Program Pembiayaan Swadaya Micro Perumahan (PSMP)

Mengapa dalam Pembiayaan Mikro Perumahan ini belum ada bantuan langsung dari Pemerintah, seperti subsidi bunga misalnya?

Dijawab oleh Administrator | 2019 May 03 | 13354 views | 5445 Masyarakat Terbantu dengan Informasi Ini.

Memang saat ini bantuan langsung dari Pemerintah dalam pilot projectPembiayaan Mikro Perumahan ini belum ada. Hal ini disebabkan beberapa hal: Pertama, kemampuan keuangan Pemerintah cukup terbatas, sementara itu Pemerintah melihat masih banyak dana komersial lembaga jasa keuangan yang belum dimobilisasi secara maksimal. Oleh sebab itu, dengan anggaran yang terbatas ini Pemerintah akan memanfaatkan untuk membina lembaga jasa keuanganagar mau menambah produk mikro mereka (adding products). 

Pada dasarnya, produk pembiayaan mikro ini sudah banyak di lembaga jasa keuangan, namun masih minim untuk perumahan, apalagi dengan disain produk yang cocok untuk diakses MBR dan masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Dana yang terbatas ini akan kami upayakan untukmemaksimalkan pembinaan Pokja PKP Provinsi melalui pilot projectPembiayaan Swadaya Mikro Perumahan. Potensi pembiayaan di daerah seperti Bank Pembanguan Daerah (BPD), BPR Milik Pemda, Jamkrida, Askrida, dan sebagainya perlu dioptimalkan agar masuk ke dalam bisnis pembiayaan mikro perumahan yang cukup menjanjikan ini. 

Kedua, adanya intervensi yang berlebihan dalam pembiayaan perumahan bagi segmen masyarakat bawah dapat menimbulkan persepsi yang salah dari masyarakat. Segmen masyarakat paling bawah ini jika ada penjaminan atau subsidi pemerintah sering beranggapan tidak perlu dikembalikan. Oleh sebab itu, dalam skemaPembiayaan Mikro Perumahan ini, para pelaku dan pendukung pembiayaan mikro, seperti, BRI, BKE, Pegadaian, Jamkrindo, dan Askrindo, meminta agar komponen subsidi Pemerintah ini ditiadakan dulu dalam tahap pilot project ini. 

Mereka mengharapkan agar dari sisi pembiayaannya tetap menggunakan mekanisme pasar sedangkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah cukup berperan dalam pemberdayaan kelompok, termasuk peningkatan usaha kelompok masyarakat sehingga daya beli mereka meningkat. Melalui pilot projectPembiayaan Mikro Perumahan ini kami mengharapkan adanya pembelajaran bagaimana seharusnya bentuk intervensi Pemerintah yang tepat bagi masyarakat.

Perancangan bentuk intervensi pemerintah akan kami lakulan dengan pendekatan “bottom-up” dari kelompok masyarakat dan mempertimbangkan masukan Pemerintah Daerah dan lembaga jasa keuangan. 

Ketiga, tanpa adanya komponen subsidi langsung dalam Pembiayaan Mikro Perumahan ini akan meningkatan potensi sekuritisasi atau akses dana pasar modal untuk lembaga jasa keuangan sehingga pembiayaannya lebih berkelanjutan (sustainable financing).

Masih memiliki pertanyaan?

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

© All Right Reserved 2019.