dibentuk 16 (enam belas) Task Force “Task force ini dibentuk lintas eselon dua agar ada sinergi antar unit eselon dua juga diharapkan dengan melibatkan unit eselon satu lainnya seperti Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balitbang, BPIW dan BLU PPDPP agar dapat mempercepat pencapaian output kinerja”, Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti, mengakhiri sambutannya.

Workshop Pelayanan Prima


Pada tanggal 30 Mei 2016 diadakan acara Workshop Pelayanan Prima yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR.

Acara Dibuka Oleh Sampu Bid. Hubungan Antar Lembaga, Mirna Amin,Di Hotel Royal Padjadjaran, Senin (30/5). Dalam sambutannya, Mirna Amin mengatakan bahwa semua unit kerja PUPR harus dapat meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas untuk meraih kepercayaan publik.

Pelayanan publik merupakan salah satu agenda/roadmap dari Reformasi Birokrasi. Dari 11 indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi 3 diantaranya berkaitan dengan Pelayanan Publik, yaitu:

1. Indeks Integritas Pelayanan Publik. 2. Survey kepuasan masyarakat. 3. Kepatuhan terhadap Undang - undang Pelayanan Publik

Pemerintah Dorong BPD Meningkatkan Kapasitasnya Secara Menyeluruh


Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai penyalur KPR bersusbidi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti sebagai Keynote Speech dalam acara “Sharing Knowledge dan Pelatihan KPR BPD” yang diselenggarakan oleh PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) No.006/01/PKO/SMF-KPUPR-ASBANDA tanggal 27 Januari 2017 tentang Peningkatan Kapasitas Penyaluran KPR dan Sumber Pembiayaan untuk BPD di Hotel Grand Mahakam, Jakarta, Senin (22/5).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti, mengatakan Bank BPD memiliki potensi yang besar dalam mendukung Program Satu Juta Rumah. Namun kontribusinya dalam menyalurkan KPR bersubsidi baru 1,2% (satu koma dua persen). “Dikarenakan kontribusinya masih kecil, ke depan Bank Pembangunan Daerah perlu bekerja ekstra keras untuk meningkatkan porto folio KPR FLPP. Selain itu, kita ingatkan kembali bahwa BPD merupakan pilar utama pembangunan di daerah. Seharusnya peran serta BPD dalam mendukung Program Satu Juta Rumah dapat lebih optimal, karena BPD yang paling memahami karakteristik masyarakat dan kearifan lokal yang ada di daerahnya”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan pun mendorong BPD untuk dapat bersaing dengan bank lainnya yang telah terlebih dahulu menyalurkan KPR bersubsidi. “Kami mendorong BPD untuk dapat meningkatkan daya saing dalam bisnis global. Oleh karena itu BPD harus dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelola sumber dana jangka panjang melalui kerja sama dengan PT. SMF”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan pun mengapresiasi kerjasama yang dilakukan antara Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), PT. SMF dan Kementerian PUPR melalui Pelatihan SOP (Standar Operasional dan Prosedur) KPR (Kredit Pemilikan Rumah) BPD (Bank Pembangunan Daerah). “Dengan adanya kerjasama antara PT. SMF dan BPD, diharapkan BPD dapat meningkatkan potensi pembangunan daerahnya masing – masing dan dapat menjalankan bisnis KPR yang lebih baik sehingga visi BPD sebagai champion bank di daerah dapat terwujud”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Sementara, Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial, Ananta Wiyogo, mengatakan bahwa Program Satu Juta Rumah memerlukan dana yang besar baik dari sisi penyediaan maupun dari pembiayaannya. “Meningkatnya kebutuhan perumahan menjadi pangsa pasar hunian yang layak dan hal ini harus dapat mendorong BPD meningkatkan kapasitasnya sebagai penyalur KPR bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, ujar Ananta Wiyogo.

Di sisi lain, Direktur Operasional Asbanda, Subekti Heriyanto, mengatakan bahwa sejak diluncurkannya Program Satu Juta Rumah oleh Presiden Joko Widodo, Asbanda meluncurkan Program Transformasi BPD. “Program transformasi ini merupakan program kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan, Asbanda dan Kementerian Dalam Negeri untuk menjadikan BPD sebagai Bank yang berdaya saing, tumbuh kuat dan berperan dalam perekonomian di daeranya sekaligus dapat mendukung pelaksanaan Program Satu Juta Rumah”, ungkap Direktur Operasional Asbanda, Subekti Heriyanto.

Selanjutnya, Subekti mengatakan bahwa terdapat tiga sasaran dari Program tranformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu: meningkatnya daya saing, menguatnya ketahanan kelembagaan dan meningkatnya kontribusi terhadap pembangunan daerah. “Dalam mencapai ketiga sasaran tersebut, terdapat beberapa strategi yang akan ditempuh oleh BPD untuk meningkatkan efektifitas proses bisnis dan risiko. Salah satunya yaitu pengelolaan portofolio dan penguatan likuiditas dan permodalan”, jelas Direktur Operasional Asbanda, Subekti Heriyanto.

Pemerintah Dorong BPD Meningkatkan Kapasitasnya Sebagai Penyalur KPR Bersubsidi


Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai penyalur KPR bersusbidi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti sebagai Keynote Speech dalam acara “Sharing Knowledge dan Pelatihan KPR BPD” yang diselenggarakan oleh PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) No.006/01/PKO/SMF-KPUPR-ASBANDA tanggal 27 Januari 2017 tentang Peningkatan Kapasitas Penyaluran KPR dan Sumber Pembiayaan untuk BPD di Hotel Grand Mahakam, Jakarta, Senin (22/5).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti, mengatakan Bank BPD memiliki potensi yang besar dalam mendukung Program Satu Juta Rumah. Namun kontribusinya dalam menyalurkan KPR bersubsidi baru 1,2% (satu koma dua persen).

“Dikarenakan kontribusinya masih kecil, ke depan Bank Pembangunan Daerah perlu bekerja ekstra keras untuk meningkatkan porto folio KPR FLPP. Selain itu, kita ingatkan kembali bahwa BPD merupakan pilar utama pembangunan di daerah. Seharusnya peran serta BPD dalam mendukung Program Satu Juta Rumah dapat lebih optimal, karena BPD yang paling memahami karakteristik masyarakat dan kearifan lokal yang ada di daerahnya”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan pun mendorong BPD untuk dapat bersaing dengan bank lainnya yang telah terlebih dahulu menyalurkan KPR bersubsidi. “Kami mendorong BPD untuk dapat meningkatkan daya saing dalam bisnis global. Oleh karena itu BPD harus dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelola sumber dana jangka panjang melalui kerja sama dengan PT. SMF”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan pun mengapresiasi kerjasama yang dilakukan antara Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), PT. SMF dan Kementerian PUPR melalui Pelatihan SOP (Standar Operasional dan Prosedur) KPR (Kredit Pemilikan Rumah) BPD (Bank Pembangunan Daerah). “Dengan adanya kerjasama antara PT. SMF dan BPD, diharapkan BPD dapat meningkatkan potensi pembangunan daerahnya masing – masing dan dapat menjalankan bisnis KPR yang lebih baik sehingga visi BPD sebagai champion bank di daerah dapat terwujud”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti. Sementara, Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial, Ananta Wiyogo, mengatakan bahwa Program Satu Juta Rumah memerlukan dana yang besar baik dari sisi penyediaan maupun dari pembiayaannya. “Meningkatnya kebutuhan perumahan menjadi pangsa pasar hunian yang layak dan hal ini harus dapat mendorong BPD meningkatkan kapasitasnya sebagai penyalur KPR bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, ujar Ananta Wiyogo.

Di sisi lain, Direktur Operasional Asbanda, Subekti Heriyanto, mengatakan bahwa sejak diluncurkannya Program Satu Juta Rumah oleh Presiden Joko Widodo, Asbanda meluncurkan Program Transformasi BPD. “Program transformasi ini merupakan program kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan, Asbanda dan Kementerian Dalam Negeri untuk menjadikan BPD sebagai Bank yang berdaya saing, tumbuh kuat dan berperan dalam perekonomian di daeranya sekaligus dapat mendukung pelaksanaan Program Satu Juta Rumah”, ungkap Direktur Operasional Asbanda, Subekti Heriyanto.

Selanjutnya, Subekti mengatakan bahwa terdapat tiga sasaran dari Program tranformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu: meningkatnya daya saing, menguatnya ketahanan kelembagaan dan meningkatnya kontribusi terhadap pembangunan daerah. “Dalam mencapai ketiga sasaran tersebut, terdapat beberapa strategi yang akan ditempuh oleh BPD untuk meningkatkan efektifitas proses bisnis dan risiko. Salah satunya yaitu pengelolaan portofolio dan penguatan likuiditas dan permodalan”, jelas Direktur Operasional Asbanda, Subekti Heriyanto.

Hindari Permasalahan, Perpres PBJ Harus Dipahami dengan Benar dan Tepat


Sering terjadinya permasalahan pada saat proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah dikarenakan masih adanya kesalahpahaman terhadap Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Irma Yanti pada saat memberikan pengantar pada acara Bimbingan Teknis Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dalam rangka Pengelolaan Administrasi Keuangan TA 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan di Tangerang Selatan (23/5). Sesditjen Pembiayaan Perumahan juga mengatakan, Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya pada Peraturan Presiden Nonir 4 Tahun 2015. Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga harus diperhatikan seperti efektif dan efisien, persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan adil bagi semua pihak, ujar Irma Yanti.

Irma Yanti mengatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain Penyusunan HPS yang tidak sesuai, Pelaksanaan kontrak terlambat, Terjadinya pemaksaan pekerjaan, Penentuan billing rate yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, dan Penentuan sistem kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut maka diperlukan pembekalan yang kontinue kepada Pejabat Perbendaharaan, Pokja dan Tim Teknis selain penguatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja dan koordinasi pada setiap Satuan Kerja imbuh Irma Yanti. (AS)

Lima Strategi Pemerintah Menghadapi Tantangan Pembangunan Perumahan


Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR) akan terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan sektor properti khususnya pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Upaya pemerintah tersebut dapat dilihat dari 5 (lima) strategi yang diambil dalam menghadapi tantangan pembangunan perumahan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti dalam sambutan mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam acara Seminar Nasional Infobank – Perbankan 2nd Property & Mortgage Summit 2017, di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (16/5), dengan tema 'Sinergi Antara Regulator, Perbankan, Pengembang, Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kredit dan Perlindungan Konsumen di Sektor Property'. Kelima strategi tersebut ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. “Strategi pertama meliputi reformasi perpajakan, retribusi perizinan daerah, pertanahan dan tata ruang. Sementara strategi kedua yaitu penyempurnaan pola subsidi perumahan”, ujar Lana Winayanti. Adapun tiga strategi lainnya yaitu mendorong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha, pemberian fasilitas kredit mikro perumahandan pemberdayaan masyarakatmelalui bantuan teknis kelompok masyarakat dan terakhir adalah penyediaan perumahan yang tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, ungkap Lana Winayanti.

Selanjutnya, Lana Winayanti juga mendorong para stakeholder bidang perumahan untuk selalu mendukung pemerintah pusat dalam membantu MBR memiliki rumah layak huni. “Penyediaan rumah yang dilakukan langsung oleh pemerintah pusat hanya berkisar 10–15% dari target sejuta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan bantuan pembiayaan perumahan sekitar 35–40% dari total target sejuta rumah per tahunnya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan juga sinergitas dari stakeholder yang terlibat yaitu regulator, perbankan, pengembang dan pemerintah daerah agar Program Sejuta Rumah khususnya rumah bagi MBR dapat mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti. Terkait dengan bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan bagi MBR, Kementerian PUPR telah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu: KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan SSB (Subsidi Selisih Bunga) dengan bunga terjangkau, SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) untuk MBR, serta penyediaan pokok pinjaman KPR dengan bunga rendah lewat FLPP dan kebebasan menentukan besaran uang muka untuk perbankan. Sedangkan Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan Batasan Harga Rumah Sederhana yang dibebaskan dari Pengenanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan masing-masing juga telah memberikan kebebasan menetapkan Loan to Value Ratio dan penetapan Bobot Resiko Kredit KPR Bersubsidi yang jauh lebih kecil dari bobot resiko kredit KPR Komersial kepada perbankan. “Sejak diberlakukannya KPR FLPP Tahun 2010, penyalurannyaolehBadan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) melalui Bank Pelaksanatelah mencapai hampir 500.000 unit rumah. Untuk tahun 2017 target KPR FLPP adalah 120.000 unit rumah”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, yang hadir memberikan sambutan dalam acara dimaksud mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pembangunan perumahan khususnya perumahan MBR, diantaranya harmonisasi peraturan perijinan investasi antara pemerintah daerah dan pusat, mendorong peran serta BUMN di sektor properti, kebijakan KPR bersubsidi, dan menugaskan PT Sarana Multigriya Finance (PT SMF) untuk mendukung Program Sejuta Rumah. Pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden tentang penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan. “Sekarang ini pemerintah tinggal mengakselerasi kebijakan yang telah dibuat akan tetapi harus diingat regulasi tanpa kebijakan atau perbaikan akan menjadi kaku. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo turun tangan lewat Progam Satu Juta Rumah yang harus diarahkan agar program ini bisa terwujud dengan baik”, ucap Mardiasmo.

Pemerintah ujar Mardiasmo tidak hanya bertugas sebagai regulator tetapi akselerator yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan perumahan khususnya rumah bagi MBR. “Ada tiga akselerator yang berperan penting di sektor properti meliputi Otoritas Jasa Keuangan lewat regulasi perbankan dan perlindungan konsumen, kedua, Bank Indonesia melalui kebijakan pertumbuhan kredit melalui Loan to Value, dan terakhir pemerintah melalui kebijakan fiskal, insentif dan transaksi”, ujar Mardiasmo.

Kabupaten Bone Serap KPR Bersubsidi Sebanyak 1.989 Unit


Kabupaten Bone telah menyerap KPR bersubsidi sebanyak 1.989 unit pada Tahun 2016. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Sub Direktorat Data dan Informasi, Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Andri Yusandra dalam acara audiensi bersama dengan rombongan DPRD Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, di kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Jakarta, Senin (15/5).

Kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Bone bertujuan untuk menanyakan program perumahan yang ada di pemerintah pusat khususnya KemenPUPR. “Kami memilki ekspektasi yang besar kepada pemerintah pusat untuk membantu permasalahan di daerah kami, khususnya penanganan kawasan kumuh melalui program bedah rumah. Kabupaten Bone memiliki garis pantai dengan panjang 540 Km dan disetiap titik ada kawasan kumuh”, ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bone, Kaharuddin.

Menanggapi hal tersebut, Andre Yusandra, mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan hanya dapat membantu dari segi Bantuan Pembiayaan Perumahan. “Untuk Program Bedah Rumah itu adanya di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sedangkan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, kami memiliki program KPR bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan suku bunga 5% sepanjang masa tenor”, ujar Andre Yusandra.

Lebih jauh lagi, Andri Yusandra juga mengatakan bahwa untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan lewat KPR bersubsidi memang harus didukung oleh data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tepat. “Selama ini kendala yang dihadapi pemerintah pusat adalah terkait Data MBR. Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah Daerah untuk memiliki Data MBR yang jelas. Hal ini untuk memudahkan kami mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai anggaran untuk KPR Bersubsidi”, tutur Andri Yusandra.

Selain itu, Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Pelaporan, Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Bhayu Gyotomo, yang hadir dalam audiensi dimaksud memberikan beberapa saran untuk rombongan DPRD Kabupaten Bone. “Saran yang dapat kami berikan untuk DPRD Kabupaten Bone adalah melakukan rapat sinkronisasi program dengan pemerintah daerah, Bank BTN sebagai penyalur KPR Bersubsidi terbesar, asosiasi pengembang dan juga mempelajari Instruksi Presiden No. 1, No. 2 dan No. 3 tahun 2016 yang mendukung Program Sejuta Rumah”, ungkap Bhayu Gyotomo.

LAGI 3 BPD IKUT SALURKAN KPR BERSUBSIDI


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan 3 (tiga) Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, BPD Kalimantan Timur, dan BPD Sulawesi Tengah tentang Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi dalam rangka Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Bali (18/5).

Penandatanganan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti dengan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, I Made Sudja, Direktur Utama PT. Bank Sulteng, Rahmat A. Haris, Direktur Kredit Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Ismunandar Azis.

Maksud dari penandatanganan kesepakatan bersama ini adalah untuk pelaksanaan pemberian kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR, sedangkan tujuannya adalah untuk penyaluran KPR Bersubsidi bagi MBR.

Penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan BPD ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah (Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR) dalam mendukung Program Sejuta Rumah (PSR) dalam penyaluran KPR Sejahtera untuk lebih memudahkan MBR menentukan bank penyalur.

Selain itu, dalam menjamin setiap warga negara memiliki rumah yang layak huni, Pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan bidang pembiayaan perumahan, antara lain yaitu: 1. KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2. Subisidi Selisih Bunga (SSB) 3. Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) 4. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang sedang tahap pembahasan RPP BP-Tapera 5. Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dengan bantuan Bank Dunia

Pada tahun 2015 – 2016, Kinerja Penyerapan KPR Bersubsidi, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan telah menyalurkan sebanyak Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2015 sebanyak 450 unit dan tahun 2016 sebanyak 58.469 unit, Tahun 2016 Subsidi Selisih Bunga (SSB) telah tersalurkan sebanyak 11.585 unit sedangkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 75.933 unit.

Tahun 2017, target penyaluranFLPP sebanyak 120.000 unit, SSB sebanyak 225.000 unit dan SBUM sebesar 550.000 unit. Selain penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan pula Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan BPD Bali, BPD Sulawesi Tengah, BPD Kalimantan Timur tentang Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan juga PKO antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dengan ketiga Bank Pembangunan Daerah tersebut. Pada tahun 2016, jumlah Bank yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah 8 (delapan) Bank Umum, dan 18 (delapan belas) BPD sedangkan tahun 2017 sejumlah 1 (satu) BPD dan 4 (empat) bank dalam proses diantaranya adalah 1 (satu) Bank Umum dan 3 (tiga) BPD.

Pada kesempatan ini Bapertarum-PNS juga memberikan Bantuan Uang Muka Melalui BPD Bali yang diserahkan secara simbolis kepada perwakilan PNS di Provinsi Bali.

Pemerintah Dorong Pemda Terbitkan Perda Kemudahan Perjinan Rumah MBR


Pemerintah mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan Kemudahan Perijinan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Lana Winayanti dalam acara Lunch Talk di Studio Berita Satu, Jakarta, Minggu (7/5).

Perda tentang Kemudahan Perijinan pembangunan rumah bagi MBR merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya beberapa regulasi yang terkait dengan pembangunan rumah MBR, salah satunya Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. “Selain Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2016, telah diterbitkan juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 648/1062/SJ tentang Percepatan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Penerbitan regulasi tersebut sebagai salah satu upaya mempermudah pembangunan rumah bagi MBR melalui pelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Upaya lain dalam mempercepat pembangunan perumahan bagi MBR juga telah ditempuh oleh KementerianPUPR melalui bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan, ujar Lana Winayanti. “Selain skim KPR FLPP, kami juga punya KPR Selisih Suku Bunga dan Bantuan Uang Muka. Ke depan juga akan dikembangkan skim yang berbasis tabungan. Kami juga sedang berupaya meningkatkan akses MBR sektor informal karena realisasi KPR subsidi untuk kelompok tersebut masih sangat rendah”, Lana Winayanti.

Selain dari segi regulasi, pemerintahpun sangat menaruh perhatian terhadap pendataan MBR. “Sangat penting mendorong peran Pemda dalam pendataan MBR dan kebijakan strategi perumahan di daerahnya. Saat ini kami tengah melakukan finalisasi kajian tentang kriteria MBR berdasarkan standar biaya hidup layakdan upah minimum per zona. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai MBR agar kebijakan dan program perumahan MBR dapat tepat sasaran. Jadi ke depan batasan penghasilan MBR akan berdasarkan penghasilan rumah tangga dan disesuaikan dengan zona dimana MBR berada, bukan berlaku umum seperti sekarang,” jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Di sisi lain, pengamat properti, Edi Ganefo yang hadir sebagai narasumber dalam acara Lunch Talk tersebut mengatakan bahwa ada tiga hal yang harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan perumahan bagi MBR. “Pertama, pemerintah pusat harus menetapkan target waktu pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XIII oleh pemerintah daerah. Apabila pemda tidak melaksanakannya harus diberikan sanksi. Kedua segera dibentuk peraturan pemerintah terkait landbanking dan pelaksanaannya harus oleh pemerintah bukan swasta agar tercipta stabilisator harga tanah. Ketiga, melibatkan lembaga pembiayaan multifinance untuk ikut serta menyalurkan KPR bersubsidi”, ungkap Edi Ganefo.

Pemda Harus Miliki Data MBR untuk Ketepatan Pemberian Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti mengatakan bahwa Pemerintah Daerah (pemda) harus memiliki data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut diungkapkan Lana Winayanti dalam wawancara dengan Majalah Sindo Weekly, di kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Jakarta, Jumat (5/5).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 1 mendefinisikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Saat ini pemerintah menetapkan kriteria MBR adalah mereka yang memiliki keterbatasan daya beli dan belum memiliki rumah dengan penghasilan maksimal Rp 4 juta dan Rp 7 sehingga masing-masing berhak mendapatkan bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan bagi pemilikan rumah tapak dan rumah susun. Kriteria ini berlaku secara umum untuk seluruh daerah di Indonesia, padahal biaya hidup dan standar upah minimal berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lainnya.

Idealnya setiap provinsi menetapkan MBR dan mempunyai data MBR di daerahnya berdasarkan criteria baku tertentu yang berlaku secara nasional. Keberadaan data MBR seperti ini diperlukan untuk menyusun kebijakan perumahan yang baik dan benar. “Pembangunan perumahan harus didasarkan pada kebutuhan dan keterjangkauan masyarakat. Data MBR tidak hanya memperlihatkan penghasilan dan pengeluaran rumah tangga, juga jumlah keluarga, kondisi/kualitas hunian, lokasi tinggal dan profesi pekerjaan. Dengan data tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan dan perencanaan perumahan yang lebih pas, yang pada gilirannya menjadi panduan bagi pembangunan perumahan, baik oleh pemerintah, masyarakat swadaya dan pengembang”, tutur Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

“Saat ini peran Pemda dalam mengarahkan pembangunan perumahan MBR sebagai bagian dari pembangunan perkotaan masih jauh dari memadai bahkan tidak ada kaitan yang jelas. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri sehingga pembangunan perumahan yang dilakukan pengembang perumahan tidak dilakukan sesuai arah rencana pengembangan perkotaan dan penyediaan infrastruktur, melainkan dilakukan di lokasi yang memberikan harga tanah murah dengan konsekwensi terletak jauh dan agak terisolir di pedalaman. Lokasi tersebut sudah bisa dipastikan tidak didukung prasarana dan utilitas, jauh dari jalur transportasi umum, dan sulit untuk mencapai skala ekonomi” ujar Lana Winayanti.

Dalam pembangunan perumahan, kendala utama selain perijinan adalah ketersediaan tanah. Untuk itu akses terhadap tanah perlu dipermudah dan tanah yang ada dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan perumahan vertikal perlu didorong. Untuk lokasi di perkotaan, perlu didorong pembangunan perumahan di atas tanah milik negara atau tanah wakaf, di mana kepemilikan atas unit rumah dipisahkan dipisahkan dari hak atas tanah sehingga harga rumah menjadi terjangkau, sekaligus menjaga optimalisasi pemanfaatan tanah. Dengan demikian yang terpenting adalah penghuni mempunyai kepastian bermukim (security of tenure) jangka panjang. Untuk itu konsep Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten perlu didorong pelembagaannya, ujar Lana Winayanti.

Dengan adanya konsep pembangunan perumahan di atas tanah milik negara dan kepemilikan atas unit rumah dengan SKBG akan menjaga ketersediaan pasokan tanah, karena tanahnya tetap menjadi milik negara, terang Lana Winayanti.

Pemberian bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan yang dibutuhkan dalam mendukung operasionalisasi pemilikan unit rumah dengan SKBG juga perlu dikembangkan secara seksama karena konotasi hak tanggungan yang selalu mengkaitkan kepemilikan tanah melekat pada setiap penerbitan KPR menjadi hilang dan terlepas sama sekali. Fasilitasi pemilikan unit rumah lewat KPR tidak lagi dengan jaminan tanah sebagai hak tanggungan tetapi lebih kepada SKBG sarusun itu sendiri yang dijadikan jaminan utang secara fidusia.

Pemerintah Paparkan Progam Perumahan ke Pemda Gorontalo


Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memaparkan Program Perumahan dalam acara audiensi bersama Pemerintah Daerah (pemda) Provinsi Gorontalo di kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kamis (4/5).

Rombongan Pemda Gorontalo yang hadir terdiri dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Gorontalo dan juga DPRD Provinsi Gorontalo. Adapun tujuan kedatangan rombongan dari Pemda Gorontalo adalah untuk meminta kejelasan mengenai program perumahan. “Kami datang untuk meminta informasi yang lebih lengkap mengenai program perumahan dari pemerintah pusat. Hal ini dikaitkan dengan Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo salah satunya terkait dengan perumahan”, ujar Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki.

Backlog perumahan, ujar Budiyanto Sidiki di Provinsi Gorontalo sangat besar. “Untuk angka Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Gorontalo mencapai 19.860 unit sementara backlog perumahan berdasarkan kepemilikan mencapai 161.000 unit. Oleh karena itu kami meminta bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu penanggulangan kemiskinan khususnya masalah perumahan yang ada di daerah kami”, tutur Budiyanto Sidiki.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Standar dan Keterpaduan, Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Agus Sulaeman, memaparkan mengenai program Pembiayaan Perumahan. “Untuk Perumahan dari pemerintah pusat ada program KPR Bersubsidi, Bantuan Uang Muka perumahan dan untuk tahun 2017 ini kami sedang merintis program baru yaitu Dekonsentrasi Bidang Pembiayaan Perumahan”, ungkap Agus Sulaeman.

Untuk Dekonsentrasi rencananya kami akan melaksanakannya di 34 (tiga puluh empat) provinsi, ungkap Agus Sulaeman. “Untuk pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pembiayaan Perumahan, silahkan pemda mempersiapkan persyaratan yang diminta oleh pemerintah pusat agar dapat menerima dana dekonsentrasi”, ucap Agus Sulaeman.

Di sisi lain, Kepala Sub Direktorat Data dan Informasi, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Omni, mengatakan bahwa untuk perumahan ada program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). “Untuk program BSPS ada Pembangunan Baru dan juga Peningkatan Kualitas serta ada bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas yang dapatkan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah”, terang Omni.

Lana Winayanti Terima Penghargaan Tokoh Wanita Terinspiratif Kategori Mitra Pendukung Perumahan


Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April, Bank BTN mengadakan acara yang bertema Rumah Kartini BTN di Kantor Pusat Bank BTN, Jakarta. Dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Lana Winayanti menerima Penghargaan Tokoh Perempuan Terinspiratif Kategori Mitra Pendukung Perumahan yang diserahkan oleh Direktur Utama Bank BTN, Maryono, Selasa (25/4).

Penghargaan diberikan kepada para perempuan yang terpilih karena memberikan inspirasi dalam karya dan jasa, baik di keluarga dan lingkungan kerja. Terdapat 7 kategori penghargaan dalam Rumah Kartini BTN. Kategori penghargaan lainnya adalah untuk Kartini Bank BTN, Kartini Terinspiratif untuk Penegak Integritas, Kategori Organisasi Perumahan, Kategori Agen Properti, Kategori Developer, dan Nasabah Bank BTN Terinspiratif.

Di dalam pernyataannya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti mengatakan bangga melihat para perempuan Indonesia saat ini yang sangat maju. “Ibu RA Kartini memperjuangkan emansipasi perempuan lewat surat–suratnya yang menjadi inspirasi dan membuka wawasan banyak orang. Saya bangga melihat makin banyak perempuan Indonesia berpendidikan dan dapat mengamalkan ilmunya untuk kemajuan bangsa Indonesia, termasuk di bidang perumahan rakyat dan pekerjaan umum”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti. "

Sementara itu, Direktur Utama Bank BTN, Maryono dalam sambutannya mengatakan bahwa kita harus memiliki kebanggaan pada Ibu Kartini yang memiliki pemikiran yang maju ”Ibu Kartini sebagai Role Model yang perlu diteruskan cita–citanya. Terlebih peran wanita saat ini semakin berkembang dan dalam rangka meneruskan cita–cita Ibu Kartini, Bank BTN memberikan penghargaan kepada wanita karir yang memiliki peran mengembangkan bangsa dan negara”, tutur Direktur Utama Bank BTN, Maryono.

