PU-net
PENGUMUMAN(0)

Pembiayaan Mikro Perumahan

Created: 2018-07-06T14:01:45+07:00

NO

PERTANYAAN

JAWABAN

1

Mengapa perlu Pembiayaan Mikro Perumahan?

 

 

Pembiayaan melalui KPR umumnya bersifat jangka panjang, 15-20 tahun. Pembiayaan seperti ini kurang cocok bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak tetap. Pembiayaan mikro perumahan hadir agar MBR dapat memiliki kesempatan untuk mendapat pinjaman perumahan dari lembaga jasa keuangan dengan cara mengurangi tenor atau masa pinjaman maksimum hanya 5 tahun. Kemudian agar cicilannya lebih terjangkau, maka plafon atau nilai pinjaman juga dikurangi hingga maksimal Rp. 50 juta untuk sekali pinjaman.

Skim ini menjadi menarik karena dapat diberikan secara berulang (repetive). Misalnya, pinjaman pertama sebesar Rp. 30 juta untuk jangka waktu 3 tahun. Jika debitur membayarnya secara tepat waktu, maka ia pun dapat mengajukan pinjaman perumahan lagi dengan nilai yang lebih besar, misalnya Rp. 40 juta dengan masa pinjaman 4 tahun dan seterusnya.

 

2

Apakah nilai pinjaman maksimum Rp. 50 juta bisa membeli rumah?

Tentunya nilai pinjaman yang hanya sebesar Rp. 50 juta tidak bisa membeli rumah jadi dari pengembang, seperti Rumah Sederhana Sehat (RSh). Tetapi nilai pinjaman maksimum Rp. 50 juta bisa dimanfaatkan untuk Rumah Tumbuh (incremental housing) atau Rumah Swadaya. Pembiayaan ini sangat cocok bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tidak tetap yang sudah memiliki tanah. Sehingga pinjaman perumahan dibutuhkan untuk membiayai bangun rumah. Bagi masyarakat yang belum memiliki tanah, maka ia masih dapat memanfaatkan pinjaman ini untuk membeli kavling tanah maksimum harga Rp. 50 juta.

Pemanfaatan pembiayaan mikro perumahan ini sangat fleksibel, mulai dari membiayai pembelian kavling tanah, pembuatan sertifikasi lahan, pemagaran, konstruksi bangunan, perbaikan rumah, perluasan rumah, dan lainnya sepanjang untuk kepentingan rumah.

 

3

Apa bentuk subsidi dari pemerintah dalam skim Pembiayaan Mikro Perumahan ini?

Intervensi pemerintah dalam skim Pembiayaan Mikro Perumahan ini baru berupa PEMBINAAN kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk mengembangkan produk baru ini dan kepada Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang ada di daerah untuk secara berjenjang mengidentifikasi, mendata, dan memfasilitasi komunitas masyarakat dan lembaga jasa keuangan.

 

4

Berapa suku bunga atau marjin Pembiayaan Mikro Perumahan ini?

Sumber dana Pembiayaan Mikro Perumahan ini murni berasal dari lembaga jasa keuangan, sehingga besaran suku bunga tidak kami atur. Kami hanya mengatur masa pinjaman maksimum 5 tahun dan nilai pinjaman maksimum Rp. 50 juta. Kami perkirakan suku bunga pinjaman ini ada pada kisaran 10-14 persen flat.Hal ini dapat menghemat anggaran pemerintah yang sedang fokus membangun infrastruktur yang juga diperlukan rakyat.

Jadi Pembiayaan Mikro Perumahan ini berbasis komersial yang harus dikembalikan oleh masyarakat. Jangan sampai ada kesan masyarakat bahwa ini adalah bantuan gratis atau ada penjaminan dari pemerintah sehingga pinjamannya tidak perlu dikembalikan lagi.

Disinilah peran kami untuk mengedukasi masyarakat dalam mengakes pembiayaan dan membangun kredibilitas kreditnya di mata lembaga jasa keuangan. Di lain pihak, kami juga membantu pihak lembaga jasa keuangan untuk lebih mau menurunkan segmen pasarnya kepada kelompok masyarakat yang lebih marjinal. Hal ini kami sebut sebagai strategi “down scalling”.

Saat ini pasar pembiayaan mikro sudah banyak tergerus oleh perbankan asing. Untuk itu kami mengajak lembaga jasa keuangan nasional untuk turut mengembangkan skim Pembiayaan Mikro Perumahan ini. Mari kita bergotong-royong mengembangkan inklusi keuangan melalui pembiayaan mikro perumahan ini.

 

5

Bagaimana cara mendapatkan Pembiayaan Mikro Perumahan ini?

Saat ini lembaga jasa keuangan yang bersedia mendapatkan pembinaan tentang pengembangan Pembiayaan Mikro Perumahan ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE), dan Pegadaian. Dalam melakukan pembinaan tersebut kami menggandeng Habitat for Humanity Indonesia.

Untuk saat ini Produk Pembiayaan Mikro Perumahan baru bisa diperoleh melalui BRI dan BKE, karena Pegadaian masih membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola Pembiayaan Mikro Perumahan ini.

Kami mengharapkan produk ini sudah ada di BRI Unit Desa dengan menggunakan nama produk KUR Perumahan. Sedangkan melalui BKE, produk ini bisa didapat melalui Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) sebagai salah satu pemegang saham BKE. Untuk sementara ini, produk Pembiayaan Mikro Perumaham ini menggunakan brand eksisting yang ada pada BRI dan BKE supaya lebih cepat terealisasi dengan disain produk yang kami sepakati melalui MoU.

