Jumat, 8 September 2017 | 16:29 WIB

Pemerintah Sosialisasikan Program Pembiayaan Perumahan Di Markplus Center

 Pemerintah Sosialisasikan Program Pembiayaan Perumahan Di Markplus Center

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mensosialisasikan Program Pembiayaan Perumahan dalam sebuah diskusi yang mengangkat tema “Rumah Layak Huni: Capaian dan Kendala” di Markplus Center, Jakarta, Selasa (5/9).

Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti dan juga Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono sebagai narasumber. Di dalam paparannya, Lana Winayanti mengatakan bahwa bidang perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sudah dianggap menjadi bagian yang penting oleh pemerintah. “Namun dalam penyelenggaraannya, terdapat tantangan yang besar. Diantaranya pembangunan perumahan belum menjadi isu utama, dan koordinasi antar stakeholder yang lemah, padahal bidang PKP terdiri atas banyak komponen dan melibatkan banyak para stakeholder”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Masalah klasik dalam bidang PKP ujar Lana Winayanti terkait dengan tanah, tata ruang, perijinan, sertifikasi, PSU, pembiayaan dan data yang kurang. “Selain itu pembangunan perumahan di Indonesia belum menjadi bagian dari sistem perkotaan. Hal ini terbalik dengan negara lain dimana pembangunan perumahan mengikuti pembangunan infrastruktur”, terang Lana Winayanti.

Terkait dengan demand side, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memiliki program bantuan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berupa KPR Bersubsidi yaitu KPR Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB), SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) dan Progam Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah (PSR).

“Sedangkan untuk dukungan di sisi supply, kami juga sedang mengembangkan skim baru yaitu kredit mikro perumahan yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja berpenghasilan tidak tetap yang akan membangun rumah secara bertahap dengan pinjaman maksimal sampai 50 juta dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun”, ujar Lana Winayanti.

Saat ini, program bantuan KPR Bersubsidi, ujar Lana Winayanti, banyak dimanfaatkan oleh pegawai swasta yang jumlahnya mencapai 74%. “Untuk Pegawai Negeri Sipil sendiri hanya sebesar 13% karena banyak PNS yang tidak lolos BI Checking”, ungkap Lana Winayanti.

Adapun capaian Program Satu Juta Rumah sampai dengan tahun 2017 telah mencapai sebanyak 581.225 unit dengan dukungan dana APBN sebesar 81% dan Non APBN sebesar 19%.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan juga menerangkan tentang mekanisme pengawasan dan pengendalian (wasdal) kualitas perumahan MBR. “Terkait dengan wasdal ini, Kementerian PUPR akan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam hal penerbitan sertifikat laik fungsi untuk menjamin kualitas perumahan bagi MBR”, ucap Lana Winayanti. 

Di sisi lain, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono menjelaskan tentang unit organisasi PPDPP. “PPDPP merupakan unit organisasi non eselon yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan program pengembangan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR. Menerapakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan bertanggungjawab kepada Menteri PUPR melalui Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan”, terang Budi Hartono.

Adapun tujuan dari diadakannya diskusi tersebut adalah untuk mempertemukan praktisi (profesional) dengan regulator (pemerintah) agar terjalin sinergi yang baik.