Kamis, 6 Oktober 2016 | 16:26 WIB

Kementerian PUPR Gandeng Bank Dunia Untuk Wujudkan Program BP2BT

Kementerian PUPR Gandeng Bank Dunia Untuk Wujudkan Program BP2BT

Jakarta – Demi mewujudkan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memperoleh rumah bersubsidi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan akan menggandeng Bank Dunia. Program BP2BT tersebut akan diperuntukan bagi pekerja formal dan informal yang selama ini memiliki keterbatasan akses ke perbankan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus saat rapat dengan Bank Dunia pada Rabu (5/10) mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan saat ini sedang merancang program bantuan pembiayaan berdasarkan tabungan tersebut dan .

“Dengan program tersebut, maka pekerja informal diharuskan menabung terlebih dahulu dengan jangka waktu tertentu, sekitar enam bulan sampai satu tahun. Setelah mencapai jangka waktu yang ditentukan maka pekerja informal dapat memperoleh bantuan dari pemerintah berupa uang muka,” tutur Maurin.

Maurin menjelaskan, rencananya Program BP2BT ini akan menargetkan sebanyak 715.000 unit rumah bersubsidi untuk MBR. Rata-rata bantuan yang akan diberikan untuk MBR ini diperkirakan sebesar Rp 27 juta per rumah tangga. Terkait pendanaannya akan bekerja jasa dengan Bank Dunia untuk pembiayaan perumahan bersubsidi sebesar US$ 197 juta.

Untuk program BP2BT ini rencananya pemerintah juga akan menggandeng beberapa bank pelaksana seperti Bank BRI, Bank Artha Graha, dan Bank BTN. Selain itu, program ini juga akan melibatkan lembaga asuransi atau jaminan lainnya, seperti Jamkrindo.

Menurutnya, progam kerjasama dengan Bank Dunia ini tidak hanya menyangkut pogram BP2BT tetapi juga menyangkut bantuan teknis lainnya. Misalnya, seperti untuk konsultansi Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). “Kami saat ini sedang membahas tentang Peraturan Pemerintah tentang Tapera. Tapera ini harus sudah diimplementasikan pada Maret 2018,” ujar Maurin.

Kemudian terkait dengan penyediaan perumahan, Bank Dunia juga menyatakan siap mendukung pendanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal sebagai Program Bedah Rumah bagi masyarakat di Indonesia.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin mengatakan bahwa Kementerian PUPR sangat mengapresiasi rencana Bank Dunia untuk mendukung Program BSPS. Karena jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. “Kondisi Perumahan di Indoensia yang tidak layak huni mencapai angka 2,51 juta. Dengan Program BSPS setidaknya rumah masyarakat yang tidak layak bisa di tingkatkan kualitasnya sehingga lebih layak huni,” katanya.

Menurut Syarif, anggaran yang dialokasikan dalam APBN tentunya tidak bisa memenuhi kebutuhan bedah rumah bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak seperti perusahaan swasta, masyarakat serta termasuk Bank Dunia sangat dibutuhkan.

Task Team Leader dari Bank Dunia, Taimur Samad meminta pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan untuk menyiapkan regulasi pendukungnya, seperti Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Menteri (Permen) maupun Surat Keputusan (SK) dan peraturan lainnya. (Kompu Ditjen Pembiayaan Perumahan/Ris Kompu Ditjen Penyediaan Perumahan)