Walaupun produk ini bisa diakses oleh individu, tetapi kami menyarankan agar masyarakat mengaksesnya secara berkelompok (komunitas) dengan prinsip gotong-royong. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan. Selanjutnya, tokoh atau ketua kelompok (komunitas) tersebut dapat menghubungi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atau Dinas PKP yang ada.

Untuk saat ini, baru ada 16 Dinas PKP Provinsi yang siap melaksanakan Pilot Project Pembiayaan Mikro Perumahan ini. Untuk masa yang akan datang tentunya kami mengharapkan adanya dukungan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bersama-sama mendorong produk Pembiayaan Mikro Perumahan ini melalui regulasi yang lebih kondusif, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent).

 

6

Bagaimana caranya agar masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, namun masih belum memiliki track record keuangan untuk bisa mengakses Pembiayaan Mikro Perumahan ini?

Memang sulit bagi MBR yang tidak memiliki sama sekali track record keuangan di perbankan. Untuk itulah Pembiayaan Mikro Perumahan ini hadir mengatasinya. Solusinya adalah dengan meminta pinjaman perumahan dalam skala kecil dulu dan secara bertahap membangun kredibilitas kreditnya di mata perbankan.

Saat ini kami juga siap membina lembaga jasa keuangan yang ingin mengembangkan produk Tabungan Kontrak Mikro Perumahan sebagai salah satu instrumen bagi masyarakat yang ingin meningkatkan akses pembiayaan. Masyarakat perlu dididik agar bisa menabung secara reguler di bank sebagai bentuk latihan menyisihkan sebagian penghasilannya agar tidak berat ketika nanti harus mengembalikan pinjaman mikro perumahan.

 

7

Apa peran pemerintah daerah dalam Pembiayaan Mikro Perumahan ini?

Pemerintah daerah (pemda) baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kotamadya memiliki peran strategis dalam operasionalisasi Pembiayaan Mikro Perumahan. Pemerinah daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) perlum engidentifikasi komunitas masyarakat yang layak mendapatkan Pembiayaan Mikro Perumahan dan memfasilitasi mereka mengakses produk Pembiayaan Mikro Perumahan ini.

Pokja PKP yang sudah ada di daerah perlu diaktifkan dan difungsikan sebagai integrator berbagai kemudahan dan bantuan dari pemerintah yang sebenarnya sudah banyak diberikan oleh pemerintah agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, Pembiayaan Mikro Perumahan berbasis komersial ini dapat diintegrasikan dengan Program Kotaku dan Program BSPS dari Kementerian PUPR dan Program Sertifikasi dari Kementerian ATR. Tidak menutup kemungkinan pula jika Pembiayaan Mikro Perumahan ini diintegrasikan ke dalam berbagai program bantuan daerah seperti relokasi (resettlement), peningkatan kawasan kumuh (slum upgrading), termasuk pengembangan daerah wisata.

 

8

Mengapa dalam Pembiayaan Mikro Perumahan ini belum ada bantuan langsung dari pemerintah, seperti subsidi bunga misalnya?

Memang saat ini bantuan langsung dari pemerintah dalam pilot project Pembiayaan Mikro Perumahan ini belum ada. Hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, kemampuan keuangan pemerintah cukup terbatas, sementara itu kami melihat masih banyak dana komersial lembaga jasa keuangan yang belum dimobilisasi secara maksimal. Untuk sementara, dengan anggaran yang terbatas ini akan kami manfaatkan untuk membina lembaga jasa keuangan agar mau menambah produk mikro mereka (adding products).

Sebenarnya produk pembiayaan mikro ini sudah banyak di lembaga jasa keuangan, namun masih minim untuk perumahan, apalagi dengan disain produk yang cocok untuk diakses MBR dan masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Dana yang terbatas ini akan kami upayakan untuk  memaksimalkan pembinaan Pokja PKP Provinsi melalui pilot project Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan ini. Potensi pembiayaan di daerah seperti Bank Pembanguan Daerah (BPD), BPR Milik Pemda, Jamkrida, Askrida, dan sebagainya perlu dioptimalkan agar masuk ke dalam bisnis pembiayaan mikro perumahan yang cukup menjanjikan ini.

Kedua, adanya intervensi yang berlebihan dalam pembiayaan perumahan ini bagi segmen masyarakat bawah dapat menimbulkan persepsi yang salah dari masyarakat. Segmen masyarakat paling bawah ini jika ada penjaminan atau subsidi pemerintah sering beranggapan tidak perlu dikembalikan. Itulah mengapa dalam skim Pembiayaan Mikro Perumahan ini, para pelaku dan pendukung pembiayaan mikro perumahan ini, seperti BRI, BKE, Pegadaian, Jamkrindo, dan Askrindo, meminta agar komponen subsidi pemerintah ini ditiadakan dulu dalam tahap pilot project ini.

Mereka mengharapkan agar dari sisi pembiayaannya tetap menggunakan mekanisme pasar sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah cukup berperan dalam pemberdayaan kelompok, termasuk peningkatan usaha kelompok masyarakat sehingga daya beli mereka meningkat. Melalui pilot project Pembiayaan Mikro Perumahan ini kami mengharapkan adanya pembelajaran bagaimana seharusnya bentuk intervensi pemerintah yang tepat bagi masyarakat.

Perancangan bentuk intervensi pemerintah akan kami lakulan dengan pendekatan “bottom-up” dari kelompok masyarakat dan mempertimbangkan masukan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan. Ketiga, tanpa adanya komponen subsidi langsung dalam Pembiayaan Mikro Perumahan ini akan meningkatan potensi sekuritisasi atau akses dana pasar modal untuk lembaga jasa keuangan sehingga pembiayaannya lebih berkelanjutan (sustainable financing).