Selain itu, Dirut Bank BTN juga mengatakan bahwa di Bank BTN Karyawatinya mencapai 46 persen dan Bank BTN juga sudah menerapkan kebijakan untuk memberikan kesetaraan antara pihak wanita dan laki–laki dalam menduduki jabatan tertentu.

Di dalam event tersebut juga dilakukan penyerahan persetujuan Fasilitas KPR untuk Debitur Wanita, diantaranya ada perempuan yang berprofesi sebagai pengemudi Go-Jek dan juga perawat. Bank BTN merupakan salah satu bank pelaksana yang berperan signifikan dalam program pembiayaan perumahan Kementerian PUPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah yaitu KPR Sejahtera. (kompuPmP)

Pemerintah Lakukan Kick Off Meeting Pengembangan HREIS


Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR), melakukanKick Off Meeting (Rapat perdana) tentang pengembangan Housing and Real Estate Information System (HREIS) atau Sistem Informasi Perumahan dan Real Estate di kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Kamis (6/4).

Rapat dimaksud dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Lana Winayanti. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan menyambut baik kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dalam hal ini KementerianPUPR dengan World Bank (Bank Dunia) untuk mengembangkan Program HREIS melalui National Affordable Housing Program (NAHP). “Saya menyambut baik dukungan teknis Bank Dunia dalam rangka pengembangan HREIS, karena merupakan bagian penting dari reformasi kebijakan perumahan di Indonesia. Sistem informasi perumahan dan realestate sangat diperlukan, untuk mendapat gambaran pasar perumahan (supply dan demand) yang utuh, sebagai masukan untuk penyusunan kebijakan dan program”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Selain itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan pun mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan gambaran mengenai pembangunan perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan telah melakukan rapat koordinasi pemetaan potensi pembangunan perumahan dengan pemerintah daerah, pengembang dan stakeholder lain bidang perumahan.

Terkait pembangunan perumahan, menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti, saat ini banyak data dan informasi perumahan masih tersebar di berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, pengembang, produsen, litbang, asosiasi broker dsb) yang menyulitkan masyarakat yang membutuhkan data dan informasi tersebut, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Pada akhirnya Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengingatkan kembali bahwa Program HREIS yang ditunjang oleh sistem informasi teknologi sangat penting. “HREIS ini dapat membantu pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan bidang perumahan lebih memahami kondisi dan kebutuhan perumahan di daerah. Informasi yang dikumpulkan di HREIS akan membantu penyusunan kebijakan/program, dan penetapan target perumahan yang lebih baik lagi. Selain itu, HREIS dapat memperkuat system pengendalian program perumahan untuk MBR”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Di sisi lain, Dao Harrison, perwakilan dari World Bank mengatakan bahwa Program HREIS sangat bagus karena dapat berfungsi sebagai pusat pengetahuan dimana di beberapa negara pun informasi mengenai perumahan tidak terpusat. “Program HREIS ini juga dapat memberikan informasi untuk memahami arah dari pasar perumahan dan juga investasi bidang perumahan. Selebihnya, program ini juga dapat membantu pemerintah maupun stakeholder bidang perumahan dalam menetapkan atau mengontrol seberapa baik kebijakan bidang perumahan untuk masyarakat”, tutur Dao Harrison.

Hal senada disampaikan juga oleh Samma Kitsin, narasumber dari Thailand yang membagikan pengalamannya di bidang Real Estate. “Data dan informasi yang terkumpul pada Sistem Informasi Perumahan dan Real Estate, Kami bagikan kepada pengambil kebijakan, publik dan juga para stakeholder bidang perumahan untuk memahami pasar real estate”, terang Samma Kitsin.

Kick Off Meeting Komite Tapera Bahas Tabungan Perumahan Rakyat


Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR) memfasilitasi Kick Off Meeting (pertemual awal) Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Komite Tapera) membahas tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dilaksanakan di Hotel Borobudur, Selasa (4/4).

Lahirnya Komite Tapera sendiri merupakan amanat dari Undang – Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) No. 4 Tahun 2016. Komite Tapera ini sudah disahkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden No. 67/M Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tapera. Berdasarkan UU Tapera No. 4 Tahun 2016, Komite Tapera terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan unsur Profesional yaitu Soni Loho.

Sesuai UU Tapera, Komite Tapera menjalankan fungsi sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera. Komite Tapera memiliki tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BP Tapera dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.

Pada acara Kick off meeting Komite Tapera, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang juga sebagai anggota Komite Tapera meminta pemerintah dalam hal ini KementerianPUPR untuk mempersiapkan beberapa hal yaitu mempersiapkan pengaturan masa transisi Bapertarum – PNS sebelum masuk ke dalam Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). “Selain itu, Saya juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membuat laporan audit neraca Bapertarum – PNS sehingga akan diperoleh kejelasan informasi mengenai jumlah aset Bapertarum – PNS serta melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan penetapan modal awal BP Tapera dan menetapkan organisasi Sekretariat Komite Tapera”, ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, meminta dukungan seluruh anggota Komite Tapera terkait dengan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpes) tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang dan pemberhentian Komisioner/Deputi Komisioner BP Tapera. “Dalam acara kick off meeting ini Saya meminta dukungan seluruh anggota Komite Tapera agar Presiden segera menandatangani Rancangan Peraturan Presiden yang telah kita serahkan ke Sekretariat Negara sehingga kita bisa segera mengadakan seleksi Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera”, tutur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain memfasilitasi kick off meeting Komite Tapera, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memfasilitasi pelaksanaan rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tapera.

Pemerintah Dorong SMF Untuk Lebih Berperan dalam Program Pemerintah


Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR), mendorong PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk meningkatkan peran dalam pendanaan pembiayaan perumahan dalam rangka Program Sejuta Rumah. Sesuai tujuan pendirian perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, PT. SMF (Persero) memasok dana jangka panjang perumahan dari pasar modal ke penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) sehingga dapat meningkatkan volume penerbitan KPR, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Pembiayaan sekunder perumahan dari PT SMF dapat mendukung program KPR FLPP, Subsidi Selisih Bunga maupun Tapera” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Lana Winayanti pada acara Investor Gathering yang diselenggarakan oleh PT. SMF pada hari Senin (27/3).

Kebutuhan dana untuk mencapai target RPJMN 2015-2019, termasuk untuk program rumah milik bagi MBR yang difasilitasi melalui KPR FLPP dan SSB, sangat besar. Tidak mungkin dibiayai sepenuhnya dari anggaran pemerintah, sehingga perlu dicari alternatif pendanaan dari pasarmodal. Keberadaan PT SMF sebagai lembaga pembiayaan yang dibentuk Pemerintah dengan tugas untuk mengembangkan pembiayaan sekunder, melalui sekuritisasi, penerbitan surat utang, dan penyaluran pinjaman ke Bank Penyalur KPR menjadi sangat penting dalam memasok dana jangka panjang yang dibutuhkan. Selain itu sesuai arahan Menteri Keuangan, peran PT SMF dalam program pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi beban fiskal negara untuk mendukung program perumahan rakyat.

Dalam rangka efisiensi anggaran dan kemudahan bantuan pembiayaan yang lebih tepat sasaran, saat ini pemerintah tengah mengkaji beberapa skim pembiayaan perumahan. “Untuk skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan suku bunga lima persen selama dua puluh tahun, kami sedang mengkaji kemungkinan suku bunga rollover setiap lima tahun disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan pendapatan dari masyarakat berpenghasilan rendah kelompok sasaran. Selain itu konsep segmentasi penghasilan MBR sesuai wilayah akan digunakan agar kemudahan dan bantuan pembiayaan lebih tepat sasaran”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Demikian pula skim Selisih Suku Bunga (SSB) dengan jangka waktu selama dua puluh tahun akan menyebabkan beban fiskal yang besar, sehingga kami sedang menyusun skim SSB dengan jangka waktu lebih pendek. Peran Pemerintah Daerah juga sangat penting dalam kemudahan perijinan dan dukungan prasarana, sarana dan utilitas perumahan. Mengantisipasi meningkatnya urbanisasi dan sprawling, diharapkan investasi pembangunan perumahan dapat diarahkan di wilayah pengembangan strategis (WPS). Saat ini ada 35 WPS yang dikembangkan di seluruh Indonesia, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti. Dalam kegiatan pemanfaatan dan pemupukan dana Tapera, PT SMF mempunyai peran strategis untuk memastikan penyaluran pemanfaatan dana Tapera yang merata ke seluruh pelosok tanah air di mana peserta Tapera berada. Bank Pembangunan Daerah yang pada umumnya memiliki rating di bawah Bank Umum Nasional dapat tetap mengakses dana Tapera melalui PT SMF yang mampu menerbitkan efek (surat berharga) yang dibutuhkan.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti, mengatakan ada 4 (empat) isu utama pembiayaan perumahan. Isu tersebut mencakup: affordability atau keterjangkauan, availability atau ketersediaan dana baik itu skim pembiayaannya maupun ketersediaan rumahnya, accessibility atau aksesibilitas MBR ke pembiayaan dan sustainability atau keberlanjutan pasokan pembiayaan perumahan. “Terkait dengan aksessibilitas, saat ini baru 2,5 Persen masyarakat informal yang dapat mengakses KPR FLPP ke perbankan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah perlu lebih banyak dilibatkan dalam menjamin masyarakat yang bekerja di sektor informal sehingga dapat mengakses perbankan, misalnya melalui lembaga penjamin. Untuk keberlanjutan program pembiayaan perumahan ini kami mendorong SMF agar mengambil peran yang lebih signifikan dalam pelaksanaan program pemerintah dengan menjaga ketersediaan pasokan dana jangka panjang secara berkelanjutan”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Jawa Barat, Penyerap Terbesar KPR Bersubsidi


Pemerintah mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan Kemudahan Perijinan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Lana Winayanti dalam acara Lunch Talk di Studio Berita Satu, Jakarta, Minggu (7/5).

Perda tentang Kemudahan Perijinan pembangunan rumah bagi MBR merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya beberapa regulasi yang terkait dengan pembangunan rumah MBR, salah satunya Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. “Selain Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2016, telah diterbitkan juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 648/1062/SJ tentang Percepatan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Penerbitan regulasi tersebut sebagai salah satu upaya mempermudah pembangunan rumah bagi MBR melalui pelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Upaya lain dalam mempercepat pembangunan perumahan bagi MBR juga telah ditempuh oleh KementerianPUPR melalui bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan, ujar Lana Winayanti. “Selain skim KPR FLPP, kami juga punya KPR Selisih Suku Bunga dan Bantuan Uang Muka. Ke depan juga akan dikembangkan skim yang berbasis tabungan. Kami juga sedang berupaya meningkatkan akses MBR sektor informal karena realisasi KPR subsidi untuk kelompok tersebut masih sangat rendah”, Lana Winayanti.

Selain dari segi regulasi, pemerintahpun sangat menaruh perhatian terhadap pendataan MBR. “Sangat penting mendorong peran Pemda dalam pendataan MBR dan kebijakan strategi perumahan di daerahnya. Saat ini kami tengah melakukan finalisasi kajian tentang kriteria MBR berdasarkan standar biaya hidup layakdan upah minimum per zona. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai MBR agar kebijakan dan program perumahan MBR dapat tepat sasaran. Jadi ke depan batasan penghasilan MBR akan berdasarkan penghasilan rumah tangga dan disesuaikan dengan zona dimana MBR berada, bukan berlaku umum seperti sekarang,” jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Di sisi lain, pengamat properti, Edi Ganefo yang hadir sebagai narasumber dalam acara Lunch Talk tersebut mengatakan bahwa ada tiga hal yang harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan perumahan bagi MBR. “Pertama, pemerintah pusat harus menetapkan target waktu pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XIII oleh pemerintah daerah. Apabila pemda tidak melaksanakannya harus diberikan sanksi. Kedua segera dibentuk peraturan pemerintah terkait landbanking dan pelaksanaannya harus oleh pemerintah bukan swasta agar tercipta stabilisator harga tanah. Ketiga, melibatkan lembaga pembiayaan multifinance untuk ikut serta menyalurkan KPR bersubsidi”, ungkap Edi Ganefo.

Program Pembiayaan Perumahan Diarahkan ke 35 WPS


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR), Lana Winayanti, mengatakan bahwa Program Pembiayaan Perumahan harus berkembang. “Saya mengharapkan Program Pembiayaan Perumahan dapat terus berinovasi menjadi lebih besar lagi. Salahnya satunya yaitu Program Pembiayaan Perumahan dapat diarahkan ke 35 Wilayah Pengembangan Strategis sebagaimana diharapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti dalam acara Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Senin (13/3).

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan juga mengatakan bahwa ke depan KementerianPUPR akan diarahkan menuju Kementerian yang dapat membuka peluang investasi yang besar bagi para investor. “Investasi ini khususnya untuk bidang infrastruktur dan rencananya akan berada di bawah Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Terkait dengan rencana investasi ini, Program Pembiayaan Perumahan dapat masuk ke dalamnya”, ungkap Lana Winayanti.

Lana Winayanti juga berharap rotasi Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR selain bertujuan untuk penyegaran juga diharapkan dapat melahirkan inovasi baru. “Sebagai agen perubahan baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Saya berharap pejabat yang baru ini dapat merespon dengan baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kita harus dapat memperluas jaringan kerjasama kita baik dengan lingkungan eksternal maupun di tingkat internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”, terang Lana Winayanti.

Adapun Pejabat Tinggi Pratama yang melakukan Serah Terima Jabatan yaitu: Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc.Sci, kepada Ir. Irma Yanti, MT sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR dan dari Ir. Baby Setiawati Dipokusumo, M.Si sebagai pejabat lama kepada Ir. Lita Matongan sebagai Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR .

Penyerapan KPR Bersubsidi Di Kalsel Tahun 2016 Capai 14.430 unit


Realisasi Penyaluran KPR Bersubsidi Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai angka 14.430 unit. “Selain itu, Provinsi Kalimantan Selatan juga menduduki rangking ke tiga dari sepuluh Provinsi dengan realisasi penyaluran KPR terbesar Tahun 2016”, tutur Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Lana Winayanti dalam acara Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Pembangunan Rumah TA 2017 dan TA 2018 di Banjarmasin, Jumat (10/3).

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti, mengatakan, Rapat Koordinasi dimaksud bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan pembiayaan perumahan. ”Tujuan lain dari Rapat Koordinasi ini adalah untuk mensinergikan kebijakan pembiayaan perumahan dengan pemerintah daerah dan para stakeholder lainnya bidang perumahan dan juga untuk mendapatkan data primer rencana pembangunan rumah di Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung keberhasilan Program Sejuta Rumah”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Untuk mendukung Program Sejuta Rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memiliki program bantuan pembiayaan perumahan. “Bantuan dimaksud meliputi KPR FLPP, Subsidi Selisih Bunga dan Subsidi Bantuan Uang Muka”, ujar Lana Winayanti.

Selain kebijakan bantuan pembiayaan perumahan, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pendukung lainnya dalam rangka mendukung keberhasilan penyediaan perumahan dan program sejuta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan pendukung tersebut berupa Instruksi Presiden No. 3/2016, Paket Kebijakan Ekonomo XIII, dan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR telah menetapkan Target Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk Tahun 2017 sebagai berikut: Target Penyaluran KPR FLPP sebanyak 120.000 unit, Rp.9,7 Triliun, penyaluran SSB sebanyak 225.000 unit, Rp.3,7 Triliun dan penyaluran SBUM sebanyak 345.000, Rp 1,3 Triliun.

Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Pembangunan Rumah TA 2017 dan TA 2018 akan dilaksanakan di 10 (sepuluh) Provinsi terbesar penyalur KPR Bersubsidi (Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat).

Selepas dari acara, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan melakukan kunjungan lapangan ke perumahan Herlin Perkasa Sei Andai di Kota Banjaramasin. Perumahan tersebut merupakan perumahan bersubsidi yang difasilitasi dengan menggunakan KPR FLPP sebanyak 88 (delapan puluh delapan) unit pada Tahun 2016 lewat Bank BTN Kc Banjarmasin sebagai Bank pelaksana.

Pembiayaan Perumahan Perlu Dukungan Stakeholder Perumahan


Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR) meminta dukungan stakeholder (pemangku kepentingan) bidang perumahan terkait dengan kemudahan atau dana bantuan pembiayaan perumahan. “Untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Pembiayaan Perumahan berjalan secara terpadu dengan Program pembiayaan perumahan yang berkelanjutan serta untuk mendorong Pemberdayaan lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan bukan bank, kita membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan bidang perumahan agar Program Sejuta Rumah dapat terwujud dengan baik” Terang Direktur Pola Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR Didik Sunardi dalam sambutan pada acara Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan Bidang Pembiayaan Perumahan di Provinsi Bengkulu, Kamis (9/3).

Selain itu, Didik Sunardi juga mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan Sosialisasi Peraturan Perundangan – Undangan. “Sosialisasi Peraturan ini menyangkut Peraturan Perundang – Undangan Bidang Pembiayaan Perumahan. Dikarenakan negara berkewajiban untuk melindungi dan menyediakan akses bagi seluruh Warga Negara Indonesia terhadap pembiayaan perumahan yang disertai dengan kemudahan atau bantuan untuk perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, terang Direktur Pola Pembiayaan Perumahan, Didik Sunardi.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah, mengatakan program pemerintah yang begitu besar khususnya Program Bantuan Pembiayaan Perumahan dan Program Sejuta Rumah tidak dapat dikerjakan sendiri oleh pemerintah pusat. “Diperlukan juga keterlibatan pemerintah daerah, swasta dan perbankan, itu merupakan suatu keharusan”, ujar Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya, Rohidin Mersyah, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi berfungsi sebagai koordinator, fasilitator dan komunikator. “Untuk Operasionalisasi dari Program Pemerintah Pusat tentunya ada pada pemerintah kabupaten dan kota. Karena mereka yang tahu persis kebutuhan masyarakatnya, kemampuan Sumber Daya Manusianya dan tahu persoalan yang dihadapi”, tegas Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.

Rohidin Mersyah juga menyambut baik program bantuan pembiayaan perumahan untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu. “Program bantuan pembiayaan perumahan tentunya dapat membantu masyarakat yang memilki penghasilan tetap untuk memiliki rumah. Tapi jangan lupa ada segmen masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap dan jumlahnya lebih banyak. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk membangun sistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap tetapi memiliki kemampuan untuk mencicil”, ungkap Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.

Lana Winayanti Dilantik Sebagai Dirjen Pembiayaan Perumahan PUPR


Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP, menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR) yang baru menggantikan Dr. Maurin Sitorus yang telah memasuki masa pensiun. Pelantikan dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, di Auditorium, KementerianPUPR, Jumat (3/3).

Dalam sambutan pelantikan pejabat Tinggi Madya dan Pratama, Menteri Basuki mengatakan bahwa pelantikan ini didasarkan pada hasil panitia seleksi (pansel) tahun 2016 dan 2017. “Rotasi merupakan hal yang biasa dan akan ada lagi pelantikan untuk mengisi kekosongan jabatan yang masih ada”, ujar Menteri Basuki. Selain itu, Menteri Basuki juga menghimbau para pejabat yang dilantik untuk lebih sensitif terhadap keadaan. “Saya melarang para pejabat tinggi madya dan pratama untuk mengambil cuti dan meninggalkan kantor kecuali seijin dan perintah dari Menteri. Hal ini dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, karena sebagaimana kita ketahui longsor dan banjir ada di mana – mana, jembatan nasional ada yang rusak. Kita harus sensitif terhadap cuaca. Tetap waspada dan antisipasi cuaca”, ujar Menteri Basuki.

Lebih jauh lagi Menteri Basuki mengatakan bahwa daya saing infrastruktur di Indonesia saat ini belum baik akan tetapi infrastruktur tetap menjadi tumpuan rakyat dalam pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Menteri Basuki mengingatkan para pejabat di lingkungan KementerianPUPR untuk lebih berusaha keras dalam pelaksanaan penyerapan anggaran Tahun 2017.

Tak lupa Menteri Basuki pun mengingatkan kembali para pejabat yang dilantik agar tetap hidup secara sederhana dan tidak mengubah Life Style (gaya hidup). Pada akhir sambutannya Menteri Basuki, meminta para pejabat yang dilantik untuk tetap amanah dalam mengemban tugas yang baru.”Semua pejabat harus amanah dan melaksanakan tugasnya sesuai sumpah dan pakta integritas yang diucapkan”, tegas Menteri Basuki.

Selain Dr. Lana Winayanti yang dilantik sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, dilantik juga Ir. Irma Yanti, MT. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Ir. Lita Matongan sebagai Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan menggantikan Ir. Baby Dipokusumo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat.

Sosialisasi Inpres No. 3/2016 Di Ambon


Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR), mensosialisasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 14 April 2016 dalam acara Diseminasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Wilayah III Tingkat Provinsi Maluku di Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (2/3).

Pada Kegiatan Diseminasi dimaksud, Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan, Rifaid M. Nur, mengatakan bahwa Inpres No 3/2016 mengatur tentang penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan. “Di dalam Inpres ini juga Presiden menginstruksikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan percepatan pendelegasian kewenangan terkait perizinan pembangunan perumahan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu”, ujar Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan.

Selain mengatur tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Inpres No.3/2016 juga menginstruksikan antara lain melakukan percepatan penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan, Melaksanakan seluruh proses perizinan pembangunan perumahan melalui sistem online paling lambat Tahun 2017, bersinergi dengan DPRD untuk mengevaluasi peraturan daerah yang menghambat penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan dan tidak menambah persyaratan yang tidak diatur dalam Peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Menteri Dalam Negeri, ujar Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan.

Selanjutnya, Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan mengajak pemerintah daerah untuk bersinergi dan bekerjasama. “Menyadari peran strategis pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, kami sangat mengharapkan agar kita dapat bersinergi dan bekerja sama dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat berpenghasilan rendah khususnya”, tutur Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Maluku yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Paulus M. Kaihatu, menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan Diseminasi yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan KementerianPUPR. “Kami berikan apresiasi untuk kegiatan diseminasi ini karena kegiatan ini dapat menyatukan pemahaman dan pandangan bersama terhadap kebijakan pengadaan Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu”, ungkap Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan.

Kegiatan Diseminasi ini juga sebagai sarana untuk menyebarluaskan kebijakan Pembiayaan Perumahan kepada para pemangku kepentingan di daerah, agar dapat meningkatkan akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memperoleh rumah dan juga dapat dijadikan sebagai forum untuk dapat saling bertukar informasi terkait dengan beberapa permasalahan yang bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Acara ini dihadiri juga oleh Staf Satker SNVT Ambon, Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Ambon, Bank BTN, REI, dan Wartawan PWI.

Pemerintah Lakukan Pemetaan Guna Tingkatkan Kinerja Program Satu Juta Rumah


Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi, sinergitas dan pengumpulan data primer potensi pembangunan rumah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dengan Pemerintah Daerah, Pengembang dan Perbankan untuk meningkatkan kinerja Program Satu Juta Rumah tahun ini dan tahun – tahun mendatang. Hal ini disampaikan Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Dr. Eko D Heripurwanto pada saat membacakan sambutan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan sekaligus membuka secara resmi acara Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Pembangunan Rumah TA 2017 dan TA 2018, bertempat di Hotel Mercure Serpong, Alam Sutera, Banten. Selasa (28/2).

“Melalui Rakor Pemetaan Potensi ini juga diharapkan para pengembang dapat memberikan angka yang lebih pasti dan realistis tentang Potensi Pembangunan Rumah, data ini penting untuk menyiapkan strategi percepatan Program Satu Juta Rumah” ungkapnya.

Berdasarkan Data Realisasi KPR Bersubsidi Tahun 2015 -2016, Banten Merupakan Provinsi kedua Terbesar di Indonesia dengan nilai realisasi KPR Bersubsidi Bantuan Pembiayaan Perumahan pada tahun 2016 untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 5.471 unit dengan anggaran mencapai 511 Milyar, sedangkan untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 11.509 unit dan Subsidi Bantuan Uang Muka sebanyak 6.493 unit.

Pada kesempatan ini Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan menyambut baik terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/1062/SJ Tentang Percepatan Pembangunan Perumahan MBR di Daerah yang diterbitkan tanggal 27 Februari Tahun 2017. Kebijakan ini mendukung percepatan perizinan yang dilaksanakan di daerah, sehingga diharapkan kendala dari sisi pasokan terkait perizinan dapat disederhanakan.

Dalam Rapat Pemetaan Potensi ini, hadir pula Dr. Maurin Sitorus SH Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan keynote speech yang menekankan pentingnya sinergi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengembang, Perbankan dan debitur itu sendiri. Pemerintah saat ini memiliki perhatian yang luar biasa, tidak hanya memberikan bantuan pembiayaan namun juga saat ini membenahi perizinannya. menurutnya saat ini beberapa Daerah seperti Sorong, Jambi dan beberapa daerah lain telah melakukan penyederhanaan perizinan perumahan dan pihaknya juga berharap Banten dapat menjadi contoh terkait kemudahan perizinan untuk Pemerintah Daerah yang lain di Indonesia.

Sedangkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Ir. H. Muhammad Yanuar, MP dalam sambutannya mengharapkan asosiasi pengembang dan para anggotanya khususnya di Provinsi Banten dapat menyampaikan rencana potensi pembangunan rumah dengan Fasilitas KPR Bersubsidi sehingga dapat dipetakan baik deri segi permintaan maupun pasokan sekaligus juga untuk menghitung kebutuhan anggaran bantuan pembiayaan perumahan T.A 2018.

Dalam acara tersebut juga dilakukan sesi pleno dengan menghadirkan Narasumber Direktur Perencanaan Pembiayaan Ditjen Pembiayaan Perumahan, Perwakilan Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dengan Moderator Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan

Hadir dalam acara tersebut para pengembang dan asosiasi pengembang, Perwakilan Perbankan dan Pemerintah Daerah Se – Provinsi Banten.

Pemerintah Lakukan Pemetaan Guna Tingkatkan Kinerja Program Satu Juta Rumah


Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi, sinergitas dan pengumpulan data primer potensi pembangunan rumah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dengan Pemerintah Daerah, Pengembang dan Perbankan untuk meningkatkan kinerja Program Satu Juta Rumah tahun ini dan tahun – tahun mendatang. Hal ini disampaikan Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Dr. Eko D Heripurwanto pada saat membacakan sambutan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan sekaligus membuka secara resmi acara Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Pembangunan Rumah TA 2017 dan TA 2018, bertempat di Hotel Mercure Serpong, Alam Sutera, Banten. Selasa (28/2).

“Melalui Rakor Pemetaan Potensi ini juga diharapkan para pengembang dapat memberikan angka yang lebih pasti dan realistis tentang Potensi Pembangunan Rumah, data ini penting untuk menyiapkan strategi percepatan Program Satu Juta Rumah” ungkapnya.

Berdasarkan Data Realisasi KPR Bersubsidi Tahun 2015 -2016, Banten Merupakan Provinsi kedua Terbesar di Indonesia dengan nilai realisasi KPR Bersubsidi Bantuan Pembiayaan Perumahan pada tahun 2016 untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 5.471 unit dengan anggaran mencapai 511 Milyar, sedangkan untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 11.509 unit dan Subsidi Bantuan Uang Muka sebanyak 6.493 unit.

Pada kesempatan ini Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan menyambut baik terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/1062/SJ Tentang Percepatan Pembangunan Perumahan MBR di Daerah yang diterbitkan tanggal 27 Februari Tahun 2017. Kebijakan ini mendukung percepatan perizinan yang dilaksanakan di daerah, sehingga diharapkan kendala dari sisi pasokan terkait perizinan dapat disederhanakan.

Dalam Rapat Pemetaan Potensi ini, hadir pula Dr. Maurin Sitorus SH Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan keynote speech yang menekankan pentingnya sinergi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengembang, Perbankan dan debitur itu sendiri. Pemerintah saat ini memiliki perhatian yang luar biasa, tidak hanya memberikan bantuan pembiayaan namun juga saat ini membenahi perizinannya. menurutnya saat ini beberapa Daerah seperti Sorong, Jambi dan beberapa daerah lain telah melakukan penyederhanaan perizinan perumahan dan pihaknya juga berharap Banten dapat menjadi contoh terkait kemudahan perizinan untuk Pemerintah Daerah yang lain di Indonesia.

Sedangkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Ir. H. Muhammad Yanuar, MP dalam sambutannya mengharapkan asosiasi pengembang dan para anggotanya khususnya di Provinsi Banten dapat menyampaikan rencana potensi pembangunan rumah dengan Fasilitas KPR Bersubsidi sehingga dapat dipetakan baik deri segi permintaan maupun pasokan sekaligus juga untuk menghitung kebutuhan anggaran bantuan pembiayaan perumahan T.A 2018.

