Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dalam PP diatur pembangunan perumahan oleh Badan Hukum bagaimana dengan pengembang yang berstatus perorangan atau berstatus badan usaha?

Dijawab oleh Administrator | 2019 May 03 | 23016 views | 7061 Masyarakat Terbantu dengan Informasi Ini.

Dalam PP 64, badan hukum didalam pasal 1 diberikan batasan adalah badan hukum yang didirikan WNI yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Hal ini sejalan dengan pengertian badan hukum yang tercantum dalam UU 1 / 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Artinya oleh undang-undang dan peraturan pemerintah telah dikunci bahwa untuk melakukan pembangunan harus berbentuk organ/badan. Hal ini dimaksudkan sebagai perlindungan bagi MBR, dan lebih memberikan kepastian hukum bagi MBR dalam hal penyelenggaraan dan pembangunan bagi MBR.

Masih memiliki pertanyaan?

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

© All Right Reserved 2019.