PU-net
PENGUMUMAN(0)

Pelembagaan Sertifikasi Profesi Pengembang Untuk Rumah Berkualitas

Created: 2017-12-21T07:46:46+07:00

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bersama dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menyelenggarakan Diskusi Terbatas Pelembagaan Sertifikasi Profesi dalam rangka Menghasilkan Rumah Berkualitasi di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (19/12). Acara tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti.

Di dalam sambutannya Lana mengatakan bahwa saat ini sekitar 70-80% pengembang bergerak di bidang penyediaan perumahan bersubsidi tetapi belum semua pengembang memiliki pengetahuan yang memadai di bidang properti. “Untuk itu, pemerintah dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama dalam pelaksanaan pembinaan kepada penyelenggara pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bekerja sama dengan Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia yang menginisiasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi untuk pengembang mengadakan diskusi terbatas mengenai pembentukan lembaga sertifikasi ini”, ujar Lana.

Pembentukan lembaga ini ujar Lana, bertujuan untuk mengukur kepatuhan sumber daya manusia dalam mengembangkan suatu proyek yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. “Sehingga sistem sertifikasi ini mempunyai fleksibilitas berharmonisasi dengan berbagai sistem nasional maupun internasional”, ungkap Lana.

Berbicara mengenai sertifikasi profesi tambah Lana, merupakan sertifikasi kerja yang dominan dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi dibutuhkan sebagai tuntutan profesionalisme bahwa setiap orang dengan profesinya ataupun setiap lembaga yang melakukan pekerjaan di bidang perumahan wajib memiliki kualifikasi.

“Kepentingan peningkatan kompetensi anggota pengembang adalah untuk meningkatkan profesionalisme dalam membangun perumahan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk menjamin produk yang dihasilkan layak dan terjamin”, terang Lana.

Pada akhirnya Lana berharap diskusi terbatas ini dapat menjawab isu-isu penyediaan rumah layak huni melalui sertifikasi pengembang. “Selain itu, saya juga berharap kita dapat merumuskan mekanisme sertifikasi pengembang perumahan dan juga mendapatkan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pengembangan kompetensi pengembang perumahan”, tegas Lana.

Di sisi lain, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono selaku Ketua Panitia acara mengatakan ada 4 (empat) tahapan dalam registrasi pengembang. “Ke empat tahapan itu meliputi registrasi yang akan dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Maret, tahapan seleksi, tahapan sertifikasi dan tahapan terakhir adalah reward dan punishment”, ungkap Budi Hartono.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengatakan, “Prakarsa pelembagaan sertifikasi profesi pengembang sudah diinisasi REI sejak dua tahun lalu. Kita harus buat standar untuk anggota internal REI. Sehingga anggota REI yang berjumlah 3000 perusahaan memiliki standar lebih baik”, ungkap Soelaeman.

Adapun asalan kami bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR karena REI harus mengacu kepada standar yang dibuat oleh pemerintah (Kementerian PUPR). “Oleh karena itu, kita melaporkan tentang terangnya.