Dalam acara tersebut juga dilakukan sesi pleno dengan menghadirkan Narasumber Direktur Perencanaan Pembiayaan Ditjen Pembiayaan Perumahan, Perwakilan Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dengan Moderator Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan

Hadir dalam acara tersebut para pengembang dan asosiasi pengembang, Perwakilan Perbankan dan Pemerintah Daerah Se – Provinsi Banten.

Pemerintah Minta Dukungan DPD REI Kalbar untuk Sukseskan Program Sejuta Rumah


Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, meminta dukungan DPD REI Kalimantan Barat untuk terlibat aktif dalam membantu pemerintah menyukseskan Program Sejuta Rumah. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto dalam membacakan sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada acara Pembukaan Pameran Pesta Rumah Rakyat, di Kalimantan Barat, Rabu (1/3).

“Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh DPD REI Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka membantu pemerintah menyukseskan Progam Sejuta Rumah adalah dengan ikut terlibat aktif dalam Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Pembangunan Perumahan Tahun 2017 dan Tahun 2018, sehingga dengan adanya keterlibatan DPD REI kita akan mendapatkan data potensi pembangunan perumahan di Provinsi Kalimantan Barat”, ujar Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan.

Selanjutnya, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan mengatakan, untuk menyukseskan Program Sejuta Rumah, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR memiliki beberapa program bantuan pembiayaan perumahan. “Bantuan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut meliputi pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)”, ujar Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan.

Sementara, fasilitas atau kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk Non-MBR berupa penerbitan kebijakan yang diharapkan membuat iklim usaha kondusif, ujar Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan.

Untuk tahun 2017 Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk FLPP sebesar Rp. 9,7 Triliun untuk memfasilitasi 120.000 unit rumah, SSB sebesar Rp. 3,7 Triliun untuk memfasilitasi 225.000 unit rumah, dan SBUM sebesar Rp. 2,2 Triliun untuk memfasilitasi 550.000 unit rumah. Mulai tahun 2017, Pemerintah juga akan meluncurkan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) bagi MBR untuk memperoleh bantuan subsidi perumahan dari Pemerintah.

Di sisi lain, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan mengajak para pemangku kepentingan di bidang perumahan untuk selalu bersinergi dengan pemerintah pusat. “Kunci keberhasilan Program Pembangunan Sejuta Rumah terletak pada sinergitas para pelaku yang terlibat, mengingat penyediaan perumahan yang dilakukan langsung oleh Pemerintah berkisar 10% dari total target sejuta rumah. Pemerintah pusat harus didukung sepenuhnya oleh stakeholders pembangunan perumahan dalam mengkoordinasikan pencapaian target di masing-masing daerah, khususnya dalam kemudahan perijinan, pengurusan IMB, sertifikasi, dan fasilitasi penyediaan lahan, serta berbagai bentuk kemudahan dan fasilitas lainnya demi mengatasi isu-isu di bidang penyediaan perumahan”, ujar Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan.

Realisasi SSB Tahun 2016 di Provinsi Sumut Sebesar 5.194 unit


Realisasi penyaluran KPR bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara khususnya untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) mencapai sebesar 5.194 unit. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR), Eko D. Heripoerwanto dalam acara Rapat koordinasi Pemetaan Potensi Pembangunan Rumah TA.2017 dan TA. 2018 di Sumatera Utara, Jumat (17/2).

“Selain Subsidi Selisih Bunga, pemerintah juga menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang pada tahun 2015 sudah terealisasi sebanyak 2.571 unit dengan anggaran Rp. 222 Milyar dan Bantuan Uang Muka Perumahan sudah terserap sebanyak 3.414 unit dengan nilai Rp. 13,6 Milyar ini yang terjadi di Sumatera Utara”, ujar Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR.

Program bantuan pembiayaan perumahan, ujar Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, baik melalui Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Bantuan Uang Muka (BUM,) maupun Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Stimulan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui KementerianPUPR untuk mendukung pencapaian Program Satu Juta rumah.

“Diharapkan program satu juta rumah dan kebijakan pendukungnya dapat mengurangi Backlog perumahan yang secara nasional pada tahun 2015 sudah mencapai sebesar 7,6 juta dari sisi penghunian, sementara kalau dari sisi kepemilikan mencapai sebesar 13,5 Juta. Backlog ini saya harapkan dapat berkurang dari tahun ke tahun”, terang Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan.

Selanjutnya, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, mengungkapkan untuk Tahun 2017, Pemerintah pusat sudah menyiapkan dana untuk FLPP sebanyak 120 Ribu unit dengan anggaran sebesar Rp. 9.7 triliun, untuk SSB sebanyak 225 ribu unit dengan nilai Rp. 3,7 triliun dan BUM dengan target sebanyak 345 ribu unit atau setara dengan Rp. 1,3 triliun.

Pada akhir sambutannya, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan berharap selain sebagai salah satu kota penyalur KPR Bersubsidi terbesar, Provinsi Sumatera Utara juga berkomitmen untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Sebagai informasi tambahan, Provinsi Sumatera Utara adalah Kota ke 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) Provinsi pelaksanaan Rapat Koordinasi. Provinsi Sumatera Utara dipilih, karena berada pada posisi Ke 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) Provinsi penyalur KPR Bersubsidi terbesar di Indonesia.

Acara Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Pembangunan Rumah TA. 2017 dan TA. 2018 dihadiri oleh Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Asisten II, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Cipta karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, Perbankan, dan para pengembang Di wilayah Sumatera Utara.

PP No. 64 Tahun 2016 Bantu Permudah Pembangunan Rumah MBR


Pada Tahun 2016, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi maupun kebijakan terkait bidang perumahan. Regulasi yang dimaksud yaitu Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2016, Paket Kebijakan Ekonomi XIII dan puncaknya yaitu diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2016 pada tanggal 29 Desember Tahun 2016. “Inti dari Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2016, adalah tentang penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dikarenakan peraturan ini baru saja diterbitkan, maka perlu disosialisasikan oleh semua pemangku kepentingan bidang perumahan khususnya oleh pemerintah daerah agar peraturan ini dapat berjalan efektif”, demikian diungkapkan Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Eko D. Heripoerwanto dalam sambutan acara Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Pembangunan Rumah TA 2017 dan TA 2018 di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (14/2).

Lahirnya PP No. 64 Tahun 2016, tentunya merupakan hal positif dikarenakan dapat membantu mempermudah pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di dalam PP No. 64 ini, ujar Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, mengatur salah satunya tentang luasan lahan untuk rumah MBR. “Luas lahan yang dipakai untuk perumahan MBR adalah seluas 0,5 hektar sampai 5 hektar”, ujar Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan.

Selain mengatur soal luas lahan untuk rumah MBR, PP No. 64 juga mengatur tentang tahapan pelaksanaan pembangunan perumahan MBR. “Ada empat tahapan pembangunan perumahan MBR yaitu tahap persiapan, tahap prakonstruksi, tahap konstruksi dan pascakonstruksi”, ungkap Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto.

PP No 64 Tahun 2016 ini, menurut keterangan Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan sudah dikoordinasikan lintas sektoral yaitu dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan juga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Sementara itu, alasan dipilinya Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Pembangunan Rumah TA 2017 dan TA 2018 dikarenakan Provinsi Sulawesi Selatan termasuk ke dalam 10 (sepuluh) Provinsi dengan penyerapan KPR bersubsidi terbanyak. “Provinsi Sulawesi Selatan berada pada urutan ke Sembilan dari sepuluh provinsi dengan penyerapan KPR bersubsidi terbanyak”, ujar Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR.

Adapun realisasi penyerapan KPR bersubsidi di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2016 berdasarkan keterangan Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan adalah: KPR FLPP sebesar 2370 Unit dengan nilai Rp. 280 Milyar, SSB (Subsidi Selisih Bunga) sebesar 5074 unit dan Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar 3025 unit sebesar Rp. 12 Milyar.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Provinsi Sulawesi Selatan, Syafruddin, yang hadir pada acara rakor dimaksud mengatakan bahwa perijinan pembangunan perumahan sebagian besar ada di kabupaten/kota namun pihaknya akan tetap berusaha untuk membantu pemerintah pusat dalam menyediakan rumah bagi MBR. “Saya sadari komunikasi dengan pemerintah pusat belum terlalu bagus. Oleh karenanya perlu diperbaiki sehingga nantinya data – data perumahan pun dapat diperbaiki agar menjadi sinkron antara data yang dimiliki oleh daerah dan pusat, dengan begitu diharapkan posisi Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi lebih baik lagi dalam hal penyerapan KPR bersubsidi bagi MBR”, ujar Syafruddin

Menteri PUPR: 60% Pekerja Informal Dapat Dibantu Miliki Rumah Lewat KPR Mikro Perumahan


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa 60% (enam puluh persen) Pekerja Informal dapat dibantu untuk memiliki rumah lewat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mikro Perumahan. “Selama ini, pekerja informal belum kita fasilitasi dengan baik. Oleh karena itu, saya mendorong Bank BTN untuk dapat mengembangkan Kredit Mikro Perumahan, sehingga pekerja informal dapat dibantu memiliki rumah”, ujar MenteriPUPR, Basuki Hadimuljono dalam acara pembukaan pameran Indonesia Properti Expo di JCC, Sabtu (11/2).

Lebih lanjut, Menteri PUPR mengatakan bahwa dengan adanya Kredit Mikro Perumahan, diharapkan nantinya dapat membantu mempermudah pemerataan pembangunan perumahan dan mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah dengan tersedianya rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).\

Selain itu, Menteri PUPR juga mengucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Bank BTN. “Dengan usianya Bank BTN yang sudah mencapai 67 Tahun, semoga Bank BTN semakin dewasa dan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik lagi ke depan”, ujar Menteri PUPR. Terkait dengan pelaksanaan Indonesia Properti Expo yang digelar mulai tanggal 11 – 19 Februari 2017, Menteri PUPR berharap transaksi dari pameran properti tersebut dapat naik dari tahun sebelumnya. “Tahun sebelumnya transaksi Pameran Properti mencapai 4 tirliun rupiah, untuk Pameran kali ini Saya berharap dapat memenuhi target bahkan melebihi target yang ditetapkan oleh Bank BTN. Apalagi Bank BTN menawarkan promosi Suku Bunga sebesar 4,67 persen dibawah suku bunga KPR FLPP yang ditetapkan oleh pemerintah”, terang Menteri PUPR. Di sisi lain, Direktur Utama Bank BTN, Maryono, dalam sambutannya mengatakan sampai saat ini Bank BTN telah menyalurkan KPR sebesar 3,8 juta unit dengan total pembiayaan sekitar Rp. 185 Triliun. Maryono juga sangat optimis dengan pertumbuhan KPR di Bank BTN. “Program Sejuta Rumah yang diluncurkan pada era pemerintahan Jokowi, dapat meningkatkan pertumbuhan KPR di Bank BTN menjadi sebesar 25 persen dibandingkan sebelum adanya Program Sejuta Rumah yang hanya mencapai sebesar 11 persen”, ungkap Dirut Bank BTN. Untuk Tahun 2017, Bank BTN, ujar Maryono menargetkan penyaluran KPR sebesar 700.000 unit rumah. Di samping itu, Maryono juga mengatakan bahwa tahun ini pihaknya akan segera meluncurkan KPR Mikro Perumahan. Pangsa Pasar Bank BTN, menurut Maryono, secara total sebesar 33% (tiga puluh tiga persen). “Untuk pangsa pasar KPR bersubsidi dari pemerintah mencapai 97 persen”, tutur Dirut Bank BTN.

Ditjen Pembiayaan Perumahan Manfaatkan Layanan ILP-MIT


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus, mendorong dan mendukung setiap pegawai yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Perumahan dapat memanfaatkan LayananMassachusets Institute Of Technology dalam program Industrial Liaison Program (ILP–MIT). Dengan tujuan agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Ditjen Pembiayaan Perumahaan dapat meningkat sehingga kontribusi yang diberikan pun akan menjadi lebih baik.

Maurin Sitorus, saat membuka acara rapat Koordinasi Pemanfaatan Layanan Massachusets Institute Of Technology dalam program Industrial Liaison Program (ILP-MIT) di Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Selasa (9/2). Ia mengatakan bahwa SDM yang berkualitas dapat menjadi motor penggerak organisasi.

“Saya mendorong dan mendukung setiap pegawai yang ada di lingkungan Ditjen Pembiayaan Perumahan dapat memanfaatkan program ILP-MIT semaksimal mungkin sebagai batu loncatan, sehingga dapat berkontribusi bagi Ditjen Pembiayaan Perumahan”, ujar Maurin.

Maurin juga mengingatkan kepada peserta program ILP–MIT khususnya peserta dari Ditjen Pembiayaan Perumahan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Ditjen Pembiayaan Perumahan sangat besar dan kompleks.

“Kita bersama harus meningkatkan kualitas diri agar dapat memberikan kontribusi dan perlu diingat kontribusi itu tergantung pada bagaimana kita merespon kebutuhan yang ada di masyarakat,” katanya.

Pada akhir sambutannya, Maurin Sitorus menyampaikan bahwa kunci kemajuan negara, kementerian, perusahaan, eselon I, eselon II dan keluarga tergantung pada kualitas SDM-nya. “Sementara kunci keberhasilan kita sendiri tergantung pada sejauh mana kita selalu mau belajar, belajar dan belajar”, tegas Maurin.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Iwan Nurwanto mengatakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan melalui Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana akan memberikan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Untuk 2015-2016, kami memastikan semua ASN khususnya yang berada di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Perumahan berhak mendapat pelatihan secara gratis”, tuturnya.

ILP–MIT sendiri merupakan program kerjasama antara Kementerian PUPR melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR dan Massachusets Institute Of Technology (MIT), dalam hal penyediaan informasi, bantuan penelitian, pendampingan tenaga ahli, serta penyediaan literatur. Program ini diperuntukan bagi semua pegawai di lingkungan Kementerian PUPR. Keterangan lebih lanjut mengenai program ini dapat diakses melalui situs resmi Kementerian PUPR maupun bertanya langsung ke Balitbang.

Pada acara tersebut juga hadir Narasumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian PUPR dan Badan Layanan Umum – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR. (gt)

TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA) MEMILIKI TIGA FUNGSI


Rancangan Undang – Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang saat ini masih dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI, memiliki tiga fungsi. “Tiga fungsi dari Tapera adalah sebagai sumber pembiayaan perumahan, jaminan hari tua dan distribusi subsidi”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Maurin Sitorus, dalam wawancara dengan Sindo Weekly Magazine, di ruang Dirjen Pembiayaan Perumahan, Selasa (9/2).

Dari Tiga fungsi yang dikemukakan tersebut, Imbuh Maurin Sitorus, hanya ada dua fungsi yang menonjol dari Tapera yaitu sebagai sumber pembiayaan perumahan dan juga sebagai Jaminan Hari Tua. Sebagai sumber pembiayaan perumahan, artinya dana yang terkumpul di Tapera nanti dapat digunakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah atau untuk renovasi rumah. “Sementara sebagai Jaminan Hari tua, artinya dana yang terkumpul di tapera dan tidak digunakan oleh pekerja karena telah memiliki rumah berfungsi sebagai investasi dan nanti dapat diambil ketika sudah pensiun plus dengan hasil pemupukan atau investasinya”, terang Maurin Sitorus.

Adapun konsep dari Tapera adalah pengumpulan dana berdasarkan gotong royong dan bersifat wajib, baik bagi pekerja Formal maupun Non Formal. “Apabila pekerja non formal sudah masuk menjadi anggota Tapera, ini artinya mereka sudah masuk sistem. Sehingga mereka dapat mengakses Tapera”, ucap Maurin.

Di Cina, yang telah memiliki badan seperti Tapera, saat ini dananya sudah sangat besar, imbuh Maurin, bahkan dapat digunakan untuk stabilisasi negara. Sementara itu, iuran Tapera yang diusulkan oleh pemerintah adalah sebesar 2,5% dari pekerja dan 0,5% dari pemberi kerja.

Ditengah – tengah Pembahasan RUU Tapera saat ini, muncul penolakan dari Kadin dan Apindo. Menanggapi hal ini Maurin Sitorus mengatakan bahwa kita harus bijak dalam menyikapinya. “Penolakan dari Kadin dan Apindo salah satunya terkait iuran tapera. Tapi menghadapi hal tersebut kita harus bisa menyikapinya. Dikarenakan permasalahan perumahan apabila tidak segera diatasi akan semakin sulit, dan harga tanah pun semakin mahal dengan adanya Tapera ini merupakan terobosan untuk menghadapi hal permasalahan tersebut ”, tegas Maurin.

Penyerapan KPR Bersubsidi Di Kalsel Tahun 2016 Capai 14.430 unit


Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Direktrorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan mengadakan Rapat Koordinasi (rakor) Pemetaan Potensi Pembangunan Rumah TA 2017 dan TA 2018. Rapat dimaksud diharapkan dapat menjadi salah satu langkah pengaturan strategi pencapaian program sejuta rumah. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR, Eko D. Heripoerwanto pada pembukaan rapat koordinasi dimaksud di Provinsi Riau, Kamis (9/2).

Selanjutnya, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Eko D. Heripoewanto mengatakan bahwa Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Pembangunan Rumah merupakan rapat koordinasi pertama yang dilaksanakan di 10 (sepuluh) Provinsi. “Adapun sepuluh provinsi yang menjadi lokasi tujuan rapat koordinasi pemetaan potensi pembangunan rumah adalah sepuluh provinsi terbesar yang berhasil melaksanakan KPR bersubsidi selama kurun waktu 2015 – 2016 yaitu Sumut, Riau, Sumsel, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Kalbar dan Sulawesi Selatan”, tutur Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR, Eko D. Heripoerwanto.

Adapun realisasi KPR bersubsidi Tahun 2016 di Provinsi Riau, ujar Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan mencakup KPR FLPP (Kredit pemilikan rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) disalurkan sebanyak 3151 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) diserap sebanyak 7099 unit. “Kalau dijumlahkan total realisasi KPR bersubsidi sekitar 10.000 unit. Itu adalah kapasitas pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Provinsi Riau”, tukas Eko D.Heripoerwanto.

Sementara Bantuan Uang Muka (BUM) hanya dapat diserap untuk 4436 unit. “Jadi belum banyak yang memanfaatkan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Apakah hal ini dikarenakan sosialisasinya kurang ataukah karena untuk mengaksesnya susah ataukah ada faktor lain. Kita berharap dalam rapat ini bisa kita ungkap”, terang Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan.

Di sisi lain, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, mengapresiasi Provinsi Riau dikarenakan telah mempunyai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Dinas ini nantinya dapat dijadikan sebagai tempat berkoordinasi bagi para pengembang dan perbankan. Sehingga, pasar rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tahun ini dan tahun depan bisa kondusif”, ucap Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto.

Direktur Perencaan Pembiayaan Perumahan juga menghimbau para pengembang untuk meningkatkan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Kalau Tahun 2016, di Riau ada 1500 unit rumah yang dibangun oleh pengembang dengan memanfaatkan fasilitas KPR bersubsidi. Kita berharap di Tahun 2017 dan 2018 angka ini dapat dilewati”, imbau Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR.

Pada akhir sambutannya, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan sangat mengharapakan masukan yang konstruktif agar pelayanan pemerintah terhadap MBR tidak ada hambatan. “Diharapkan setelah rakor ini, kita sudah mendapatkan gambaran rencana kerja para pengembang dan mudah – mudahan pengembang dapat membangun di atas 10.000 unit untuk Tahun 2017”, tegas Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan.

Acara rakor dimaksud dihadiri oleh Perwakilan dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST), Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Perbankan dan Asosiasi Pengembang.

Pemerintah Alokasikan Rp. 20 Milyar untuk Dekonsentrasi Bidang Pembiayaan Perumahan


Pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), mengalokasikan dana sebesar Rp. 20M (dua puluh milyar) untuk mendanai Program Dekonsentrasi Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2017. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR, Eko D. Heripoerwanto dalam acara Rapat Koordinasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Seluruh Indonesia, di Jakarta, Kamis (2/2).

Dekonsentrasi Bidang Pembiayaan Perumahan merupakan dekonsentrasi pertama kali yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan di Tahun 2017 ini. “Dekonsentrasi bidang pembiayaan perumahan ini akan dilakukan di 34 provinsi seluruh Indonesia dalam kurun waktu enam bulan”, ujar Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan.

Salah satu latar belakang dilakukannya Dekonsentrasi Bidang Pembiayaan Perumahan sebagaimana tercantum di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah mendorong pemberdayaan sistem pembiayaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. “Sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan”, tutur Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR.

Adapun maksud dilaksanakannya Dekonsentrasi Bidang Pembiayaan Perumahan, adalah meningkatkan dan menyamakan pemahaman aparatur pemda tentang kebijakan dan Program Bidang Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, meningkatkan kemampuan aparatur pemda dalam mengembangkan sistem pembiayaan perumahan dan meningkatkan koordinasi para pemangku kepentingan bidang pembiayaan perumahan di daerah. Sedangkan tujuan Dekonsentrasi Bidang Pembiayaan Perumahan adalah Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Lebih jauh lagi, pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pembiayaan Perumahan ini, ungkap Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan diharapkan mampu melahirkan pilot project yang berupa lahirnya BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Pembiayaan Perumahan dan Penerapan Sistem Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan.

Terkait dengan Pilot Project Penerapan Sistem Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan, ada beberapa lembaga yang berminat. “Lembaga yang berminat terdiri lembaga keuangan Bank seperti Bank BTN, lembaga keuangan Bukan Bank seperti pegadaian, asuransi seperti jamkrindo, askrindo dan pasar modal seperti PT. SMF”, terang Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR Eko D. Heripoerwanto.

Capaian Kinerja Program Pembiayaan Perumahan TA 2016 dan Target TA 2017


Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR), terus berkomitmen menyukseskan Program Sejuta Rumah yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April Tahun 2015, di Ungaran, Semarang. Komitmen ini sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin setiap warga negara untuk memiliki tempat tinggal sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Tahun 1945 maupun Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bentuk komitmen Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah adalah dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan bidang pembiayaan perumahan yaitu: Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahera FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang saat ini masih dalam pembahasan.

Untuk Program KPR Sejahtera FLPP, yang telah diterbitkan sejak tahun 2010 realisasinya untuk tahun 2015 - 2016 telah mencapai 134.959 unit, KPR SSB realisasi Tahun 2015 – 2016 telah mencapai 124.737 unit, dan realisasi Bantuan Uang Muka (BUM) Tahun 2015 – 2016 mencapai 76.133 Unit.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tahun 2015 – 2016, ada 7 (tujuh) Provinsi terbesar dalam penyaluran KPR Subsidi yaitu, Provinsi Jawa Barat (87.091 Unit), Banten (24.671), Kalimantan Selatan (14.430), Riau (14.204), Jawa Timur (13.469), Jawa Tengah (12.324), Sumatera Selatan (11.746).

Sementara Progres Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah telah terbitnya Keputusan Presiden No.67/M/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tapera. “Kepres ini telah diterbitkan pada tanggal 17 November Tahun 2016. Secara waktu memang melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Undang – Undang Tapera. Hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan, kendala dan juga proses seleksi anggota Komite Tapera dengan standar yang tinggi”, tutur Dirjen Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Maurin Sitorus.

Anggota Komite Tapera yang telah ditetapkan berdasarkan Kepres ini, ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan terdiri dari: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua OJK, dan satu orang dari unsur Profesional yaitu Soni Loho (Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan).

Dengan ditetapkannya anggota Komite Tapera, maka mereka dapat melaksanakan tugasnya. “Salah satu tugas dari Komite Tapera adalah melakukan seleksi komisioner dan deputi komisioner.Tetapi sebelum Komite Tapera melaksanakan tugasnya perlu dibuat Peraturan Presiden tentang Tata cara pemilihan, syarat, larangan, fungsi, tugas, wewenang, dan pemberhentian komisioner dan atau deputi komisioner “, terang Dirjen Pembiayaan Perumahan, PUPR.

Adapun progres dari Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Komisioner Badan Pengelola Tapera, telah disampaikan kepada Presiden. “Raperpres sudah diberikan ke Sekretariat Negara untuk disahkan dan ditandatangani Bapak Presiden”, ungkap Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus. Lebih jauh lagi, Dirjen Pembiayaan Perumahan, mengatakan untuk operasional Tapera selain dibutuhkan Kepres dan Perpres dibutuhkan juga Peraturan BP Tapera. “Sesuai dengan amanat Undang – Undang Tapera ada sepuluh peraturan BP Tapera yang harus dibuat tetapi itu merupakan bagian dari tugas Komisioner yang menjadi tugas pemerintah adalah merancang tujuh peraturan pemerintah. Sesuai dengan kesepakatan ketujuh Peraturan Pemerintah ini akan dijadikan satu menjadi Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tapera”, imbuh Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Sementara untuk Program BP2BT, yang rencananya akan diluncurkan pada pertengahan Tahun 2017 saat ini masih dalam pembahasan yang intensif dengan Bank Dunia. Program BP2BT ini ditujukan bagi Pekerja Informal. “Kami tengah merancang program bantuan pembiayaan berdasarkan tabungan. Jadi pekerja informal diharuskan menabung terlebih dahulu dengan jangka waktu tertentu sekitar enam bulan sampai satu tahun. Setelah mencapai jangka waktu yang ditentukan maka pekerja informal dapat memperoleh bantuan dari pemerintah berupa uang muka”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Maurin Sitorus.

Adapun kerja sama dengan Bank Dunia berupa bantuan untuk pembiayaan perumahan bersubsidi sebesar USD197 Juta. Rencananya Program BP2BT ini akan menargetkan sebanyak 715.000, unit rumah bersubsidi untuk MBR. Rata – rata bantuan yang akan diberikan untuk MBR ini diperkirakan sebesar Rp. 27 juta rupiah per rumah tangga.

Untuk program BP2BT ini rencananya pemerintah juga akan menggandeng beberapa Bank pelaksana. Ada beberapa bank yang berpotensi untuk ikut serta dalam program BP2BT diantaranya, Bank BRI, Bank Artha Graha, dan Bank BTN. Selain itu, Program ini akan melibatkan juga lembaga asuransi atau jaminan lainnya, seperti Jamkrindo.

Kebijakan Bidang Pembiayaan Perumahan tersebut dibuat dengan harapan dapat mengurangi angka backlog perumahan yang mencapai 13,5 juta unit (berdasarkan kepemilikan), 7,6 juta (berdasarkan kepenghunian). Sementara kebutuhan perumahan per tahunnya mencapai 800.000 unit.

Untuk Tahun Anggaran 2017, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menargetkan Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 120.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 225.000 unit dan penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar 550.000 unit.

Program Sejuta Rumah dengan dukungan Pembiayaan Perumahan sebagaimana telah dijelaskan terlebih dahulu tidak akan berhasil tanpa dukungan semua para pemangku kepentingan bidang pembiayaan perumahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang dan masyarakat itu sendiri). Oleh karenanya dibutuhkan sinergitas yang baik antara pemangku kepentingan bidang pembiayaan perumahan. Terlebih Program Sejuta Rumah ini masuk ke dalam Program Strategis Nasional dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi ke XIII yang perlu didukung oleh semua pihak.

Di lain pihak, untuk mensosialisasikan Program Sejuta Rumah dengan dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) telah melaksanakan Pameran Rumah Murah untuk Rakyat mulai Bulan Oktober sampai Bulan Desember Tahun 2016 di 7 (tujuh) kota yaitu, Kota Jambi, Kab, Banyuwangi, Kota Kendari, DKI Jakarta, Kota Bandar Lampung, Kota Surakarta dan Kota Banjarmasin.

Capaian Kinerja Program Pembiayaan Perumahan TA 2016 dan Target TA 2017


Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR), terus berkomitmen menyukseskan Program Sejuta Rumah yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April Tahun 2015, di Ungaran, Semarang. Komitmen ini sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin setiap warga negara untuk memiliki tempat tinggal sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Tahun 1945 maupun Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bentuk komitmen Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah adalah dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan bidang pembiayaan perumahan yaitu: Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahera FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang saat ini masih dalam pembahasan.

Untuk Program KPR Sejahtera FLPP, yang telah diterbitkan sejak tahun 2010 realisasinya untuk tahun 2015 - 2016 telah mencapai 134.959 unit, KPR SSB realisasi Tahun 2015 – 2016 telah mencapai 124.737 unit, dan realisasi Bantuan Uang Muka (BUM) Tahun 2015 – 2016 mencapai 76.133 Unit.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tahun 2015 – 2016, ada 7 (tujuh) Provinsi terbesar dalam penyaluran KPR Subsidi yaitu, Provinsi Jawa Barat (87.091 Unit), Banten (24.671), Kalimantan Selatan (14.430), Riau (14.204), Jawa Timur (13.469), Jawa Tengah (12.324), Sumatera Selatan (11.746).

