Pemerintah dalam hal ini Direktort Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengajukan alokasi anggaran untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan TA. 2018 sebesar Rp. 6.09 Triliun. Pengajuan anggaran tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Kamis (14/9). “Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk tahun anggaran 2018 terbagi untuk KPR Sejahtera FLPP sebesar 42,000 unit, KPR Subsidi Selisih Bunga sebesar 225,000 unit dan Subsidi Bantuan Uang Muka untuk 344.500 unit rumah”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan. Dalam kesempatan tersebut juga, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan meminta bantuan kerjasama dengan para anggota Komisi ... Selengkapnya
tagrdp, rapat dengar pendapat
Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 berkewajiban untuk menjamin pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat. Upaya pemenuhan kebutuhan rumah tersebut diwujudkan salah satunya dengan diluncurkannya Program Satu Juta Rumah (PSR) oleh Presiden Joko Widodo Tahun 2015. Untuk mendukung pencapaian PSR, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengeluarkan kebijakan bantuan pembiayaan perumahan lewat KPR bersubsidi, memastikan pasokan KPR bersubsidi tersedia secara cukup, bisa diakses dengan mudah oleh MBR Kelompok Sasaran dan terjangkau serta mampu mendorong perolehan secara berkelanjutan. . Namun, dukungan bantuan KPR Bersubsidi untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagiMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mengalami tantangan yang tidak kecil dari segi dukungan dana jangka panjang. Untuk ... Selengkapnya
tagafis 2017, sekuritisasi
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mensosialisasikan Program Pembiayaan Perumahan dalam sebuah diskusi yang mengangkat tema “Rumah Layak Huni: Capaian dan Kendala” di Markplus Center, Jakarta, Selasa (5/9). Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti dan juga Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono sebagai narasumber. Di dalam paparannya, Lana Winayanti mengatakan bahwa bidang perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sudah dianggap menjadi bagian yang penting oleh pemerintah. “Namun dalam penyelenggaraannya, terdapat tantangan yang besar. Diantaranya pembangunan perumahan belum menjadi isu utama, dan koordinasi antar stakeholder yang lemah, padahal bidang PKP terdiri atas banyak komponen dan ... Selengkapnya
tagmarkplus center, program pembiayaan perumahan
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), menyelenggarakan Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di Jakarta, Rabu (30/8). Rapat PAK ini dibuka oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti. Dalam sambutannya Lana mengatakan RPP Penyelenggaraan Tapera penting dan harus segera diselesaikan. “RPP ini sebagai alat kelengkapan beroperasinya Badan Pengelola Tapera dan kalau menurut Undang-Undang Tapera No. 4 Tahun 2016 harus mulai beroperasi penuh paling lambat  bulan Maret Tahun 2018”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti. Konsep RPP tentang Penyelenggaraan Tapera, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, dihasilkan atas masukan secara tertulis dari ... Selengkapnya
tagrapat pak, rpp penyelenggaraan tapera
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melakukan pembahasan mengenai Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) mengenai Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jakarta, Selasa (5/9). Dalam sambutannya Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti yang membuka acara dimaksud mengatakan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen dalam mewujdukan Program Satu Juta Rumah (PSR) salah satunya lewat dukungan bantuan Pembiayaan Perumahan. “Pemerintah memiliki beberapa program untuk mendukung Program Satu Juta Rumah yaitu lewat KPR FLPP, SSB, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Progam Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. ... Selengkapnya
tagpermenpupr, mbr