Jumat, 8 September 2017 | 16:24 WIB

Rapat PAK Lanjutkan Pembahasan RPP Penyelenggaraan TAPERA

 Rapat PAK Lanjutkan Pembahasan RPP Penyelenggaraan TAPERA

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), menyelenggarakan Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di Jakarta, Rabu (30/8).

Rapat PAK ini dibuka oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti. Dalam sambutannya Lana mengatakan RPP Penyelenggaraan Tapera penting dan harus segera diselesaikan. “RPP ini sebagai alat kelengkapan beroperasinya Badan Pengelola Tapera dan kalau menurut Undang-Undang Tapera No. 4 Tahun 2016 harus mulai beroperasi penuh paling lambat  bulan Maret Tahun 2018”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Konsep RPP tentang Penyelenggaraan Tapera, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, dihasilkan atas masukan secara tertulis dari Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu, Kementerian PUPR juga mengadakan telah melaksanakan serangkaian pembahasan dengan Kementerian Sekretariat Negara, KemenkumHAM, dan pelaku pasar modal seperti PT. SMF, PT. KSEI, Bank Kustodian dan Manajer Investasi.

“Namun ada hal yang masih perlu dipertimbangkan dan dicermati oleh pemerintah (PAK) mengenai adanya keinginan dari unsur pemberi kerja yang disampaikan kepada Presiden, untuk menyesuaikan program Tapera ke dalam Program Jaminan Hari Tua agar pembiayaannya tidak bersumber dari penambaham pungutan terhadap pemberi kerja atau dunia usaha, namun dilaksanakan dengan optimalisasi dari dana-dana publik jangka panjang yang telah dihimpun dari pemberi kerja atau pengusaha antara lain dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dihimpun oleh BPJS Ketenagakerjaan”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Untuk mengantisipasi kurang siapnya unsur pemberi kerja dalam berkontribusi pada Tapera, kami berpikir untuk mengatur pentahapan dalam pemberlakuan simpanan Tapera. “Tahap awal untuk simpanan Tapera akan kami terapkan untuk Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri dan pegawai BUMN. Hal ini sebagaimana pengalaman yang telah dilakukan oleh China. Kemudian swasta pada tahap berikutnya dengan melihat manfaat yang diberikan oleh Tapera”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan berharap rapat PAK pada kesempatan kali ini dapat melahirkan satu pemahaman dan bisa lanjut ketahap harmonisasi.

Hadir dalam rapat PAK ini Asisten Deputi Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara, Deputi Direktur OJK –Perbankan, perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM dan internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.