Sementara Progres Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah telah terbitnya Keputusan Presiden No.67/M/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tapera. “Kepres ini telah diterbitkan pada tanggal 17 November Tahun 2016. Secara waktu memang melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Undang – Undang Tapera. Hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan, kendala dan juga proses seleksi anggota Komite Tapera dengan standar yang tinggi”, tutur Dirjen Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Maurin Sitorus.

Anggota Komite Tapera yang telah ditetapkan berdasarkan Kepres ini, ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan terdiri dari: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua OJK, dan satu orang dari unsur Profesional yaitu Soni Loho (Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan).

Dengan ditetapkannya anggota Komite Tapera, maka mereka dapat melaksanakan tugasnya. “Salah satu tugas dari Komite Tapera adalah melakukan seleksi komisioner dan deputi komisioner.Tetapi sebelum Komite Tapera melaksanakan tugasnya perlu dibuat Peraturan Presiden tentang Tata cara pemilihan, syarat, larangan, fungsi, tugas, wewenang, dan pemberhentian komisioner dan atau deputi komisioner “, terang Dirjen Pembiayaan Perumahan, PUPR.

Adapun progres dari Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Komisioner Badan Pengelola Tapera, telah disampaikan kepada Presiden. “Raperpres sudah diberikan ke Sekretariat Negara untuk disahkan dan ditandatangani Bapak Presiden”, ungkap Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Lebih jauh lagi, Dirjen Pembiayaan Perumahan, mengatakan untuk operasional Tapera selain dibutuhkan Kepres dan Perpres dibutuhkan juga Peraturan BP Tapera. “Sesuai dengan amanat Undang – Undang Tapera ada sepuluh peraturan BP Tapera yang harus dibuat tetapi itu merupakan bagian dari tugas Komisioner yang menjadi tugas pemerintah adalah merancang tujuh peraturan pemerintah. Sesuai dengan kesepakatan ketujuh Peraturan Pemerintah ini akan dijadikan satu menjadi Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tapera”, imbuh Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Sementara untuk Program BP2BT, yang rencananya akan diluncurkan pada pertengahan Tahun 2017 saat ini masih dalam pembahasan yang intensif dengan Bank Dunia. Program BP2BT ini ditujukan bagi Pekerja Informal. “Kami tengah merancang program bantuan pembiayaan berdasarkan tabungan. Jadi pekerja informal diharuskan menabung terlebih dahulu dengan jangka waktu tertentu sekitar enam bulan sampai satu tahun. Setelah mencapai jangka waktu yang ditentukan maka pekerja informal dapat memperoleh bantuan dari pemerintah berupa uang muka”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Maurin Sitorus.

Adapun kerja sama dengan Bank Dunia berupa bantuan untuk pembiayaan perumahan bersubsidi sebesar USD197 Juta. Rencananya Program BP2BT ini akan menargetkan sebanyak 715.000, unit rumah bersubsidi untuk MBR. Rata – rata bantuan yang akan diberikan untuk MBR ini diperkirakan sebesar Rp. 27 juta rupiah per rumah tangga.

Untuk program BP2BT ini rencananya pemerintah juga akan menggandeng beberapa Bank pelaksana. Ada beberapa bank yang berpotensi untuk ikut serta dalam program BP2BT diantaranya, Bank BRI, Bank Artha Graha, dan Bank BTN. Selain itu, Program ini akan melibatkan juga lembaga asuransi atau jaminan lainnya, seperti Jamkrindo.

Kebijakan Bidang Pembiayaan Perumahan tersebut dibuat dengan harapan dapat mengurangi angka backlog perumahan yang mencapai 13,5 juta unit (berdasarkan kepemilikan), 7,6 juta (berdasarkan kepenghunian). Sementara kebutuhan perumahan per tahunnya mencapai 800.000 unit.

Untuk Tahun Anggaran 2017, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menargetkan Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 120.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 225.000 unit dan penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar 550.000 unit.

Program Sejuta Rumah dengan dukungan Pembiayaan Perumahan sebagaimana telah dijelaskan terlebih dahulu tidak akan berhasil tanpa dukungan semua para pemangku kepentingan bidang pembiayaan perumahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang dan masyarakat itu sendiri). Oleh karenanya dibutuhkan sinergitas yang baik antara pemangku kepentingan bidang pembiayaan perumahan. Terlebih Program Sejuta Rumah ini masuk ke dalam Program Strategis Nasional dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi ke XIII yang perlu didukung oleh semua pihak.

Di lain pihak, untuk mensosialisasikan Program Sejuta Rumah dengan dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) telah melaksanakan Pameran Rumah Murah untuk Rakyat mulai Bulan Oktober sampai Bulan Desember Tahun 2016 di 7 (tujuh) kota yaitu, Kota Jambi, Kab, Banyuwangi, Kota Kendari, DKI Jakarta, Kota Bandar Lampung, Kota Surakarta dan Kota Banjarmasin.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lantik 15 Pejabat Pengawas


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Maurin Sitorus Lantik 15 (Lima Belas) Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, di Ruang Rapat Prambanan, Jakarta (18/1).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus, mengatakan bahwa pelantikan lima belas orang Pejabat Pengawas didasarkan pada hasil assesment yang telah diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KementerianPUPR dengan standar yang tinggi. Selain itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan juga mengingatkan setiap pegawai harus memiliki sikap disiplin yang tinggi. “Selain disiplin setiap pegawai juga harus memiliki loyalitas pada institusi, selalu optimis dan perlu hidup sehat untuk menunjang karir ke depan yang lebih baik”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Adapun ke lima belas orang pejabat pengawas yang dilantik adalah: Bayu Kusuma Dwi C.S, ST. M.Si, Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Irwan Agus Mulyana, SE, Kepala Sub Bagian Pelaporan, Bagian Anggaran dan Evaluasi, Adi Femiliandri, S.Si, Kepala Seksi Penyusunan Standar, Sub Direktorat Standar dan Keterpaduan Perencanaan, Tantra Rifai, ST, Kepala Seksi Strategi Pembiayaan, Sub Direktorat Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan, Rina Nur Utami, ST, Kepala Seksi Analisa Pasar Perumahan, Sub Direktorat Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan, Budi Yatno, S.Sos, MT, Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan Rumah Susub, Sub Direktorat Pola Pembiayaan Rumah Umum, Krisnawati SE, MM, Kepala Seksi Pembiayaan Rumah Swadaya, Sub Direktorat Pola Pembiayaan Rumah Swadaya d an Mikro Perumahan, Kadino Trimono, SST. M.Si, Kepala Seksi Pola Investasi Rumah Susun, Sub Direktorat Pola Investasi Perumahan, Dyah Kusumahandayani, ST, MM, Kepala Seksi Perencanaan, Sub Direktorat Perencanaan dan Pelaporan, Ishaq Al Kindy, ST, Kepala Seksi Lembaga Keuangan Bank, Sub Direktorat Sumber Pembiayaan Primer, Marga Ayu Aprillia, SE, MM, Kepala Seksi Pembiayaan Sekunder Konvensional, Sub Direktorat Sumber Pembiayaan Sekunder, Eka Parlita Dewi, SE, Kepala Seksi Pembiayaan Lainnya, Sub Direktorat Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya, Agung Siswanto, S.Sos, M.Si, Kepala Seksi Pelaporan, Sub Direktorat Perencanaan dan Pelaporan, Iwan Mursidi, SE, Kepala Seksi Sistem Pembiayaan Wilayah 1.2 Subdirektorat Sistem Pembiayaan Wilayah I dan Ditya Adipurna, SE, M.Si, Kepala Seksi Sistem Pembiayaan Wilayah III.2 Sub Direktorat Sistem Pembiayaan Wilayah III.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lantik 15 Pejabat Pengawas


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Maurin Sitorus Lantik 15 (Lima Belas) Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, di Ruang Rapat Prambanan, Jakarta (18/1).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus, mengatakan bahwa pelantikan lima belas orang Pejabat Pengawas didasarkan pada hasil assesment yang telah diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KementerianPUPR dengan standar yang tinggi. Selain itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan juga mengingatkan setiap pegawai harus memiliki sikap disiplin yang tinggi. “Selain disiplin setiap pegawai juga harus memiliki loyalitas pada institusi, selalu optimis dan perlu hidup sehat untuk menunjang karir ke depan yang lebih baik”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Adapun ke lima belas orang pejabat pengawas yang dilantik adalah: Bayu Kusuma Dwi C.S, ST. M.Si, Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Irwan Agus Mulyana, SE, Kepala Sub Bagian Pelaporan, Bagian Anggaran dan Evaluasi, Adi Femiliandri, S.Si, Kepala Seksi Penyusunan Standar, Sub Direktorat Standar dan Keterpaduan Perencanaan, Tantra Rifai, ST, Kepala Seksi Strategi Pembiayaan, Sub Direktorat Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan, Rina Nur Utami, ST, Kepala Seksi Analisa Pasar Perumahan, Sub Direktorat Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan, Budi Yatno, S.Sos, MT, Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan Rumah Susub, Sub Direktorat Pola Pembiayaan Rumah Umum, Krisnawati SE, MM, Kepala Seksi Pembiayaan Rumah Swadaya, Sub Direktorat Pola Pembiayaan Rumah Swadaya d an Mikro Perumahan, Kadino Trimono, SST. M.Si, Kepala Seksi Pola Investasi Rumah Susun, Sub Direktorat Pola Investasi Perumahan, Dyah Kusumahandayani, ST, MM, Kepala Seksi Perencanaan, Sub Direktorat Perencanaan dan Pelaporan, Ishaq Al Kindy, ST, Kepala Seksi Lembaga Keuangan Bank, Sub Direktorat Sumber Pembiayaan Primer, Marga Ayu Aprillia, SE, MM, Kepala Seksi Pembiayaan Sekunder Konvensional, Sub Direktorat Sumber Pembiayaan Sekunder, Eka Parlita Dewi, SE, Kepala Seksi Pembiayaan Lainnya, Sub Direktorat Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya, Agung Siswanto, S.Sos, M.Si, Kepala Seksi Pelaporan, Sub Direktorat Perencanaan dan Pelaporan, Iwan Mursidi, SE, Kepala Seksi Sistem Pembiayaan Wilayah 1.2 Subdirektorat Sistem Pembiayaan Wilayah I dan Ditya Adipurna, SE, M.Si, Kepala Seksi Sistem Pembiayaan Wilayah III.2 Sub Direktorat Sistem Pembiayaan Wilayah III.

SKIM SSB Bisa Dijalankan Lebih Dulu Dari KPR Sejahtera FLPP


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR), Maurin Sitorus mengatakan bahwa Skim Subsidi Selisih Bunga (SSB) dapat dijalankan terlebih dahulu daripada KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan dalam acara Rapat Kerja Internal Direktorat Pembiayaan Perumahan Tahun 2017 di Ruang Rapat Prambanan, Jakarta, Senin (16/1).

Lebih lanjut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan menyebutkan alasan mengapa Skim SSB bisa dijalankan lebih dahulu. “Mengapa Skim SSB bisa dijalankan lebih dahulu karena penerbitan DIPA KPR Sejahtera FLPP lebih lama daripada SSB. Untuk Konversi dari KPR Sejahtera FLPP ke Skim SSB sudah dirapatkan dikantor Wakil Presiden. Berdasarkan arahan dari Wakil Presiden, konversi ini didasarkan pada UU APBNP”, jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Berdasarkan keterangan tersebut, Maurin Sitorus mengatakan bahwa Skim SSB sekarang sudah jalan dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan bantuan pembiayaan perumahan melalui Skim SSB. “Meskipun Skim SSB bisa dijalankan lebih dahulu tetapi kalau bisa sedapat mungkin KPR Sejahtera FLPP bisa mengurangi SSB., Hal ini untuk mengurangi beban Fiskal”, tegas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, mengajak seluruh Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan Bapertarum-PNS untuk mendukung Program Sejuta Rumah. “Kita harus mendukung program sejuta rumah dan harus tetap optimis. Program Sejuta Rumah merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang dapat mengurangi kesenjangan infrastruktur secara efektif untuk masyarakat”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

SKIM SSB Bisa Dijalankan Lebih Dulu Dari KPR Sejahtera FLPP


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR), Maurin Sitorus mengatakan bahwa Skim Subsidi Selisih Bunga (SSB) dapat dijalankan terlebih dahulu daripada KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan dalam acara Rapat Kerja Internal Direktorat Pembiayaan Perumahan Tahun 2017 di Ruang Rapat Prambanan, Jakarta, Senin (16/1).

Lebih lanjut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan menyebutkan alasan mengapa Skim SSB bisa dijalankan lebih dahulu. “Mengapa Skim SSB bisa dijalankan lebih dahulu karena penerbitan DIPA KPR Sejahtera FLPP lebih lama daripada SSB. Untuk Konversi dari KPR Sejahtera FLPP ke Skim SSB sudah dirapatkan dikantor Wakil Presiden. Berdasarkan arahan dari Wakil Presiden, konversi ini didasarkan pada UU APBNP”, jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Berdasarkan keterangan tersebut, Maurin Sitorus mengatakan bahwa Skim SSB sekarang sudah jalan dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan bantuan pembiayaan perumahan melalui Skim SSB. “Meskipun Skim SSB bisa dijalankan lebih dahulu tetapi kalau bisa sedapat mungkin KPR Sejahtera FLPP bisa mengurangi SSB., Hal ini untuk mengurangi beban Fiskal”, tegas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, mengajak seluruh Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan Bapertarum-PNS untuk mendukung Program Sejuta Rumah. “Kita harus mendukung program sejuta rumah dan harus tetap optimis. Program Sejuta Rumah merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang dapat mengurangi kesenjangan infrastruktur secara efektif untuk masyarakat”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Tahun 2017 Target SBUM 550.000 Unit


Kinerja Program Pembiayaan Perumahan akan lebih bagus pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR), Maurin Sitorus, pada Rapat Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2017 di Jakarta, Selasa (10/1).

Program Pembiayaan Perumahan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2016 akan tetap terus dilaksanakan di Tahun 2017. “Program Pembiayaan Perumahan di Tahun 2017 meliputi Program KPR Sejahtera FLPP, Subsidi Selisih Bunga, Bantuan Uang Muka dan kita juga akan mencoba program yang baru yaitu Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan”, Ujar Maurin Sitorus.

Terkait dengan Program Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) Tahun 2017, Direktur Pola Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Didik Sunardi mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR menargetkan realisasi sebesar 550.000 unit. “Target Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan di dalam rencana strategi adalah sebesar 476.000 unit akan tetapi target Tahun 2017 sesuai rencana kerja pemerintah adalah sebesar 550.000 unit”, terang Direktur Pola Pembiayaan Perumahan, Didik Sunardi. Lebih jauh lagi, Direktur Pola Pembiayaan Perumahan,

Didik Sunardi menjelaskan bahwa untuk perbankan baik itu bank umum maupun bank umum syariah yang ingin menjadi bank pelaksana untuk SBUM harus memenuhi beberapa persyaratan. “Persyaratan sebagai bank pelaksana SBUM salah satunya mengajukan surat pernyataan minat menjadi Bank Pelaksana kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan merupakan Bank Umum mitra pemerintah dalam pengelolaan rekening pengeluaran, rekening penerimaan dan rekening lainnya milik Kementerian Negara, Lembaga atau Satuan Kerja”, ungkap Didik Sunardi.

Kunci Keberhasilan Penyederhanaan Perijinan Ada Di Pemda


Program Sejuta Rumah yang telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi merupakan progam kita semua.“Stakeholder dari program sejuta rumah adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan dan masyarakat itu sendiri”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR), Maurin Sitorus dalam acara pembukaan Pameran Rumah Murah untuk Rakyat di Sorong, Sabtu (7/1).

Salah satu hal yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membantu keberhasilan Program Sejuta Rumah adalah terkait dengan penyederhanaan perijinan. “Karena kunci keberhasilan Penyederhanaan Perijinan ada di Pemerintah Daerah. Mudahan mudahan kita nanti dapat bersinergi dengan pemda sehingga impian kita terlaksana dan pengembang dapat membangun rumah lebih banyak dengan harga yang lebih rendah dan kualitas terbaik.”, ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Masalah perijinan ini, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, telah diatur dalam PP No. 64 Tahun 2016. “PP ini bertujuan untuk menyederhanakan perijinan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, tukas Dirjen Pembiayaan Perumahan.

Adapun masalah penyederhanaan ini meliputi penyederhanan perijinan atau tahapan yang dilalui dari 33 (tiga puluh tiga) tahapan menjadi 11 (sebelas) tahapan, dari 760 – 1000 hari menjadi 44 (empat puluh empat) hari dan biayanya turun menjadi 30 persen, terang Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Selain itu, dalam rangka menyukseskan Program Sejuta Rumah, Pemerintah pusat dalam hal ini KementerianPUPR telah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu memberikan suku bunga sebesar 5 % selama 20 tahun masa cicilan, pemberian Bantuan Uang Muka, pembebasan PPN dan juga pemberian PSU untuk perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, juga mendorong para pengembang untuk dapat menunaikan kewajibannya. “Ada yang melaporkan kepada kami bahwa ada pengembang yang nakal. Tidak merealisasikan pembangunan rumah setelah mendapatkan bayaran dari masyarakat, tolong hal itu untuk dihindari. Karena belanja rumah merupakan belanja yang mahal dan kasihan kepada masyarakat yang telah menabung cukup lama untuk membeli rumah”, tegas Maurin Sitorus.

Untuk perbankan, yang telah menjadi mitra kerja utama pemerintah, ujar Maurin, Kami mendorong mereka untuk memberikan pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun melayani pengembang secara cepat, tepat dan memuaskan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan pun tidak lupa mengingatkan masyarakat. “ Untuk masyarakat itu sendiri setelah diberi KPR, diharapkan untuk mematuhi jadwal cicilan sebagaimana perjanjian yang ditantangani. Karena kalau KPR macet akan berdampak kepada perbankan untuk menyalurkan KPR lagi kepada masyarakat. Semakin tinggi kredit macet perbankan kemampuan menyalurkan kreditnya akan semakin rendah”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Program BP2BT Bantu Pekerja Informal Miliki Rumah


Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR) terus berupaya melakukan pengembangan kebijakan program bidang pembiayaan perumahan. Salah satunya adalah terkait dengan Skim Pembiayaan Perumahan. Salah satu skim pembiayaan perumahan yang saat ini tengah dipersiapkan oleh Ditjen Pembiayaan Perumahan dan rencananya akan diluncurkan Tahun 2017 ini adalah program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Maurin Sitorus dalam acara Jumpa Pers, Jumat (30/12).

Program BP2BT ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus, akan membantu pekerja informal memiliki rumah. “Selama ini pekerja informal memiliki keterbatasan akses perbankan dengan adanya program BP2BT ini diharapkan akan dapat membantu pekerja informal untuk memiliki rumah. Rencananya program ini akan diluncurkan Tahun 2017 ini”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR.

Program BP2BT memberikan bantuan kepada pekerja informal berupa bantuan uang muka. “Uang muka yang diberikan kepada pekerja informal sebesar 20 sampai 30 persen dari harga rumah dan ini sifatnya gratis. Sisanya sekitar 70 persen harus dicicil oleh pekerja informal dengan bunga komersil”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Untuk mendapatkan program BP2BT ini, pekerja informal harus menabung terlebih dahulu selama 6 (enam) – 12 (dua belas) bulan untuk dilihat kemampuan mencicil dan menabungnya, ungkap Dirjen Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus juga mendorong perbankan untuk dapat memberikan akses yang besar kepada pekerja informal.

Selain Program BP2BT yang akan diluncurkan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah melaksanakan beberapa skim pembiayaan perumahan diantaranya KPR Sejahtera FLPP yang saat ini realisasinya untuk tahun 2016 telah mencapai 58.470 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) dengan realisasi sebesar 124.468 unit dan Bantuan Uang Muka 74.898 unit.

Progres Tapera: Telah Diterbitkan Kepres No. 67/M/2016


Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) memimpin Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) membahas tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di Jakarta, Kamis (22/12).

Di dalam rapat PAK tersebut, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR, Maurin Sitorus mengatakan bahwa telah diterbitkan Keputusan Presiden No.67/M/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tapera. “Kepres ini telah diterbitkan pada tanggal 17 November Tahun 2016. Secara waktu memang melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Undang – Undang Tapera. Hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan, kendala dan juga proses seleksi anggota Komite Tapera dengan standar yang tinggi”, tutur Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Anggota Komite Tapera yang telah ditetapkan berdasarkan Kepres ini, ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan terdiri dari: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua OJK, dan satu orang dari unsur Profesional yaitu Soni Loho (Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan).

Dengan ditetapkannya anggota Komite Tapera, maka mereka dapat melaksanakan tugasnya. “Salah satu tugas dari Komite Tapera adalah melakukan seleksi komisioner dan deputi komisioner. Sebagai dasar Komite Tapera melaksanakan tugasnya sedang disusun Peraturan Presiden tentang Tata cara pemilihan, syarat, larangan, fungsi, tugas, wewenang, dan pemberhentian komisioner dan atau deputi komisioner “, terang Dirjen Pembiayaan Perumahan, PUPR.

Adapun progres dari Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tersebut di atas, telah dilakukan harmonisasi dengan kementerian terkait dibawah koordinasi Kementerian HUKUM dan HAM dan saat ini disampaikan kepada Presiden. “Raperpres sudah disampaikan ke Sekretariat Negara untuk dilakukan proses pengesahan dan penandatanganan oleh Bapak Presiden”, ungkap Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Lebih jauh lagi, Dirjen Pembiayaan Perumahan, mengatakan untuk operasional Tapera selain dibutuhkan Kepres dan Perpres dibutuhkan juga Peraturan BP Tapera. “Sesuai dengan amanat Undang – Undang Tapera ada sepuluh peraturan BP Tapera yang harus dibuat tetapi itu merupakan bagian dari tugas Komisioner, dan yang menjadi tugas pemerintah adalah merancang tujuh peraturan pemerintah. Sesuai dengan kesepakatan ketujuh Peraturan Pemerintah ini akan dijadikan dua peraturan Pemerintah yaitu peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Tapera dan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal pemerintah”, imbuh Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Dirjen Pembiayaan Perumahan pun optimis Rancangan Peraturan Pemerintah ini akan selesai pertengahan tahun depan (2017).

Selain itu, Dirjen Pembiayaan Perumahan pun mengingatkan satu hal yang masih menjadi perdebatan terkait Tapera. “Ada salah satu unsur krusial yang masih menjadi perdebatan dalam Tapera yaitu mengenai penetapan besaran iuran Tapera oleh pemberi kerja. Perdebatan tersebut datang dari APINDO dan KADIN. Namun besaran atau range dari iuran Tapera oleh pemberi kerja memiliki range dari 0,1 – 0,5 persen maksimum. Untuk itu segera akan dilakukan pembahasan dengan Apindo dan Kadin yang akan difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan”, ungkap Dirjen Pembiayaan Perumahan, PUPR, Maurin Sitorus.

Hadir dalam rapat Panitia Antar Kementerian tersebut perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, OJK, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dan Pejabat beserta jajarannya di lingkungan internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR.

Ditjen Pembiayaan Perumahan Menerima Kunjungan Kerja DPRD Komisi II Kota Tomohon


Jakarta- Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menerima Konsultasi Kunjungan Kerja DPRD Komisi II Kota Tomohon, bertempat di Ruang Rapat Ditjen Pembiayaan Perumahan, Jumat (16/12).

Rombongan Anggota DPRD Komisi II Kota Tomohon ini diterima oleh Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Pelaporan, Drs. Bhayu Gyotomo Dhiwa, MT dan Kepala Bagian Keuangan dan Umum Martanto Boedi Joewono, SE, MM serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Pada acara tersebut Ketua DPRD Kota Tomohon, Ir. Miky J.L. Wenur menyampaikan maksud konsultasi kunjungan kerja ini, pihaknya ingin mengetahui informasi lengkap mengenai Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terutama terkait program sejuta rumah, sehingga dapat diimplementasikan ke masyarakat kota Tomohon.

“Kami ingin tahu lebih jelas program – program kementerian terutama yang kaitannya dengan program sejuta rumah, dan kami berharap melalui konsultasi ini nanti ada banyak informasi yang kami terima dan dapat kami implementasikan ke masyarakat” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Pelaporan, Drs. Bhayu Gyotomo Dhiwa, MT memaparakan kebijakan pembiayaan perumahan tahun 2015- 2019, beliau juga menjelaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung program Sejuta Rumah ini.

“Program Sejuta Rumah ini akan berhasil kalau DPRD dan Pemerintah Daerah saling berkoordinasi, seperti terkait perizinan dan pemanfaatan aset daerah khususnya tanah, mengingat saat ini harga tanah sudah semakin mahal, misalnya di lokasi mana saja tanah – tanah Pemda yang bisa dimanfaatkan di Tomohon ” jelasnya.

Dalam penjelasannya lebih lanjut Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Pelaporan menambahkan bahwa Peran Pemerintah dalam Program Sejuta Rumah adalah sebagai penyedia rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya serta Rumah Umum dan Komersial melalui Ditjen Penyediaan Perumahan, dan menyediakan dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan melalui Kebijakan KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Pembiayaan Perumahan), KPR Sejahtera SSB (Subsidi Selisih Bunga), SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) oleh Ditjen Pembiayaan Perumahan

Dalam pertemuan ini disampaikan pula informasi mengenai realisasi Kinerja KPR Bersubsidi Tahun 2010 – 2015, oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ditjen Pembiayaan Perumahan, Martanto Boedi Joewono, SE, MM. Menurutnya berdasarkan data tersebut Kota Tomohon baru menfasilitasi 158 unit rumah KPR Bersubsidi dalam kurun lima tahun.

Lebih lanjut Kabag Keuangan dan Umum menambahkan bahwa saat ini ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah, menurutnya opsi pertama yang masih jarang dilakukan Pemerintah Daerah adalah intervensi tanah, dan opsi kedua adalah dibangunnya Rumah Susun namun demikian perlu dipikirkan aspek sosiologis masyarakat.

Menanggapi minimnya realisasi KPR Bersubisidi di Kota Tomohon, Ketua DPRD Kota Tomohon menyatakan pihaknya akan lebih mensosialisasikan program KPR Bersubsidi ini kepada masyarakat, serta mendorong Pemerintah Kota, mendorong pihak Pengembang dan Perbankan untuk lebih konsen terhadap program pembiayaan perumahan ini.

“Konsultasi Kunjungan Kerja ini membuka wawasan bagi kami terkait program sejuta rumah khususnya program pembiayaan perumahan, sehingga kedepan kami bisa menganggarkan ini dalam APBD, jadi nanti ada sharing dana antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah supaya dapat diimplementasikan ke masyarakat” harapnya diakhir pertemuan.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Raih Juara Kedua Kompetisi Pelayanan Publik PUPR Tahun 2016


Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meraih juara kedua untuk Kategori Generik dalam ajang Kompetisi Pelayanan Publik Kementerian PUPR Tahun 2016 antar Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Para pemenang Kompetisi Pelayanan Publik Kementerian PUPR Tahun 2016 diumumkan pada acara Malam Penghargaan PUPR yang mengambil tema “Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR 2016”, di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis (8/12).

Pemberian Penghargaan Kompetisi Pelayanan Publik dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti. Hadir sebagai penerima penghargaan Kompetisi Pelayanan Publik, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Iwan Nurwanto, disaksikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Maurin Sitorus.

Sementara itu, Ketua Panitia Malam Penghargaan PUPR 2016, Lana Winayanti yang juga sebagai Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian PUPR, dalam laporannya mengatakan bahwa Penghargaan Kompetisi Pelayanan Publik terinspirasi dari Kompetisi Sinovik (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik). ”Kompetisi Sinovik merupakan ajang kompetisi yang digagas oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adapun alasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan penghargaan yang sejenis untuk mempertegas komitmen KementerianPUPR dalam memberikan pelayanan publik yang baik”, tutur Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian PUPR yang juga Ketua Panitia Malam Penghargaan PUPR 2016.

Ajang Kompetisi Pelayanan Publik ini, diikuti oleh 103 (seratus tiga) peserta pelayanan publik di lingkungan internal KementerianPUPR. Adapun tujuan dari Kompetisi Pelayanan Publik selengkapnya adalah Mempertegas komitmen Kementerian PUPR dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik di lingkungan Kementerian, mengikuti Sinovik (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) 2017 yang diselenggarakan Kementerian PANRB, mendorong unit pelayanan publik di Kementerian PUPR untuk memenuhi standar Pelayanan Publik yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian PUPR danmewujudkan pembelajaran yang dapat diadopsi oleh Unit Layanan Publik di lingkungan Kementerian PUPR.

