Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Total : 4
-
Keputusan Menteri yang mengatur standar Pembangunan Perumahan MBR?
Saat ini dalam hal pedoman teknis pembangunan rumah sederhana masih menggunakan keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederh... -
Bagaimana dengan daerah yang belum memiliki peraturan daerah yang berkaitan dengan pembangunan perumahan bagi MBR atau yang belum menyesuaikan dengan peraturan sebagaimana dimaksud?
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Noperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pasal 14 diatur bahwa pada saa... -
Kepada siapa biaya pemecahan sertifikat hak guna bangun dan peralihan hak dari Badan Hukum kepada Masyarakat dibebankan?
Kepada siapa biaya pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Peralihan Hak dari badan hukum kepada masyarakat dibebankan?Rumah SusunUntuk rumah susun mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Perumahan... -
Dalam PP diatur pembangunan perumahan oleh Badan Hukum bagaimana dengan pengembang yang berstatus perorangan atau berstatus badan usaha?
Dalam PP 64, badan hukum didalam pasal 1 diberikan batasan adalah badan hukum yang didirikan WNI yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Hal ini sejalan dengan peng...
Masih memiliki pertanyaan?