Selasa, 8 Agustus 2017 | 09:27 WIB

Kinerja 25 BPD Penyalur KPR Bersubsidi Ditingkatkan Lewat SOP KPR dan SOP KMK-KP

Kinerja 25 BPD Penyalur KPR Bersubsidi Ditingkatkan Lewat  SOP KPR dan SOP KMK-KP

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR), melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menyerahkan Standar Operasional Prosedur Kredit Pemilikan Rumah (SOP KPR) dan Standar Operasional Prosedur Kredit Modal Kerja – Konstruksi Perumahan (SOP KMK – KP) kepada 25 (dua puluh lima) Bank Pembangunan Daerah (BPD) penyalur KPR bersubsidi dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah. Penyerahan SOP tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Lana Winayanti dalam acara FGD “Implementasi SOP KPR dan SOP KMK-KP oleh BPD Untuk Mendukung Program Satu Juta Rumah”, di Jakarta, Senin, (7/8).

Dengan adanya penyerahan SOP KPR dan SOP KMK – KP kepada 25 BPD, diharapkan dapat meningkatkan penyaluran KPR dan dan Kredit Modal Kerja-Konstruksi Perumahan oleh BPD dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan di Indonesia. “Sejak KPR FLPP bergulir tahun 2010, kontribusi BPD dalam penyaluran KPR bersubsidi baru sebesar 1,2% dari total 496.065 unit rumah FLPP padahal sudah 20 BPD yang berperan serta dalam program KPR bersubsidi sampai tahun 2016. Diharapkan dengan adanya penyerahan SOP ini dapat meningkatkan portofolio KPR FLPP oleh BPD”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Dengan diserahkannya dua jenis SOP (SOP KPR dan SOP KMK-KP) dapat menjaga demand dan supply untuk Program Satu Juta Rumah. “Selain itu kita juga akan melaksanakan roadshow ke daerah dan akan dilaksanakan juga pelatihan yang insentif untuk BPD dalam rangka peningkatan kapasitas BPD dalam penyaluran KPR dan KMK-KP”, tutur Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Penyerahan SOP KPR dan SOP KMK-KP juga merupakan bentuk kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA).  

PT. SMF dalam penyerahan SOP KPR dan SOP KMK-KP berperan sebagai lembaga pembiayaan yang bertugas mengembangkan pembiayaan sekunder melalui sekuritisasi, penerbitan surat utang dan penyaluran pinjaman ke Bank Penyalur KPR sehingga dapat memasok dana jangka panjang yang dibutuhkan. “Kami berharap SOP yang diserahkan kepada 25 BPD dapat mendorong terciptanya standar produk KPR BPD yang affordable, suitable dan applicable, untuk peningkatan kapasitas penyaluran KPR di lingkungan BPD, serta meningkatkan kemampuan bersama dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia”, terang Direktur Utama PT. SMF, Ananta Wiyogo.

Di sisi lain, Ketua Umum ASBANDA, Kresno Sediarsih yang juga hadir dalam acara dimaksud mengatakan bahwa BPD secara nasional berada di peringkat ke lima.”Kekuatan BPD terletak pada aset dan dana yang dimiliki BPD seluruh Indonesia. Sehingga kalau disinergikan memiliki potensi yang sangat tinggi dan mendukung sektor keuangan di daerah karena BPD melayani masyarakat yang tidak dilayani perbankan nasional dan BPD lebih mengenal karakteristik publiknya”, tegas Kresno Sediarsih.

Adapun ke-25 (dua puluh lima) BPD yang ikut menyalurkan KPR bersubsidi adalah Bank Sumut, Bank Sumsel Babel, Bank Jateng, Bank Kaltim, Bank Sultra, Bank Nagari, Bank Lampung, Bank Jatim, Bank Sulselbar, Bank NTT, Bank Riau Kepri, Bank DKI, Bank Kalbar, Bank Sulteng, Bank Maluku, Bank Jambi, Bank BJB, Bank Kalsel, Bank BPD Bali. Bank Papua, Bank Bengkulu, Bank BPD DIY, Bank Kalteng, Bank Sulutgo, dan Bank Banten.

Terkait dengan alokasi dana KPR bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2017, pemerintah ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan telah mengalokasikan dana untuk KPR FLPP sebesar Rp. 4,5 Triliun, sebanyak 40.000, KPR SSB sebesar Rp. 1,97 Triliun untuk 239.000 unit rumah, SBUM sebesar Rp. 1,1 Triliun untuk 279.000.

Selain penyerahan SOP, acara FGD yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan ini diisi juga dengan Diskusi Kebijakan Pembiayaan Perumahan oleh PT. SMF dan OJK dan paparan mengenai Potensi Pengembangan dan Pembiayaan Perumahan di Indonesia oleh APERSI.