Pada malam Penghargaan PUPR 2016 ini juga hadir Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR bersama jajarannya.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Serahkan Penghargaan Kepada 3 Unit Kerja Terbaik


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Maurin Sitorus memberikan penghargaan penyerapan anggaran terbaik kepada 3 (tiga) unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR. Penghargaan tersebut diberikan pada saat Rapat Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Sumatera Utara, Selasa (29/11).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Maurin Sitorus mengatakan bahwa kompetisi sangat penting. “Kita akan selalu berkompetisi tentunya lewat ilmu yang kita miliki dan begitu pula di kantor, kompetitor kita adalah unit kerja lain. Tapi saya ingatkan kembali bahwa lewat kompetisi kita dapat meningkatkan kualitas kinerja kita,” tutur Dirjen Pembiayaan Perumahan.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan harus dapat menjadi Unit Organisasi yang dapat diapresiasi oleh pimpinan. “Pimpinan di sini bisa berarti presiden, wakil presiden dan juga menteri. Kita harus dapat meningkatkan reputasi dimana kita bekerja dengan cara menyumbangkan pemikiran yang positif. Terlebih Ditjen pembiayaan perumahan sekarang memiliki tanggung jawab strategis dan nasional terkait perumahan”, imbuh Dirjen Pembiayaan Perumahan.

Adapun ketiga unit organisasi yang mendapatkan penghargaan penyerapan anggaran terbaik TA. 2016 adalah; Terbaik Pertama, Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan (92,09%), Terbaik Kedua, Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan (81,63%), Terbaik Ketiga adalah Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan (80,60%).

Penilaian untuk penyerapan anggaran terbaik ini diambil dari e-Monitoring status, Hari Selasa tanggal 29 November Tahun 2016.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Lakukan Penanaman Pohon Di Samosir, Sumut


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Maurin Sitorus mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan penanaman pohon dengan tema“Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air”, di Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (30/11).

Penanaman pohon ini dilakukan secara serentak di 34 Provinsi dalam rangka Hari Bakti PU ke- 71 dan Hari Penanaman Pohon Nasional.

Dalam sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus, disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi air yang besar . “Potensi air ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti sumber air minum, irigasi, industri, penggelontoran kota pembangkit listrik dan perikanan”, tutur Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Meskipun Indonesia memiliki potensi air yang besar namun masih menghadapi beberapa tantangan. “Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan air semakin kompleks dari waktu ke waktu, bukan hanya karena kuantitasnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan di beberapa pulau tetapi juga dari sisi waktu, kita sering mengalami kekeringan di musim kemarau dan kebanjiran di musim hujan”, imbuh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Untuk menjawab tantangan pengelolaan air tersebut, imbuh Maurin Sitorus, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha perlu bersinergi untuk menyelamatkan air melalui program dan aksi yang konkrit. “Pemerintah telah menginisiasi sinergi antar pelaku yang terlibat dalam penyelamatan air melalui pencanangan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air sejak tahun 2005,” terang Dirjen Pembiayaan Perumahan.

Sebagai perwujudan yang nyata, Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) telah disepakati oleh Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diteguhkan pada tanggal 5 Mei 2015.

Hadir dalam acara penanaman pohon tersebut Pembina Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA), Joko Kirmanto. Dalam sambutannya Joko Kirmanto mengatakan bahwa menanam pohon merupakan suatu gerakan yang luar bisa penting.

“Banyak sekali manfaat menanam pohon yaitu untuk menyelamatkan hutan, lahan dan menghambat lajunya perubahan iklim, akan tetapi menanam pohon bukan satu – satunya gerakan yang harus dilakukan, tapi kualitas air juga harus kita jaga”, tegas Joko Kirmanto.

Setiap manusia Indonesia, imbuh Joko Kirmanto, kalau mau menyelamatkan air dan menghambat laju perubahan iklim harus menanam pohon. “Marilah kita menjadikan menamam pohon ini sebagai suatu gerakan dan semua masyarakat indoensia cinta menanam pohon. Harapan saya mari menanam pohon dilakukan dari waktu ke waktu bukan hanya ketika perayaan hari besar, akan tetapi dapat dilakukan setiap saat. Menanam pohon adalah ibadah karena kita akan mempertahankan hidup kepada masyarakat yang akan datang”, tegas Joko Kirmanto.

Ditjen Pembiayaan Perumahan dan PPDPP Laksanakan Rapat Kerja TA 2016


Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bekerja sama dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melaksanakan Rapat Kerja Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Sumatera Utara. Acara dibuka oleh Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Eko D. Heripoerwanto, Senin (28/11).

Rapat Kerja ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti dan mengevaluasi pencapaian kinerja. “Melalui rapat kerja ini kita dapat mengetahui pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan untuk selanjutnya dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti serta rapat kerja ini juga sebagai persiapan pelaksanaan program tahun anggaran 2017 dan juga untuk persiapan lelang dini tahun 2017 dan untuk menyiapkan rencana kerja tahun 2018”, terang Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun agenda rapat kerja ini adalah membahas tentang evaluasi kinerja 2016 masing – masing unit kerja, strategi dan percepatan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017 masing – masing unit kerja dan juga persiapan kegiatan 2018. “untuk kegiatan di tahun 2018 kami meminta setiap unit kerja menyampaikan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target dan anggaran tahun 2018 serta usulan rincian komponen tahun anggaran 2018 dan beberapa isu strategis”, tutur Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Eko D. Heripoerwanto.

Selain itu, dalam rapat kerja tersebut dibahas juga mengenai reviu Rencana Strategi (Renstra) Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 2015 – 2019. “Reviu rencana strategi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan diperlukan, dikarenakan banyaknya isu strategis nasional yang tidak terakomodasi oleh Rencana Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat “, imbuh Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan.

Untuk program Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan di Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masuk dalam output Sasaran Strategis Empat (SS4). “SS4 ini adalah meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman”, ujar Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan.

SS4 ini dibagi lagi menjadi Sasaran Strategis Sembilan (SS9), ujar Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, yaitu meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

SS9 ini kemudian dibagi lagi menjadi Sasaran Program yaitu meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan dan menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, terang Direktur Perencanaan pembviayaan permahan.

Reviu renstra Kementerian PUPR ini masih dalam pembahasan bersama dengan Pusat Perencanaan Infrastruktur, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rapat Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan turut mengundang narasumber dari Bappenas, Bapertarum – PNS, PT. SMF, dan Biro PA- KLN, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dihadiri juga para pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditjen Pembiayaan Perumahan Sosialisasikan Amnesti Pajak


Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan melaksanakan Sosialisasi Amnesti Pajak di ruang Rapat Prambanan, Jakarta, Rabu (23/11).

Acara Sosialisasi diisi dengan arahan dari Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Maurin SItorus. Dalam arahannya Dirjen Pembiayaan Perumahan merekomendasikan para pejabat dan seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Pembiayaan Perumahan untuk dapat memanfaatkan amnesti pajak. “Saya merekomendasikan amnesti pajak ini dapat dimanfaatkan karena tarifnya sangat murah mulai dari dua persen”, ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Selanjutnya, Dirjen Pembiayaan Perumahan juga menghimbau kepada para pejabat dan seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan untuk taat pajak “ Pajak merupakan sumber penerimaan negara dan dari pajak ini kita dapat membantu mensejahterakan masyarakat. Apabila penerimaan pajak kita lancar, maka pemerintah dapat memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis untuk masyarakat seperti di negara maju lainnya”, terang Dirjen Pembiayaan Perumahan.

Dalam acara dimaksud hadir sebagai narasumber yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama, Kebayoran Baru Empat, Kementerian Keuangan, Christijanto Wahju P. dan Kasi Pengawasan dan Konsultasi IV, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kebayoran Baru Empat, Hariyono.

Di dalam paparannya, Christijanto Wahju mengatakan bahwa pajak bukan suatu keharusan atau kewajiban. “Pajak memang bukan suatu keharusan ataupun kewajiban, karena sebenarnya kalau di dalam SPT kita ada yang terlupa untuk diisi bisa dilakukan pembetulan SPT”, imbuh Christijanto.

Selain itu, Christijanto juga menyebutkan dua manfaat dari Amnesti Pajak, yaitu pertama tarifnya murah. “Tarifnya untuk bulan Juni sampai September sebesar dua persen, dari bulan Oktober sampai Desember sebesar tiga persen dan dari Bulan Januari sampai Maret sebesar lima persen”, tutur Christijanto.

Acara Sosialisasi Pajak dihadiri oleh para pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan juga undangan dari PPDPP, dan Bapertarum – PNS.

112 PNS Ditjen Pembiayaan Perumahan Ikut Assessment RB


Jakarta – 112 pegawai negeri sipil (PNS) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ikutAssessment (penilaian) Kesiapan Organisasi dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Pelaksanaan assessment dilakukan dengan cara melakukan pengisian kuesioner menyangkut kesiapan dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Gedung Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Jakarta, Jumat (16/9).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus saat memberikan arahan dalam acara tersebut meminta semua pegawai di Ditjen Pembiayaan Perumahan siap beradaptasi terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. “Reformasi Birokrasi adalah masalah hidup kita, masalah kesejahteraan kita dan masa depan kita sendiri. Oleh karena itu, perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri, salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sikap disiplin,” ujar Maurin.

Menurutnya, hal-hal yang kecil apabila dilakukan bersama-sama akan menjadi besar. “Semoga penilaian reformasi birokrasi ke depan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat lebih baik dan tunjangan klinerja dapat naik dari 58 persen menjadi 100 persen dan ingat, kita akan selalu berkompetisi dengan unit eselon I lainnya,” tutur Maurin.

Maurin juga mendorong agar ada reward dan punishment terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen Pembiayaan Perumahan.

Sebagai salah satu unit di organisasi Kementerian PUPR, Ditjen Pembiayaan Perumahan sudah memiliki road map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Di dalam road map Reformasi Birokrasi Ditjen Pembiayaan Perumahan, terdapat delapan area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Selain delapan area perubahan, road map Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan juga memuat Quick Wins. “Quick wins Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan adalah penyaluran FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) melalui KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Sejahtera bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dari bank pelaksana, dari maksimal tujuh hari kerja menjadi maksimal lima hari kerja, akan tetapi Bapak Menteri (Basuki) minta tiga hari kerja,” tutur Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto. (Kompu Pembiayaan Perumahan) reformasi birokrasi, kepegawaian

Indonesia Bisa Menjadi Negara Maju


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Maurin Sitorus menghadiri acara Jakarta Property Week yang diselenggarakan oleh rumah23.com di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (8/9).

Dalam, sambutannya Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju. “Salah satu negara maju ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan rumah untuk masyarakatnya dan tidak ada kawasan kumuh. Kita harapkan Indonesia ke depan dapat menjadi negara maju”, ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Untuk mewujudkan impian menjadi negara maju, tugas pemerintah saat ini tidaklah mudah. Masih banyak yang harus dibenahi salah satunya terkait pemenuhan kebutuhan rumah dan pengurangan backlog perumahan yang saat ini mencapai 11 juta unit. Sementara kebutuhan perumahan pertahun baik akibat pertambahan penduduk maupun urbanisasi pertahunnya mencapai sekitar 800.000 – 900.000 unit, ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Selanjutnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Dirjen Pembiayaan Perumahan mengatakan pemerintah dalam hal ini KementerianPUPR memiliki beberapa program bantuan mulai dari Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan memberikan suku bunga 5% flat selama masa cicilan (sampai 20 tahun), memberikan bantuan uang muka perumahan dan pembangunan rumah khusus bagi nelayan maupun perumahan di perbatasan dan ada juga bantuan PSU (Prasarana sarana dan utilitas) bagi pengembang.

“Selain program tersebut, pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang penyederhanaan perijinan. Dari 33 tahapan menjadi 11 tahapan dan dari 700 – 900 hari menjadi 44 hari serta ada kepastian biaya. Semoga hal ini dapat membantu pengembang dalam membangun perumahan bagi MBR”, ujar Maurin Sitorus.

Selanjutnya, Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus juga mengapresiasi event Jakarta Property Week. “Acara seperti ini dapat meningkatkan transaksi ekonomi dan dapat membantu masyarakat memiliki rumah sehingga dapat mengurangi backlog perumahan”, ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Tidak lupa Maurin Sitorus juga mengajak semua pemangku kepentingan bidang perumahan (Pengembang, Perbankan, Pemda dan lainnya) untuk bersinergi dengan pemerintah pusat membantu percepatan pencapaian program sejuta rumah.

Disisi lain, Ketua DPD Apersi DKI Jakarta, Saimin Iskandar, mengatakan bahwa pihaknya siap untuk membantu pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan.

“Kami memiliki anggota sebanyak 620 orang. Ada sekitar 40 – 50 persen anggota yang aktif dan siap untuk membangun rumah bagi MBR. Sehingga dapat membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan dan menjaga sisi supply perumahan”, terang Saimin Iskandar.

KPR Sejahtera FLPP Masih Tetap Dapat Dinikmati MBR


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan akan tetap memberikan bantuan subsidi perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemberian Subsidi ini dilakukan melalui Skema Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan KPR SSB (Subsidi Selisih Bunga). Selain itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Uang Muka (BUM) untuk MBR. Khusus untuk BUM diberikan untuk pembelian rumah tapak bersubsidi. Seluruh kebijakan ini merupakan bentuk dukungan dalam percepatan keberhasilan Program Satu Juta Rumah.

Dengan adanya dua skema pembiayaan ini (KPR Sejahtera FLPP dan KPR SSB), Program bantuan rumah bersubsidi untuk MBR dapat dipastikan akan tetap dilaksanakan sampai akhir tahun 2016 dan akan tetap dilanjutkan untuk tahun – tahun mendatang sesuai dengan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015 – 2019). Dengan begitu, MBR masih dapat mengakses dan menikmati Program bantuan pembiayaan untuk rumah sejahtera tapak maupun rumah sejahtera susun melalui KPR Sejahtera FLPP dan KPR SSB. Untuk Skema SSB dijalankan setelah dana KPR Sejahtera FLPP habis. Melalui KPR SSB ini MBR masih tetap akan menikmati suku bunga sebesar 5% dengan masa cicilan atau tenor waktu yang diberikan sampai dengan 20 tahun (persyaratan sama dengan KPR Sejahtera FLPP).

Untuk harga rumah bersubsidi baik rumah tapak maupun rumah sejahtera susun harganya ditetapkan oleh pemerintah dan diatur di dalam PermenPUPR No. 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21/PRT/M/2016 tentang kemudahan dan/atau bantuan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara untuk batasan penghasilan kelompok sasaran bersubsidi, batasan harga jual rumah sejahtera tapak dan satuan rumah sejahtera susun serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 552/KPTS/M/2016.

Selanjutnya, dalam kesempatan yang lain, Dirjen Pembiayaan Perumahan PUPR, Maurin Sitorus juga mengatakan bahwa Peraturan Menteri ini penting dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman yang seutuhnya kepada para stakeholder bidang perumahan seperti Perbankan, Pengembang dan MBR itu sendiri. Sehingga Program Sejuta Rumah tidak terganggu dan dapat berjalan dengan baik.

KPR Sejahtera FLPP, KPR SSB dan BUM dapat diakses oleh MBR melalui bank Pelaksana yang telah melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dan PKO (Perjanjian Kerjasama Operasional) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan adanya kerja sama ini, bank pelaksana berhak untuk melakukan verifikasi data calon penerima bantuan subsidi perumahan.

Menteri PUPR Roadshow Mensinergikan Progress Bidang Perumahan dan Permukiman


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR), Basuki Hadimuljono, melakukan Roadshow dalam rangka mensinergikan progress bidang perumahan dan permukiman di Kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Jakarta, Jumat (26/8).

Di dalam Roadshow, MenPUPR, mendengarkan paparan progress kerja dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karta, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Menteri Basuki menyampaikan pesan maupun himbauan kepada unit kerja yang datang. Salah satunya terkait lelang paket. “Lelang paket pekerjaan baik yang sudah maupun belum dilelang harus dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada dan SOP haru dibuat dengan benar”, ujar Menteri PUPR.

Menteri PUPR juga mendorong semua unit kerja di lingkungan KemenPUPR yang hadir pada saat itu untuk dapat melakukan percepatan program kerja dengan baik dan meminta para pejabat, khususnya Eselon III dan IV untuk turun langsung ke lapangan melakukan pengawasan pekerjaan. “Jangan menyerahkan semuanya kepada konsultan pengawas dan jangan percaya sepenuhnya. Kita tetap harus terjun langsung melakukan pengawasan terhadap kerja Konsultan Pengawas”, tegas Menteri Basuki.

Selain itu, Menteri Basuki pun mendorong dikembangkannya inovasi perumahan. “Kita membutuhkan inovasi yang baru untuk sektor perumahan dan juga saya mendorong adanya standar dalam pembangunan sektor perumahan, khususnya untuk perumahan di kawasan perbatasan”, tutur Menteri Basuki.

Terkait pembangunan perumahan, Menteri Basuki meminta agar para pengembang diawasi. “Kita harus memiliki intuisi. Kita harus berani menegur pengembang perumahan apabila ada hal yang tidak sesuai di lapangan. Minimal dilaporkan kepada Dirjen masing – masing”, pinta Menteri Basuki kepada para Dirjen di lingkungan Kementerian PUPR yang hadir.

Pada akhir Roadshow, Menteri Basuki mengajak kepada seluruh yang hadir untuk bekerja lebih baik dan tertib. “Jangan main – main dengan uang, jangan mengatur proyek. Tunjukan integritas dan loyalitas bukan pada Saya tetapi kepada Institusi dimana kita bekerja”, ajak Menteri Basuki.

Menanggapi adanya standar pembangunan rumah, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR, Maurin Sitorus, menyetujui adanya standar untuk pembangunan rumah bersubsidi. Maurin Sitorus pun menyampaikan untuk perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR memiliki program dukungan pembiayaan untuk 600 ribu unit rumah bersubsidi.

Sementara terkait dengan rencana kerja Tahun 2017 untuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, memiliki target penyerapan KPR FLPP sebesar 375.000 unit. Subsisdi Selisih Bunga (SSB) sebesar 225.000 unit dan Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar 550.000 unit. “Jadi kebutuhan anggaran bantuan pembiayaan perumahan tahun anggaran 2017 adalah sebesar 40.7 triliun rupiah, yang akan dipakai untuk KPR FLPP, SSB dan juga BUM”, ujar Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto.

Menteri PUPR Roadshow Mensinergikan Progress Bidang Perumahan dan Permukiman


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR), Basuki Hadimuljono, melakukan Roadshow dalam rangka mensinergikan progress bidang perumahan dan permukiman di Kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Jakarta, Jumat (26/8).

Di dalam Roadshow, MenPUPR, mendengarkan paparan progress kerja dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karta, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Menteri Basuki menyampaikan pesan maupun himbauan kepada unit kerja yang datang. Salah satunya terkait lelang paket. “Lelang paket pekerjaan baik yang sudah maupun belum dilelang harus dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada dan SOP haru dibuat dengan benar”, ujar Menteri PUPR.

Menteri PUPR juga mendorong semua unit kerja di lingkungan KemenPUPR yang hadir pada saat itu untuk dapat melakukan percepatan program kerja dengan baik dan meminta para pejabat, khususnya Eselon III dan IV untuk turun langsung ke lapangan melakukan pengawasan pekerjaan. “Jangan menyerahkan semuanya kepada konsultan pengawas dan jangan percaya sepenuhnya. Kita tetap harus terjun langsung melakukan pengawasan terhadap kerja Konsultan Pengawas”, tegas Menteri Basuki.

Selain itu, Menteri Basuki pun mendorong dikembangkannya inovasi perumahan. “Kita membutuhkan inovasi yang baru untuk sektor perumahan dan juga saya mendorong adanya standar dalam pembangunan sektor perumahan, khususnya untuk perumahan di kawasan perbatasan”, tutur Menteri Basuki.

Terkait pembangunan perumahan, Menteri Basuki meminta agar para pengembang diawasi. “Kita harus memiliki intuisi. Kita harus berani menegur pengembang perumahan apabila ada hal yang tidak sesuai di lapangan. Minimal dilaporkan kepada Dirjen masing – masing”, pinta Menteri Basuki kepada para Dirjen di lingkungan Kementerian PUPR yang hadir.

Pada akhir Roadshow, Menteri Basuki mengajak kepada seluruh yang hadir untuk bekerja lebih baik dan tertib. “Jangan main – main dengan uang, jangan mengatur proyek. Tunjukan integritas dan loyalitas bukan pada Saya tetapi kepada Institusi dimana kita bekerja”, ajak Menteri Basuki.

Menanggapi adanya standar pembangunan rumah, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR, Maurin Sitorus, menyetujui adanya standar untuk pembangunan rumah bersubsidi. Maurin Sitorus pun menyampaikan untuk perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR memiliki program dukungan pembiayaan untuk 600 ribu unit rumah bersubsidi.

Sementara terkait dengan rencana kerja Tahun 2017 untuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, memiliki target penyerapan KPR FLPP sebesar 375.000 unit. Subsisdi Selisih Bunga (SSB) sebesar 225.000 unit dan Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar 550.000 unit. “Jadi kebutuhan anggaran bantuan pembiayaan perumahan tahun anggaran 2017 adalah sebesar 40.7 triliun rupiah, yang akan dipakai untuk KPR FLPP, SSB dan juga BUM”, ujar Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto.

BPD SULUTGO Ikut Salurkan KPR Sejahtera FLPP


Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, melakukan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara Gorontalo (SULUTGO) tentang Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jakarta, Selasa (23/8).

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus dan Direktur Pemasaran BPD SULUTGO Novi VB Kaligis. Selain penandatanganan MoU dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerja sama Operasional (PKO) tentang Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dalam rangka Perolehan Rumah bagi MBR pada 2016.

Maurin Sitorus saat memberikan kata sambutan mengatakan bahwa BPD SULUTGO menjadi Bank Pembangunan Daerah ke-16 yang ikut menyalurkan KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

“Sebelumnya kita sudah bekerja sama dengan 15 BPD di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami menyambut baik itikad baik dari BPD SULUTGO untuk bermitra dengan Kementerian PUPR dalam membantu masyarakatnya memiliki rumah layak huni,” kata Maurin.

Maurin pun berharap peran BPD dalam menyalurkan KPR Bersubsidi dapat meningkat. Menurutnya, saat ini peran BPD dalam menyalurkan KPR Bersubsidi hanya di bawah satu persen. “Itu menjadi pertanyaan karena perannya masih kecil dan dengan adanya penandatanganan ini saya berharap BPD SULUTGO dapat meningkatkan perannya untuk membantu masyarakat di wilayahnya mendapatkan rumah layak huni melalui KPR Sejahtera FLPP,” ujarnya.

Novi VB Kaligis mengatakan bahwa pihaknya akan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian PUPR. “Kami memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat di Sulawesi Utara untuk memiliki rumah yaitu dengan menyiapkan KPR Bersubsidi dan Bantuan Uang Muka”, tuturnya.

Novi menerangkan bahwa pihaknya memiliki peraturan terkait KPR Subsidi tersebut. “BPD SULUTGO mengikat 40 persen dari gaji PNS dan masyarakat untuk cicilan rumah, sisanya 60 persen untuk take home pay,” kata Novi.

Novi juga meyakinkan Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR bahwa BPD SULUTGO dalam keadaan “sehat” dan dapat bekerja dengan baik untuk menyalurkan KPR Bersubsidi melalui KPR Sejahtera FLPP. “Kami memiliki aset total senilai Rp 13,5 triliun, dengan laba akhir periode mencapai Rp 206 miliar dan Non Performing Loan di bawah satu persen,” katanya.

Pemerintah Lakukan Penyederhanaan Perizinan Guna Percepat Program Sejuta Rumah


Jakarta – Pemerintah sederhanakan perizinan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuan dilakukannya penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan tersebut adalah untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Sejuta Rumah.

Untuk menyederhanakan perizinan, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 1/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Inpres Nomor 3/2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan.

Beberapa kemudahan perizinan perumahan untuk MBR yang diberikan antara lain adalah kemudahan administrasi dan pelayanan, kemudahan waktu penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan kemudahan dalam bantuan teknis dan informasi. Kemudahan tersebut diberikan pada penyediaan rumah, baik dalam bentuk rumah sederhana tapak maupun rumah susun sederhana yang dibangun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin dalam acara konferensi pers Program Satu Juta Rumah 2016 dan Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan MBR, di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (19/8) mengatakan bahwa Program Sejuta Rumah bukan program yang hanya dilihat dari aspek fisiknya saja namun masih banyak aspek lainnya, seperti aspek pembiayaan dan regulasi.

Pada 2015 lalu, pencapaian Program Sejuta Rumah hanya sebanyak 699.770 unit, termasuk di dalamnya rumah swadaya. Kemudian berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi per Agustus 2016, saat ini capaian Satu Juta Rumah 2016 hampir 400.000 unit yang terdiri dari 220.000 unit penyaluran pembiayaan perumahan oleh BTN, 100.000 unit dari pemerintah pusat, 8.800 dari pemerintah daerah, 16.000 unit dari kementerian dan lembaga lain, dan sisanya dari perumahan komersial.

Untuk tahun ini target Program Sejuta Rumah terdiri dari 700.000 unit untuk MBR dan 300.000 unit lainnya untuk non MBR. Syarif mengakui bahwa dalam perjalanannya masih banyak masalah penyediaan perumahan yang belum clear sampai saat ini. Menurutnya ada beberapa poin yang menjadi persoalan dan salah satunya yaitu masih soal perizinan. Karena perizinan ini melahirkan high cost dan waktu yang lama dan hal tersebut yang akan terus disempurnakan oleh pemerintah.

“Jadi mewujudkan sebuah rumah ternyata tidak hanya membangun fisik saja tapi sangat ditentukan oleh regulasi yang ada,” katanya.

Dengannya adanya penyederhanaan regulasi maka akan ada peningkatan dan percepatan terwujudnya pembangunan sejuta rumah setiap tahunnya. “Saya yakin kemudahan perizinan jika dapat terealisasi dengan baik, maka akan lebih baik lagi, karena ada yang sampai satu tahun belum keluar juga izinnya,” ungkap Syarif.

Selain memberikan kemudahan perizinan, pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan perumahan untuk mendukung Program Sejuta Rumah khususnya bagi MBR. Beberapa bantuan tersebut antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Bantuan Uang Muka (BUM). Kemudian pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah sederhana tapak dan rusunami, pemberikan PSU untuk rumah sederhana tapak.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus mengatakan bahwa penyederhanaan perizinan ini selalu disuarakan oleh pengembang. Karena terkait perizinan, selama ini dianggap tidak ada kepastian waktu dan biayanya. Maurin menambahkan bahwa untuk 2016, pemerintah telah mengalokasikan anggaran FLPP senilai Rp 9,22 triliun untuk memfasilitasi penerbitan KPR FLPP sebanyak 84.000 unit. Untuk dana SSB dialokasikan dana sebesar Rp 2,05 triliun dan Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar 1,2 triliun.

Backlog Perumahan Menurun Syarif menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan pada 2015 sebesar 11,4 juta unit atau menurun dari backlog pada 2010 yang mencapai 13,5 juta unit.

“Dari data 2010 backlog 13,5 juta dari aspek kepemilikan, kemudian di 2015 ada data BPS yang menyebutkan bahwa sekarang masyarakat yang mempunyai atau memiliki rumah kurang lebih 82 persen atau backlog tinggal 11,4 juta unit,” ujar Syarif.

Ia menambahkan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) backlog penyediaan perumahan diharapkan dapat berkurang menjadi sebesar 6,8 juta unit pada akhir 2019. Sehingga dari 13,5 juta unit sampai 6,8 juta unit dibutuhkan 6,7 juta unit. Artinya, kalau dibuat program sejuta rumah tiap tahun tetap tidak akan mampu mencapai 6,8 juta unit di akhir 2019, karena kalau dirata-rata per tahunnya 1 juta unit lebih.

“Tapi ini real, tidak harus memaksakan, karena data BPS juga mengatakan bahwa kemampuan (penyediaan) kita ini per tahun kurang lebih 400.000-500.000 unit, baik yang dilakukan pengembang, masyarakat, pemerintah daerah, swasta dan seterusnya. Sementara kebutuhan kita terus meningkat, bahkan data BPS juga menyebutkan kurang lebih (kebutuhan) 800.000 unit setiap tahun sehingga selalu ada gap,” tuturnya. (Tr)

Kementerian PUPR Berkomitmen Bantu MBR Miliki Rumah Layak Huni


Bandung - Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus saat membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Bandung, Selasa (8/9) mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian PUPR berkomitmen untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah layak huni.

“Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pemerintah memfasilitasi MBR melalui berbagai program,” katanya.

