Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kepada siapa biaya pemecahan sertifikat hak guna bangun dan peralihan hak dari Badan Hukum kepada Masyarakat dibebankan?

Dijawab oleh Administrator | 2019 May 03 | 50116 views | 41374 Masyarakat Terbantu dengan Informasi Ini.

Kepada siapa biaya pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Peralihan Hak dari badan hukum kepada masyarakat dibebankan?

Rumah Susun

Untuk rumah susun mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 Tahun 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (Kepmenpera No. 11/KPTS/1994)

Pada lampiran Kepmen tersebut, tepatnya Angka 5.4 dijelaskan bahwa pemesan (dalam hal ini adalah calon pembeli) memiliki tanggung jawab:

  1. Biaya pembayaran akta-akta yang diperlukan;
  2. Biaya jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk pembuatan akta jual beli satuan rumah susun;
  3. Biaya untuk memperoleh hak milik atas satuan rumah susun, biaya pendaftaran jual beli atas satuan rumah susun (biaya pengalihan hak milik atas nama) di Kantor Badan Pertanahan setempat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa biaya untuk memperoleh hak milik atas satuan rumah susun dapat dikategorikan ke dalam biaya pemecahan sertifikat.

Pengaturan pemecahan atas sebidang tanah yang sudah terdaftar diatur pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 133 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Untuk tiap bidang tanah yang dipecahkan akan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya. 

Komponen biaya pemecahan sertifikat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP No. 13/2010), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

  1. Pemetaan tematik bidang tanah untuk pemecahan sertifikat skala 1 : 1.000, yang dihitung per bidang tanah, dengan tarif Rp. Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
  2. Pelayanan pendaftaran pemisahan, pemecahan, dan penggabungan, yang dihitung per bidang tanah, dengan tarif Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Rumah Tapak

Penjual akan memecahkan sebidang tanah di dalam tanah induk. Kemudian, setelah dipecah dan diterbitkan sertifikat tanahnya, maka tanah tersebut akan dijual kepada pihak pembeli melalui AJB di hadapan PPAT. 

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP No. 24/1997”), pemecahan sebidang hak atas tanah yang sudah terdaftar dapat dipecah hanya atas pemintaan pemegang hak yang bersangkutan. 

Dengan demikian, pada hakikatnya, peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehingga, pada saat sebidang tanah yang dibeli dari tanah induk tersebut sudah dipecahkan dan diterbitkan sertifikatnya, maka Anda dengan pihak penjual dapat menandatangani AJB di hadapan PPAT untuk keperluan pendaftarannya. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (“Perka BPN No. 1/2010”), jangka waktu pemecahan/pemisahan satu bidang tanah milik perorangan adalah 15 (lima belas) hari. Sedangkan, persyaratan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

  1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (yang memuat: identitas diri; luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; pernyataan tanah tidak dalam sengketa; pernyataan tanah dikuasai secara fisik; alasan pemecahannya);
  2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
  3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yangtelah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
  4. Sertifikat asli;
  5. Izin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah;
  6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan;
  7. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan.

Terkait pihak yang menanggung biaya dari pemecahan sertifikat dan penerbitan sertifikat ha katas tanah, hal tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun secara kebiasaan yang terjadi di masyarakat, hal tersebut dibebankan kepada pembeli karena pembeli dianggap sebagai pihak yang akan menerima hak atas tanah nantinya.

Masih memiliki pertanyaan?

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

© All Right Reserved 2019.