Senin, 8 Mei 2017 | 11:50 WIB

Pemda Harus Miliki Data MBR untuk Ketepatan Pemberian Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahanbagi MBR

 Pemda Harus Miliki Data MBR untuk Ketepatan Pemberian Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahanbagi MBR

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti mengatakan bahwa Pemerintah Daerah (pemda) harus memiliki data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut diungkapkan Lana Winayanti dalam wawancara dengan Majalah Sindo Weekly, di kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Jakarta, Jumat (5/5).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 1 mendefinisikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Saat ini pemerintah menetapkan kriteria MBR adalah mereka yang memiliki keterbatasan daya beli dan belum memiliki rumah dengan penghasilan maksimal Rp 4 juta dan Rp 7 sehingga masing-masing berhak mendapatkan bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan bagi pemilikan rumah tapak dan rumah susun.  Kriteria ini berlaku secara umum untuk seluruh daerah di Indonesia, padahal biaya hidup dan standar upah minimal berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lainnya.

Idealnya setiap provinsi menetapkan MBR dan mempunyai data MBR di daerahnya berdasarkan criteria baku tertentu yang berlaku secara nasional. Keberadaan data MBR seperti ini diperlukan untuk menyusun kebijakan perumahan yang baik dan benar. “Pembangunan perumahan harus didasarkan pada kebutuhan  dan keterjangkauan masyarakat. Data MBR tidak hanya memperlihatkan penghasilan dan pengeluaran rumah tangga, juga jumlah keluarga, kondisi/kualitas hunian, lokasi tinggal dan profesi pekerjaan. Dengan data tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan dan perencanaan perumahan yang lebih pas, yang pada gilirannya menjadi panduan bagi pembangunan perumahan, baik oleh pemerintah, masyarakat swadaya dan pengembang”, tutur Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

“Saat ini peran Pemda dalam mengarahkan pembangunan perumahan MBR sebagai bagian dari pembangunan perkotaan masih jauh dari memadai bahkan tidak ada kaitan yang jelas. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri sehingga pembangunan perumahan yang dilakukan pengembang perumahan tidak dilakukan sesuai arah rencana pengembangan perkotaan dan penyediaan infrastruktur, melainkan dilakukan di lokasi yang memberikan harga tanah murah dengan konsekwensi terletak jauh dan agak terisolir di pedalaman. Lokasi tersebut sudah bisa dipastikan tidak didukung prasarana dan utilitas, jauh dari jalur transportasi umum, dan sulit untuk mencapai skala ekonomi” ujar Lana Winayanti.

Dalam pembangunan perumahan, kendala utama selain perijinan adalah ketersediaan tanah. Untuk itu akses terhadap tanah perlu dipermudah dan tanah yang ada dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan perumahan vertikal perlu didorong. Untuk lokasi di perkotaan, perlu didorong pembangunan perumahan di atas tanah milik negara atau tanah wakaf, di mana kepemilikan atas unit rumah dipisahkan dipisahkan dari hak atas tanah sehingga harga rumah menjadi terjangkau, sekaligus menjaga optimalisasi pemanfaatan tanah. Dengan demikian yang terpenting adalah penghuni mempunyai kepastian bermukim (security of tenure) jangka panjang. Untuk itu konsep Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten perlu didorong pelembagaannya, ujar Lana Winayanti.

Dengan adanya konsep pembangunan perumahan di atas tanah milik negara dan kepemilikan atas unit rumah dengan SKBG akan menjaga ketersediaan pasokan tanah, karena tanahnya tetap menjadi milik negara, terang Lana Winayanti.

Pemberian bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan yang dibutuhkan dalam mendukung operasionalisasi pemilikan unit rumah dengan SKBG juga perlu dikembangkan secara seksama karena konotasi hak tanggungan yang selalu mengkaitkan kepemilikan tanah melekat pada setiap penerbitan KPR menjadi hilang dan terlepas sama sekali. Fasilitasi pemilikan unit rumah lewat KPR tidak lagi dengan jaminan tanah sebagai hak tanggungan tetapi lebih kepada SKBG sarusun itu sendiri yang dijadikan jaminan utang secara fidusia.