Ia menyampaikan, fasilitas yang disediakan pemerintah untuk MBR yaitu, program subsidi perumahan, bantuan PSU perumahan, perpajakan, tanah maupun perijinan. “Dengan berbagai program tersebut diharapkan akan lebih baik ke depannya,” kata Maurin. Sebelumnya ia menyampaikan bahwa Program KPR (kredit pemilikan rumah) bersubsidi juga harus tepat sasaran agar pengalokasian anggaran perumahan dapat meningkat tiap tahunnya. “Program KPR bersubsidi harus tepat sasaran, hal ini diperlukan agar pengalokasian anggaran untuk perumahan tiap tahunnya dapat meningkat,” ujar Maurin Sitorus.

Maurin menambahkan bahwa selama kurun waktu lima tahun sejak digulirkannya Program KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) oleh pemerintah, program tersebut telah mampu membangun sebanyak 450.000 unit rumah.

Pada kesempatan tersebut, Maurin juga menghimbau kepada para pengembang untuk tidak mengambil untung banyak. “Saya menghimbau para pengembang khususnya pengembang perumahan bagi MBR agar tidak mengambil untung yang besar. Kalau ingin untung yang banyak biarlah di sektor komersial,” ucapnya. (Sri)

Ditjen Pembiayaan Perumahan dan Bank NTB Lakukan Penandatanganan MoU


Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan PT Bank NTB di Kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Jakarta, Rabu (3/8). Penandatangan MoU tersebut terkait dengan penyaluran kredit pemilikan rumah bersubsidi dalam rangka perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus dan Direktur Utama PT Bank NTB, Komari Subakir.

Maurin Sitorus dalam sambutannya mengaku sangat berbahagia karena Bank NTB ikut serta dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah. “Hari ini, hari yang berbahagia bagi kami, karena Bank NTB sudah bisa melayani masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Menurutnya, dengan melakukan penandatangan MoU tersebut, maka Bank NTB telah membantu pemerintah karena memfasilitasi MBR untuk memperoleh rumah melalui KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Penyaluran KPR bersubsidi 96 persennya dilakukan oleh Bank BTN dan sisanya empat persen dilakukan oleh bank lain termasuk di dalamnya Bank NTB,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Maurin pun meminta kepada Bank NTB untuk lebih memperhatikan para pengembang perumahan bersubsidi agar membangun perumahan yang berkualitas.

Komari Subakir mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat aplikasi untuk mendukung program kerjasama penyaluran KPR bersubsidi. “Kami menciptakan aplikasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas pembayaran oleh masyarakat, semua sistemnya sudah online dan kami juga menambah banyak ATM,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain melayani pegawai negeri sipil (PNS), Bank NTB juga akan melayani masyarakat lain di luar PNS. Selain penandatanganan MoU, dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktur Utama Bank NTB tentang Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dalam rangka Perolehan Rumah Bagi MBR 2016. PKO ini dimaksudkan untuk menjadi acuan teknis dalam pelaksanaan penyaluran bantuan uang muka perumahan bagi MBR. (Sri)

Ditjen Pembiayaan Perumahan dan Bank NTB Lakukan Penandatanganan MoU


Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan PT Bank NTB di Kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Jakarta, Rabu (3/8). Penandatangan MoU tersebut terkait dengan penyaluran kredit pemilikan rumah bersubsidi dalam rangka perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus dan Direktur Utama PT Bank NTB, Komari Subakir.

Maurin Sitorus dalam sambutannya mengaku sangat berbahagia karena Bank NTB ikut serta dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah. “Hari ini, hari yang berbahagia bagi kami, karena Bank NTB sudah bisa melayani masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Menurutnya, dengan melakukan penandatangan MoU tersebut, maka Bank NTB telah membantu pemerintah karena memfasilitasi MBR untuk memperoleh rumah melalui KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Penyaluran KPR bersubsidi 96 persennya dilakukan oleh Bank BTN dan sisanya empat persen dilakukan oleh bank lain termasuk di dalamnya Bank NTB,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Maurin pun meminta kepada Bank NTB untuk lebih memperhatikan para pengembang perumahan bersubsidi agar membangun perumahan yang berkualitas.

Komari Subakir mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat aplikasi untuk mendukung program kerjasama penyaluran KPR bersubsidi. “Kami menciptakan aplikasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas pembayaran oleh masyarakat, semua sistemnya sudah online dan kami juga menambah banyak ATM,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain melayani pegawai negeri sipil (PNS), Bank NTB juga akan melayani masyarakat lain di luar PNS. Selain penandatanganan MoU, dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktur Utama Bank NTB tentang Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dalam rangka Perolehan Rumah Bagi MBR 2016. PKO ini dimaksudkan untuk menjadi acuan teknis dalam pelaksanaan penyaluran bantuan uang muka perumahan bagi MBR. (Sri)

Kementerian PUPR Luncurkan eFLPP, Pengurusan KPR FLPP Hanya Tiga Hari


Jakarta – Pemerintah melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempermudah proses permohonan dana KPR FLPP dari Bank Pelaksana, dari semula maksimal tujuh hari pelayanan menjadi hanya tiga hari. Hal itu disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat peluncuran aplikasi elektronik FLPP (e-FLPP) yang juga bertepatan dengan Ulang Tahun ke-6 BLU PPDPP, Jakarta, Rabu (3/8). Turut hadir pada acara tersebut Suharso Monoarfa, Menteri Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu II, sekaligus penggagas PPDPP dan Dirjen Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin.

Ia berharap dengan adanya aplikasi online e-FLPP, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga dapat lebih cepat dan tepat sasaran untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Dengan system e-FLPP ini pasti datanya juga data yang akurat. Karena kalau datanya tidak sama tentu akan ditolak oleh sitem itu,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan aplikasi tersebut juga mempermudah masyarakat mengakses dan mengetahui semua persyaratan mendapatkan FLPP. Basuki juga berharap dengan diluncurkannya e-FLPP yang dapat mempercepat pelayanan juga membuat bisnis properti semakin baik lagi. “Harapan saya untuk e-FLPP ini tidak hanya kecepatan, kepastian untuk dapat melayani customer dan berharap e-FLPP melalui pelayanan kinerja FLPP yang lebih baik dan bisnis properti yang lebih bergairah,” tutur Basuki.

Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono menyatakan terkait dengan percepatan pelayanan melalui e-FLPP, ia mengatakan akan terus meningkatkan kecepatan waktu pelayanan, bahkan jika dimungkinkan bisa dalam waktu 1 hari. “Kita akan evaluasi dulu yang 3 hari," ujarnya.

Seperti diketahui, FLPP merupakan program pemerintah yang bertujuan meringankan MBR dalam memiliki rumah yang layak huni. MBR yang berpenghasilan maksimal Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun dapat mengajukan KPR FLPP melalui 10 Bank Nasional dan 15 BPD yang telah menjadi Bank Pelaksana KPR FLPP. Fitur FLPP antara lain diberi keleluasaan dalam mengangsur rumah selama maksimal 20 tahun, suku bunga tetap sepanjang masa kredit yakni sebesar 5 persen dan uang muka mulai 1 persen. Disamping itu, penerima FLPPP juga diberikan asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit. Harga jual bebas PPn sesuai dengan PMK 113 Tahun 2014 dan PMK 269 tahun 2015. (jay/gt)

UN Habitat, Iran Ingin Belajar Pembiayaan Perumahan Indonesia


TEMPO.CO, Surabaya - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan Iran berminat belajar tentang pembiayaan dan perencanaan perumahan dari Indonesia.

"Iran telah bekerja sama terkait dengan irigasi dengan Indonesia,” kata Basuki setelah menghadiri sesi diskusi dengan topik Financing And Investing in Urban Public Service: The Key to Inclusive Cities pada acara konferensi perkotaan atau Preparatory Committee (Prepcom) III United Nation (UN) Habitat di lantai III Hall Exhibition Grand City, Surabaya, Selasa, 26 Juli 2016.

Menurut dia, cerita sukses dari Indonesia yang bisa dipresentasikan dalam forum tersebut adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Di Indonesia, ucap Basuki, peraturan tentang pembiayaan rumah sudah baik dengan adanya pembayaran uang muka dan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dalam New Urban Agenda, UN Habitat telah menyiapkan standar terkait dengan permukiman yang dikatakan layak untuk ditinggali. Basuki menyebutnya dengan rumah untuk semua. Dia sepakat dengan standar yang menekankan, antara lain, pada ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya.

Basuki berujar, setiap kota di Indonesia punya karakter berbeda. Basuki mencontohkan rumah khas Batak di daerah suku Batak. Menurut dia, rumah sebagai hak rakyat itu penting. Hal itu, tutur dia, menjadi wacana perencanaan permukiman perkotaan ke depan. “Karakter itu juga sesuai dengan yang ditekankan Presiden Joko Widodo,” ucapnya.

Adapun Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku bangga karena Kota Surabaya diberi kesempatan menjadi tuan rumah Prepcom III. Bahkan ia berharap hasil dari konferensi itu bisa diadaptasi negara-negara di seluruh dunia untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik ke depan. “Kami berharap Anda semua bisa datang kembali ke Surabaya untuk tur, bisnis, atau investasi,” katanya.

Menurut Risma, Pemerintah Kota Surabaya membuka koordinasi dengan berbagai negara di dunia. Sebab, Surabaya memiliki berbagai keunggulan yang mendorongnya menjadi kota yang berkembang dan layak huni. “Kota Surabaya adalah kota yang seakan tidak pernah tidur,” tuturnya.

Wawancara Dirjen Pembiayaan Terkait Penyederhanaan Perijinan


Aktivitas pagi ini, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, PUPR, Maurin Sitorus menerima wartawan Majalah Tempo, di ruang kerjanya, Kamis (30/6).

Dalam penjelasannya Dirjen Pembiayaan Perumahan PUPR mengatakan bahwa pemerintah melakukan penyederhanaan perijinan untuk pembangunan perumahan (melalui Inpres No. 3 Tahun 2016).

Hal yang disederhanakan dalam perijinan tersebut menyangkut: Jumlah Ijin, waktu dan biaya (ada kepastian biaya). Selain itu, Dirjen Pembiayaan Perumahan PUPR juga mengatakan ada tiga hal yang menjadi permasalahan di bidang perumahan:

1. Masalah lahan. 2. Perijinan. 3. Suku bunga konstruksi.

Acara Buka Puasa Bersama Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan


Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pada 28 Juni 2016 melakukan acara Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi dan Acara Buka Puasa Bersama di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Acara dimulai dengan Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan di Ruang Rapat Prambanan, Jakarta, Selasa, 28 Juni 2016 .

Acara dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR. Dalam pemaparannya Sesditjen Pembiayaan Perumahan PUPR mengatakan ada 8 area perubahan dalam Reformasi Birokrasi:

1. Mental Aparatur. 2. Pengawasan. 3. Akuntabilitas. 4. Kelembagaan. 5. Tatalaksana. 6. SDM Aparatur. 7. Peraturan UU. 8. Pelayanan Publik.

Selanjutnya Sesditjen mengatakan bahwa Pada tahun 2017 akan ada audit organisasi. "Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Apakah akan diperlukan pembenahan, pengurangan atau penambahan untuk organisasi pembiayaan perumahan", ujar Sesditjen Pembiayaan PUPR.

Mau Kemudahan Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi MBR? Ini Aturan dan Penjelasannya


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mensosialisasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus bahwa Permen Nomor 21/PRT/M/2016 diterbitkan dalam rangka mendukung keberhasilan Program Pembiayaan Perumahan, sehingga Program Pembiayaan Perumahan dapat menjadi optimal.

Kata dia, Permen ini mencakup aturan mengenai KPR Sejahtera, KPS SSB ( Subsidi Selisih Bunga), KPR SSM (Subsidi Selisih Marjin) dan SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka).

“Dahulu permen untuk masing – masing KPR dibuat tersendiri akan tetapi sekarang Kami membuatnya dalam satu permen yang sama yaitu PermenPUPR No. 21/PRT/M/2016. Sehingga akan lebih memudahkan untuk melihatnya”, ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan, PUPR dalam keterangan tertulisnya kepada Tribun, Rabu (22/6/2016).

Terkait Permen PUPR yang baru ini, imbuhnya, tidak banyak yang berubah dari sebelumnya. Hanya untuk persyaratan bagi kelompok sasaran MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang berhak mendapatkan Subsidi KPR (Kredit Pemilikan Rumah), diwajibkan sudah memiliki SPT Tahunan.

Lebih jauh lagi, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR akan tetap memberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) kepada MBR yang mendapatkan bantuan KPR Sejahtera, KPS SSB ( Subsidi Selisih Bunga), KPR SSM (Subsidi Selisih Marjin) untuk rumah tapak.

Sementara untuk Rumah Susun jelas dia, tidak mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Selanjutnya, Dirjen Pembiayaan Perumahan PUPR juga mengatakan bahwa sosialisasi Permen ini penting dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman yang seutuhnya kepada para stakeholder bidang perumahan, sehingga Program Sejuta Rumah tidak terganggu dan dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, sosialisasi ini juga sebagai suatu sarana untuk berkomunikasi dengan para stakeholder bidang perumahan. “Saya sangat senang dengan adanya sosialisasi ini. Kalau Bank Pelaksana dan pengembang melihat ada hal yang perlu disempurnakan dari PermenPUPR ini, Kami siap untuk berdialog dan menjelaskannya”, ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan PUPR.

Acara Sosialisasi ini dihadiri oleh tamu undangan dari Kementerian Keuangan, lingkungan internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank dan Pengembang.

Kementerian PUPR Sosialisasikan Permen Tentang Kemudahan Peroleh Rumah Bagi MBR


Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menggelar acara sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi MBR, Jakarta, Selasa (21/6). Acara Sosialisasi tersebut dihadiri oleh tamu undangan dari Kementerian Keuangan, lingkungan internal Kementerian PUPR, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank dan Pengembang.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus saat membuka acara sosialisasi tersebut mengatakan bahwa Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 diterbitkan dalam rangka mendukung keberhasilan Program Pembiayaan Perumahan.

Permen ini mencakup aturan mengenai KPR Sejahtera, KPS SSB (Subsidi Selisih Bunga), KPR SSM (Subsidi Selisih Marjin) dan SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka). “Dulu permen untuk masing-masing KPR dibuat tersendiri akan tetapi sekarang kami buat dalam satu permen yang sama yaitu Permen PUPR No 21/PRT/M/2016, sehingga akan lebih memudahkan untuk melihatnya,” ujar Maurin.

Terkait Permen PUPR yang baru ini, tidak banyak yang berubah dari sebelumnya. Hanya untuk persyaratan bagi kelompok sasaran MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang berhak mendapatkan Subsidi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) diwajibkan sudah memiliki SPT Tahunan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR akan tetap memberikan SBUM kepada MBR yang mendapatkan bantuan KPR Sejahtera, KPS SSB, KPR SSM untuk rumah tapak. Sementara untuk Rumah Susun tidak mendapatkan SBUM. Maurin juga mengatakan bahwa sosialisasi permen tersebut penting dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman yang utuh kepada para stakeholder bidang perumahan, sehingga Program Sejuta Rumah tidak terganggu dan dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, lanjut Maurin, sosialisasi ini juga sebagai suatu sarana untuk berkomunikasi dengan para stakeholder bidang perumahan. “Saya sangat senang dengan adanya sosialisasi ini, kalau bank pelaksana dan pengembang melihat ada hal yang perlu disempurnakan dari Permen PUPR ini, kami siap untuk berdialog dan menjelaskannya,” katanya. (Ditjen Pembiayaan Perumahan)

Menteri Basuki Lantik 54 Pejabat Eselon II dan III Kementerian PUPR


Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik pejabat Eselon II dan III Kementerian PUPR di Gedung Kementerian PUPR, Selasa (31/5). Pelantikan pejabat tahap I tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 323/KPTS/M/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian PUPR.

Menteri Basuki dalam sambutannya mengatakan, ini merupakan pelantikan yang pertama di 2016 yang diprioritaskan untuk pejabat-pejabat yang rotasi, dan tahap kedua nanti yang melibatkan adanya promosi yang harus dilalui melalui panitia seleksi sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Untuk tahap kedua tidak akan lama lagi, mudah-mudahan pada bulan depan, karena tahun ini merupakan tahun percepatan pembangunan sehingga kita harus cepat melakukan rotasi,” katanya.

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik pejabat Eselon II dan III Kementerian PUPR di Gedung Kementerian PUPR, Selasa (31/5). Pelantikan pejabat tahap I tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 323/KPTS/M/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian PUPR.

Menteri Basuki dalam sambutannya mengatakan, ini merupakan pelantikan yang pertama di 2016 yang diprioritaskan untuk pejabat-pejabat yang rotasi, dan tahap kedua nanti yang melibatkan adanya promosi yang harus dilalui melalui panitia seleksi sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Untuk tahap kedua tidak akan lama lagi, mudah-mudahan pada bulan depan, karena tahun ini merupakan tahun percepatan pembangunan sehingga kita harus cepat melakukan rotasi,” katanya.

Menurutnya, rotasi merupakan hal yang biasa dan merupakan suatu keharusan. “Tentunya dalam rangka untuk mendinamisasikan jalannya suatu organisasi,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki berharap kepada para pejabat yang baru dilantik agar tetap menjaga semangat kerja, untuk melaksanakan amanah, untuk membelanjakan uang negara sesuai dengan tugas dan juga tetap hidup sederhana. Berikut Pejabat Eselon II dan III yang dilantik Menteri Basuki,

Inspektorat Jenderal 1. Jawali Marbun, Inspetur III 2. Didiek Hardijanto, Kepala Bagian Umum

Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air 1. Widiarto, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2. Muhamat marasabessy, Kepala Subdit dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan. 3. Hariyono Utomo, Kepala balai Wilayah Sungai Maluku 4. M Adek Rizaldi, Kepala Subdit Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan danau, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan 5. Jeane Mieke Wagey, Kepala balai Wilayah Sungai Sulawesi II 6. Faliansyah, Kepala balai Wilayah Sungai Sumatera V 7. Abustian, Kepala balai Wilayah Sungai Sumatera VII 8. Muchammad Dian Al Maruf, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan balai besar Wilayah Sungai Citarum 9. Dwi Aryani Semadhi Kubontubuh, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung 10. Budi Sucahyono, Kepala bagian Tata Usaha, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo 11. Bambang Astoto, Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Wilayah Sungai Pamali-Juana 12. Jhon Sianipar, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak

Ditjen Bina Marga 1. Bambang Sudiatmo, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Soebagiono, Direktur jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah 3. Rachman Arief Dienaputra, Direktur Pengembangan jaringan Jalan 4. Poltak Sibuea, Direktur Preservasi Jalan 5. Darwis D, Kepala bagian Pengelolaan BMN, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga. 6. Sam Adriaan Leonard Longdong, Kepala Subdit Standard an Pedoman, Direktorat Preservasi jalan 7. H. Shafwan HR, Kepala balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX 8. Atyanto Busono, Kepala Balai Pelaksanaan jalan nasional XI

Ditjen Penyediaan Perumahan 1. Kuswardono, Sekretaris Direktorat Penyediaan Perumahan 2. Mitha Hasti Suryani, Kepala bagian Umum dan Penatausahaan BMN, Sekretarist Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 3. Priyo Puryanto, Kepala Subdit Keterpaduan Perencanaan , Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan. 4. Nurlaili, Kepala Subdit Perencanaan Teknik, Direktorat Rumah Susun 5. Tri Wahyusidi, Kepala Subdit Perencanaan Teknis, Direktorat Rumah Khusus 6. Lilik Priyanto Harjadi, Kepala Subdit Perencanaan Teknik, Direktorat Rumah Swadaya 7. Roch Dianto, Kepala Subdit Pemantauan Dan Evaluasi, Direktorat Rumah Swadaya 8. Agusny Gunawan, Kepala Subdit fasilitasi Pendataan dan Verifikasi, Direktorat Rumah Swadaya

Ditjen Bina Kontruksi 1. R M Dudi Suryo Bintoro, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan 2. Ober Gultom, Direktur Bina Investasi Infrastruktur 3. Yuni Erni Aguslin, Kepala bagian Hukum, data dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kontruksi 4. Wahyu Triwidodo, Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kontruksi 5. Nanan Abidin, Kepala Subdit Sinkronisasi dan Evaluasi Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur 6. Putut Marhayudi, Kepala Subdit Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina investasi Infrastruktur 7. Kimron Manic, kasubdit Pasar Infrastruktur, Direktorat bina invesatasi infrastruktur 8. Ati Nurzamiati hazar Zubir, Kepala Subdit Kontruksi Berkelanjutan, Direktorat Bina Penyelenggaraan jasa Kontruksi 9. Suwanto, Kepala Subdit Usaha jasa Kontruksi, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber daya jasa Kontruksi 10. Anita Tambing, Kepala Subdirektorat Pengembangan Profesi jasa Kontruksi, Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan 11. Mukhtar Rosyid Harjono, Kepala Subdit Kerjasama, Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan 12. Samsul Bakeri, Kepala balai Pelatihan Kontruksi Wilayah III - Banjarmasin 13. Mukhtar Sofyan, Kepala Balai Peningkatan Penyelenggaraan Kontruksi – Jakarta 14. Cakra Nagra, Kepala Balai Peningkatan Keahlian Kontruksi

Ditjen Pembiayaan Perumahan 1. Eko Djoeli Heripoerwanto, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan 2. R Haryo Bekti Martoyoedo, Kepala Subdit Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan, Direktorat Perencanaan

Pembiayaan Perumahan 3. Bambang Triatmoko, Kepala Subdirektorat Evaluasi Wilayah 1, Direktorat Evaluasi bantuan Pembiayaan Perumahan 4. Eko Supartono, Kepala Subdirektorat Evaluasi Wilayah 2, Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan 5. Abidin, Kepala Subdirektorat Siatem Pembiayaan Wilayah 3, Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1. Benny Hermawan, Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur I, Pusat Perencanaan Infrastruktur 2. Apriadi Mangiwa, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis, Pusat Pengembangan kawasan Strategis 3. Brawijaya, Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia : 1. Subagyo, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ditjen Ciptakarya Taufan Madiasworo, Kepala Subdit Kawasan Pemukiman Perdesaan, Direktorat Pengembangan kawasan Pemukiman. (Iwn)

Menurutnya, rotasi merupakan hal yang biasa dan merupakan suatu keharusan. “Tentunya dalam rangka untuk mendinamisasikan jalannya suatu organisasi,” ujar Menteri Basuki. Menteri Basuki berharap kepada para pejabat yang baru dilantik agar tetap menjaga semangat kerja, untuk melaksanakan amanah, untuk membelanjakan uang negara sesuai dengan tugas dan juga tetap hidup sederhana. Berikut Pejabat Eselon II dan III yang dilantik Menteri Basuki, Inspektorat Jenderal 1. Jawali Marbun, Inspetur III 2. Didiek Hardijanto, Kepala Bagian Umum

Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air 1. Widiarto, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2. Muhamat marasabessy, Kepala Subdit dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan. 3. Hariyono Utomo, Kepala balai Wilayah Sungai Maluku 4. M Adek Rizaldi, Kepala Subdit Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan danau, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan 5. Jeane Mieke Wagey, Kepala balai Wilayah Sungai Sulawesi II 6. Faliansyah, Kepala balai Wilayah Sungai Sumatera V 7. Abustian, Kepala balai Wilayah Sungai Sumatera VII 8. Muchammad Dian Al Maruf, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan balai besar Wilayah Sungai Citarum 9. Dwi Aryani Semadhi Kubontubuh, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung 10. Budi Sucahyono, Kepala bagian Tata Usaha, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo 11. Bambang Astoto, Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Wilayah Sungai Pamali-Juana 12. Jhon Sianipar, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak

Ditjen Bina Marga 1. Bambang Sudiatmo, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Soebagiono, Direktur jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah 3. Rachman Arief Dienaputra, Direktur Pengembangan jaringan Jalan 4. Poltak Sibuea, Direktur Preservasi Jalan 5. Darwis D, Kepala bagian Pengelolaan BMN, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga. 6. Sam Adriaan Leonard Longdong, Kepala Subdit Standard an Pedoman, Direktorat Preservasi jalan 7. H. Shafwan HR, Kepala balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX 8. Atyanto Busono, Kepala Balai Pelaksanaan jalan nasional XI

Ditjen Penyediaan Perumahan 1. Kuswardono, Sekretaris Direktorat Penyediaan Perumahan 2. Mitha Hasti Suryani, Kepala bagian Umum dan Penatausahaan BMN, Sekretarist Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 3. Priyo Puryanto, Kepala Subdit Keterpaduan Perencanaan , Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan. 4. Nurlaili, Kepala Subdit Perencanaan Teknik, Direktorat Rumah Susun 5. Tri Wahyusidi, Kepala Subdit Perencanaan Teknis, Direktorat Rumah Khusus 6. Lilik Priyanto Harjadi, Kepala Subdit Perencanaan Teknik, Direktorat Rumah Swadaya 7. Roch Dianto, Kepala Subdit Pemantauan Dan Evaluasi, Direktorat Rumah Swadaya 8. Agusny Gunawan, Kepala Subdit fasilitasi Pendataan dan Verifikasi, Direktorat Rumah Swadaya

Ditjen Bina Kontruksi 1. R M Dudi Suryo Bintoro, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan 2. Ober Gultom, Direktur Bina Investasi Infrastruktur 3. Yuni Erni Aguslin, Kepala bagian Hukum, data dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kontruksi 4. Wahyu Triwidodo, Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kontruksi 5. Nanan Abidin, Kepala Subdit Sinkronisasi dan Evaluasi Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur 6. Putut Marhayudi, Kepala Subdit Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina investasi Infrastruktur 7. Kimron Manic, kasubdit Pasar Infrastruktur, Direktorat bina invesatasi infrastruktur 8. Ati Nurzamiati hazar Zubir, Kepala Subdit Kontruksi Berkelanjutan, Direktorat Bina Penyelenggaraan jasa Kontruksi 9. Suwanto, Kepala Subdit Usaha jasa Kontruksi, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber daya jasa Kontruksi 10. Anita Tambing, Kepala Subdirektorat Pengembangan Profesi jasa Kontruksi, Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan 11. Mukhtar Rosyid Harjono, Kepala Subdit Kerjasama, Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan 12. Samsul Bakeri, Kepala balai Pelatihan Kontruksi Wilayah III - Banjarmasin 13. Mukhtar Sofyan, Kepala Balai Peningkatan Penyelenggaraan Kontruksi – Jakarta 14. Cakra Nagra, Kepala Balai Peningkatan Keahlian Kontruksi

Ditjen Pembiayaan Perumahan 1. Eko Djoeli Heripoerwanto, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan 2. R Haryo Bekti Martoyoedo, Kepala Subdit Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan, Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan 3. Bambang Triatmoko, Kepala Subdirektorat Evaluasi Wilayah 1, Direktorat Evaluasi bantuan Pembiayaan Perumahan 4. Eko Supartono, Kepala Subdirektorat Evaluasi Wilayah 2, Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan 5. Abidin, Kepala Subdirektorat Siatem Pembiayaan Wilayah 3, Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1. Benny Hermawan, Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur I, Pusat Perencanaan Infrastruktur 2. Apriadi Mangiwa, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis, Pusat Pengembangan kawasan Strategis 3. Brawijaya, Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia : 1. Subagyo, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ditjen Ciptakarya Taufan Madiasworo, Kepala Subdit Kawasan Pemukiman Perdesaan, Direktorat Pengembangan kawasan Pemukiman. (Iwn)

Kementerian PUPR Sosialisasikan Program Pembiayaan Perumahan Bagi MBR di Kota Sorong


Sorong – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menggelar kegiatan Pemberian Bantuan Teknis Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Wilayah III, di Kota Sorong, Papua, Kamis (21/4). Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman mengenai program-program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ada di Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

Kegiatan Pemberian Bantuan Teknis Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Sorong tersebut dihadiri oleh 70 peserta yang terdiri dari pemerintah daerah, bank dan pengembang. Usai kegiatan tersebut, selanjutnya Maurin melakukan kunjungan lapangan ke perumahan subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kota Sorong, Jumat (22/4).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus saat memberikan arahan dan membuka acara tersebut mengatakan, dari segi legislasi masalah perumahan ini sudah diatur lengkap dalam undang-undang walaupun memang diakui bahwa turunannya masih belum lengkap.

Maurin menjelaskan, seperti yang diketahui pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28H ayat 1 ditetapkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperolah pelayanan kesehatan. Kemudian pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan Undang-undang (UU) nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU Nomor 20/2011 tentang Rumah Susun. Bahkan belum lama ini DPR RI telah menetapkan UU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) di samping itu pemerintah bersama DPR juga telah menetapkan UU nomor 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang didalamnya juga mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog atau kekurangan rumah pada 2014 mencapai 13,5 juta. Kemudian dari hari per hari, tahun per tahun backlog semakin meningkat dan sekarang sudah mencapai 15 juta. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan rumah masih jauh dari terpenuhi, termasuk di Papua dan Papua Barat.

