Kamis, 13 Juli 2017 | 16:34 WIB

Pemerintah Minta Komisi II DPRD Kab. Klungkung Sosialisasikan PP. 64 Tahun 2016

Pemerintah Minta Komisi II DPRD Kab. Klungkung Sosialisasikan PP. 64 Tahun 2016

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) meminta bantuan Komisi II DPRD Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subdirektorat  Standar dan Keterpaduan Perencanaan, Direktorat Perencanaan Pembiayaan perumahan, Agus Sulaeman dalam acara Audiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Klungkung, di Jakarta, Kamis (13/7).

Lebih jauh lagi, Agus Sulaeman mengatakan, “Belum semua pemerintah daerah memahami dan mengetahui tentang PP No. 64 Tahun 2016 ini. Oleh karena ini kami meminta bantuan dari Komisi II DPRD Kabupaten Klungkung agar dapat mensosialisasikannya kepada Bapeda maupun dinas perumahan yang ada di Bali”, ujar Kasubdit Standar dan Keterpaduan Perencanaan.

PP. No. 64 ini, ujar Agus Sulaeman, intinya mengatur tentang deregulasi perijinan. “Salah satu hal yang diatur dalam PP No. 64 Tahun 2016 adalah mengenai pembangunan perumahan bersubsidi di atas lahan seluas 0,5 Ha – 5 Ha yang telah sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu PP ini juga mengamanatkan tentang Sertifikat Laik Fungsi untuk setiap rumah bersubsidi yang dibangun”, ujar Kasubdit Standar dan Keterpaduan Perencanaan.

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ini, ujar Kasubdit Standar dan Keterpaduan Perencanaan, diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, terkait dengan pembangunan Rumah bagi MBR, peran pemda di sini sangat besar. “Peran pemerintah daerah berdasarkan PP No 64 tahun 2016 ini dalam kaitannya dengan rumah MBR adalah melakukan pengawasan konstruksi Rumah MBR tersebut. Oleh karena itu, mengingat besarnya peran pemerintah daerah, kami mengharapkan Komisi II DPRD Kabupaten Klungkung dapat membantu pemerintah pusat untuk mensosialisasikan PP ini agar berjalan efektif”, terang ujar Kasubdit Standar dan Keterpaduan Perencanaan, Agus Sulaeman.