Maurin menyampaikan, dalam mengatasi backlog Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mencanangkan program satu juta rumah. Realisasi Program Sejuta Rumah tahun lalu, menurutnya, tidak mengecewakan karena secara garis besar tercapai sekitar 700.000 yang terdiri dari rumah MBR dan rumah komersial. Kemudian untuk Program Sejuta Rumah tahun ini, akan dibangun 700.000 unit untuk MBR dan 300.000 unit untuk komersial.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah tetap fokus dalam perumahan karena sesuai dengan Peraturan Presiden No 3/2016, Program Sejuta Perumahan masuk dalam program strategis nasional artinya pemerintah akan memprioritaskan dan mengalokasikan anggaran untuk Program Sejuta Rumah.

Untuk itu, Maurin berharap, semua elemen pemerintah temasuk pemerintah daerah wajib mendukung Program Sejuta Rumah. Pemerintah daerah bisa mendukung dengan mengalokasikan anggran maupun non anggaran melalui deregulasi. Menurutnya, pemerintah akan memberikan banyak sekali bantuan pembiayaan perumah seperti bantuan uang muka dari Bappertarum untuk pegawai negeri sipil (PNS), kebijakan suku bunga rendah sebesar 5 persen sampai dengan 20 tahun dan bebas PPN 10 persen bagi MBR yang membeli rumah dan kebijakan pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) tetap.

Diharapkan juga pengembang yang dananya disediakan oleh pemerintah dapat mendorong kesuksesan membangun rumah bagi MBR ini dan hal serius yang dilakukan pemerintah adalah deregulasi penyederhanaan perizinan. Maurin mengatakan, peran pemerintah daerah sangat strategis karena menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan Program Sejuta Rumah. Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, Hendry W Kolondam mengatakan bahwa banyak masyarakat berharap Program Sejuta Rumah dapat terwujud dengan baik. “Saya percaya diskusi hari ini bisa menjadi fasilitator untuk mendorong terwujudnya Program Sejuta Rumah,” katanya.

Peluncuran Dan Bedah Buku Karya Mochammad Yusuf Asyari


Hari ini Kamis, 14 April 2016 Dirjen Pembiayaan Perumahan mengikuti acara Peluncuran dan Bedah Buku karya Mochammad Yusuf Asyari di Universitas Internasional Batam. Sambutan Ketua Umum HUD Institute, Zulfi Syarif Koto dalam acara Peluncuran dan Bedah Buku.

Peluncuran buku sekaligus Bedah Buku bertujuan mengetahui isi buku terkait bagaimana meningkatkan peran pemda di derah. Bagaimana mengimplementasikan program perumahan dengan Undang - Undang Baru ....

Keynote speech dari Dirjen Pembiayaan Perumahan.

Buku ini dihasilkan dalam waktu yang luar biasa, awalnya disertasi Bapak Yusuf Asyari dalam usia 68 tahun, kita mendoakan semoga beliau dikasih kesehatan dan panjang umur dan menunggu karya besar beliau.

Pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat merupakan tanggung jawab konstitusional negara dan dijamin UUD dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah sebagai regulator berlomba dengan pertambahan penduduk dan urbanisasi. Hingga sekarang perumahan merupakan persoalan aktual.

MBR dan masyarakat miskin tidak dapat mengakses perumahan.

Hambatan faktor tata ruang, hak atas tanah yang sering bermasalah, suku bunga kredit yang tinggi, perumahan yg pengurusannya kompleks dan urbanisasi dan permukiman kumuh.

Salah satu cara yaitu melalui desentralisasi. Itulah yang dibahas dalam buku Yusuf Asyari. Desentraslisasi ada di perumnas salah satunya.

Bagaimana semua stakeholder menyelesaikaan permasalahan perumahan, SMF, Apersi, REI dapat mempelajari buku ini, sehingga kita dapat bersinergi memecahkan permasalahan perumahan.

Masalah perumahan kurangnya political will dari pemerintah. Pengalokasian dana kurang untuk sektor perumahan. Benar bukunya bapak Yusuf Asyari political will rendah tapi kita beruntung. Program satu juta rumah sudah merupakan program strategis nasional tertuang dalam peraturan presiden.

Kemudian dari segi penganggaran. selama ini anggaran kecil. Sekarang meningkat jadi dua kali lipat. Pemerintah serius menangani perumahan.

Ke depan desentralisasi teritorial, bagaimana peranan pemerintah daerah menangani masalah tanah, perijinan di daerah perlu komitmen.

Sekarang pemerintah melalui PUPR mencoba prorgam menangani msalah Perumahan. Kita ingin menjngkatkan peranan perumnas sebagai provider dari perumahan sebagaimana PP 83 tahun 2015. Direncanakan perumnas akan sama.dengan housing development board dari Singapura, sudah ada disposisi dari ditjen penyediaan ke perumnas.

Kita juga bekerja sama degan BLUD. Kita harapkan daerah bisa juga memainkannya.

Faktor utama selain political will, yaitu desentralisasi dan peningkatan perum perumnas.

Saya kagumi buku Yusuf Asyari, karena apa yang ada di dalam buku ini juga dilaksanakan oleh pemerintah.

Terima kasih HUD Institute sebagai partner pemerintah yang banyak memberikan masukan kepada pemerintah.

Kami sarankan juga kepda HUD kalau literatur perumahan di Indonesia sedikit jadi buku ini merupakan buku berkualitas.

Di Universitas pun belum menjadi perhatian. Mudah mudahan dapt menjadi bahan bacaan mahasiswa dan perlu disebarkan ke provinsi, kabupaten. Kalau HUD punya dana dibagikan secara gratis.

Pembahasan Buku Desentralisasi Fungsional dan Teritorial Urusan Perumahan Di Indonesia oleh Mochammad Yusuf Asyari. Menyebutkan salah satu latar belakang lahirnya buku ini adalah.

1. Setiap manusia pasti butuh rumah. 2. Kualitatif & Kuantitatif, rumah terutama bagi MBR belum terpenuhi. 3. Diperlukan intervensi pemerintah.

Empirical Problems diantaranya:

1. Produksi rumah belum mencukupi. 2. Kapasitas Kelembagaan belum merata. 3. Koordinasi lemah.

Salah satu Literatur Perumahan "Desentralisasi Fungsional dan Teritorial Urusan Perumahan Di Indonesia" Karya Mochammad Yusuf Asyari (eks Menpera).

PUPR Luncurkan Website Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan


Bandung - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Direktorat Jendral Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan soft launching website dengan domain www.ppdpp.id di Bandung.

Pada kesempatan itu Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono, dalam sambutannya menyampaikan kepada sejumlah perwakilan dari BTN, BRI, Artha Graha, REI, APERSI, Ditjen Pembiayaan Perumahan, serta Anggota Dewas PPDPP untuk memberikan masukkan sebelum dilakukan grand launching nantinya.

"Secara total dari tahun 2010 sampai 2016 sudah ada sebanyak 438.196 unit dengan nilai FLPP Rp.22.653 T. Adapun penyalurannya melalui 10 Bank Nasional, 15 BPD," papar Budi Hartono saat membuka Soft launching website PPDPP dan Peluncuran Bulletin "Griya MBR".

Sementara itu, Nostra Tarigan, Direktur Operasi PPDPP mengharapkan website ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Sesuai dengan tagline PPDPP yang dicantumkan dalam website: "Cara Mudah Miliki Rumah". Sejauh ini, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bisa diakses oleh masyarakat berpenghasilan dibawah 4 juta, dengan kemudahan antara lain uang muka ringan, bebas ppn, cicilan hingga 20 tahun.

"Kami berharap, website ini tidak sekedar memberi informasi, tetapi juga memberikan layanan ke masyarakat," ujar Nostra Tarigan.

Website ini tidak hanya berisi fitur informasi mengenai kegiatan PPDIP tetapi juga, sejumlah informasi yang langsung bisa digunakan oleh masyarakat baik berupa peta interaktif sebaran FLPP, BI rate, tingkat inflasi, survei harga properti, hingga finansial kalkulator agar masyarakat dapat menghitung skema pembiayaan yang cocok dengan kemampuan reka sendiri. "Ke depan, kami juga ingin bekerjasama dengan pengembang untuk menyediakan informasi terkait progres perumahan. Karena informasi semacam itu paling banyak di minta masyarakat," ungkap Nostra Tarigan.

Pada kesempatan yang sama, PPDPP juga meluncurkan buletin Griya MBR. Publikasi ini akan berisi berbagai rubrik yang bermanfaat termasuk konsultasi hukum terkait perumahan.

"Kami mengerjakan sendiri Buletin Griya ini. Diharapkan dapat menjadi wadah informasi baik bagi pengembang, bank pelaksana, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Maharani Direktur Umum dan Hukum. (bud)

Biro Komunikasi Publik

Pemerintah Meminta REI Dukung TAPERA


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Maurin Sitorus, meminta REI (Real Estate Indonesia) untuk mendukung Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Undang – Undang Tabungan Perumahan Rakyat akan diundangkan akhir Maret. Hadirnya Tapera dapat menambah sumber pembiayaan perumahan yang sangat besar sekitar 1.000 Triliun Rupiah dalam jangka waktu 20 tahun. Oleh karena itu, Saya meminta REI untuk mendukung Tapera dan terus meningkatkan pengabdiannya kepada masyarakat dalam menghadapi masalah perumahan. Begitu pun kami sebagai pemerintah akan terus berkomitmen dalam mengatasi masalah perumahan”, ujar Maurin Sitorus dalam sambutannya pada acara rakerda (Rapat Kerja Daerah) REI dengan tema Percepatan pembangunan Sejuta Rumah dalam pemenuhan kebutuhan hunian di Makassar, Sulawesi Selatan (16/3).

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussy pada sambutannya memberikan apresiasi kepada Pemerintah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

“Saya memberikan apresiasi kepada kedua Dirjen, Pembiayaan dan Penyediaan Perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sangat konsisten dan terus berusaha memberikan kemudahan kepada pengembang dan perbankan melalui kebijakan – kebijakan yang dibuat dalam rangka tercapainya program pembangunan satu juta rumah”, kata Eddy Hussy.

Real Estate Indonesia, imbuh Eddy Hussy, menargetkan membangun 20.000 unit rumah di tahun 2016. REI saat ini telah membangun sebanyak 6.000 unit rumah bersubsidi. “Semakin hari tantangan pembangunan Perumahan di Indonesia semakin berat. Akan tetapi, kami dari DPP REI berkomitmen untuk menyelesaikan masalah perumahan di Indonesia,” ujar Eddy Hussy. Sebagai tambahan, REI juga mendukung permudahan perijinan perumahan. “REI telah mengajukan 14 point usulan kepada pemerintah pusat dan alhamdulilah sebagian besar ditanggapi postifif oleh pemerintah pusat terutama permasalahan permudahan perijinan perumahan, dari 44 perijinan menjadi 18 perijinan”, terang Eddy Hussy.

Dukung Program Sejuta Rumah, REI Sulsel Bangun 20.000 Unit Rumah


Untuk mendukung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merealisasikan program Sejuta Rumah, Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan membangun 20.000 unit rumah di 2016. 20.000 unit rumah tersebut akan diperuntukkan bagi Masyarkat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ketua REI Makassar, Arief Mone dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Sulsel 2016 dan Pencanangan Pembangunan 20.000 Unit Rumah, di Sulsel, Rabu (16/3) mengatakan bahwa DPD REI Sulsel tidak hanya berorientasi pada profit, karena REI berkomitmen membangun 20.000 unit rumah untuk MBR.

Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussy mengatakan semakin hari tantangan pembangunan perumahan di Indonesia semakin berat. Untuk itu DPP REI berkomitmen untuk ikut menyelesaikan masalah perumahan di Indonesia.

“DPP REI telah mengajukan 14 poin usulan kepada pemerintah pusat dan alhamdulillah sebagian besar ditanggapi positif oleh pemerintah pusat, terutama soal mempermudah perizinan perumahan (dari 44 perizinan menjadi 18 perizinan),” ujarnya. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus pun memberikan apresiasi kepada REI karena turut serta membantu masyarakat menghadapi masalah perumahan.

Menurutnya, rumah adalah sarana pembinaan keluarga, sehingga bila masalah perumahan dapat ditangani, secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan kesehatan. Dari segi ekonomi, pembangunan perumahan juga menjadi lokomotif penggerak ekonomi karena dapat menyediakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan 170 industri pendukung seperti semen, mebel, dan sebagainya.

Ia menyampaikan bahwa tahun ini anggaran untuk perumahan naik dua kali lipat, yaitu sekitar Rp 20 triliun. Meskipun cukup banyak namun masih belum dapat mencukupi kebutuhan keseluruhannya.

Menurutnya, dalam hal pembangunan perumahan bersubsidi, Kementerian PUPR memiliki beberapa peran yaitu membantu daya beli masyarakat, mengontrol harga perumahan dan menjaga agar daya kebutuhan perumahan dapat terpenuhi secara supply dandemand.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengatakan, angka 20.000 unit rumah oleh REI itu harus diikuti semangat optimisme bahwa target itu dapat tercapai.

Ia mengatakan, selama ini pengembang menganggap bahwa proses perizinan pembangunan perumahan sebagai hal yang paling berat, untuk itu pemerintah saat ini sedang menyederhanakan proses perizinannya. “Perizinan itu juga dari regulasi di tingkat pemda (pemerintahd daerah), misal ketentuan pengurusan IMB paling lama tiga hari tapi pemda bisa saja melakukan dalam 1 hari,” ujarnya.

Syarif pun berharap dengan proses perizinan yang dipermudah maka dapat juga mempermudah REI dalam menyediakan 20.000 unit rumah. Terkait bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) untuk perumahan subsidi, pengembang dapat merekomendasikannya pada dinas pemda terkait dan bantuan yang ada diharapkan dapat menurunkan harga jual rumah. (mel/toar)

Dibutuhkan Rp 500 Triliun Per Tahun Untuk Perumahan


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus mengatakan bahwa dibutuhkan dana sekitar Rp 500 triliun per tahun untuk pembiayaan perumahan.

“Diperkirakan dana awal yang dapat terkumpul dalam Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah sebesar Rp. 50 Triliun, akan tetapi untuk kebutuhan perumahan per tahunnya dibutuhkan dana sebesar Rp. 500 Triliun," ujar Maurin Sitorus dalam Live Streaming bersama CNN Indonesia mengenai “Kontroversi Tapera dan Program Sejuta Rumah” di Jakarta, Selasa (8/3).

Ia mengatakan bahwa untuk yang akan datang, membeli rumah atau pemenuhan kebutuhan perumahan akan semakin sulit dari sekarang dan tidak bisa ditangani dalam jangka waktu pendek. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Program Sejuta rumah untuk menangani masalah perumahan. “Dalam melihat masalah perumahan kita harus memperluas wawasan seperti apakah masalah perumahan itu,” katanya.

Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussy yang hadir sebagai narasumber pada Live Streaming bersama CNN Indonesia menyanggupi untuk membantu mewujudkan program sejuta rumah. “Kita merasa terpanggil untuk membangun perumahan bersubsidi, memang untungnya sedikit tapi ini adalah suatu kewajiban dan kita juga melihat ada potensi bisnis di situ, karena itu, REI siap membantu membangun perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) apabila ada demand-nya,” kata Eddy.

Maurin melanjutkan, salah satu faktor kunci yang dapat membantu mewujudkan program sejuta rumah adalah sinergitas. “Permasalahan perumahan tidak hanya bisa diselesaikan pengembang saja, harus ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perbankan, Pengembang dan stakeholder lainnya," ucap Maurin.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PUPR dan DPR RI siap menghadapi kemungkinan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang Undang (UU) Tapera. “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan juga DPR RI siap untuk mempertahankan UU Tapera apabila dikemudian hari adanya gugatan dari pihak luar,” katanya.

Hal ini dikarenakan UU Tapera merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR.

Pemerintah Targetkan TAPERA Direalisasikan Tahun 2018


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (KemenPUPR), Maurin Sitorus, mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk dapat merealisasikan implementasi Undang - Undang Tabungan Perumahan Rakyat mulai Tahun 2018. Hal tersebut disampaikan Maurin Sitorus dalam sesi wawancara dengan media beberapa waktu lalu. “Keyakinan Kami bahwa Tapera dapat direalisasikan pada tahun 2018 karena ada tinda kan dan action plans”, ujar Maurin Sitorus.

Salah satu tindakan atau action plans yang sedang ditempuh oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan adalah menyusun peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera). Peraturan yang dibutuhkan dalam rangka realisasi UU Tapera meliputi peraturan pemerintah, peraturan badan pengelola tapera (BP Tapera), aturan presiden dan keputusan presiden.

Selanjutnya, dalam rangka realisasi UU Tapera juga, pemerintah akan melibatkan pengusaha dalam menentukan besaran iuran Tapera, yang akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah. “Terlibatnya pengusaha dalam menetapkan besaran Iuran Tapera merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam membantu karyawannya mendapatkan rumah”, ujar Maurin Sitorus.

Keanggotaan Tapera Wajib bagi pekerja, pekerja mandiri dan pekerja asing yang telah memegang visa dan bekerja di Indonesia. Bagi pekerja mandiri dengan upah dibawah upah minimum keanggotaan Tapera bersifat suka rela.

Keanggotaan tapera berakhir apabila meninggal dunia, telah pensiun, telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri dan tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut – turut.

Kementerian PUPR Akan Bangun 700.000 Unit Rumah Untuk MBR di 2016


Dalam target program sejuta rumah 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan bahwa pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan lebih banyak dibandingkan rumah untuk non MBR dalam Program Sejuta Rumah. Dari target pembangunan 1 juta rumah tersebut, 700.000 unit rumah untuk MBR dan 300.000 unit lainnya untuk non MBR.

Untuk dapat mencapai target itu Kementerian PUPR akan meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti pemerintah daerah, pengembang, perbankan, serta masyarakat luas.

“Pada 2016 ini program sejuta rumah masih menargetkan pembangunan 1 juta unit rumah, adapun target pembangunan rumah untuk MBR mencapai 700.000 unit rumah, sedangkan non MBR hanya 300.000 unit rumah,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin saat Rapat Koordinasi Program Sejuta Rumah di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (1/3).

Pada kegiatan tersebut hadir juga Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, serta perwakilan pemangku kepentingan perumahan baik dari asosiasi pengembang seperti REI, Asperi, Apersi, Asperindo, AP2ERSI, Apernas, kalangan perbankan baik Bank BTN, BRI, BNI dan Bank Artha Graha, Asbanda, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR dan Bapertarum PNS.

Menurutnya, hingga saat ini Kementerian PUPR terus berusaha agar program sejuta rumah dapat berjalan dengan baik di daerah-daerah. Selain itu, kerjasama dengan pihak perbankan dan pengembang pun terus ditingkatkan mengingat pemerintah sendiri tentunya tidak akan mampu membangun seluruh rumah untuk masyarakat karena keterbatasan anggaran yang ada.

Pembangunan rumah untuk MBR yang akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR sesuai APBN hanya sebanyak 113.422 unit dan rumah MBR yang dibiayai non APBN adalah 586.578 unit. Sementara sisanya untuk rumah non MBR 300.000 unit diserahkan kepada pengembang dan masyarakat melalui pembangunan rumah komersial dan umum. Ia menjelaskan, dari 113.422 unit rumah untuk MBR yang akan dikerjakan pemerintah, 12.072 unit diantaranya adalah pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), kemudian program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah melalui peningkatan kualitas rumah sebanyak 94.000 unit dan pembangunan rumah baru MBR 1.000 unit. Lalu pembangunan rumah khusus sebanyak 6.350 unit dan untuk pembangunan rumah MBR yang melalui non APBN akan difasilitasi melalui penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan non FLPP.

Semua hasil pembangunan rumah dalam Program Sejuta Rumah untuk rumah susun sewa nantinya akan digunakan untuk para buruh atau pekerja, PNS, serta TNI/ Polri. Kemudian untuk penanganan rumah tidak layak huni diperuntukkan untuk MBR sesuai persyaratan yang ada.

Menurutny Syarif, meskipun koordinasi terus dilaksanakan namun setidaknya ada tujuh kendala yang dihadapi di lapangan terkait pelaksanaan program sejuta rumah ini. Pertama, belum tersosialisasinya dengan baik Program Sejuta Rumah kepada Stakeholder di daerah. Kedua, data perumahan yang kurang akurat, ketiga adalah perumahan belum menjadi program utama pemerintah daerah, ke empat yakni regulasi pemerintah daerah terkait pembangunan rumah/perumahan belum mendukung.

Kelima, jenis perizinan/non perizinan pembangunan perumahan, persyaratan dan proses penerbitan masih cukup banyak, ke enam adanya kerbatasnya lahan dan harga tanah yang mahal, dan terakhir adalah tingginya persyaratan KPR oleh Bank Indonesia.

“Kami yakin Program sejuta rumah tahun 2016 ini bisa mencapai target apabila semua pihak dapat saling bekerjasama di lapangan,” ujarnya. Ia pun berharap pemda bisa mempermudah perijinan pembangunan rumah bagi MBR di daerah sehingga seluruh masyarakat bisa memiliki rumah yang layak huni dengan harga yang terjangkau. (RISTYAN/Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)

Setiap Pegawai Bisa Menjadi Duta UU Tapera


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus Senin membuka Sosialisasi Undang – Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), di ruang rapat Prambanan Kementerian PUPR, Senin (29/2).

Dalam sambutannya Maurin Sitourus berharap, agar semua pegawai bisa menjadi duta dari Undang-Undang Tapera. “Semua pegawai harus memahami Undang-Undang ini dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat Indonesia, sehingga siapapun yang ditanya oleh masyarakat mengenai UU ini bisa menjelaskan dengan baik”, pintanya.

Selain itu, Maurin Sitorus juga menyampaikan bahwa dengan telah disahkannya UU ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka bukan berarti pekerjaan telah selesai. Justru tantangan yang ada jauh lebih besar. Untuk itu Kementerian PUPR khususnya Ditjen Pembiayaan Perumahan harus siap untuk itu. Seperti diketahui saat ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahwa pengusaha sampai saat ini masih tetap konsisten dengan keputusan awal, menolak UU Tapera.

UU Tapera merupakan undang-undang pertama yang disahkan pada tahun 2016 ini. UU Tapera nantinya diharapkan dapat menghimpun dana murah dan jangka panjang untuk pembiayaan perumahan yang terjangkau dan layak huni. Dengan disahkannya UU ini maka pemerintah telah memiliki payung hukum untuk mewajibkan warga negara untuk menabung sebagian dari penghasilannya yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) untuk penyediaan rumah murah dan layak huni.

Seluruh pekerja diwajibkan untuk menyisihkan gajinya untuk Tapera dengan iuran yang akan dibahas dalam peraturan pemerintah nantinya. Rencananya iuran Tapera sebesar 3% akan dipotong dari gaji para peserta tapera per bulan, dengan komposisi 2,5% ditanggung pekerja dan sisanya ditanggung pemberi kerja.

Dalam sosialisasi UU Tapera ini Baby Dipokusumo, Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan juga membahas mengenai Bapertarum PNS yang nantinya akan melebur ke dalam BP Tapera. Selain itu sebagai wujud dukungan pemerintah atas UU ini maka pemerintah akan seger amenyiapkan segala perangkat untuk berjalannya Tapera. Salah satunya adalah dengan menggabungkan progran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke dalam program Tapera, karena pada prinsipnya program FLPP adalah program penyediaan dana murah perumahan bagi MBR.

Turut hadir dalam acara sosialisasi ini, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Direktur Utama Bapertarum PNS dan Pejabat eselon II dan III di lingkungan Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR. Biro Komunikasi Publik

Pemerintah Akan Melakukan Sosialisasi Tapera Secara Intensif


Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) akan melakukan sosialisasi Undang – Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) secara intensif. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus dalam wawancara dengan DAAI TV, di kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR, Jakarta, Selasa (1/3).

Sosialiasi secara intensif menurut Maurin, sangat diperlukan mengingat UU Tapera merupakan hal yang baru dan tidak semua masyarakat mengetahuinya. “Sosialisasi bisa dilakukan secara turun langsung ke lapangan maupun sosialisasi lewat media sosial dan nanti juga akan ada di web”, ujar Maurin Sitorus.

Terkait dengan UU Tapera, pemerintah saat ini sedang menyusun peraturan pemerintah sebagai amanat dari UU Tapera. “Sebagai amanat dari UU Tapera nanti akan ada peraturan pemerintah, peraturan badan pengelola tapera, aturan presiden dan keputusan presiden”, ucap Maurin Sitorus.

Selanjutnya, Maurin mengatakan bahwa semakin banyak dana yang terkumpul di tapera maka akan semakin banyak yang dapat dibantu oleh tapera untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dana yang terkumpul di Tapera ini nanti akan dikelola oleh Manajer Investasi (bisa milik pemerintah) yang ditunjuk oleh Komite Tapera dan tidak akan ada kekhawatiran bahwa Manajer Investasi akan membuat dana murah menjadi dana mahal seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Manajer Investasi sendiri akan bekerja sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terang Maurin Sitorus.

Setiap peserta tapera pun nantinya, imbuh Maurin akan memiliki rekening sendiri yang dapat diakses baik melalui HP maupun internet setiap hari. “Jadi masyarakat pun dapat melihat rekening taperanya setiap saat”, kata Maurin Sitorus.

Melalui Tapera, MBR Dapat Miliki Rumah Dengan Bunga Rendah


Setelah disahkannya Undang-undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) maka masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah akan mendapat bantuan pembiayaan dengan bunga yang rendah yaitu lima persen. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan kekurangan (backlog) perumahan yang saat ini mencapai 15 juta dapat diatasi terutama bagi MBR.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus saat diskusi dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani dan Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba di studio I Metro TV, Kamis (25/2) mengatakan bahwa melalui dukungan dana Tapera, MBR yang ingin memiliki rumah akan mendapatkan bantuan pembiayaan dengan bunga hanya lima persen.

Menurutnya, bunga yang dikenakan tersebut lebih rendah dibandingkan suku bunga pada umumnya yang besarannya mencapai 12 persen. Ditambah lagi, lanjutnya, MBR yang membeli rumah subsidi bebas dari pajak pertambahan nilai (PPN).

Ia menyampaikan bahwa UU Tapera dibangun berdasarkan asas gotong royong, artinya masyarakat yang mampu membantu masyarakat yang penghasilannya rendah dengan membayar iuran tiap bulan. Bagi masyarakat yang mampu akan memperoleh hasilnya dan bunga setelah berakhir masa kepesertaannya.

Terkait dengan potongan iuran Tapera sebesar tiga persen, Maurin menyampaikan bahwa besaran potongan itu sebelumnya memang tercantum dalam draf awal Rancangan Undang-undang (RUU) Tapera, dengan rincian 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen ditanggung pemberi kerja. Setelah ditetapkan jadi UU Tapera, besaran iuran itu tidak diatur dalam UU namun akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Menanggapi keberatan dari pihak pengusaha terkait iuran Tapera, Maurin menyatakan bahwa pihak pemerintah dan DPR siap duduk bersama menerima masukan dari berbagai kalangan termasuk pengusaha dan DPD RI untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan program Tapera.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani berharap pemerintah bersedia membicarakan kembali terkait substansi UU Tapera. “Kami menunggu pemerintah bersedia duduk bersama untuk membahas substansi UU Tapera yang nantinya bisa diterima oleh semua kalangan,” katanya. (Sony)

Gotong Royong, Prinsip Utama UU Tapera


Dalam rangka kehadiran negara dalam mensejahterakan rakyatnya, khususnya bidang perumahan, pemerintah bersama dengan DPR mendukung lahirnya Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembangunan perumahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumay yang layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus saat memberikan keterangan pada wartawan di Jakarta (25/2).

“Jadi kita sebagai masyarakat berbangsa melaksanakan prinsip gotong royong, dimana masyarakat berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah sama-sama membayar iuran, tapi yang berhak menggunakan adalah MBR,”tutur Maurin.

Namun, Maurin mengatakan bukan berarti iuran yang dibayarkan oleh non-MBR menjadi hilang, melainkan dapat dicairkan nantinya saat kepesertaannya berakhir. Yaitu bagi pekerja pada saat pensiun dan bagi pekerja mandiri saat mencapai usia 58 tahun, selain itu juga kepesertaan berakhir apabila tidak membayar iuran selama lima tahun berturut-turut ataupun meninggal dunia.

“Pada saat kepesertaan berakhir, peserta Tapera akan mendapatkan hasil simpanan ditambah dengan bunga-nya,” tambah Maurin.

Manfaat yang akan diterima oleh MBR adalah untuk kepemilikan rumah, pembangunan rumah sendiri apabila sudah mempunyai tanah sendiri selain itu juga bagi MBR yang sudah mempunyai rumah namun ingin renovasi, hal-hal tersebut bisa mendapatkan pembiayaan dari Tapera.

Untuk besaran iurannya, Maurin mengatakan saat ini belum ditentukan dan akan ditentukan melalui Peraturan Pemerintah (PP), yang pembuatannya paling lambat 2 tahun setelah UU Tapera ini diundangkan.

“Jadi didalam uu yang sudah disetujui kemarin tidak ada besaran simpanan, dalam draft awal saat DPR menyerahkan RUU kepada Presiden memang disebutkan besarannya 3% yang dibayarkan oleh pekerja 2,5% dan pemberi kerja 0,5% namun pemerintah mengusulkan itu di drop,” katanya.

Pemerintah mengusulkan bahwa besaran simpanan dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja yang diatur lebih lanjut dalam PP. Dalam pelaksanaannya nanti untuk menentukan besarannya akan mengajak stakeholder terkait termasuk pengusaha dan asosiasi pekerja.

Pasca Disahkannya UU Tapera

Pasca disahkannya UU Tapera kemarin, Maurin mengatakan langkah selanjutnya adalah membentuk Komite Tapera yang harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan setelah diundangkan. Komite Tapera terdiri dari Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan dan seorang professional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

“Komite Tapera bertugas menetapkan kebijakan umum dan strategis dari pengelolaan Tapera dan juga melakukan seleksi Badan Pelaksana (BP) Tapera untuk selanjutnya diusulkan kepada Presiden dan ditetapkan melalui Keppres,”kata Maurin. Selain itu, paska diundangkannya UU Tapera, dalam kurun waktu 2 tahun terdapat 10 Peraturan Pelaksanaan Tapera, disamping juga 7 PP dan 1 Perpres yang harus diselesaikan.

“Targetnya kalau bisa semakin cepat semakin bagus, tapi pengalaman menunjukan pembuatan PP tidak gampang apalagi lintas sektor, bisa saja 2018 (UU Tapera) baru berlaku, karena banyak yang harus dibenahi,”tambah Maurin. (nrm) Biro Komunikasi Publik

Kementerian PUPR Akan Libatkan Pengusaha Untuk Tentukan Iuran Tapera


Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melibatkan semua stakeholder termasuk pengusaha untuk menentukan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus untuk menanggapi keberatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) atas iuran Tapera.

"Pemerintah sudah mendengar aspirasi dari Apindo dan kami akan membahas dengan semua stakeholder untuk menentukan berapa besaran iuran," kata Maurin di studio Kompas TV, Kamis (25/2).

Maurin menyampaikan bahwa sekarang ini iuran Tapera belum ditetapkan karena dalam Undang-undang (UU) Tapera tidak ada ketentuan besaran iuran. Soal iuran akan diatur dalam PP (peraturan pemerintah) yang akan dibuat paling lambat 2 tahun setelah UU Tapera diundangkan.

Ia mengatakan, Rancangan Undang-undang (RUU) Tapera merupakan insiatif DPR dan pada draft awal memang disebutkan besaran iuran yaitu tiga persen, dengan skema 2,5 persen dibayar oleh pekerja dan 0,5 persen oleh pemberi kerja. Akan tetapi pemerintah usulkan agar ketentuan besaran iuran tidak dimasukkan dalam undang-undang namun ditentukan dalam PP.

Menurutnya, negara perlu hadir untuk mensejahterakan rakyat terutama di bidang perumahan dan adanya UU Tapera ini sudah tepat. Karena salah satu yang positif dari UU Tapera ini adalah memberikan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Saat ini backlog hampir 15 juta, artinya 15 juta keluarga tidak memiliki rumah dan kebutuhan per tahun mencapai 800.000 unit,” katanya.

Lanjutnya, Tapera ini dibangun dengan asas prinsip gotong royong. Masyarakat yang mampu membantu yang tidak mampu namun masyarakat mampu tidak akan rugi. Karena saat sudah berakhir masa kepesertaannya masyarakat yang mampu tersebut akan menerima hasil dari iurannya ditambah hasil investasi.

Timoer Sutanto, Ketua Jaminan Sosial Apindo saat telekonferens dengan Maurin di studio Kompas TV mengatakan bahwa secara prinsip iuran Tapera akan memberatkan pengusaha karena saat ini sudah ada beban iuran lainnya. Ia mencontohkan, seperti BPJS ketenagakerjaan yang sudah membebankan dua persen pada pemberi kerja

UU Tapera Disahkan, Akses Pembiayaan Rumah MBR Makin Terbuka


JAKARTA - Rancangan Undangan-undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah disahkan menjadi undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI masa persidangan III tahun 2015-2016, di gedung DPR RI, Selasa (23/2).

Pengesahan RUU Tapera menjadi undang-undang ditandai dengan diketoknya palu dalam Rapat Paripurna tersebut oleh pimpin Rapat Paripurna DPR RI, Agus Hermanto. Rapat Paripurna pengesahan RUU Tapera yang dihadiri oleh 318 anggota DPR RI berjalan lancar karena mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam sambutannya mewakili Presiden RI Joko Widodo dalam rapat paripurna tersebut mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 H ayat 1, negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif.

Ia mengatakan bahwa pembentukan UU Tapera merupakan hal yang tepat sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Pemerintah pun mengapresiasi DPR RI yang telah mengambil inisiatif dan menyelesaikan RUU Tapera hingga menjadi UU. Ini mencerminkan keberpihakan yang kuat kepada masyarakat dalam upaya mengatasi akses pembiayaan perumahan agar MBR memiliki tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau.

Setelah diundangkannya UU Tapera, maka tugas pemerintah selanjutnya adalah menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan ke dalam pengaturan yang lebih teknis, baik dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden dan peraturan Badan Pelaksana Tapera. "Selanjutnya UU Tapera akan dijalankan oleh pemerintah," katanya.

Sebagai wujud dukungan pemerintah atas undang-undang ini maka pemerintah akan segera menyiapkan segala perangkat untuk berjalannya Tapera. Salah satu yang sudah direncanakan pemerintah adalah menggabungkan program fasiltas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP ke dalam program Tapera. Karena pada prinsipnya program FLPP ini adalah program penyediaan dana perumahan bagi MBR sebagaimana ada dalam UU Tapera ini.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Tapera, Yoseph Umar Hadi mengatakan bahwa RUU Tapera adalah RUU inisiatif DPR RI yang pertama dalam periode 2014-2019 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) setelah disepakati bersama DPR dan pemerintah untuk diprioritaskan di 2015.

Ia mengatakam bahwa RUU ini sudah pernah menjadi inisiatif DPR RI pada periode 2009-2014 namun tidak berhasil diselesaikan. "Kami berpendapat RUU ini memiliki sebuah gagasan cita-cita untuk menyelesaikan permasalahan perumahan, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini hampir mustahil dapat memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri," tuturnya.

Menurutnya, MBR tidak bisa memenuhi persyaratan perbankan sehingga tidak mendapat akses pembiayaan (kredit) di perbankan untuk dapat mencicil rumah. Akibatnya, jumlah MBR yang tidak memiliki rumah dari tahun ke tahun terus meningkat mencapai backlog hampir 15 juta Kepala Keluarga (KK). "Jumlah ini akan terus bertambah bila tidak ada suatu terobosan (revolusi di bidang perumahan)," katanya.

Ia menyampaikan bahwa kemampuan keuangan negara (APBN) dari tahun ke tahun sangat terbatas. Untuk menyediakan rumah bagi masyarakat yang miskin saja, pemerintah sudah kewalahan karena hanya mampu menyediakan rata-rata 300.000-500.000 unit setiap tahun. Sementara kebutuhan (demand) yang ada mencapai 800.000 unit. Sementara kebutuhan rumah untuk masyarakat di atas garis kemiskinan atau di atas upah minimum belum tertangani dengan baik. Masyarakat yang berada dalam segmen ini atau yang sering disebut sebagai masyarakat berpenghasilan rendah yang jumlahnya mencapai puluhan juta (40 persen) juga memerlukan perhatian.

Yoseph menambahkan bahwa program FLPP yang diluncurkan pemerintah lima tahun silam yang rata-rata mencapai Rp 5-7 trilliun setiap tahun juga tidak mampu mengatasi penyediaan rumah bagi kelompok ini. Oleh karena itu, kalau tidak ada terobosan atau solusi yang bersifat revolusioner, persoalan ini akan menjadi bom waktu bagi bangsa Indonesia.

DPR berpandangan RUU Tapera ini bersama seperangkat peraturan perundangan lain di bidang perumahan yaitu UU NO 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, UU No 20/2011 tentang Rumah Susun, akan mampu mengatasi persoalan mendasar mengenai perumahan terutama dari sisi sistem pembiayaan.

Yoseph menegaskan bahwa inti pokok dari RUU Tapera adalah menyediakan sebuah payung hukum bagi pemerintah untuk mewajibkan setiap warga negara Indonesia maupun asing yang bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menabung sebagian dari penghasilannya di Bank Kustodian yang akan dikelola oleh Badan Pengelola (BP) Tapera untuk dipupuk dan dimanfaatkan untuk penyediaan rumah murah dan layak. Apabila semua pekerja baik formal maupun mandiri, yang memiliki penghasilan di atas upah minimum menabung, maka tercapai dana tabungan yang sangat besar.

Hasil pemupukan jumlah dana yang besar ini akan dipergunakan untuk mensubsidi MBR, untuk memperoleh kredit perumahan dengan bunga murah dan jangka panjang. Pemanfaatan dana Tapera dan hasil pemupukannya hanya untuk peserta yang akan membeli, membangun atau merenovasi rumah pertama, serta akan dikembalikan pada saat peserta berusia 58 tahun atau sudah pensiun.

Inilah subtansi kegotongroyongan seluruh warga bangsa bahwa penabung yang mampu dan sudah memiliki rumah merelakan sebagian penghasilannya ditabung dengan bunga murah, dengan tujuan membantu warga yang penghasilannya rendah. Semangat kebersamaan juga dicerminkan dengan kewajiban pemberi kerja kepada karyawannya. Sementara besarnya kontribusi tersebut diatur dalam peraturan pemerintah agar mudah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Yoseph menambahkan, RUU Tapera yang telah disahkan terdiri dari 12 Bab dan 82 Pasal. (To/Son)

Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Perumahan Bentuk Komunitas Sepeda


JAKARTA – Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meresmikan pembentukan Komunitas PERADA (Perumahan Rakyat Bersepeda), di Kompleks Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jakarta, Minggu (21/2). Adanya Komunitas Perada tersebut diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi antar pegawai serta kualitas kesehatan mereka. “Mulai hari ini Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR bersama-sama meluncurkan grup komunitas bersepeda dengan nama PERADA yang merupakan singkatan dari Perumahan Rakyat Bersepeda,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin saat peluncuran PERADA di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Minggu (21/2) kemarin.

Kegiatan peluncuran komunitas PERADA dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Hari Ulang Tahun ke-6 grup sepeda santai Komunitas Sepeda Sampai Tua (SESAT). Pada kegiatan tersebut juga diselenggarakan Gowes Bersama PERADA dan SESAT dengan rute start dari Halaman Gedung Utama Kementerian PUPR menuju Jalan Pangeran Antasari hingga Jalan TB Simatupang kemudian menuju arah Buncit Raya – Mampang Prapatan ke arah Jalan Gatot Subroto masuk ke Jalan Sudirman dan finish di Auditorium Kementerian PUPR.

“Jarak tempuh Gowes Bersama dalam rangka Peluncuran PERADA dan HUT ke-6 SESAT sekitar 21 kilometer,” terangnya. Syarif menjelaskan, Ketua PERADA terpilih adalah Bapak Robert P Panusunan yang juga menjabat sebagai Direktur Rumah Susun di Ditjen Penyediaan Perumahan. Dirinya berharap adanya PERADA ini akan semakin menambah semangat para pegawai untuk melakukan kegiatan olahraga bersepeda.

“Di Kementerian PUPR ini banyak sekali grup bersepeda. Ada Cikago (Cipta Karya Gowes) di lingkungan Ditjen Cipta Karya dan adanya PERADA ini diharapkan akan semakin menambah semangat para pegawai di Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Perumahan untuk cinta olaharga bersepeda,” harapnya.

RUU Tapera Akan Dibawa ke Sidang Paripurna DPR RI Minggu Ini


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat membawa RUU Tapera ke Sidang Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang (UU) pada Kamis (18/2).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono usai menghadiri acara rapat kerja bersama dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU Tapera di gedung DPR RI, Selasa (16/2) mengatakan bahwa pemerintah sependapat dengan pandangan dari Pansus RUU Tapera, terutama soal mekanisme pemilihan komisioner Tapera yang tercantum dalam Pasal 75.

“Khusus pada pasal 75, kami selaku pemerintah sepakat dengan pandangan mayoritas fraksi yaitu kembali kepada alternatif pertama sesuai draf awal,” kata Basuki.

Dengan telah adanya kesamaan pandangan antara pemerintah dan Pansus RUU Tapera, maka langkah selanjutnya adalah membawa RUU Tapera ke Sidang Paripurna untuk disetujui menjadi undang-undang.

Ketua Pansus RUU Tapera sekaligus Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yoseph Umar Hadi mengatakan bahwa RUU Tapera akan dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang pada Kamis (18/2).

Menurutnya, bila nanti RUU Tapera disahkan menjadi undang-undang, maka UU Tapera adalah undang-undang pertama yang dibuat DPR RI periode 2014-2019. Dengan adanya UU Tapera ini, maka setiap warga negara wajib berkontribusi menghimpun dana untuk menyediakan perumahan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Ya ini artinya bukan sekedar pecah telor dalam menciptakan undang-undang baru, melainkan juga menjadi kebanggaan kita semua karena undang-undang ini sudah ditunggu masyarakat khususnya bagi yang kurang mampu,” tuturnya. Ketua Panitia Kerja (Panja), Syaiful Rasyid menyampaikan bahwa selama proses pembahasan, banyak terjadi perubahan dan penyempurnaan. Pembahasan di panja pun menghasilkan 12 BAB dengan 82 pasal dari yang sebelumnya hanya terdiri dari 78 pasal.

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh 13 anggota Pansus RUU Tapera dari delapan fraksi serta sejumlah pejabat Kementerian PUPR dan hanya dua Fraksi yang tidak hadir yaitu Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Meski kedua fraksi tersebut tidak hadir namun melalui surat kepada pimpinan rapat menyatakan mendukung agar RUU Tapera yang dibahas dilanjutkan ke Sidang Paripurna.

RUU TAPERA : Pemerintah Usulkan Besaran Simpanan Diatur PP


Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang merupakan inisiasi dari DPR sampai saat ini masih terus dibahas dan didiskusikan. Pemerintah melalaui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan agar besaran simpanan nantinya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Mengenai besarnya simpanan, pemerintah mengusulkan supaya besaran simpanan diatur dalam PP, sehingga nantinya pemerintah punya fleksibilitas untuk mengatur dengan memperhatikan secara hati-hati dan komprehensif,” tutur Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus, saat berdiskusi dengan para jurnalis di Jakarta (11/2).

Maurin mengatakan, Kementerian PUPR akan mendiskusikan di internal pemerintahh dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan juga nantinya akan juga melibatkan semua stakeholder agar mendapat hasil yang terbaik. “Ini juga pernah didiskusikan dengan Ketua Panja yang menyampaikan bahwa salah satu yang krusial adalah besaran simpanan, diajukan besaran simpanan dari pekerja adalah 2,5 persen dan pemberi kerja 0,5 persen dan pemerintah mengajukan usul supaya besaran simpanan diatur lebih lanjut dengan PP,”tambah Maurin.

Sebenarnya, tutur Maurin mengenai besaran simpanan masih belum mencapai kesepakatan dan akan mengikuti perkembangan. Bahwa hal tersebut akan diatur dalam PP, tentunya dalam pengaturan tersebut Kemeenterian PUPR akan mencari masukan, dan diperlukan pemahaman bahwa penyediaan perumahan bagi MBR ini diperlukan.

“Prinsipnya UU Tapera ini adalah bagaimana membantu masyarakat kita dalam akses untuk dapat memiliki rumah, terutama bagi MBR,”kata Maurin.

Hal krusial yang kedua, lanjut Maurin adalah peralihan Bapertarum masuk ke Badan Pelaksana (BP) Tapera nantinya, karena menyangkut hak-hak dari PNS. “Jadi ini harus dijamin supaya transisi peralihan Bapertarum masuk ke BP Tapera itu harus terjamin,”tukas Maurin.

Sementara itu Direktur Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan Joko Hendratto menyimpulkan dalam diskusi bersama Panja Tapera sebelumnya adalah dalam perspektif finansial ini adalah subsidi silang, dan fungsi dari UU Tapera ini nantinya adalah gotong royong untuk menyediakan perumahan bagi yang tidak mampu.

“Jadi saya simpulkan, bahwa mereka mengatakan bahwa inilah fungsinya bahwa kita hidup di negara ini karena fungsi kita itu adalah gotong-royong, kita harus sediakan untuk yang tidak mampu, jadi konsepnya adalah sharing karena kita hidup berlingkungan. Dalam perspektif finansial ini adalah subsidi silang jadi yang kaya membantu MBR, meminjamkan uangnya dengan suku bunga dibawa BI Rate bahkan dibawah tabungan sehingga rendah sekali dan menjamin ini murah,ini yang saya tangkap dari diskusi itu,”tutur Joko. (nrm) Biro Komunikasi Publik

UU Tapera Wujudkan Mimpi MBR Miliki Rumah Layak


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakin Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dapat mewujudkan mimpi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. Rancangan Undang Undang (RUU) Tapera yang diperkirakan akan selesai dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Maret tahun ini, saat ini prosesnya sudah mencapai 85 persen.

RUU Tapera merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertujuan menghapus backlog (kekurangan) yang dirasa masih sulit dijangkau oleh MBR.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitourus meminta kepada semua pihak terkait agar mendukung terwujudnya Undang-undang (UU) Tapera. Karena ia meyakini bahwa UU Tapera dapat mewujudkan mimpi MBR untuk memiliki rumah layak huni, sehat dan terjangkau.

Menurutnya, yang melatarbelakangi dibentuknya Tapera adalah prinsip kegotong-royongan. “Karena dananya dihimpun mulai dari masyarakat kalangan bawah hingga kalangan atas namun pemanfaatannya lebih diprioritaskan untuk kalangan bawah,” katanya dalam acara seminar bertema ‘Antara Peluang Sektor Perumahan Memperoleh Dana Murah VS Manajer Investasi’ yang digelar Housing Editors Club (HEC) di Jakarta, Selasa (2/2).

Masyarakat yang telah memiliki rumah tidak berhak memanfaatkan Tapera. Tapera juga merupakan upaya menghimpun dana jangka panjang dan berkelanjutan, oleh sebab itu penggunaannya tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah.

“Saya berharap adanya masukan konstruktif untuk memacu terealisasinya UU ini,” ujarnya.

Maurin mengatakan bahwa Tapera akan memiliki dasar hukum yang kuat, ketimbang dana yang dihimpun dalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Oleh sebab itu, keberadaan Tapera tidak bisa dipailitkan.

Selanjutnya, keberadaan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) yang saat ini masih eksis, ke depan akan dilebur menjadi satu dalam Tapera.

Terkait dana, dana dihimpun dari setiap warga negara baik yang berlatar belakang pekerja formal maupun pekerja mandiri. “Peserta dikenakan 3 persen dari gaji atau upah dengan skema 2,5 persen ditanggung peserta dan 0,5 persen oleh pemberi kerja,” katanya.

Menurutnya, keberadaan dana ini semata-mata untuk membiayai pengadaan rumah bagi masyarakat kelas bawah. Ini menjadi prinsip dasar dari konstitusi di Indonesia untuk para pekerja khususnya pekerja informal.

Dijelaskan, dana investasi yang terhimpun dalam Tapera ini nantinya akan dikelola oleh suatu badan/lembaga baru yang segera akan dibentuk pemerintah. Badan ini betul-betul baru dan beroperasi di seluruh Indonesia. Dananya juga akan dikelola sedemikian rupa sehingga dana yang yang notebene dana murah ini nantinya tidak berubah peruntukkannya menjadi mahal akibat dibisniskan.

“Dana yang ada khusus dimanfaatkan, dan tidak untuk diinvestasikan oleh manajer investasi,” tegas Maurin.

Wakil Ketua Pansus RUU Tapera DPR RI, Mukhamad Misbakhun yang juga hadir dalam acara seminar tersebut berharap pemanfaatan Tapera selamanya akan sesuai dengan tujuan awal yakni mengatasi kebutuhan sekaligus menggerus kesenjangan (backlog) akan ketersediaa rumah murah. Misbakhun menilai masalah yang dihadapi pemerintah hingga saat ini adalah menyediakan hunian rumah yang layak huni, sehat namun harganya terjangkau sesuai penghasilan masyarakat menengah ke bawah.

Ia berpandangan bahwa Tapera adalah wahana menghimpun dana dalam jangka panjang dari masyarakat untauk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Saat ini pembahasan RUU Tapera tengah masuk penanganan tim perumus singkronisasi dan harmonisasi guna menghindari salah tulis.

“Hal itu, dikarenakan bulan depan (Maret) RUU dijadwalkan selesai,” ujarnya.

Diberlakukannya UU Tapera sebagaimana harapan dari masyarakat, adalah tersedianya perumahan layak huni, sehat dan harganya terjangkau. Semua ini bisa diwujudkan melalui ketersediaan dana murah yang dihimpun dalam suatu wadah yakni Tabungan Perumahan. (Sony)

Saat Ini Pemerintah Sedang Susun Peraturan Pemerintah UU Tapera


Terkait dengan UU Tapera, pemerintah saat ini sedang menyusun pera

turan pemerintah sebagai amanat dari UU Tapera. “Sebagai amanat dari UU Tapera nanti akan ada peraturan pemerintah, peraturan badan pengelola tapera, aturan presiden dan keputusan presiden,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitaurus saat acara Bincang Infrastruktur Bersama Media dengan tema "Undang-Undang Tapera", Kamis (3/2), di Kantor Kementerian PUPR.

Menurutnya, Undang - Undang Tapera merupakan salah satu bentuk Pemenuhan kewajiban dari negara untuk menjamin penenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, Mandiri dan produktif berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Dikatakan, Tapera menghimpun dana dari peserta Tapera yaitu setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bekerja di Indonesia yang memegang visa dan bekerja selama 6 bulan. "Ini artinya kepersertaan Tapera meliputi pekerja formal dan informal dan sifatnya wajib", tuturnya.

"Nantinya, bukan hanya para pekerja saja yang harus menjadi peserta Tapera dan membayar iuran, akan tetapi pemberi kerjapun harus membayar iuran Tapera, namun besaran iuran Tapera akan diatur dalam Peraturan Pemerintah", tambahnya.

Selanjutnya, Maurin mengatakan bahwa semakin banyak dana yang terkumpul di Tapera maka akan semakin banyak yang dapat dibantu oleh Tapera untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pada bagian lain Maurin mengatakan, untuk besaran iuran pemerintah akan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai faktor terutama mengenai situasi dan kondisi perekonomian Nasional dan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia agar Pengelolaan Tapera ini berhasil melaksanakan misinya untuk menyediakan bantuan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah yang layak. “Jadi untuk besarannya pemerintah tentunya nanti akan terbuka dengan melihat jangka pendek dan jangka Panjang”, tegasnya.

Sementara itu Direktur Utama Bapertarum-PNS Heroe Soelistiawan mengatakan bahwa, Persiapan Bapertarum-PNS menuju Tapera sudah di mulai akhir Tahun 2013 dengan fokus pembenahan Sistem dan Teknologi, Organisasi Personalia, Tata Kelola Keuangan serta Perbaikan Bisnis Model untuk persiapan Transformasi menjadi Tapera yang semula ditargetkan selesai ditahun 2014

. Tugas dari Bapetarum-PNS menurut Heroe yakni, untuk mensosialisasikan tidak hanya untuk Pemda/Instansi/PNS, tetapi juga kepada Pengembang maupun Bank. Berdasarkan data BKN hasil PUPNS Tahun 2015, dapat diketahui jumlah PNS yang belum memiliki rumah adalah sebanyak 964.463 PNS. “Dari jumlah tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh Bapertarum maka diketahui yang layak (berpeluang) untuk mendapat layanan Bapertarum sebanyak 756.591 PNS. Dengan adanya data ini sangat membantu dalam penyiapan penyaluran dari sisi demand”, ungkapnya.

Dikatakan, Bank BTN adalah mitra utama Bapertarum-PNS sejak awal berdirinya Bapertarum-PNS tahun 1993. Namun sejak tahun 2014 Bapertarum-PNS telah menjalin kerjasama dengan 9 BPD, Bank BRI dan BRI Syariah dan, Bank BNI, Bank Mandiri, untuk menyalurkan pembiayaan perumahan bagi PNS. “Bahkan saat ini masih ada 11 BPD dan 2 bank swasta nasional yang sedang dalam penjajakan kerjasama. Dengan hal ini diharapkan PNS memiliki banyak pilihan channel distribution”, ujarnya.

Sampai dengan Januari 2016 menurutnya, sebanyak 50 lokasi perumahan yang telah direkomendasi oleh Bapertarum-PNS dan di mediasi baik dengan Pengembang, Bank maupun calon pembeli PNS. Hal ini menjadi penting untuk mendorong agar lebih banyak lagi Pengembang yang mau membangun perumahan untuk PNS. Pada saat yang sama PNS mendapat rumah dengan harga yang layak serta kemudahan pengurusan kredit KPR, dibandingkan PNS mencari rumah secara sendiri-sendiri. (Iwn) Biro Komunikasi Publik

UU Tapera Bantu MBR Miliki Rumah


Setelah melalui rangkaian pembahasan yang panjang antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Ketenagakerjaan dan Panitia Khusus Tabungan Perumahan Rakyat (Pansus Tapera), Rancangan Undang – Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) akhirnya disahkan oleh DPR RI menjadi Undang – Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) dalam rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 23 Februari 2016. Undang – Undang Tapera hadir sebagai salah satu amanat dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Selain itu, hadirnya Undang – Undang Tapera juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban dari negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, tapera dapat berfungsi menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Maurin Sitorus, bahwa semakin banyak dana yang terhimpun oleh Tapera maka akan semakin banyak yang dapat dibantu Tapera untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah.

Lantas pertanyaannya adalah bagaimana cararnya Tapera Menghimpun dana? Tapera dapat menghumpun dana dari peserta tapera yaitu setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Ini artinya kepesertaan Tapera meliputi pekerja formal dan informal dan ini sifatnya wajib. Nantinya, bukan hanya para pekerja saja yang harus menjadi peserta tapera dan membayar iuran, akan tetapi pemberi kerja pun harus membayar iuran tapera. Namun, besaran iuran tapera akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, dana yang terkumpul di Tapera ini nanti akan dikelola oleh Manajer Investasi (bisa milik pemerintah) yang ditunjuk oleh Komite Tapera (struktur yang ada di Badan Pengelola Tapera) dan tidak akan ada kekhawatiran bahwa Manajer Investasi akan membuat dana murah menjadi dana mahal seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Manajer Investasi sendiri akan bekerja sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terang Maurin Sitorus.

Sebagai tambahan, Tabungan Perumahan Rakyat akan dikelola dengan berdasarkan pada asas kegotongroyongan, kemanfaatan, nirlaba, kehati-hatian, keterjangkauan dan kemudahan serta kemandirian. Oleh karena itu, tidak akan terjadi hal yang perlu dikhawatirkan. Lagipula setiap peserta tapera pun nantinya, imbuh Maurin akan memiliki rekening tapera sendiri yang dapat diakses baik melalui HP maupun internet setiap hari. “Jadi masyarakat pun dapat melihat dan memantau rekening taperanya setiap saat”, kata Maurin Sitorus.

Setelah disahkannya UU Tapera, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih harus bekerja keras untuk menyusun Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan UU Tapera. Peraturan yang harus disiapkan pemerintah mencakup peraturan pemerintah, peraturan badan pengelola tapera (BP Tapera), aturan presiden dan keputusan presiden.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) akan melakukan sosialisasi Undang – Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) secara intensif. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus bebearpa waktu lalu di kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR, Jakarta, Selasa (1/3). Sosialiasi secara intensif menurut Maurin, sangat diperlukan mengingat UU Tapera merupakan hal yang baru dan tidak semua masyarakat mengetahuinya. “Sosialisasi bisa dilakukan secara turun langsung ke lapangan maupun sosialisasi lewat media sosial dan nanti juga akan ada di web”, ujar Maurin Sitorus.